Garuda - Garba Rujukan Digital

KEBIASAAN MASYARAKAT PANYABUNGAN KABUPATEN NATAL DALAM BERPAKAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Harahap, Titi Martini
Jurnal AL-AHKAM Vol 12, No 1 (2021)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v12i1.2918

Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal memiliki motto dan semboyan “Madina yang Madani” Semboyan itu juga tercermin dari perilaku masyarakatnya sendiri dalam hal taat beribadat dalam pelaksanaan ajaran Islam yaitu tata cara berpakaian yang fungsinya sebagai penutup aurat. Berpakaian busana muslim dan muslimah ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal nomor 6 tahun 2007.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui a) bagaimana kebiasaan masyarakat Panyabungan dalam berpakaian? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kebiasaan tersebut.Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau field research dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan; a) Kebiasaan berpakaian masyarakat Panyabungan ada dua, yaitu pertama berpakaian secara tertutup di antaranya adalah model berpakaian ala santri pesantren Mustafawiyah. Kebiasaan kedua adalah berpakaian terbuka yang digunakan oleh sebahagian masyarakat pengguna sungai sebagai tempat mandi dengan penutup ala kadarnya. b) Dari sudut pandang Islam kebiasaan masyarakat akan berpakaian ala santri tersebut masuk dalam kategori ‘urf sahih} dan kebiasaan berpakaian terbuka masuk ke dalam kategori ‘urf fasid yang dilarang karena bertentangan dengan syariat. Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Panyabungan tidak sama dengan kondisi darurat yang ada dalam Islam. Karena keterpaksaan yang boleh melakukan sesuatu yang dilarang agama adalah keterpaksaan yang jika ditinggalkan akan lebih membahayakan bagi pelakunya. Sebaliknya dengan masyarakat Panyabungan, jika tetap dilakukan akan membawa mudarat lain yang lebih besar.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Implementasi Akad Qardh Titi Martini; Resi Atna Sari Siregar; Nurmayani Pasaribu
Hikmah Vol. 19 No. 1 (2022): Januari-Juni 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera Medan

The people of Tangga Bosi II have a habit of lending money, accompanied by the condition that the lender controls the rice fields. On the one hand, this is considered something reasonable, but on the other hand, this needs further investigation in a review of sharia economic law. In this regard, this study aims to describe the conditions of the Qardh contract that have been implemented in the village of Tanga Bosi II and to analyze these conditions in a review of sharia economic law analysis. The research method used is qualitative with a case study approach. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation studies. The primary sources in this study are qardh actors in the village of Tangga Bosi II and related people. In contrast, the secondary data sources are obtained from books related to the author's thesis. The results of the study revealed that the qardh contract carried out by the Tanggga Bosi II village community was still based on oral, and it was customary based on agreement and trust intending to help each other or help each other, by way of the lender providing guarantees for his debt in the form of rice fields. A review of sharia economic law on the problems mentioned above includes injustice to the borrower because it is unfair to the borrower; other than that, he owes the rice fields for his livelihood to be controlled by the lender.

ELEMEN-ELEMEN HUKUM ISLAM DALAM HUKUM AGRARIA DI INDONESIA adminjurnal adminjurnal; Titi Martini Harahap
Maqasiduna: Journal of Education, Humanities, and Social Sciences Vol. 2 No. 01 (2022): JURNAL MAQASIDUNA
Publisher : Mukhlisina Revolution Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59174/mqs.v2i01.31

