Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
13.382
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah Al-Ulum Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum AL-Daulah Jurnal Diskursus Islam Inspiratif Pendidikan Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Jurisprudentie Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-'Adl Journal Research and Multidisciplinary (JRM) JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Jurnal Andi Djemma I Jurnal Pendidikan Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies) JURNAL KEISLAMAN Qisthosia Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Jurnal Kolaboratif Sains Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam ISTIQRA: JURNAL HASIL PENELITIAN Indonesian Journal of Shariah and Justice Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab Sighat : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Al-Rasikh : Jurnal Hukum Islam Journal of Modern Islamic Studies and Civilization Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu AL-SULTHANIYAH Jurnal Ilmiah Falsafah Socius: Social Sciences Research Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Anayasa International Journal of Islamic Studies The Journal Of Socio Legal and Islam Law Mazalat: Jurnal Pemikiran Islam Multidisciplinary Indonesian Center Journal Ulil Albab Jurnal Ar-Risalah
Lomba Sultan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 113 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 113 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM ISLAM DAN APLIKASINYA DI INDONESIA Sultan, Lomba
Al-Ulum Vol 13, No 2 (2013): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.681 KB)

Abstract

Konteks ketatanegaraan Islam mengenal tiga badan kekuasaan negara, yaitu kekuasaan eksekutif (sulthah tanfiziyah), kekuasaan legislatif (sulthah tasyri`iyah), dan kekuasaan kehakiman (sulthah qadha`iyah). Pada masa Rasullah ketiganya menyatu pada satu wilayah kekuasaan, namun pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kekuasaan kehakiman mulai terpisah disebabkan wilayah Islam telah meluas keluar semenanjung Arabiah. Selanjutnya pada masa Umar bin Abdul Azis, kekuasaan kehakiman—terutama wilayah al-hisbah dan al-mazalim betul-betul dapat ditegakkan dengan baik sesuai rasa keadilan masyarakat. Hal itu terjadi karena penegakan hukum dilakukan tanpa ada tebang pilih antara satu dengan lainnya. Jika dua wilayah dapat pula diterapkan di Indonesia, selain lembaga peradilan yang telah ada di bawah Mahkamah Agung, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka carut marut penegakan hukum dan keadilan dapat teratasi sesuai harapan masyarakat. ---------------------------- Islamic constitution context recognizes three agencies of state power, namely: the executive power (sulthah tanfiziyah), the legislative power (sulthah tasyri `iyah), and the judicial power (sulthah qadha` iyah). During the Rasulullah periods, all three agencies concetrated on one region of power; but during the Khalifah Umar Bin Khattab, the judicial power begin separate caused the Islamic region extends out Arabiah peninsula. Furthermore during the Umar bin Abdul Aziz regime, judicial power especially al-hisbah and al-mazalim can really be enforced in accordance with good public sense of justice. It happened because the law enforcement wer implemented without any selective with each other. Therefore, if the two kind of agencies can also be applied in Indonesia, besides the existing judicial institutions under the Supreme Court that the General Court, the Religious Courts, Military Justice, and State Administrative Court, then the problem of law enforcement and justice can be resolved according to expectations of society.
PENEGAKAN KEADILAN HAKIM DALAM PRESPEKTIF ALQURAN Sultan, Lomba
Jurnal Al-Qadau Vol 1, No 2 (2014): Hukum perkawinan
Publisher : Jurnal Al-Qadau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada dasarnya setiap manusia mendambakan adanya perlakuan secara benar dan adil. Itulah sebabnya,  institusi peradilan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik yang masih kehidupannya sangat  terbelakang, maupun masyarakat yang telah mengalami kemajuan. Dengan demikian, tidak ada manusia yang ingin diperlakukan haknya secara  sewenang-wenang, baik yang berkaitan dengan hak material maupun non-material.Alquran yang merupakan sumber hukum Islam utama, tentunya harus menjadi pegangan bagi setiap umat Islam, khususnya para penegak hukum untuk  menegakkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah pencari keadilan  tanpa ada tebang pilih antara satu dengan lainnya.   Jika kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan dengan sebaik-baiknya sesuai prinsip-prinsip dalam ajaran Islam,  maka akan tercipta kedamaian dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Hal tersebut sesuai maksud Tuhan menurunkan syariat Islam kepada umat manusia, yakni terciptanya kemaslahatan umum, dan menghindari terjadinya kemudaratan di tengah-tengah masyarakat.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI HIBURAN DALAM PESTA PERKAWINAN (WALIMAH AL-‘URS) DI KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA Heradani Heradani; Lomba Sultan
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i1.11425

