Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Law_Jurnal Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dunia Pendidikan All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety
Yulkarnaini Siregar
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja di Kelurahan Petisah Tengah Medan Yulkarnaini Siregar; Zetria Erma
All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Vol 1, No 2: Juni 2021
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (776.757 KB) | DOI: 10.58939/afosj-las.v1i2.280

Abstract

Penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kelurahan cukup tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kelurahan Petisah Tengah dan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polsek Medan Baru dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kelurahan Petisah Tengah. Jenis penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan sosiologis. Data yang dipakai adalah data primer dan sekunder. Faktor penyebab remaja di wilayah Kecamatan Petisah Kelurahan Petisah Tengah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah karena faktor internal dan eksternal dari diri remaja. Upaya Polsek Medan Baru dalam melakukan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika terdiri dari langkah preventif dan represif. Untuk itu disarankan agar remaja di Kelurahan Petisah Tengah untuk lebih berhati-hati dalam memilih pergaulan, kepada orangtua untuk lebih mengawasi tingkah laku anak, selalu memberikan perhatian lebih terhadap anaknya dan pihak Kepolisian Polsek Medan Baru agar dapat terus mengungkap jaringan pengedar narkoba dan melakukan patroli pada wilayah hukumnya serta merazia tempat-tempat hiburan malam agar mematikan peredaran narkoba tersebut. Kata Kunci : Upaya; Penanggulangan; Narkotika; Remaja.
TANGUNGJAWAB PEMBERIAN KREDIT PERBANKKAN DALAM SUATU PERJANJIAN Yulkarnaini Siregar; Ismayani Ismayani
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 2 (2024): May 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i2.1876

Abstract

Perjanjian yang ketentuan dan syarat-syarat telah dipersiapkan dan ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pemakainya dan mengikat pihak lain. Pihak lain tersebut tidak dapat mengubah atau melakukan tawar menawar untuk mengubahnya. Atau dengan kata lain, yang dibakukan disini adalah klausul-klausulnya yang merupakan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian. Perjanjian baku ini yang dibuat oleh pihak bank sudah menyalahi asas yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang ‘sahnya suatu perjanjian’ dimana salah satu syaratnya menentukan bahwa harus ada kesepakatan antara dua belah pihak. Dengan telah dibuatnya ketentuan mengenai persyaratan-persyaratan perjanjian, yang dibuat secara sepihak oleh pihak bank. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan (library Research), yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literature, peraturan perundang-Undangan, bahan-bahan tertulis lainnya, majalah-majalah hukum, surat kabar, artiketl-artikel dan tulisan-tulisan dalam internet juga bahan-bahan kuliah yang digunakan dalam pembahasan ini guna mendukung materi pokok dalam penulisan ini. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit. Pasal 1313 KUHPER menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari perjanjian itu timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak yang membuatnya. Tanggung jawab dalam perjanjian kredit hanya sebatas hutang yang ditanggungnya, dalam hal ini kedudukan penanggung sama dengan debitur. Oleh sebab itu, penanggung bisa ditagih untuk membayar hutang . Untuk penyelesaian kredit macet tergantung pada budaya masyarakat dalam beperkara, seperti saat ini upaya-upaya yang sangat efektif untuk menyelesaikan kredit macet adalah agar para pihak mencoba dengan cara sungguh-sungguh untuk untuk menyelesaikan perkara tersebut.  Dalam penelitian lapangan lazimnya yang dilakukan dalam penyelesaian kredit macet adalah negosiasi yang dilakukan oleh para pihak
Legal Review of Criminal Acts of Human Trafficking (Tppo) Study of Decision Number 1049/Pid.Sus/2024/PN.Mdn Robertus Rahmat Arifin Gulo; Syaiful Khoiri Harahap; Yulkarnaini Siregar
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 01 (2026): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Human trafficking is a serious crime that violates human rights and human dignity. This study aims to analyze law enforcement and the judge's considerations in Decision Number 1049/Pid.Sus/2024/PN.Mdn regarding the crime of human trafficking, with a focus on the application of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking. The research method used is a qualitative case study approach, reviewing court decision documents, legal literature, and other secondary sources. The results of the study indicate that law enforcement against perpetrators of human trafficking in this decision has fulfilled the elements of the crime, namely recruitment, transportation, and exploitation, with the modus operandi being the abuse of the victim's vulnerable position. The judge's considerations are based on valid evidence, including witness statements, transaction documents, and expert analysis. The criminal sanctions imposed, namely 7 years imprisonment and a fine of Rp200,000,000, are considered proportional and in accordance with the provisions of the law. However, the study also identifies challenges in proving the elements of exploitation and protecting victims. In conclusion, this ruling reflects a serious effort to enforce the law against human trafficking, although capacity building of law enforcement officers and inter-agency coordination are needed to address the complexity of similar cases in the future. This study provides recommendations for officer training, optimizing the role of the Witness and Victim Protection Agency, and community outreach for human trafficking prevention
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia Muhammad Fajar Lubis; Zertia Erma; Yulkarnaini Siregar
Jurnal Dunia Pendidikan Vol 5 No 6 (2025): Jurnal Dunia Pendidikan
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55081/jurdip.v5i6.3992

