Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

ANALISIS PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA Bilalang, Jennyver S.; Warongan, Jessy D.L.; Datu, Christian
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 9, No 1 (2021): JE VOL 9 NO 1 (2021)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (736.929 KB) | DOI: 10.35794/emba.v9i1.32008

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian prosedur penerimaan kas pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2011 dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif, sedangkan metode analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif yang dimulai dengan pengumpulan data sampai pada ditarik kesimpulan. Penerimaan kas merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintahan untuk membangun program pembangunan pemerintahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah menerapkan prosedur penerimaan kas sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2011 dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah berjalan dengan baik.Kata Kunci: Analisis, Prosedur, Penerimaan Kas.
EVALUASI KESEUAIAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI KREDIT DENGAN PSAK 55 PADA BANK SULUTGO CABANG RATAHAN Pongilatan, Vanessa K. J.; Nangoi, Grace B.; Datu, Christian
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 9, No 2 (2021): JE VOL 9 NO 2 (2021)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.859 KB) | DOI: 10.35794/emba.v9i2.33598

Abstract

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 55 merupakan standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada pengguna laporan keuangan. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah salah satu akun pada Laporan Keuangan Bank yang paling banyak mendapat perhatian akun ini bisa memberi informasi layaknya keberlanjutan usaha suatu Bank. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara dengan beberapa karyawan di Bank SulutGo Cabang Ratahan. Hasil penelitian yang didapat yaitu Bank SulutGo Cabang Ratahan dalam proses pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit telah sesuai dengan PSAK No. 55 Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran. Dan pada tahun 2020 awal Bank SulutGo Cabang Ratahan telah mengikuti standar akuntansi yang baru yaitu PSAK No. 71 Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengkuran yang menggantikan PSAK No. 55. Diharapkan kedepannya bisa diterapkan dengan konsisten sebagaimana penerapan PSAK No. 55 agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat bagi perusahaan.Kata kunci: PSAK 55, pengakuan dan pengukuran, cadangan kerugian penurunan nilai.
ANALISIS PENERAPAN PSAK No. 36 ATAS KEWAJARAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA PT JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG SULAWESI UTARA Herawati, Elly; Runtu, Treesje; Datu, Christian
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 9, No 4 (2021): JE. Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35794/emba.v9i4.36593

Abstract

Asuransi merupakan salah satu lembaga yang berupaya untuk mengurangi resiko kerugian baik jiwa maupun harta, lembaga ini penghimpun dana yang bersumber dari penerimaan premi asuransi dari masyarakat guna dan dana tersebut disalurkan melalui klaim. Sehingga kemampuan perusahaan tercermin sepenuhnya dalam laporan Keuangannya. Ikatan Akuntansi Indonesia telah menerbitkan PSAK No. 36 dimana pernyataan standar akuntansi Keuangan ini yang mengatur tentang karakteristik asuransi jiwa yang berisi hal-hal terkait ciri khas asuransi jiwa yakni: premi, investasi, polis dan estimasi-estimasi lainnya. Laporan Keuangan dapat dinyatakan wajar apabila laporan Keuangan tersebut disusun memenuhi standar yang berlaku umum yakni PSAK No. 36 tentang asuransi jiwa. Penulis bertujuan untuk menganalisis kewajaran atas penyajian laporan Keuangan pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara apakah telah sesuai dengan PSAK No. 36 tentang asuransi jiwa. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif, maksud dari penerapan analisis ini untuk membandingkan penyajian laporan Keuangan dalam PSAK No. 36 dengan laporan Keuangan yang disajikan perusahaan. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa perusahaan belum menerapkan PSAK No. 36 namun berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis penyajian laporan Keuangan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara telah sesuai dengan PSAK No. 36 tentang asuransi jiwa. Kata kunci: PSAK No. 36, Asuransi, Laporan Keuangan
EVALUASI PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TENTANG PENYAJIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA KANTOR KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO Majampoh, Widya Tamalawe; Datu, Christian
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 9, No 3 (2021): JE. Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35794/emba.v9i3.35961

