Baso Madiong
Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

ANALISIS PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS (DITRESKRIMSUS) POLDA SULAWESI SELATAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA FIDUSIA Deddy Randa; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1891

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk memilih pekerjaan spesialis dari direktorat penilaian pidana yang unggul dalam penilaian pelanggaran administrator hukum, pencegahan kepada ahli dari direktorat penilaian pidana yang unik dalam menangani gatekeeper. Metode investigasi yang digunakan adalah penilaian pedoman pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 36 Undag-Undang No 42 Thn 1999 tentang Jaminan Wali karena pemindahan objek pengamanan administrator hukum di Polda Sulawesi Selatan sangat diharapkan oleh masyarakat dari kepolisian. Dalam mengungkap suatu pertunjukan pelaku kejahatan memindahkan objek penjagaan keamanan, seharusnya sesuai dengan pasal 36 Undamg-undang No 42 Thn 1999 tentang keamanan administrator hukum, karena pasal tersebut mengatur rencana permainan penjahat dengan memperdagangkan objek penjaga gerbang. keamanan. Selain itu, para ahli dalam mengelola contoh-contoh perpindahan benda jaminan penyelenggara hukum dapat diandalkan menerapkan Pasal 36 UU No. 42 Thn 1999 tentang keamanan administrator hukum, mengingat bagian-bagian yang diselesaikan oleh pihak yang bersalah telah memenuhi bagian-bagian pasal 36, maka ahli menerapkan pasal tersebut kepada pelaku perdagangan barang jaminan penjaga. Kendala dan cobaan para ahli dalam mengungkap barang bukti tindak pidana pemindahan objek pengamanan gatekeeper di Polda. Kekusutan yang terlihat oleh para analis dalam pelanggar hukum menunjukkan memindahkan objek penjaga keamanan adalah unik, tetapi apa yang sering dihadapi para ahli dalam kasus-kasus pemindahan objek keamanan administrator hukum adalah pelepasan tersangka, orangnya campur aduk, keberadaannya dari pihak yang bersalah gelap, dan kurungan tidak dapat diselesaikan. Hambatan ini dilihat oleh spesialis berdasarkan perdagangan objek penjaga gerbang keamanan, karena dalam kasus ini tersangka banyak waktu lepas landas dan tidak datang ketika dirakit oleh analis atau sebelum primer. This study means to choose the occupation of specialists of the excellent criminal assessment directorate in the assessment of legal administrator infringement, the preventions to the experts of the one of a kind criminal assessment directorate in dealing with gatekeepers. The investigation method used is controlling guideline assessment. The results show that the execution of Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees because of moving the object of legal administrator security at the South Sulawesi Police is especially expected by people from the police. In uncovering an evildoer show of moving the object of watchman security, it ought to be according to article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning legal administrator security, since that article controls the crook game plans by virtue of the trading of the object of gatekeeper security. Additionally, experts in managing examples of thing move of legal administrator guarantees reliably apply Article 36 of Law no. 42 of 1999 concerning legal administrator security, in light of the fact that the parts finished by the guilty party have fulfilled the parts of article 36, the expert applies the article to the offender of the trading of the object of the watchman guarantee. Obstacles and tries of experts in uncovering the criminal exhibit of moving the object of gatekeeper security at the. The tangles looked by analysts in the law breaker showing of moving the object of watchman security are unique, but what experts much of the time face in occasions of moving the object of legal administrator security are the suspect removing, the person is jumbled, the whereabouts of the guilty party are dark, and confinement can't be finished. These obstructions are looked by specialists by virtue of the trading of the object of gatekeeper security, because in these cases the suspect much of the time takes off and doesn't come when assembled by the analyst or before the primer
ANALISIS HUKUM PENYELESAIAAN SENGKETA HAK ATAS TANAH DI KAWASAN WADUK TUNGGU PAMPANG KOTA MAKASSAR Muhammad Taufiq; Baso Madiong; Andi Tira
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1894