ABSTRAK: Tulisan ini merupakan kajian yang membahas tentang penelusuran elemen-elemen Hukum Islam dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Melihat peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional, ada beberapa fenomena yang bisa dijumpai dalam praktek. Pertama, Hukum Islam berperan dalam mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif. Dalam hal ini diberlakukan negara sebagai hukum positif bagi umat Islam. Di antaranya adalah UU Perkawinan, Undang-Undang Zakat dan lan-lain. Kedua, hukum Islam berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi terhadap aturan hukum yang dibuat. Di antara cara untuk menggali nilai-nilai tersebut adalah dengan jalan memahami aspek filosofis hukum Islam yang tercermin dari dalil-dalil kulli, tujuan hukum Islam (maqasid al-syari’ah) termasuk juga hikmahnya (hikmah al-tasyri’), dan konsep manusia menurut hukum Islam. Penelitian ini akan membahas tentang apa sajakah elemen-elemen hukum Islam yang terdapat dalam Hukum Agraria di Indonesia dan apakah Hukum Agraria Indonesia merupakan hasil interaksi dengan Hukum Adat? Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptip. Sumber data primernya yaitu UUPA dan kitab-Kitab Hukum Islam yang menjelaskan tentang judul terkait. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan; a) elemen-elemen hukum Islam yang terdapat dalam Hukum Agraria di Indonesia di antaranya adalah Pasal 1 ayat 2 UUPA terkait dengan filosofi kepemilikan, Pasal 6 tentang aspek sosiologis, Pasal 9 (2) dan 19 (1) tentang Hak dan Pendaftaran Tanah, Pasal 16 tentang Hak Milik, Pasal 46 tentang Membuka Tanah dalam Islam disebut Ihya al-Mawat, b) Adapun Hukum Agraria Indonesia merupakan hasil interaksi dengan Hukum Adat adalah benar sehingga Hukum Adat dijadikan juga sebagai landasannya. Kata Kunci: Elemen, Agraria dan Hukum Islam Abstract : This paper is a study that discusses the search for elements of Islamic Law in the Basic Agrarian Law (UUPA). Seeing the role of Islamic Law in the development of National Law, there are several phenomena that can be found in practice. First, Islmic Law play a rolein filling the legal vcuum in Positif Law. In this case, the state is enacted as a Positif Law for muslims. Among them are the Merriage Law, Zakat Law and others. Second, Islamic Law acts as a source of value that contributes to the role of law that is made. Among the ways to explore these values is by understanding the philosophical aspects of Islamic Law as reflected in the kulli arguments, the goal of Islamic Law (Maqashid Syariah) including its wisdom (Hikmah atTasyri’), and the concept of human beings, according to Islamic Law. This research will discuss about what are the elements of Islamic Law contained in Agrarian Law in Indonesia and whether Indonesian Agrarian Law is the result of interaction with Customary Law? This research is library research using a qualitative approach and descriptive method. The primary data sources are UUPA and Islamic Law books which explain related titles. The result of this study show; a) The elements of Islmic Law contained in Agrarian Law in Indonesia include article 1 paragraph 2 of the UUPA related to the philosophy of ownership, article 6 regrding sociological aspect, article 9 (2) and 19 (1) concerning land rights and registration, article 16 concerning property rights and article 46 concerning land clearing in Islam is called Ihya’ alMawat, b) as for Indonesian Agrarian Law which is the result of interaction with Customary Law, it is true that Customary Law is also used as the basis.

Tindak Pidana Aborsi Dilihat Dari UU Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Tentang Reproduksi (Tinjauan Dari Hukum Islam dan Teori Kontrol Sosial) Titi Martini Harahap
Maqasiduna: Journal of Education, Humanities, and Social Sciences Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Maqasiduna
Publisher : Mukhlisina Revolution Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59174/mqs.v2i2.63

Pengendalian sosial (social control) adalah setiap cara atau upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait guna mencegah, mengurangi, mengatasi tindakan kriminal agar kehidupan masyarakat menjadi dan tetap tentram serta tertib berdasarkan nilai dan norma yang ada. Pengendalian sosial yang dilakukan oleh masyarakat muncul karena adanya keinginan masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang aman dan tertib, sehingga masyarakat membuat sejumlah nilai dan norma yang harus ditaati oleh setiap anggotanya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindak pidana aborsi menurut UU Kesehatan dan PP tentang Reproduksi ditinjau dari teori sosial kontrol. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data didapatkan dari sumber data primer yaitu UU Kesehatan dan PP tentang Reproduksi serta teori control sosial, kemudian disempurnakan dengan sumber data sekunder yang didapatkan dari kitab yang berkaitan dengan tema yang diteliti.Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KUHP, UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan Reproduksi belum efektif dalam masyarakat ditandai dengan tetap meningkatnya kasus aborsi sejakdikeluarkannya regulasi sampai sekarang. Kemudian dari beberapa lembaga control sosial yan ada kontrol sosial yang paling ampuh itu tetap agama (agent of sosial control).

PENDAMPINGAN PENINGKATAN KEWIRAUSAHAAN PADA SANTRI MELALUI EKONOMI KREATIF DI PESANTREN BAITUR RAHMAN PARAUSORAT KEC. BATANG Titi Martini; Resi Atna Sari Siregar; Erpiana Siregar
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 6, No 1 (2024): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v6i1.11587

