Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

EVALUASI KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH DI KABUPATEN BANDUNG: (Studi Kasus Pada Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung) Prayoga, Indra Aditya; Qodir, Viery Faidhul
Jurnal Progress Administrasi Publik Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jpap.v4i1.1200

Abstract

This research aims to evaluate the success of land procurement policies in the Jakarta-Bandung High-Speed Railway Development Project carried out by the Land Office of Bandung Regency. The method employed is a qualitative approach using a descriptive method that delineates specific circumstances from the emerging facts during the research process without altering the observed phenomena. The evaluation encompasses several indicators, including Inputs, processes, Outputs, and outcomes. Several issues identified include suboptimal planning, constraints in land relocation, land acquisition methods following a Business to Business (B to B) pattern, community dissatisfaction, delayed land payments, land measurement errors, insufficient comprehensive socialization, and inadequate coordination in addressing on-site issues. The research findings indicate that the implementation of Land Procurement Policies for the Jakarta-Bandung High-Speed Railway Development Project by the Land Office of Bandung Regency has yielded moderately satisfying results across most indicators. However, shortcomings exist in slow and unclear information dissemination to the public, low intensity in policy socialization influenced by third parties directly engaging the community, coordination and authority overlap issues between policy implementers and project executors, challenges in facility relocation, emerging land disputes, and additional land route adjustments beyond the initial planning requiring further attention. Hence, it is recommended to enhance information distribution and broader, more intensive policy socialization, improve coordination and collaboration with relevant parties, implement structured dispute resolution, and enhance precision in reviewing planning documents.   Keywords: Policy Evaluation; Land Procurement; High-Speed Railway.
Manajemen Konflik Dalam Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Kabupaten Bandung: Perspektif Administrasi Publik Huda, Agnia Nurul; Prayoga, Indra Aditya; Untari, Dewi
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus - October
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i3.3167

Abstract

Kebijakan Dana Desa yang diimplementasikan sejak 2015 bertujuan memperkuat desentralisasi fiskal dan mendorong pembangunan desa, namun praktiknya kerap memunculkan konflik akibat lemahnya tata kelola, minimnya transparansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen konflik dalam implementasi Dana Desa di Kabupaten Bandung melalui perspektif administrasi publik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan strategi studi kasus digunakan, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik utama yang terjadi dalam bentuk perbedaan kepentingan antara kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat terkait penentuan prioritas anggaran serta distribusi manfaat program. Faktor penyebab dominan meliputi keterbatasan kapasitas aparatur desa, intervensi politik lokal, dan rendahnya kepercayaan masyarakat. Strategi penyelesaian yang umum diterapkan meliputi musyawarah desa, mediasi informal melalui tokoh lokal, serta intervensi pemerintah kabupaten. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi musyawarah efektif menurunkan ketegangan jangka pendek, namun belum menyelesaikan akar permasalahan sehingga keberlanjutan konflik masih terjadi secara potensial. Artikel ini berkontribusi dengan mengintegrasikan teori manajemen konflik, prinsip good governance, dan collaborative governance untuk menjelaskan dinamika konflik di tingkat desa, sekaligus memberikan implikasi praktis berupa pentingnya penguatan kapasitas aparatur, peningkatan transparansi, dan perluasan partisipasi masyarakat dalam tata kelola Dana Desa.  
Efektivitas Program Pemberdayaan Lanjut Usia Potensial Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung (Studi Kasus di Kecamatan Pameungpeuk) Prayoga, Indra Aditya
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.27124

