Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Andi Muhammad Akmal
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Majene dalam Penetapan Dispensasi Kawin Perspektif Maslahah (Studi Kasus Tahun 2022-2024) Nurjannah; Abd. Rauf Muhammad Amin; Andi Muhammad Akmal; Lomba Sultan; Supardin
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 6 No 1 (2025): Education and Islamic Studies
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v6i1.386

Abstract

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Majene dalam penetapan dispensasi kawin pada tahun 2022-2024 menjadi latar belakang penelitian ini. Beberapa submasalah dalam pokok masalah tersebut , yaitu: 1) Bagaimana realitas penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene pada tahun 2022-2024, 2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene, dan 3) Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene perspektif mas}lah}ah. Jenis penelitian ini tergolong field research kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: teologis-normatif (syar’i), yuridis-normatif, dan yuridis Empiris (sosio­logis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realitas penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene pada tahun 2022-2024 adalah berjumlah 64 penetapan dispensasi kawin dengan rincian 54 perkara dikabulkan, 2 ditolak, 2 digugurkan, dan 5 dicabut . Kemudian dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene adalah 1) Pertimbangan dalam hukum: al-Qur’an, Hadis, Kaidah Fikih, Putusan Hakim, dan Undang-Undang. 2) Pertimbangan hakim di luar hukum. Kemudian analisis pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene perspektif mas}lah}ah adalah Hakim dalam penetapan mengabulkan dispensasi kawin mempertimbangkan kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, hal ini sesuai dengan kaidah fikih menolak mafsadat lebih utama daripada mendatangkan maslahat. Implikasi dari penelitian ini : 1) Diharapkan pemerintah Kab. Majene melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pencatatan perkawinan, pencegahan perkawinan di bawah umur dan pencegahan pergaulan bebas. 2) Diharapkan keluarga melakukan  pengawasan cermat, menanamkan nilai moral dan memberikan pendidikan agama. 3) Diharapkan kepada pemerintah memberikan sanksi administrasi bagi pelaku perzinahan.  
Fiqh Tasamuh pada Masyarakat Multikultural Berbasis Maqasid Syar'ah di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua (Studi Analisis Peran MUI) Rahmatulla; Muammar Bakri; Andi Muhammad Akmal; Darussalam Syamsuddin; Supardin
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 6 No 1 (2025): Education and Islamic Studies
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v6i1.391

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan fiqh tasāmuh berbasis maqāṣid syarī‘ah dalam masyarakat multikultural di Kabupaten Jayapura, dengan menyoroti peran Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis eksistensi dan peran MUI dalam membina umat Muslim, menerapkan prinsip fiqh tasāmuh, serta menghadapi tantangan dalam membangun toleransi tanpa melanggar prinsip maqāṣid syarī‘ah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriftif (field research) dengan pendekatan teologis-normatif dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur, yang dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi MUI Kabupaten Jayapura dalam masyarakat multikultural berperan strategis sebagai lembaga yang memfasilitasi pembinaan umat Muslim dalam penerapan fiqh tasāmuh di tengah masyarakat multikultural. Program-program seperti pelantikan pengurus tingkat distrik, dialog lintas agama, dan kolaborasi dalam edukasi ekonomi syariah menjadi langkah nyata dalam menciptakan kerukunan antarumat beragama yang tetap sejalan dengan prinsip maqāṣid syari‘ah. Namun, MUI menghadapi tantangan internal seperti keterbatasan jumlah ulama, serta perbedaan pandangan di antara pengurus MUI terkait batasan toleransi. Tantangan eksternal meliputi pluralitas agama dan budaya yang kompleks serta perbedaan interpretasi ajaran Islam di masyarakat. 
ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA SINGKAWANG BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM MAQASHID SYARI’AH Anyta Widianti; Andi Muhammad Akmal; Jamiat Akadol
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 11, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v11i1.16098

Abstract

Zakat as an Islamic financial instrument not only functions as worship, but also has a strategic role to embody social justice. The purpose of this research is to analyze the zakat management by BAZNAS Singkawang city based on the principle of distributive justice in the perspective of maqashid sharia. This research is an empirical research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results indicate that the management of zakat by BAZNAS Singkawang has attempted to fulfill the principle of distributive justice through equal distribution to all ashnaf groups by direct assistance programs based on the needs and potential of mustahik. However, the management of zakat by BAZNAS Singkawang based on the principle of distributive justice in maqashid sharia  still faces obstacles and challenges in terms of equalizing the needs of mustahik so that comprehensive mapping is required in the distribution of zakat. Long term zakat management planning by prioritizing the maqashid sharia approach is also needed to create economic transformation and empowerment of mustahik.
Peran Istri Generasi Milenial Perspektif Gender dan Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus di Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu Kab Gowa Andi Marwah; Andi Muhammad Akmal; Alimuddin Alimuddin
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 8 No. 3 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v8i3.11922

Abstract

This study aims to analyze the role of millennial wives in the perspective of gender and Islamic family law in Mawang Village, Somba Opu District, Gowa Regency. The focus of the research includes the role of millennial wives, the perception of community leaders on gender equality in social reality, and the view of Islamic family law on this role. This type of research is qualitative with an empirical juridical approach. The data sources came from 10 main informants of millennial wives and 5 supporting informants consisting of the Village Head and the Head of RT. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, documentation, and reference tracing, while data analysis uses the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of the study show a significant shift in the role of millennial wives compared to previous generations, where wives not only play a role in the domestic sphere, but are also active in the public sector as workers and contributors to the family economy. The perception of community leaders shows a progressive attitude towards gender equality while still emphasizing Islamic values. The perspective of Islamic family law also views that millennial wives are allowed and even encouraged to carry out their domestic and public roles in a balanced manner as long as they do not neglect their obligations as wives. In conclusion, the dual role of millennial wives is an acceptable social reality within the framework of gender and Islamic family law as long as it is carried out in a proportionate and harmonious manner.
Co-Authors Abdul Rauf Muhammad Amin Alimuddin Alimuddin Andi Marwah Anyta Widianti Jamiat Akadol Lomba Sultan Muammar Bakri Nurjannah Rahmatulla Supardin Syamsuddin, Darussalam