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa hak atas tanah setelah pembangunan Waduk Tunggu Pampang dan efektivitas penyelesaian sengketa hak atas tanah setelah pembangunan Waduk Tunggu Pampang. Metode penelitianayang di gunakan adalah studi hukum. Hasil studi menunjukkan Masyarakat Waduk Tunggu Pampang lebih memilih penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang dilakukan oleh Kantor ATR/BPN Kota Makassar dan musyawarah para pihak tanpa mediasi  diaKecamatan Manggala mematuhi aturan dan peraturan mediasi sengketah Tanah diatur dengan keputusan kepala ATR/BPN Republik Indonesia No. 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.. Proses penyelesaian suatu sengketa memiliki beberapa pendekatan yang salah satunya adalah mediasi yang merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan Cari bentuk kesepakatan penyelesaian yang dapat disepakati oleh para pihak atau masyarakat menantang di Waduk Tunggu Pampang. Penyelesaianasengketaahakaatasatanah di kawasan Waduk Tunggu Pampang  lebih efektif  melalui mediasi dibanding secara musyawarah tanpa mediator. Hal itu disebabkan karena hasil mediasi lebih berkepastian hukum dan hasil mediasi dapat langsung ditindak lanjut oleh kantor ATR/BPN Kota Makassar. Sedangkan penyelesaian sengketa Tanah melalui musyawarah para pihak tanpa mediasi masih terdapat celah untuk diingkari oleh kedua belah pihak karena bisa disusupi oleh mafia Tanah This study aims to determine: Settlement of land rights disputes after the construction of the Waiting Pampang Reservoir The effectiveness of the settlement of land rights disputes after the construction of the Waiting Pampang Reservoir. The research method used is normative law research. The results showed that the people of the Tunggu Pampang Reservoir prefer to settle land disputes through mediation carried out by the Makassar City ATR/BPN Office and non-mediation parties deliberation in Manggala District in accordance with the regulations and mechanisms of land dispute mediation as regulated in the Decree of the Head of ATR. / BPN of the Republic of Indonesia Number 34 of 2007 concerning Technical Guidelines for Handling and Settlement of Land Problems. The process of resolving a dispute has several approaches, one of which is mediation, which is an effort to resolve disputes through negotiations upon by the parties or the community in dispute at the Waiting Pampang Reservoir. Settlement of land rights disputes in the Waiting Pampang Reservoir area is more effective through mediation than through deliberation without a mediator. This is because the results of the mediation have more legal certainty and the results of the mediation can be directly followed up by the Makassar City ATR/BPN office. While the settlement of land disputes through deliberation of the parties without mediation, there is still a gap for both parties to deny because it can be infiltrated by the land mafia.
NEBIS IN IDEM DALAM PERKARA PERDATA PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAROS Mukarramah Mukarramah; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1895