Abstract

Standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan suatu standar, pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. Dimana dalam standar akuntansi pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah no.71 Tahun 2010. Kecamatan Malalayang telah menyajikan salah satu unsur laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi penerapan PSAP no. 02 tentang penyajian laporan realisasi anggaran yang disusun oleh Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado sudah atau belum sesuai dengan peraturan pemerintah no.71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kecamatan Malalayang telah menggunakan pencatatan terkomputerisasi yang disebut SIMDA. Penyajian laporan realisasi anggaran Kecamatan Malalayang telah menerapkan pos Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran dalam satu periode pelaporan. pos transfer, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan pembiayaan neto tidak diterapkan karena Kecamatan Malalayang tidak memiliki kebutuhan pembiayaan dan transfer. Hal ini sudah sesuai dengan SAP tentang isi Laporan Realisasi Anggaran, karena Kecamatan Malalayang menerapkan akun sesuai dengan kebutuhan saja. Kata Kunci: Evaluasi penerapan, psap no. 2, laporan realisasi anggaran
EVALUASI PENERAPAN BELANJA MODAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 12 TAHUN 2019 DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA Tendean, Lanny; Tinangon, Jantje J.; Datu, Christian V.
GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI Vol 16, No 3 (2021)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32400/gc.16.3.36332.2021

Abstract

ABSTRACTCapital expenditure is one type of regional expenditure that is arranged in the district/city APBD. According to Government Regulation Number 12 of 2019, capital expenditure is a budget expenditure for the acquisition of fixed assets and other assets that provide benefits for more than 1 (one) accounting period. The types of capital expenditures in question are land expenditures; shopping for equipment and machinery; building and building expenditures; road, irrigation and network spending; expenditure on other fixed assets; and other asset purchases. This study aims to determine whether the application of capital expenditure in the Department of Population and Civil Registration of Minahasa Regency is in accordance with Government Regulation Number 12 of 2019. This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques with document studies and interviews. Data analysis is done by reducing, presenting, verifying, and analyzing. The results showed that the implementation of capital expenditure at the Department of Population and Civil Registration of Minahasa Regency was in accordance with Government Regulation No. 12 of 2019. It is recommended that there should be smoother coordination between the agency and the TPAD so that later there will be no difference between the proposed RKA and the realization of the DPA.
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN INDEKS LQ-45 DENGAN PERUSAHAAN INDEKS HIGH DIVIDEND 20 DALAM PENENTUAN KEBIJAKAN DIVIDEN PADA SEKTOR INFRASTRUKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Rambi, Riena Millenia Mahdalena; Tinangon, Jantje J.; Datu, Christian
GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI Vol 16, No 4 (2021)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32400/gc.16.4.38168.2021