Abstract

AbstrakPerkawinan merupakan sunnatullah, hukum alam di dunia. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi hiburan dalam pesta perkawinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research kualitatif dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan syar’i dan budaya. Untuk memperoleh data maka digunakan metode pengumpulan data, yaitu library research dan field research yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan adanya hiburan dalam pesta perkawinan adalah: Faktor gengsi, yaitu faktor yang dimana masyarakat Bontomarannu rela berhutang demi suatu hiburan; untuk menyenangkan hati para tamu undangan, para penonton, para mempelai; dan untuk publikasi pernikahan. Dalam padangan hukum Islam tentang hiburan dalam pesta perkawinan adalah mubah atau boleh, selagi tidak mengadung unsur kekejian atau tidak melanggar syariat Islam. Oleh karena itu, kepada seluruh masyarakat Bontomarannu, jika ingin menyelenggarakan Walimah tidak perlu mengejar gengsi, apalagi sampai berhutang. Kepada seluruh umat muslim khususnya yang hendak mengadakan suatu Walimah, alangkah baiknya apabila mengadakan pengajian karena begitu besar pahala yang akan diterimanya, jangan mengadakan hiburan yang menimbulkan maksiat, karena begitu besar juga dosa yang akan diterima.Kata Kunci: Hiburan, Hukum Islam, Perkawinan.AbstractMarriage is sunnatullah, the natural law in the world. What is the view of Islamic law on entertainment traditions in marriage parties and its influencing factors. This research includes field research or qualitative field research with a qualitative research approach using the syar'i approach and culture. To obtain data, the data collection methods are used, namely library research and field research namely observation, interviews, and documentation. Then the data obtained is then analyzed and concluded. The results showed that the factors causing entertainment in a marriage party were: Prestige factor, which is a factor in which the Bontomarannu people are willing to owe for entertainment; to please the invited guests, the audience, the bride and groom; and for marriage publications. In the view of Islamic law about entertainment at a wedding party is permissible, while not containing elements of atrocity or does not violate Islamic law. Therefore, to the entire Bontomarannu community, if you want to hold wedding, you don't need to pursue prestige, or even go into debt. To all Muslims, especially those who want to hold a wedding, it would be nice if they hold a recitation because of the great merit to be received, do not hold entertainment that causes immorality because it will bring sin/ wickedness.Keywords: Entertainment, Islamic Law, Marriage.
Tinjauan Hukum Islam dalam Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI terhadap Anak di Bawah Umur di Pengadilan Militer III-16 Makassar Wahyuddin Nasir; Lomba Sultan
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.17043