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah 1) Ajaran Nebis In Idem dilakukan dalam kesepakatan berbagai kasus 474/Pdt.G/2019/PA Ny. 2) perhatian hakim agar gugatan dapat biasa dalam kasus variasi 474/Pdt.G/2019/PA Ny 1) Kegunaan sila nebis in idem dalam kesepakatan Perdata Keputusan No. 474/Pdt.G/2019/PA Ny. pedoman dan peraturan perundang-undangan, terutama didasarkan sepenuhnya pada konsekuensi dari tinjauan, dapat didefinisikan bahwa kegunaan dari sila nebis in idem dalam contoh ini telah dilaksanakan dengan baik, yang terutama didasarkan sepenuhnya pada Pasal 1917 KUH Perdata. Kode. Namun dalam contoh ini, ada hal-hal yang menjadi faktor esensial dalam kalimat pengajuan terdakwa, yang pertama-tama ada 2 (dua) terdakwa, dan dalam kasus berikutnya hanya ada 1 (satu) terdakwa, para tergugat dalam gugatan ke-2 pada dasarnya sama, terutama masing-masing ahli waris. 2) Landasan kejahatan hakim adalah tidak melupakan sila nebis in idem dalam pilihannya No. 474/Pdt.G/2019/PA, khususnya Pasal 1917 KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/sip/1973. Jadi nebis in idem menurut penulis dapat dimaknai sebagai intisari perkara yang kritis, yang meliputi peristiwa-peristiwa yang identik dengan pokok sengketa yang sama yang sebenarnya telah mendapat ketenaran tindak pidana melalui suatu sidang pemilihan berkas perkara yang mempunyai kekuatan abadi (inkracht van gewijsde), sehingga tidak dapat direklamasi dalam kasus sign in tersendiri sehingga terhindar dari tumpang tindih pilihan yang dapat menimbulkan ketidakpastian yang dapat mengurangi penerimaan masyarakat sebagai benar dengan kewenangannya dalam praktek peradilan yang tepat dan sehat This study was conducted with the aims of  1) The precept of Nebis In Idem is carried out withinside the agreement of case variety 474/Pdt.G/2019/PA Mrs. 2) the judge`s attention in order that the lawsuit can't be regular in case variety 474/Pdt.G/2019/PA Mrs 1) The utility of the precept of nebis in idem withinside the agreement of civil instances Decision Number 474/Pdt.G/2019/PA Mrs. refers back to the legal guidelines and regulations, primarily based totally at the consequences of the look at, it is able to be defined that the utility of the precept of nebis in idem in this example has been nicely implemented, that's primarily based totally on Article 1917 of the Civil Code. However, in this example, there are matters that come to be essential factors in phrases of the defendant's submission, which first of all there had been 2 (two) defendants, and withinside the next case there has been handiest 1 (one) defendant, the defendants withinside the 2d lawsuit had been basically the identical, particularly each heir. 2) The judge's felony foundation is to do not forget the precept of nebis in idem in his selection variety 474/Pdt.G/2019/PA Mrs, particularly Article 1917 of the Civil Code and the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 647 K/sip/1973. So nebis in idem in step with the writer may be interpreted as an critical essence of the case, which includes the identical events with the identical item of dispute which has in truth been given felony fame thru a courtroom docket selection that has everlasting force (inkracht van gewijsde), so it can't be reclaimed in a separate case sign in so that it will keep away from overlapping choices that could create uncertainty that can lessen people's accept as true with of their authorities in precise and healthful judicial practices
ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BUTON TENGAH Bobi Erianto; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1903

Abstract

Penelitian ini diharapkan dapat memutuskan kelangsungan pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengamanan Penyintas Kekerasan Terhadap Ibu dan Anak di Focal Buton Apa Variabel Penahan dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Pergub Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjaminan Korban Korban Wanita Liar dan Anak Muda di Focal Buton. Akibat dari tinjauan tersebut menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Buton Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penjaminan Bagi Korban Kebiadaban Perempuan dan Anak diakui secara luas melalui dua cara yang berbeda, yaitu promosi dan administrasi. pendekatan penanggulangan kekejaman terhadap perempuan di Rezim Focal Buton yang dilakukan oleh Badan Penguatan Perempuan dan Pengamanan Anak, kebetulan masih banyak hal yang harus diperbaiki jika dilihat dari proses eksekusi strategi dan variabel yang mempengaruhinya This study expects to decide The Viability of the Execution of Local Guideline Number 1 of 2021 concerning the Security of Survivors of Viciousness against Ladies and Kids in Focal Buton toward What are the Restraining and Supporting Variables in the Execution of Territorial Guideline Number 1 of 2021 concerning Assurance of Casualties of Savagery Ladies and Youngsters Casualties in Focal Buton. The consequences of the review show that The execution of the Focal Buton Area Guideline Number 1 of 2021 concerning the execution of insurance for ladies and kids casualties of savagery is extensively acknowledged through two different ways, specifically promotion and administration. The approach of dealing with viciousness against ladies in the Focal Buton Regime done by the Workplace of Ladies' Strengthening and Kid Security; it just so happens there are as yet numerous things that should be improved when seen from the strategy execution process and the variables that impact it.
PERANAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI WILAYAH POLDA SULAWESI SELATAN Didik Yusianto; Baso Madiong; Mustawa Nur
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1904