Abstract

Financial performance is one of the company’s considerations in determining dividend policy, affected by the opinions and assessments of investors as an external funding source. The purpose of this study is to determine the difference in financial performance using financial ratios, between LQ-45 index and High Dividend 20 index of the Infrastructure sector. This study uses a comparative quantitative approach. The analytical technique used in this study is two-average difference test (independent sample t-test). Based on criteria, there are 7 infrastructure sector companies listed in LQ-45 index and High Dividend 20 index. The results of the study prove that there are significant differences in financial ratios of DER, ROA, NPM, and DPR, while for CR and TATO ratios it is found that there is no significant difference between the two indices in 2017-2019. The analysis conducted shows that the infrastructure sector listed in High Dividend 20 index have better financial performance seen from DER, TATO, ROA, NPM, and DPR ratio, and infrastructure sector companies listed in LQ-45 index have a good performance in terms of CR ratios.
Evaluasi Prosedur Pengeluaran Kas atas Klaim Asuransi Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado Mende, Inri Aprisilia; Karamoy, Herman; Datu, Christian
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 5, No 2 (2022): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk mengawasi pengeluaran kas yang ada, diperlukan pengendalian yang baik terhadap kas dan memerlukan prosedur-prosedur yang memadai supaya  bisa melindungai setiap pengeluaran kas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengevaluasi prosedur pengeluaran kas atas klaim asuransi. Penelitian ini  menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hal pertama yang dilakukan yaitu mengumpulkan serta mengamati semua bagian informasi yang berhubungan  dengan pengeluaran kas atas klaim asuransi. Setelah itu setiap metode dijadikan  satu untuk mendapatkan gambaran yang jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  prosedur pengeluaran kas atas klaim asuransi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)  Cabang Manado sudah cukup baik dan sesuai dengan teori yang ada. Akan tetapi masih ada fungsi yang melakukan perangkapan tugas. Prosedur pengeluaran kas  telah distandarisasi dan dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk menghindari  kemungkinan terjadinya kesalahan sehingga prosedur pengeluaran kas atas klaim  asuransi pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado dapat  dilakukan dengan efektif.
ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEMUA KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA Sabijono, Haryanto; Tirayoh, Victorina Zusana; Datu, Christian V.
JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi). Vol 11 No 1 (2024): JMBI UNSRAT Volume 11 Nomor 1
Publisher : FEB Universitas Sam Ratulangi Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract. Local tax is a tax levied by the region based on tax regulations set by the region for the purpose of financing the local government's household. Billboard tax is one type of local tax. This study aims to determine the Effectiveness and Contribution of Billboard Tax to Local Original Revenue (PAD) of all cities in North Sulawesi Province, namely Manado City, Tomohon City, Kotamobagu City, and Bitung City. The analysis method used in this research is the analysis of the ratio of Effectiveness and Contribution, whose data is obtained from the results of interviews and documentation. The results showed that the effectiveness of billboard tax revenue from 2018-2022 at BPKAD Kotamobagu City and Bapenda Kota Bitung has been very effective, while at the Manado City Regional Revenue Office and BPKAD Tomohon City which are still ineffective in revenue billboard tax. Meanwhile, the level of billboard tax contribution to the original income of Kotamobagu City is still slightly better than Manado City, Tomohon City and Bitung City.
Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Langsung Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Ismail, Adelia Virisya; Morasa, Jenny; Datu, Christian
GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI Vol 18 No 3 (2023): Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32400/gc.v18i2.50913

Abstract

The system and procedures for cash disbursement are crucial to be implemented effectively and effecienly in a regional government agency in accordance with the applicable regulations to prevent wasteful expenditure of the budget. Direct expenditure is a type of expenditure made by the work unit whose funds flow directly from the regional/state cash account to third parties or other parties that have been determined. The purpose of this study was to determine the application of the system and procedures for direct expenditure cash disbursements at the North Sulawesi Regional Development Planning Agency. The analysis method used is triangulation of data sources. The results showed that the implementation of direct expenditure cash disbursements system and procedures at the North Sulawesi Regional Development Planning Agency is in accordance with the Regulation of The Minister of Home Affairs (Permendagri) number 77 of 2020 concerning technical guidelines for regional financial management.
Penerapan Activity Based Budgeting (ABB) Pada Anggaran Operasional Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara Binilang, Maydeleine; Wokas, Heince R. N.; Datu, Christian V.
GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI Vol 18 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32400/gc.v18i4.53929

Abstract

The research focuses on the implementation of Activity Based Budgeting (ABB) in the operational budget of the Education Department of North Sulawesi Province, Indonesia. It evaluates the effectiveness of ABB as a tool for enhancing financial accountability and efficiency in the public sector. The study adopts a qualitative approach, utilizing interviews, direct observations, and documentation to gain a comprehensive understanding of the budgeting process. It compares the conventional budgeting methods with ABB, examining budgetary procedures, accountability, and the alignment of financial reports with legal regulations. The analysis reveals that ABB provides a more detailed and accountable framework, addressing issues of underfinancing and overfinancing by identifying cost drivers, calculating basic units for each activity, and totaling costs for activities. This allows for a more accurate and transparent financial management, leading to significant improvements in budgetary clarity and accountability compared to previous years. The study finds that the Education Department's implementation of ABB in 2021 has not only enhanced the precision of financial reporting but also improved the strategic allocation of resources. The findings suggest that ABB can effectively address discrepancies in budget reporting and enhance the financial management of public institutions. The research concludes that the Education Department of North Sulawesi Province should continue using ABB to maintain its current high level of financial performance and responsibility, and recommends its adoption by other governmental entities seeking to improve financial management and transparency. Keywords: Operational Budget, Public Sector Management Accounting, Fund Realization Report.