Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Konsumen Terhadap Keterlambatan Penyerahan Rumah Riana Shabrina; Aminah Aminah
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.37371

AbstractAlong with the continuous increase in the population in Indonesia, the availability of various facilities that support life has also increased. This is what encourages the Government and the private sector to always create innovations to meet the needs of the community in the field of development, especially residential buildings, but in buying and selling between the consumer and the developer, the developer defaults, causing a dispute related to the delay in the delivery of the house building by the parties. developers. This study examines consumer protection in the event of a delay in the delivery of housing units by the developer. In analyzing the author uses the type of empirical juridical research and is descriptive analytical and the legal basis refers to the UUPK. Consumer rights have been partially protected and can be said not to be comprehensive, in the process through legal channels, the Judge's consideration in this decision only confirms the BPSK decision regarding the fulfillment of consumer rights because the decision has made a pledge. In this case, the consumer's rights have been protected by UUPK although not comprehensively, both in terms of getting compensation, compensation and/or replacement due to goods and/or services received not properly.Keywords : consument protection; default; buying and selling housesAbstrakSeiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia yang berlangsung terus menerus maka ketersediaan berbagai fasilitas yang mendukung kehidupan juga mengalami peningkatan. Hal ini yang mendorong pihak Pemerintah maupun Swasta untuk selalu menciptakan inovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan khususnya Bangunan Rumah Tinggal, akan tetapi dalam jual beli antara pihak konsumen dengan developer, pihak developer melakukan wanprestasi sehingga menimbulkan persengketaan terkait adanya keterlambatan penyerahan bangunan rumah oleh pihak developer. Penelitian ini mengkaji mengenai Perlindungan Konsumen apabila terjadi keterlambatan dalam penyerahan unit rumah oleh pihak developer. Dalam menganalisa penulis menggunakan tipe penelitian yuridis empiris dan bersifat Deskriptif Analitis serta landasan hukumnya mengacu pada UUPK. Hak konsumen telah dilindungi sebagian dan dapat dikatakan tidak secara menyeluruh,dalam proses melalui jalur hukum, Pertimbangan Hakim dalam putusan ini hanya menegaskan putusan BPSK terkait pemenuhan hak konsumen karena putusan tersebut sudah ikrar. Dalam hal ini hak konsumen telah dilindungi oleh UUPK walaupun tidak secara menyeluruh baik dalam hal mendapatkan kompensasi, ganti kerugian dan/atau penggantian akibat barang dan/atau jasa yang diterima tidak sebagaimana mestinya.Kata kunci : perlindungan konsumen; wanprestasi; jual beli rumah

Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Tanah Berstatus Absentee Priasti Nuradini; Aminah Aminah
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.42289

AbstractLand registration is an effort to guarantee legal certainty and legal protection. In 2018, the Government through the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) issued Complete Systematic Land Registration program or commonly referred as PTSL where one of the objects of the PTSL program is absentee land. However, the implementation of the PTSL program, especially for absentee land, is not going well because in Indonesia there are still many absentee lands. This study aims to specify the implementation of the PTSL program on land with absentee status. This study used normative juridical approach. Related to data collection techniques, this research uses a literature study. The data analysis method is qualitative. The research results indicate that the PTSL Program, especially with absentee land registration has been implemented by the Government from 2018 to the present. The PTSL procedures for absentee land are generally the same as for other land objects. However, there are exceptions related to absentee land ownership which are allowed where this only applies to landowners who are carrying out state duties, landowners who fulfill religious obligations, civil servants, military officials and/or their equivalent, or other provisions that determined by the Minister.Keywords: land registration; absentee land; PTSLAbstrakPendaftaran tanah merupakan upaya dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum. Pada tahun 2018, Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan program yang bernama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau biasa disebut PTSL yang mana salah satu objek program PTSL adalah tanah absentee. Akan tetapi, implementasi program PTSL, khususnya terhadap tanah absentee tersebut tidak berjalan dengan baik dikarenakan di Indonesia masih banyak terdapat tanah absentee hingga saat ini. Adapun penelitian berikut bertujuan guna mengetahui bagaimana implementasi program PTSL terhadap tanah berstatus absentee. Dipergunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Terkait dengan teknik pengumpulan data, penelitian berikut mempergunakan studi kepustakaan. Dipergunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya Program PTSL, khususnya dengan pendaftaran tanah absentee telah dilaksanakan oleh Pemerintah dari Tahun 2018 hingga saat ini. Adapun prosedur PTSL tanah absentee secara umumnya sama dengan objek tanah lainnya. Akan tetapi, terdapat pengecualian terkait dengan kepemilikan tanah absentee yang diperbolehkan dimana hal tersebut hanya berlaku bagi pemilik tanah yang menunaikan kewajiban agama, pemilik tanah yang sedang menjalani tugas negara, pejabat militer dan/atau yang dipersamakan dengan mereka, pegawai negeri, atau ketentuan lain yang ditetapkan Menteri.Kata kunci: pendaftaran tanah; tanah absentee; PTSL

Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Pelaku Usaha di Yogyakarta Reza Pramasta Gegana; Aminah Aminah; Budi Ispriyarso
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43797

BPOM as the agency has the authority and responsibility in carrying out supervision of food and medicinal products that are circulated by business actors. The issues that will be discussed in this article are regarding the Role of the Food and Drug Administration for Business Actors in Special Region of Yogyakarta Yogyakarta. The method used in this article is juridical empirical. The result of the research in this article is that the BPOM of the Special Region of Yogyakarta supervises food and medicinal products that contain hazardous materials. Supervision is carried out by going directly to the market, especially the Bringharjo market, to find out what food products are being sold by traders. The results of the supervision show that there are still many food product sellers who mix their food products with hazardous materials, so they take firm action by asking the sellers to make a statement not to sell anymore and to socialize to the public about the dangers of mixing food products with dangerous ingredients.Keywords : BPOM; businessmen; hazardous materials.AbstrakBPOM selaku instansi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap produk makanan dan obat-obatan yang diedarkan oleh pelaku usaha. Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini mengenai Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan terhadap pelaku usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian dalam artikel ini adalah BPOM Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan produk makanan dan obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya. Pengawasan dilakukan dengan terjun langsung ke pasar khusunya pasar Bringharjo untuk mengetahui produk makanan yang dijual pedagang. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa masih ditemukan banyak penjual produk makanan yang mencampuri produk makannya dengan bahan berbahaya, sehingga dilakukan tindakan tegas dengan meminta penjual untuk membuat pernyataan tidak berjualan lagi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahayanya mencampur produk makanan dengan bahan yang berbahaya.Kata kunci: BPOM; pelaku usaha; bahan berbahaya.

Perubahan Status Commanditaire Vennootschap (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Nito Rahmando Wicaksana Putra; Aminah Aminah; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43754