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Kepolisian dalam upaya memberantas tindak pidana penyebaran berita bohong (Hoax) di wilayah Polda Sulawesi Selatan, dan Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana penyebaran berita bohong (Hoax) di wilayah Polda Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian gabungan hukum normatif dan empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan juga faktafakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung. Hasil yang penulis peroleh dari penelitian ini, yaitu (1) Peranan Kepolisian dalam memberantas berita bohong (Hoax) di wilayah hukum Polda Sulsel yaitu Memelihara Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat, Menegakkan Hukum, Memberikan Perlindungan, Pengayom dan Pelayanan Pada Masyarakat. (2) Penghambat pemberantasan berita bohong (Hoax) di wilayah hukum Polda Sulsel yaitu Faktor hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya This study aims to determine the role of the Police in efforts to eradicate the crime of spreading fake news (Hoax) in the South Sulawesi Regional Police and the factors that hinder the implementation of the Police in eradicating the crime of spreading fake news (Hoax) in the South Sulawesi Regional Police. This research was conducted at the South Sulawesi Regional Police of the Republic of Indonesia (Polda Sulsel). The research method used is a combined normative and empirical (sociological) law research that utilises secondary data or data obtained through library materials and empirical facts taken from human behaviour, both verbal behaviour obtained through interviews and natural behaviour through observation. Direct. The results that the authors obtained from this study, namely (1) the role of the Police in eradicating fake news (Hoax) in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police, namely maintaining security and order in society, enforcing the law, providing protection, protection and service to the community. (2) The inhibiting factors for eradicating fake news (Hoax) in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police are legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors
ANALISIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP E-TILANG DALAM PENERTIBAN LALU LINTAS DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT PANGKAJENE DAN KEPULAUAN I Made Suarma; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1907

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk memilih penggunaan e-pass kepada pelanggar lalu lintas di Polres Pangkep, Sulawesi Selatan dan faktor-faktor apa saja yang menghambat pemanfaatan e-pass untuk mengelola pelanggar di wilayah Pangkep, Sulawesi Selatan. Metode penilaian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang paling terkenal untuk menerapkan pedoman E-Tilang dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas dikoordinasikan oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sungai adalah tempat di mana polisi telah memberi label sebenarnya (buat pada tilangnya clear), selanjutnya Polisi memasukkan kembali data tersebut ke dalam aplikasi E-Tilang yang terdapat di dalam handphone polisi yang berjaga-jaga dan telah difasilitasi dengan server E-Tilang Polri Korlantas (Mabes Polri) sesuai data pelanggar termasuk nomor tilang. Faktor penghambat yang mempengaruhi kecukupan aplikasi pelabelan antara lain Sumber Daya Manusia, Intensitas Sosialisasi E-Ticket, Mekanisme Pelayanan Aplikasi E-Ticketing, dan Sarana dan Prasarana. This study intends to choose the usage of e-passes to traffic violators at the Pangkep District Police, South Sulawesi and what factors hinder the utilization of e-passes to manage violators Pangkep region, South Sulawesi. The assessment method used is Empirical Normative Law research. The results show that the most well-known approach to applying the E-Tilang guideline in settling criminal traffic offenses is coordinated by Law Number 29 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, the stream is the place where the police have labeled actually (create on the ticket clear), then, then, The police enter the data back into the E-Tilang application which is contained in the cellphone of the cop who is by and by watchful and has been facilitated with the E-Tilang server of the National Police Korlantas (Police Headquarters) according to the transgressor's data including the ticket number. Frustrating factors that impact the sufficiency of labeling applications, including Human Resources, Intensity of E-Ticket Socialization, Service Mechanism for E-Ticketing Applications, and Facilities and Infrastructure
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN Muh. Iqram Andi Saputra; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1908