Abstract

Masalah utama penelitian ini adalah pelaksanaan Program Pemberdayaan Lanjut Usia Potensial melalui Program Usaha Ekonomi Produktif oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung di Kecamatan Pameungpeuk yang belum berjalan efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai efektivitas program pemberdayaan Lanjut Usia Potensial melalui Program Usaha Ekonomi Produktif oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung di Kecamatan Pameungpeuk, faktor-faktor yang menjadi penghambatnya, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatannya. Teori yang digunakan adalah teori tentang ukuran efektivitas program dalam sebuah organisasi menurut Sutrisno (2007:125) yang meliputi dimensi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan program, dan perubahan nyata. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Informan ditentukan secara purposive sebanyak delapan orang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi berperan serta, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Untuk menentukan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis dalam penelitian ini meliputi tujuh langkah, diantaranya pengumpulan data mentah, transkip data, pembuatan koding, kategori data, penyimpulan sementara, triangulasi, dan penyimpulan akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Program pemberdayaan Lanjut Usia Potensial melalui Program Usaha Ekonomi Produktif yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung di Kecamatan Pameungpeuk terbukti cukup efektif karena berhasil menjangkau 10 orang lansia secara keseluruhan dan tercatat bahwa sebanyak 6 orang lansia berhasil mencapai kesuksesan dalam menjalankan usaha mereka. (2) Hambatan-hambatan yang dihadapi adalah kurang meratanya pemahaman terkait program dan kurangnya keterampilan atau pengetahuan Lanjut Usia dalam menjalankan usaha. (3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatannya adalah mengadakan pertemuan rutin, penyuluhan, dan sosialisasi yang lebih terarah, serta pemantauan dan evaluasi rutin dilakukan untuk melihat dampak yang terjadi. Saran yang dapat diajukan adalah Dinas Sosial Kabupaten Bandung harus memiliki sistem monitoring yang memadai untuk mengidentifikasi masalah di lapangan.
Implementasi Kebijakan Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung Prayoga, Indra Aditya
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 3 No. 09 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v3i09.690

Abstract

Implementation of the Policy on No Smoking Areas in Bandung Regency with a Study of the Bandung Regency Regional Government Office Complex in this study was conducted to determine the implementation of the policy by exploring various primary and secondary sources of information using a descriptive qualitative approach that describes a certain situation of the facts that occur in the research process, both in the form of behavior, perception, motivation, action and others without manipulating the observed phenomena. The dimensions that become a measuring tool for implementation are: Content of Policy and Context of Policy. The results showed that the Implementation of the Policy on Smokefree Areas in Bandung Regency with a Study of the Bandung Regency Regional Government Office Complex carried out by the Bandung Regency KTR Task Force was not quite optimal. Actually, in terms of the content of the policy itself, it is quite complete and detailed, which includes all the rules that limit negative smoking activities, especially in areas that have been determined in the policy content. It's just that in terms of the policy environment there are still weaknesses that make this policy not well implemented, such as still not taking firm action and imposing administrative sanctions, especially legal sanctions on policy violators.
STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA JASA PEMBUATAN WEBSITE PADA CV DIGITAL DAYAGUNA NUSANTARA DI KABUPATEN BANDUNG Huda, Agnia Nurul; Prayoga, Indra Aditya; Wahid, Elsya Rahman
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No 1 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i1.23884

Abstract

Penelitian ini didasari oleh kurang optimalnya strategi pengembangan usaha jasa pembuatan website oleh CV Digital Dayaguna Nusantara di Kabupaten Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengembangan usaha jasa pembuatan website oleh CV Digital Dayaguna Nusantara di Kabupaten Bandung. Teori yang diadopsi dalam penelitian ini adalah analisis SWOT menurut Rangkuti (2018:20), meliputi 1) kekuatan (strength), 2) kelemahan (weakness), 3) peluang (opportunity), 4) ancaman (threat). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, studi dokumentasi. Analisis data dilakukan berdasarkan teori Miles dan Huberman dengan tiga langkah analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan usaha jasa pembuatan website oleh CV Digital Dayaguna Nusantara masih belum optimal dengan mempertimbangkan dimensi: 1) kekuatan, seperti kemampuan untuk melakukan pekerjaan secara remote, kepemimpinan yang tidak otoriter, dan portofolio perusahaan yang kuat, serta inovasi yang dilakukan; 2) kelemahan, meliputi keterbatasan fasilitas dan peralatan, kurangnya koordinasi, serta adaptasi yang lambat dari karyawan; 3) peluang, yang mencakup perkembangan teknologi terkini, pergeseran sistem dari offline ke online, dan pertumbuhan e-commerce; 4) ancaman, seperti munculnya pesaing baru, ancaman dari perangkat lunak murah dari China, serta risiko terkena serangan virus dan ancaman sejenisnya. Berdasarkan hasil analisis, disarankan agar CV Digital Dayaguna Nusantara melakukan strategi WO, yaitu strategi yang memperbaiki kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Rekomendasi yang diajukan adalah perlunya pembaruan fasilitas, peralatan, dan sumber daya manusia yang lebih baik agar strategi pengembangan usaha dapat berjalan dengan lebih baik
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BANYUWANGI Al'libani, Ridha Rahim; Prayoga, Indra Aditya; Priatna, Ami; Munawaroh, Fitri Mustika Madliah
Jurnal Progress Administrasi Publik Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/pwjzrw78