Abstract

AbstrakPenelitian ini merupakan upaya untuk melakukan observasi terkait “Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI Terhadap Anak Dibawah Umur dirPengadilan MilitermIII-16tMakassar” yang dikhususkan untuk mengetahui beberapa rangkaian prosedural penyelesaian tindak asusila di pengadilan Militer III Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research Kualitatif Deskriptif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menulusuri beberapa data-data faktual tentang masalah yang menjadi pokok penelitian yakni proses Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI Terhadap Anak Dibawah Umur di Pengadilan Militer III-16 Makassar. Selanjutnya pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan teologi normatif syar’i. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah Teknik observasi data (studi lapangan) yang dimuat dalamnputusang PengadilaniMiliter III-16iMakassar terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI Terhadap Anak Dibawah Umur yang menguraikan proses penanganan perkara secara sistematis melalui proses peradilan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Peneliti juga mengambil bahan literatur sebagai data sekunder. Maka dari itu, penelitian ini mendapati suatu hasil dalam proses Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI Terhadap Anak Dibawah Umur di Pengadilan Militer III-16 Makassar diuraikan pertama, Gambaran proses penyelesaian tindakupidanasasusilah dimpengadilan militermIII-16zMakassar, kedua, Gambaran umum dampak dari tindak pidana asusila yang di lakukan prajurit TNI di pengadilan militer III-16 Makassar, ketiga,’Gambaran tinjauan hukum islam dalam proses penyelesaian rtindak pidanai asusila di;pengadilan militer ;III-16 Makassar.Kata Kunci: Prajurit TNI, Pengadilan Militer, Pidana.AbstractThis research is an attempt to make observations related to "Settlement of the Crime of Indonesian Military Soldiers Against Minors at Military Court III-16 Makassar" which is devoted to knowing several procedural sequences for settling immoral acts in Makassar Military III court. This type of research is field research (Descriptive Qualitative Field Research), which is research conducted by tracing some factual data about the problem which is the subject of research, namely the process of resolving criminal acts of indecency of TNI soldiers against underage children in Makassar Military III-16 Court. Furthermore, the approach in this research is the normative syar'i theological approach. The data collection method used is the data observation technique (field study) which is contained in the decision of the Military Court III-16 Makassar on the Settlement of TNI Soldiers' Immoral Crimes against Children Underage which describes the systematic case handling process through the judicial process and the provisions of applicable regulations. Researchers also took literature as secondary data. Therefore, this research finds a result in the settlement process of TNI Soldier's Immoral Crime Against Minors at Military Court III-16 Makassar is described first, the description of the process of solving criminal acts of assassination in military court III-16 Makassar, second, general description of the impact of immoral crimes committed by TNI soldiers at military court III-16 Makassar, third, Overview of Islamic law review in the process of settling immoral crimes in military court III-16 Makassar.Keywords: TNI Soldier, Military Court, Criminal.
Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil karena Siri’ (Studi Kasus KUA Kec. Pallangga Kab. Gowa) Al Wiah; Lomba Sultan
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.20085

Abstract

AbstrakPokok permasalahan penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap kawin hamil  (Studi Kasus di KUA Kec.Pallangga, Gowa). Adapun sub masalah yakni: 1.) Bagaimana faktor-faktor yang menjadi penyebab kawin hamil karena siri’ di KUA kec. Pallangga kab. Gowa? 2.) bagaimana prosesi pelaksanaan kawin hamil di KUA kec. Pallangga ,Gowa? 3. Bagaimana pandangan islam terkait kawin hamil di KUA pallangga,Gowa. Hasil .dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi pernikaha kawin hamil karena siri’  pada masyarakat kecamatan palangga  pada dasarnya diperbolehkan dan telah berlangsung dari jaman dahulu hingga sekarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi pernikaha kawin hamil karena siri’  pada masyarakat kecamatan palangga  pada dasarnya diperbolehkan dan telah berlangsung dari jaman dahulu hingga sekarang, Prosesi ini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat suku makassar dan pelaksanaannya masih bisa ditemui diperkampungan atau diperkotaan yang masih melaksanakan prosesi ini didalam keluarganya, namun ada pula beberapa keluarga yang tidak menginginkan prosesi ini namun karena faktor siri’ pernikahan ini tetap dilaksanakan, Prosesi ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pihak keluarga dalam menikahkan anaknya yang hamil diluar nikah guna untuk menutupi aib kelurga maka prosesi ini kemudian muncul.Kata kunci  hukum islam, kawin hamil, KUA.AbstractThe main problem of this research is the Islamic law review on pregnant marriage (case study in KUA pallangga,district. Gowa)the sub problems are : 1.) what are the factors that cause a pregnant marriage due to siri’ in KUA palangga district Gowa 2) how is the process of the implementation or a pregnant  marriage in KUA Pallangga district Gowa 3) what is the view related to pregnant marriage in KUA palangga district gowa. The result of this study indicate that the procession of a pregnant married marriage duo to siri’ in the pallangga sub-district community has been proven and has been going on from ancient times to the present. This prosession is a marriage carried out by the Makassar tribal community and its implementation can still be found in villages or acties that are still carrying out processions in the family, but there are also some families what do not want this processions but due to the siri’factor activity carried out by the family in marrying of their pregnant child out of wedlock in order to cover up the disgrace of the family, so this processions then appears.  Keywords: Islamic law, pregnant marriage, KUA
TRADISI GANTARANGKEKE DALAM PERSPEKTIF SADD AL-DZARI’AH (Studi Kasus di Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng) Husnul Maabi; Lomba Sultan
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.21387