Abstract

Banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan korban jiwa menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah. Longgarnya kedisiplinan berkendara dan kontrol, membuat banyak pengendara yang kurang disiplin serta kurang hati-hati dalam berkendara, sehingga mereka rentan menjadi pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas. Kasus kecelakaan yang penulis teliti dalam penelitian ini adalah kecelakaan yang terjadi di Jalan Kima 3 kota Makassar pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, karena kecelakaan tersebut korban luka dan meninggal dunia di tempat kejadian, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui unsur kelalaian dalam perkara kecelakaan lalu lintas dalam putusan Nomor 347/pid.sus/2019/PN.Mks dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam putusan Nomor 347/Pid.Sus/ 2019/PN.Mks sesuai pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Unsur kelalaian dalam hal kecelakaan lalu lintas dalam putusan ini didasarkan pada alat bukti yang cukup. Barang bukti tersebut adalah keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dalam penyidikan masih merupakan keterangan tersangka. Berdasarkan keterangan tersangka dari kasus yang dibahas, maka jika dihubungakan dengan alat bukti lain, dapat disimpulkan bahwa tersangka telah memenuhi unsur kelalalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu-lintas dan berakibat korban meninggal dunia. Penerapan sanksi telah sesuai dengan Pasal 310   ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009, bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, Dengan demikian penerapan pidana mulai dari dakwaan hingga tuntutan kepada terdakwa telah terlaksana sebagai bentuk upaya aparat dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hokum The large number of traffic accidents involving fatalities is a serious concern for the public and the government. The lack of driving discipline and control has made many drivers less disciplined and less careful in driving, making them vulnerable to becoming perpetrators and victims of traffic accidents.The accident case that the author studied in this study was an accident that occurred in Jalan Kima 3 Makassar city on Wednesday, December 19 2018; because of the accident, the victim was injured and died at the scene, the objectives to be achieved in writing this thesis is to find out the element of negligence in the case of traffic accidents in the decision No. 347/PID.sus/2019/PN.Mks and to find out the application of criminal sanctions in decision No. 347/Pid.Sus/2019/PN.Mks following article 310 of Law No. 22 of 2009 concerning traffic accidents and road transportation. The element of negligence in the case of traffic accidents in this decision is based on adequate evidence. The evidence is the testimony of witnesses, experts, letters, instructions and statements of the defendant, which in the investigation is still the testimony of the suspect. Based on the information from the suspect in the case discussed, Then if it is connected with other evidence, it can be concluded that the suspect has fulfilled the element of negligence, which caused a traffic accident and resulted in the victim's death. The application of sanctions follows Article 310 paragraph (4) of the Republic of Indonesia Law no. 22 of 2009, that the defendant's actions have been legally and convincingly proven to fulfil the formulation of the criminal act committed by the defendant. Thus, the implementation of the crime, starting from the indictment to the prosecution of the defendant, has been carried out as a form of the apparatus' efforts to ensure legal certainty, order and protection
ANALISIS HUKUM HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA TERHADAP HUTAN ADAT DI KABUPATEN BULUKUMBA Sahrul Gunawan; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1911

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Menggali hak-hak masyarakat hukum adat Ammato Kajang atas hutan adat di Kabupaten Bulukumba, memahami sejauh mana hak-hak masyarakat sampai sejauh mana hukum adat Ammatoa Kajang dilindungi oleh hukum nasional. hukum dan adat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan hak-hak masyarakat adat Ammatoa Kajang dilakukan di bawah kewenangan Ammatoa atas dasar “pasangan rikajang” yang merupakan sumber hukum untuk mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. masyarakat adat Ammatoa Kajang berhubungan dengan Tuhan (Turiek Arakna). Hukum Adat Ammatoa Kajang sangat bergantung pada “Pasang Rikajang”, pertimbangan ini efektif menyelesaikan permasalahan dan hasil musyawarah yang menjadi sumber Perda 9 Tahun 2015 oleh Bupati Birkumba tentang pengukuhan, pengakuan hak dan perlindungan hak masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang dan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.67 6/MENLHKPSKL/KUM.1 Desember 2016 tentang Penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang. This study aims to find out: To find out the implementation of the rights of the Ammato Kajang Indigenous Peoples towards Customary Forests in Bulukumba Regency To find out how far the rights of the Ammatoa Kajang Customary Law Communi tiesare protectedby national law and customary law.The research method used informative law research. The results of the study show The implementation of the rights of the Ammatoa Kajang indigenous community is carried out under the authority of Ammatoa based "pair of rikajang" which is the source of the law to regulate all aspects of the life of the Ammatoa Kajang indigenous people that are related to God (Turiek Arakna). Ammatoa Kajang customary law is very dependent on “Pasang Rikajang”, this deliberation effectively resolves problems, and the results of the deliberation became the source of the Birkumba Regency Regional Regulation Number 9 of 2015 concerning Inauguration, Recognition of Rights, and Protection of the Rights of the Ammatoa Kajang Indigenous Peoples and Ministerial Decrees.
ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN: STUDI PUTUSAN PA BAU-BAU Nomor 0298/pdt/2019/PA.Bb Sariati Sariati; Baso Madiong; Kamsilaniah Kamsilaniah
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1912