Abstract

This study explores the implementation of electronic government (e-government) in Banyuwangi Regency, Indonesia, as a strategy to enhance the quality of public services. Although progress has been made, local governments still encounter challenges such as infrastructure limitations, gaps in digital literacy, and bureaucratic resistance. Employing a mixed methods approach, the research analyzes survey data from 210 respondents and in-depth interviews with civil servants and citizens. The results indicate that high levels of technology acceptance, reflected in perceptions of usefulness and ease of use, contribute positively to service quality dimensions including reliability, responsiveness, and assurance. Political support, digital innovation, and citizen involvement emerge as key enabling factors, while infrastructure disparities and unequal digital competencies remain persistent barriers. This study contributes theoretically by integrating the Technology Acceptance Model (TAM) with SERVQUAL and offers practical insights for developing inclusive digital governance strategies.   Keywords: E-Government; Public Innovation; Service Quality; Technology Acceptance.
Investasi Sport Tourism sebagai Pengungkit Pembangunan Daerah Berkelanjutan di Kabupaten Bandung (Analisis Pentahelix Dan Multiplier Effect) Prayoga, Indra Aditya; Kurnia, Encep
JUDICIOUS Vol 6 No 2 (2025): Judicious
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/jdc.v6i2.2151

Abstract

This study aims to analyze the contribution of large-scale investments in the sport tourism sector to regional development in Bandung Regency, focusing on the relationship between investment policies, governance, and community participation in achieving sustainable development. A qualitative-descriptive approach was employed using a case study strategy, incorporating in-depth interviews, field observations, and document analysis of official government reports and relevant secondary data. The findings reveal that investments in sports infrastructure and the organization of national-scale sporting events have generated significant multiplier effects on the local economy, including the growth of micro-enterprises, increased community income, and regional economic diversification. However, the effectiveness of sport tourism implementation is largely influenced by participatory governance, consistent policy alignment, and the integration of sports, tourism, and creative economy sectors. This study highlights the importance of the pentahelix collaboration model—engaging government, academia, businesses, communities, and media—in strengthening the sustainability and efficiency of sport tourism investment. Theoretically, this research contributes to the literature on regional development by integrating the concepts of economic multiplier effects and sustainable development. Practically, the findings offer policy recommendations for local governments to optimize sport tourism potential through inclusive, competitive, and community-oriented investment strategies.
Dinamika Konflik Kepentingan antara Legislatif dan Eksekutif dalam Proses Tender Konstruksi: Perspektif Administrasi Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Prayoga, Indra Aditya; Kurnia, Encep
JUDICIOUS Vol 6 No 2 (2025): Judicious
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/jdc.v6i2.2152

Abstract

Conflicts of interest between legislative and executive bodies in public construction tenders continue to undermine transparency and accountability in government procurement. This study aims to identify the main patterns of such conflicts and formulate appropriate mitigation strategies. Using an integrative literature review of 52 scientific publications, thematic analysis was conducted to synthesize findings across various contexts. The results reveal three key patterns: (1) conflicts of interest most frequently occur during the pre-tender and bid evaluation stages through political interference, business affiliations, and informal pressure; (2) existing internal and external oversight mechanisms are insufficient to detect legislative involvement in tender processes, largely due to weak disclosure of beneficial ownership; and (3) ethical standards in public office are not consistently institutionalized, enabling continued collusion between legislative and executive actors in contractor selection. This study proposes a conceptual mitigation model emphasizing structural transparency, independent oversight, and mandatory disclosure of beneficial ownership. The model offers a practical foundation for developing policies aimed at reducing conflicts of interest and strengthening the integrity of public construction procurem