Abstract

AbstrakPokok permasalahan yang dibahas adalah mengenai Tradisi Gantarangkeke dalam Perspektif Sadd Al-Dzari’ah yang ada di Kecamatan gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan dengan menggunakan jenis pendekatan fenomenologi, teologis, sosiologis, dan pendekatan syar’i. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi. Adapun sumber data dari penelitian ini merupakan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan beberapa instansi terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya suatu tradisi tahunan yang diyakini oleh masyarakat mampu memberikan keberkahan dan manfaat serta berpengaruh dalam kehidupan mereka, kemudian juga menggambarkan bagaimana pandangan hukum islam utamanya Sadd al-Dzari’ah terhadap keyakinan tersebut. Sebagai umat muslim yang sangat yakin adanya Allah, mereka juga yakin terhadap adanya berkah yang dapat diperoleh dari berbagai bentuk pemujaan yang dilakukan. Tradisi Gantarangkeke dikenal mengandung unsur islami oleh para penggiatnya, apalagi pelaksanaannya menjelang bulan romadhan tepatnya pada pertengahan bulan sya’ban. Inilah salah satu hal yang mempengaruhi aqidah dan akhlak seorang muslim.Kata Kunci: Tradisi, Gantarangkeke, Sadd al Dzari’ahAbstractThe main issue discussed is the Gantarangkeke Tradition in the Sadd Al-Dzari'ah Perspective in Gantarangkeke District, Bantaeng Regency. This research is a qualitative research or field research using phenomenological, theological, sociological, and syar'i approaches. Then the data collection methods used were observation, interviews, and documentation. The sources of data from this research are community leaders, traditional leaders, religious leaders, and several related institutions. The results of this study indicate that there is an annual tradition that is believed by the community to be able to provide blessings and benefits and influence their lives, then also describes how the views of Islamic law, especially Sadd al-Dzari'ah, towards this belief. As Muslims who strongly believe in the existence of Allah, they also believe in the blessings that can be obtained from various forms of worship. The Gantarangkeke tradition is known to contain Islamic elements by its activists, moreover its implementation before the month of Ramadan, precisely in the middle of the month of Sha'ban. This is one of the things that affect the aqidah and morals of a Muslim..Keywords: Tradition, Gantarangkeke, Sadd al Dzari’ah
Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia Lomba Sultan
Al-Ulum Vol. 13 No. 2 (2013): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.457 KB)

Abstract

Islamic constitution context recognizes three agencies of state power, namely: the executive power (sulthah tanfiziyah), the legislative power (sulthah tasyri `iyah), and the judicial power (sulthah qadha` iyah). During the Rasulullah periods, all three agencies concetrated on one region of power; but during the Khalifah Umar Bin Khattab, the judicial power begin separate caused the Islamic region extends out Arabiah peninsula. Furthermore during the Umar bin Abdul Aziz regime, judicial power especially al-hisbah and al-mazalim can really be enforced in accordance with good public sense of justice. It happened because the law enforcement wer implemented without any selective with each other. Therefore, if the two kind of agencies can also be applied in Indonesia, besides the existing judicial institutions under the Supreme Court that the General Court, the Religious Courts, Military Justice, and State Administrative Court, then the problem of law enforcement and justice can be resolved according to expectations of society.
PENEGAKAN KEADILAN HAKIM DALAM PRESPEKTIF ALQURAN Lomba Sultan
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2 (2014): Al-Qadau
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v1i2.639