The increasingly rapid world economic growth has led to many entrepreneurs establishing Business Entities, starting from what initially made a CV eventually turning into a Limited Liability Company. This article discusses the issue of the process of changing the form of a legal entity from CV to PT due to a third party when the process of changing the form of a Business Entity (CV) to a Legal Entity (PT) carried out by PT. Main Construction Work. This research uses a normative approach with a descriptive analytical specification. The results of this study indicate that the change in status to a legal entity has consequences, especially for third parties when the status changes. This depends on the responsibilities of the active partners who are also the founders of PT. in anticipating problems between active partners and third parties. It is necessary to hold a General Meeting of Shareholders, or hold a mutual agreement between all prospective founders of a PT so that they expressly accept or take over all rights and obligations arising from legal actions carried out by the Prospective Founders or their proxies.Keywords : Commanditaire Vennootschap, Limited Liability CompanyAbstrakPertumbuhan ekonomi dunia yang semakin pesat memunculkan banyak pengusaha yang mendirikan Badan Usaha, mulai dari yang semula membuat CV akhirnya beralih menjadi Perseroan Terbatas. Artikel ini membahas persoalan mengenai proses perubahan bentuk badan hukum dari CV menjadi PT akibat pihak ketiga ketika proses perubahan bentuk dari Badan Usaha (CV) menjadi Badan Hukum (PT) yang dilakukan oleh PT. Bina Utama Karya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan spesifikasinya yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan status menjadi badan hukum menimbulkan konsekuensi terutama pada pihak ketiga saat perubahan status tersebut. Hal tersebut tergantung pada tanggung jawab para sekutu aktif yang merangkap sebagai pendiri dari PT. dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan antara sekutu aktif dengan pihak ketiga. Perlu diadakan Rapat Umum Pemegang Saham, atau mengadakan persetujuan bersama antara semua calon pendiri PT sehingga secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Calon Pendiri atau kuasanya.Kata Kunci : Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas

Perlindungan Hukum Atas Merek Bagi Pelaku UMKM di Indonesia Fatmawati Fatmawati; Aminah Aminah
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.42116

AbstractUMKM as a small-scale industry still think that protection of intellectual property is Nomort important. This proved by still few UMKM Trademark registration at Ditjen of Intellectual Property. Research method is used Yuridical Nomorrmative. The results of this study is Trademark is one of the protected rights from intellectual property rights. Trademark used as instrument to distinguishing goods and services that produced by aNomorther company that similar, or used to marking product to indicate the origin. The conclusion of this study is efforts in provide trademark protection againts UMKM in a away registering UMKM trademark. Because UMKM have capital limitations, assets and yearly outcomes if compared business Nomorn UMKM, because of that goverment provide ease for UMKM to trademark registration, that is through cheaper cost for UMKM trademark registration policy compared Nomorn UMKM trademark, cooperate between Dirjen HKI Kementrian Hukum dan HAM and Kementrian Koperasi dan UMKM, giving financing incentives UMKM trademark registration, and collective trademark registration of UMKM.Keywords: legal protection; brand; umkmAbstrakUMKM selaku suatu industri berskala kecil masih menganggap bahwa perlindungan kekayaan intelektual bukanlah merupakan hal yang penting. Hal tersebut dibuktikan dengan masih minimnya registrasi Merek UMKM di Ditjen Kekayaan Intelektual. Metode penelitian yang dipakai yaitu adalah Yuridis Nomorrmatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Merek merupakan salah satu hak yang dilindungi dari HKI. Merek sejak lama digunakan selaku alat untuk membedakan benda dan jasa yang di produksi oleh suatu perusahaan lain yang sejenis, atau digunakan untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukan asal-usul dari suatu produk. Kesimpulan penelitian ini adalah upaya dalam memberikan perlindungan merek terhadap UMKM adalah dengan metode mendaftarkan merek UMKM. Karena kriteria pelaku usaha UMKM mempunyai keterbatasan dari modal, aset maupun hasil penjualan tahunan jika dibandingkan dengan usaha Nomorn-UMKM, oleh karenanya pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mendaftarkan merek, yaitu lewat kebijakan biaya registrasi merek UMKM yang lebih murah dibandingkan merek Non-UMKM, melakukan kerasama antara Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Koperasi dan UMKM, memberikan insentif pembiayaan registrasi registrasi merek UMKM, serta registrasi merek kolektif UMKM.Kata kunci: perlindungan hukum; merek; umkm

Penyelesaian Sengketa Pemalsuan Bukti Pembayaran Oleh Pembeli Jual Beli Online Fenty Desty Anggraini; Aminah Aminah
Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i2.38927

Dampak Penghapusan Formasi Jabatan dan Perubahan Daerah Kerja PPAT Bagi PPAT dan PPATS Fildzah Lutfiyani; Aminah Aminah
Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i2.43855

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search