Pengembangan ekonomi kreatif di pesantren merupakan tantangan yang besar yang dihadapi pesantren karena harus mampu mengkolaborasikan ilmu agama dan ilmu umum. Salah satu ilmu umum yang perlu dikembangkan dan dimasukkan dalam kurikulum pesantren adalah kewirausahaan yang Islami. Sebagaimana amanat undang undang, pesantren mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan pengabdian ini yaitu memberikan bimbingan dan pelatihan tentang pemanfaatan waktu luang bagi para santri dan karya- karya inovatif serta pendampingan pemasaran produk yang secara tidak langsung ikut mempromosikan keberadaan dan kelebihan yang dimiliki pondok pesantren Baiturrahman. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah ceramah dan diskusi tanya jawab dalam pemahaman entrepreneur serta pelatihan pembuatan kerajinan tangan dan pendampingan pemasaran secara online dan offline. Adapun hasil pengabdian ini adalah diterima serta mendapat respon yang baik dan positif dari berbagai pihak dan diharapkan adanya perubahan pola pikir santri untuk berkembang serta memiliki keterampilan yang inovatif tentang ekonomi kreatif dengan pembuatan souvenir-souvenir cantik dari berbagai macam

Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Implementasi Akad Qardh Titi Martini; Resi Atna Sari Siregar; Nurmayani Pasaribu
Hikmah Vol. 19 No. 1 (2022): Januari-Juni 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53802/hikmah.v19i1.157

The people of Tangga Bosi II have a habit of lending money, accompanied by the condition that the lender controls the rice fields. On the one hand, this is considered something reasonable, but on the other hand, this needs further investigation in a review of sharia economic law. In this regard, this study aims to describe the conditions of the Qardh contract that have been implemented in the village of Tanga Bosi II and to analyze these conditions in a review of sharia economic law analysis. The research method used is qualitative with a case study approach. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation studies. The primary sources in this study are qardh actors in the village of Tangga Bosi II and related people. In contrast, the secondary data sources are obtained from books related to the author's thesis. The results of the study revealed that the qardh contract carried out by the Tanggga Bosi II village community was still based on oral, and it was customary based on agreement and trust intending to help each other or help each other, by way of the lender providing guarantees for his debt in the form of rice fields. A review of sharia economic law on the problems mentioned above includes injustice to the borrower because it is unfair to the borrower; other than that, he owes the rice fields for his livelihood to be controlled by the lender.

Modernization of Religious Courts: An Analysis of the Effectiveness of Mediation Through E-Court in Resolving Divorce Cases in Padang Firdaus, Firdaus; Harahap, Titi Martini; Sasralina, Rika; Syamsurizal; Zhuliansyah, Teddy Rahmat
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 11 No 2 (2024): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v11i2.9650

This study is important to understand the effectiveness of e-Court in handling divorce cases involving mediation, especially in the Class 1A Religious Court of Padang. Although e-Court has improved administrative efficiency and access, there are gaps in the effectiveness of online mediation, especially in cases involving emotional conflict or domestic violence. These limitations indicate the need for a more in-depth approach to addressing the emotional dimension in the e-Court process as well as improving technical support and staff competence. The object of this study is e-Court as a means of divorce proceedings, with a focus on analyzing the effectiveness of the legal process in cases requiring mediation. This study uses a qualitative descriptive method through in-depth interviews and observations. Primary data were obtained from key informants such as judges, e-Court employees, advocates, and the community, while secondary data were taken from related literature. The findings show that e-Court is effective in terms of ease of access, process efficiency, decision quality, and user satisfaction. Although technological infrastructure supports accessibility, improvements in internet access are still needed. E-Court reduces case handling time, but physical interaction is still needed. User satisfaction is high, although there are complaints about the system sometimes experiencing errors, as well as the need for further training for employees to improve competence.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Pohon Durian Diatas Tanah Orang Lain: (Studi Kasus di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Timur) Harahap, Titi Martini
Islamic Circle Vol. 3 No. 2 (2022): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v3i2.1019

Hak Milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut. Hak milik merupakan konsep hubungan manusia terhadap harta beserta hukum, manfaat,dan akibat yang terkait dengannya. Adapun fakta yang terjadi dalam hak kepemilikan pohon durian di atas tanah orang lain dalam kenyataannya masih ditemukan di Desa Hutarimbaru Panyabungan Timur yang sangat merugikan si pemilik tanah karena terjadi kerusakan tumbuh-tumbuhan di sekitar pohon durian yang di sebabkan karena jatuhnya ranting durian dan dirusak orang lain pada saat musim durian. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, yaitu bagaimana hak kepemilikan pohon durian di atas tanah orang lain di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Timur dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) dengan sifat dan pendekatan kualitatif deskriptif serta menggunakan sumber data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan para pemilik tanah dan pohon durian, adapun sumber data sekunder didapatkan dari buku buku dan jurnal atau artikel yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan pohon durian di atas tanah orang lain di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Timur, walaupun tanahnya sudah diperjualbelikan penanam pohon durian tetap merasa memiliki sekalipun dia hanya keturunan penanam terdahulu dengan dalih sudah menjadi adat kebiasaan yang sudah turun temurun. Adapun pandangan hukum Islam terhadap permasalahan ini menyatakan bahwa ini termasuk kepada kepemilikan yang tidak shahih karena tidak ada izin dari pemilik yang baru dan termasuk dalam urf fasid karena tidak sesuai dengan syariat Islam.