Abstract

Pada dasarnya setiap manusia mendambakan adanya perlakuan secara benar dan adil. Itulah sebabnya,  institusi peradilan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik yang masih kehidupannya sangat  terbelakang, maupun masyarakat yang telah mengalami kemajuan. Dengan demikian, tidak ada manusia yang ingin diperlakukan haknya secara  sewenang-wenang, baik yang berkaitan dengan hak material maupun non-material.Alquran yang merupakan sumber hukum Islam utama, tentunya harus menjadi pegangan bagi setiap umat Islam, khususnya para penegak hukum untuk  menegakkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah pencari keadilan  tanpa ada tebang pilih antara satu dengan lainnya.   Jika kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan dengan sebaik-baiknya sesuai prinsip-prinsip dalam ajaran Islam,  maka akan tercipta kedamaian dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Hal tersebut sesuai maksud Tuhan menurunkan syariat Islam kepada umat manusia, yakni terciptanya kemaslahatan umum, dan menghindari terjadinya kemudaratan di tengah-tengah masyarakat.
Penanganan Terhadap Perilaku “Begal” Dalam Al-Quran: Pendekatan Hukum Islam dan Solidaritas Sosial Lomba Sultan; Yusran Yusran
SOSIORELIGIUS Vol 4 No 1 (2019): Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama
Publisher : Departemen Sosiologi Aga,ma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/sosioreligius.v4i1.10660

Abstract

Fenomena begal merupakan suatu tren fenomena kejahatan dilihat dari pola dan modusnya yang bersifat khusus. beberapa istilah yang terdapat dalam al-Quran dan hadis yang kemudian dianggap saling terkait dalam diskursus mengenai perilaku pembegalan ini, dimana di dalamnya terkait juga mengenai bentuk-bentuk hukum yang berlaku diberlakukan terhadapnya. Ada istilah hirabah, sirqah, qittau thariq, qitthau sabil dan lain-lain. Yang kesemuanya menunjuk kepada makna umum, yakni “pengambilan atas hak orang lain”, yang berlangsung di rumah atau di jalanan.  Dalam pendekatan tradisional mengenai upaya mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan, negara dan badan penegak hukum memikul tanggung jawab besar untuk memerangi kejahatan, menciptakan hukum dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi masyarakatnya. Namun faktanya, upaya pencegahan kejahatan melalui pendekatan tradisional tidaklah cukup. Bahkan sekiranya bentuk-bentuk hukuman yang ditawarkan al-Quran (al-Maidah 33) dilaksanakan secara tekstual, jika masih dalam bentuk pendekatan tradisional tersebut, maka sangat mungkin masih menemui kegagalan. Tetapi jika kita dapat setuju bahwa kejahatan adalah masalah sosial, maka dalam hal penegakan hukum juga harus melibatkan berbagai elemen masyarakat yang bersangkutan dan memberdayakan masyarakat untuk mengambil kendali dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan bantuan dari negara dan lembaga formal.
The Implementation of Inheritance Law in Muslim Communities in the City of Makassar Andi Herawati; H. A. Qadir Gassing; H. Lomba Sultan; Abd Halim Talli
Journal of Research and Multidisciplinary Vol 2 No 1 (2019): Journal of Research and Multidisciplinary
Publisher : Lembaga Sembilan Tiga Community