Abstract

Tindakan main hakim sendiri seringkali menjadi subjek kontroversi dalam sistem peradilan, terutama ketika berujung pada kematian korban. Penulisan ini mengeksplorasi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan meninggal dunia. Melalui pendekatan hukum dan analisis terhadap kasus-kasus yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk memahami implikasi hukum dari tindakan semacam itu. Temuan penulisan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri dalam konteks kasus pencurian yang berujung pada kematian menjadi tantangan yang kompleks. Klarifikasi hukum diperlukan untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan adil dan proporsional. Selain itu, pentingnya pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi tindakan main hakim sendiri juga ditekankan dalam rangka mencegah kasus-kasus serupa terjadi di masa depan. Penulisan ini memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang bagaimana sistem hukum menanggapi fenomena main hakim sendiri dalam kasus pencurian yang mengakibatkan kematian. Implikasi dari temuan penelitian ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan berdasarkan fakta, serta perlunya klarifikasi hukum dan kesadaran masyarakat untuk mengatasi masalah ini secara efektif.
Pemahaman Masyarakat Terhadap Tantangan Hukum Di Era Media Sosial Tentang Hak Digital Dan Kontroversi Privasi Swastati Gea; Yulkarnaini Siregar; Dewi Robiyanti
Jurnal Dunia Pendidikan Vol 5 No 6 (2025): Jurnal Dunia Pendidikan
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55081/jurdip.v5i6.4157

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman masyarakat terhadap tantangan hukum di era media sosial, khususnya mengenai hak digital dan kontroversi privasi dalam kerangka hukum yang diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tahun 2024. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial, data pribadi menjadi semakin rentan terhadap penyalahgunaan. Perubahan pada UU ITE 2024 memperkenalkan sejumlah pembaruan dalam perlindungan hak digital dan pengaturan privasi, termasuk mekanisme sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran privasi daring. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui survei dan wawancara mendalam untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat tentang regulasi yang berkaitan dengan hak digital serta implikasi hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian masyarakat menyadari keberadaan UU ITE, masih terdapat kebingungan dan kurangnya pemahaman mengenai detail peraturan yang melindungi privasi mereka secara digital. Selain itu, kontroversi terkait ketentuan privasi dalam UU ITE 2024 juga menimbulkan diskusi seputar batasan kebebasan berekspresi dan perlindungan data. Temuan ini menegaskan perlunya sosialisasi lebih luas tentang UU ITE 2024 serta edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban digital mereka.
PENERAPAN PRINSIP GOOD FAITH (ITIKAD BAIK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN SAHAM DI PERUSAHAAN TERBUKA Yulkarnaini Siregar
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9583

Abstract

Sengketa kepemilikan saham di perusahaan terbuka (Tbk) memiliki kompleksitas yang tinggi karena melibatkan kepentingan publik, regulator pasar modal, dan perlindungan terhadap investor minoritas. Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip good faith (itikad baik) sebagai instrumen hukum mendasar dalam penyelesaian sengketa tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini menganalisis bagaimana itikad baik diartikan dan diterapkan baik pada tahap pra-sengketa maupun dalam forum penyelesaian sengketa (litigasi dan non-litigasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip good faith tidak hanya berfungsi sebagai standar moral, melainkan standar hukum operasional yang membatasi tindakan manipulatif pemegang saham pengendali, menguji keabsahan perolehan saham, serta menjadi dasar pertimbangan hakim/arbiter untuk memulihkan hak-hak pemegang saham yang dirugikan demi menjaga stabilitas pasar modal.
Co-Authors Dewi Robiyanti ISMAYANI ISMAYANI Muhammad Fajar Lubis Robertus Rahmat Arifin Gulo Swastati Gea Syaiful Khoiri Harahap Zertia Erma Zetria Erma