Pelaksanaan Arisan Qurban Idul Adha Menurut Hukum Islam Di Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal Ika lanna sari; Titi Martini Hrp; Syapar Alim Siregar
Islamic Circle Vol. 4 No. 1 (2023): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v4i1.1460

The community of Patiluban Mudik village, Natal District Mandailing Natal regency is a society tht is guided by Islamic Law, where many village people follow the teachings and sunnah of the Propehet such as making sacrifices, so a group is formed or the implementation of arsan qurban. The problem that the researchers will discuss in this discussion is how the implementation and view of Islamic Law arisan qurban eidh al Adha in the village of Patiluban Mudik, Natal District. The method used in this study is using a type of field research (field research). The nature of research uses a qualitative research approach, data sources, primary and secondary, data collection techniques are carried out by observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the qurban gathering in Patiluban Mudik village aims to be able to sacrifice in a light way using a loan agreement, but in practice this qurban gathering becomes a burden for someone because the members cannot pay the installments, while the Islamic Law review of this qurban arisan is not in accordance whit Islamic Shari’a. Because the purpose of debts is to help each other, but debts owed in this social gathering tyrannize the committee, religious knowledge that lacks qurban worship becomes burdensome, making inheritance debts. La dharar wa la dhirar. Masyarakat Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal merupakan masyarakat yang berpedoman pada Hukum Islam maupun Syariat Islam, dimana masyarakat desa banyak yang mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah seperti berqurban, banyak kalangan masyarakat yang kurang mampu ingin ikut serta berqurban, sehingga dibentuklah sebuah kelompok atau pelaksanaan arisan qurban. Permasalah yang akan peneliti dalam pembahasan ini adalah bagaimana Pelaksanaan dan pandangn Hukum Islam arisan qurban idul adha di desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Sifat penelitiannya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sumber data, primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan qurban di Desa Patiluban Mudik bertujuan untuk dapat berqurban dengan cara yang ringan menggunakan akad hutang-piutang, namun pada praktiknya arisan qurban ini menjadi beban bagi seseorang karena anggota yang tidak dapat membayar cicilan. sedangkan tinjauan Hukum Islam terhadap arisan qurban ini tidak sesuai dengan Syariat Islam. Karena Tujuan hutang-piutang adalah untuk saling tolong menolong, tapi hutang piutang dalam arisan ini menzolimi panitia, pengetahuan agama yang kurang ibadah qurban ini menjadi berat menjadikan hutang warisan. La dharar wa la dhirar

Baitul Maal: Kajian Historis dan Aflikatif di Masa Modern MARTINI, TITI
Islamic Circle Vol. 1 No. 2 (2020): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Abstrak Tulisan ini merupakan kajian yang membahas tentang Baitul Maal dalam histori dan pelaksanaannya pada zaman modern saat ini. Baitul Maal sendiri adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas mengurus kekayaan negara, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimanakah sejarah baitul maal pada masa klasik dan bagaimana pula aplikasinya pada masa modern sekarang ini. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Dengan mendapatkan data dari sumber primernya yaitu kitab-kitab atau buku-buku yang menjelaskan tentang baitul maal dan yang terkait. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan; a) Bahwa secara historis Baitul Maal ini telah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw. dalam pengertian sebagai al-jihat atau pihak yang mengumpulkan dan mendistribusikan harta rampasan perang (kharaj, khums dan jizyah), zakat, infaq dan shadaqah serta kafarat dan warisan. Pada masa Khulafa ar-Rasyidin, baitul maal mulai memainkan peran yang sangat penting dalam bidang keuangan dan administrasi Negara; b) Aplikasinya di masa modern ini adalah ditemukan beberapa lembaga dan instrument keuangan yang dianggap merupakan aplikasi konsep baitul maal dalam perekonomian modern yaitu lembaga dan instrumen keuangan NonBank (BAZ dan LAZ dan sejenisnya) serta lembaga dan instrumen keuangan Bank (Perbankan) yaitu Bank Syariah, namun fungsinya sangat jauh dari prinsip kesamarataan yang sangat memperhatikan orang-orang miskin.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search