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/jrm.v2i1.%

Abstract

Rules regarding the transfer of property of a deceased person (heir) to his surviving heirs are sub-systems of Islamic inheritance law. Islam as universal teaching teachers and regulates all aspects of human life with the aim that humans get the benefit of life both in the world and in the hereafter. Therefore Allah's rules can be understood and practiced based on their intellectual aspects and can also be understood and practiced based on their contextual aspects, in order to create a human society in general and family in particular. So that is why the Muslim community of the city of Makassar is more inclined to carry out the distribution of inheritance based on an agreement by way of deliberation. Such resolution efforts are called resolutions through non-litigation channels, while efforts to distribute inheritance through court decisions are called settlement through litigation.
Co-Authors A, Azman Abd Rahman Abd. Qadir Gassing abdi, ananda abdi Abdul Hafid Abdul Halim Talli Abdul Rahim Abdul Rauf Muhammad Amin Abdul Wahid Haddade Achmad Musyahid Idrus Achmad, Muhammad Thamrin Thamrin Ahimsah, Muhammad Syahril Ahmad Arief Ahmad Musyahid Ahmad Musyahid Ahmad Waliyuddin Hasanuddin Ahmad Zulkifli Affandi Al Wiah Alamsyah, Tahwin Aliah, Khairun Inayah Alis, Sulfi Amirullah -, Amirullah Amrullah, Salam Andi Herawati Andi Muhammad Akmal Andi Sartika jufri Andi Sumardin, Andi Andi Titah Niagara Unga Putri Ashar, Ashari ASNI Asriana, Ria Asriana Azisah, Nurul azman arsyad Azra, Asni Azra, Azni Bakence, Lutfi Bakri, Muammar Muhammad Bayu Teja Sukmana Darmi Darwis, Sulhah Desemriany, Siti Sharah Didik Pramono Didik Pramono, Didik Dwi Harjana Edi Ardiansa Elina Mirza esse, indo Fahrul Anggara Putra fatimah Fatimah Fatmawati Fatmawati - Fatmawati F Fatmawati F Fatmawati f Fatmawati Fatmawati Fatmawati, Fatmawati Fatthurohman Fatthurohman FIRMANSYAH, ANDI Fitrah, A. Nurhafidhah Fitri Ningsih, Fitri Fitriani Halik Hadi Daeng Mapuna Hammaihtada kafabillah Hamsir Hamsir Hamzah Hasan Hasim, Hasanuddin hasnia Heradani Heradani Heriana Heriana Heriana, Heriana Herlina Hijriah Mahrani Anwar Hindun Umiyati Husnul Maabi Ibnu Izzah Ikhsan, Muh Ikram, Muhammad Furqanul Ilfah Luthfiah Imam Makmun Indra Sultan Jasmin, Suriah Pebriyani Juhari, Andi Rezal Kadir, Muh.Awaluddin Khaerunnisa Karunia Kurniati Kurniati Kurniati Kurniati Larissa, Dea M. Fadli M. Miswar Zarah M. Qahar Awaka Mahfud Mahfud Marilang Meilani M Misbahuddin Misbahuddin Misbahudin Misbahudin Misruki Misruki Muammar Bakry Mubarak, Muhammad Hilal Muh. Fadel As'ad Muh. Isra Syarif Muh. Jamal Jamil Muhammad Aswad Muhammad Fajri Muhammad Fajri Muhammad Imam Maghudi Muhammad Saleh Ridwan Muhammad Shuhufi Muhammad Sukri Mulham Jaki Asti Munadi Mustaufiq, Mustaufiq Musyahid , Ahmad MUSYAHID, AHMAD Mutmainnah, Iin Noercholis Rafid. A Nur Hikmah Anugrah Ramadan Nur Saiful Nur Umniati Kalsum Nur, Irayanti Nurfaika Ishak Nurjannah Nurjannah N Nurlina Nurlina Nurman Said Nursalam Nursalam NURUL AZIZAH Pratiwi, Haerani Putra, Muh. Putri Rezky Ramadhani Putri Rezky Ramadhani Rahmad Kartono Rahman Syamsuddin Rahmaniar Rahmaniar, Rahmaniar Rahmatiah HL Rezki Syafaat, Andi Airiza Rian Hidayat Rifky Adji Sukmana Risnawati Risnawati Rohim, M. Yusuf Nur Rohman, Baitur Rondang Herlina S, Samsidar Saende, Zubair Rahman Said, Marwah Khumaerah Sardo Mangatur Pardamean Sibarani Sari, Muspita Sofyan Sohrah St Halimang Sudirman L, Sudirman Sudirman M Suhartati Supardin Sutikno Sutikno Sutikno Sutikno Syamsuddin, Darussalam Syamsul Ilmi Syarif, Muhammad Fazlurrahman Syatar, Abdul Taher, Muhammad Rafli HI Tsamratus Syifa' Kafrawi Umar, Marzuki Wahyuddin Nasir Wulandari, Ulfah Yunita Yusran Yusran Zarah, M. Miswar Zarul Arifin