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana perubahan kewajiban orang tua terhadap anaknya setelah perceraian dan menentukan dan mengkaji bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka berubah setelah perceraian. mempelajari dan mempelajari faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pengadilan dalam menyelesaikan perkara perceraian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua tetap sama setelah perceraian, dan bahwa anak mempertahankan haknya sebagai seorang anak, terutama biaya hidup anak, yang dibebankan kepada ayahnya sebesar Rp. 250.000 per bulan, di samping hak atas pengasuhan, bimbingan, dan kasih sayang yang baik dari orang tuanya, hak atas pendidikan, hak atas sandang, papan, dan pangan yang layak, serta hak-hak lain yang mendukung tumbuh kembang anak.Penilaian hakim terhadap penghasilan orang tua dalam mencapai penetapan tanggung jawab orang tua adalah sepenuhnya tepat, berdasarkan keterangan yang disampaikan di persidangan This study aims to find out and examine how the changes in the obligations of parents towards their children after divorce and determine and examine how parents' responsibilities towards their children change after divorce. To learn the factors that the court considers in resolving divorce cases. The study's findings show that parental responsibilities remain the same after divorce and that the child retains his rights as a child, particularly the child's living expenses, which are charged to his father at Rp. 250,000 per month, in addition to the right to good care, guidance, and affection from their parents, the right to education, adequate clothing, housing, food, and other rights that support a child's development. The judge's assessment of the parent's income in determining parental responsibility is entirely appropriate, based on the information presented at the trial
ANALISIS HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN REL KERETA API DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Andi Abrinawaty; Baso Madiong; Yulia. A Hasan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1913

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan jalur rel kereta api, serta mengetahui kendala yang menghambat pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalur rel kereta api di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan per-undang-undangan (statute approach) serta penelitian empiris (empirical legal research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pengadaan tanah telah diatur secara jelas dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012. Menurut pengaturan tersebut diberlakukan mekanisme konsinyasi, yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pengadaan tanah. Kendala yang menghambat Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: 1). Konsinyasi terkait ganti rugi yang masih dalam penangguhan oleh Pengadilan Negeri, 2). Kurangnya pengetahuan tenaga lokal dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dalam melaksanakan efektivitas program pelaksanaan Pengadaan Tanah, serta 3). Minimnya konsultasi publik terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan tanah This study aims to determine the process of land acquisition for the construction of railroads, as well as to find out the obstacles that hinder the implementation of land acquisition for the construction of railroads in Pangkajene and Islands Regencies. This research was conducted using a statutory approach and empirical legal research. The results of the study show that the implementation of land acquisition has been clearly regulated with applicable legal provisions, namely Law Number 2 of 2012, as well as Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 148 of 2015 amendments to Presidential Regulation Number 71 of 2012. According to these regulations, a consignment mechanism is applied, carried out by the District Court of Pangkajene and Islands Regency, so as to provide legal certainty for the implementation of land acquisition. Obstacles that hinder the implementation of land acquisition in Pangkajene and Islands Regency are caused by several factors including: 1). Consignment related to compensation that is still pending by the District Court, 2). Lack of knowledge of local personnel from the Land Procurement Committee (P2T) in implementing the effectiveness of the Land Acquisition implementation program, and 3). The lack of public consultation with the community in the implementation of land acquisition.