Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Juridical Analysis of Flood Disaster Management and the Role of the Community in the Villa Patumbak Permai Housing Complex, Jalan Pelajar Marindal 1, Patumbak District, Deli Serdang Regency Dewi Robiyanti
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/x8z5ax42

Abstract

The flood disaster that hit the Villa Patumbak Permai Housing Complex, Jalan Siswa Marindal 1, Patumbak District, Deli Serdang Regency, had a significant impact on the social and economic life of residents. This study aims to analyze the juridical aspects of flood disaster management in the location and examine the role of the community in post-disaster mitigation and recovery. The research method used is normative and empirical juridical, with primary data in the form of field documentation and direct observation, and secondary data in the form of laws and regulations related to disaster management (Law Number 24 of 2007). The results show that despite the regulation, its implementation in the field still faces challenges, especially in terms of response speed and long-term recovery. However, the very active role of the community, as evidenced by the existence of the Citizen Post and solidarity in distributing aid and mutual cooperation to clean up the environment, is a crucial factor in reducing the impact of disasters. This study concludes that synergy between disaster management law enforcement and active community participation is needed to create regional resilience to disasters.
Pemahaman Masyarakat Terhadap Tantangan Hukum Di Era Media Sosial Tentang Hak Digital Dan Kontroversi Privasi Swastati Gea; Yulkarnaini Siregar; Dewi Robiyanti
Jurnal Dunia Pendidikan Vol 5 No 6 (2025): Jurnal Dunia Pendidikan
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55081/jurdip.v5i6.4157

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman masyarakat terhadap tantangan hukum di era media sosial, khususnya mengenai hak digital dan kontroversi privasi dalam kerangka hukum yang diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tahun 2024. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial, data pribadi menjadi semakin rentan terhadap penyalahgunaan. Perubahan pada UU ITE 2024 memperkenalkan sejumlah pembaruan dalam perlindungan hak digital dan pengaturan privasi, termasuk mekanisme sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran privasi daring. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui survei dan wawancara mendalam untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat tentang regulasi yang berkaitan dengan hak digital serta implikasi hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian masyarakat menyadari keberadaan UU ITE, masih terdapat kebingungan dan kurangnya pemahaman mengenai detail peraturan yang melindungi privasi mereka secara digital. Selain itu, kontroversi terkait ketentuan privasi dalam UU ITE 2024 juga menimbulkan diskusi seputar batasan kebebasan berekspresi dan perlindungan data. Temuan ini menegaskan perlunya sosialisasi lebih luas tentang UU ITE 2024 serta edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban digital mereka.
Penerapan Aspek Hukum dan Peran Masyarakat dalam Penanganan Banjir di Patumbak Dewi Robiyanti; Syaiful Khoiri Harahap; Taufika Hidayati; Nurul Dalimunte; Saima Rambe; Tetty Rahmiati Harahap
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 7 No. 2 (2026): Edisi Mei - Agustus
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v7i2.8747

Abstract

Kompleks Perumahan Villa Patumbak Permai, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, merupakan wilayah yang sering terdampak banjir besar dengan pola berulang yang spesifik. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menerapkan pemahaman aspek hukum penanggulangan bencana serta memberdayakan peran masyarakat dalam mitigasi dan penanganan banjir di lokasi tersebut. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi regulasi, pendampingan masyarakat, dan analisis kondisi lapangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah jelas, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam kecepatan respon pemerintah dan pemulihan infrastruktur (Kusumasari, 2014). Namun, masyarakat menunjukkan peran yang sangat aktif melalui pembentukan Posko Warga, gotong royong, dan solidaritas sosial, yang menjadi kunci pengurangan dampak bencana (Rejeki dkk., 2024). Kesimpulannya, sinergi antara penerapan hukum yang tegas dan partisipasi masyarakat yang kuat sangat diperlukan untuk menciptakan ketahanan daerah terhadap bencana.
Didikan Budaya Adat Jawa Dalam Perkawinan Terkait UndangUndang No 1 Tahun 1974 Dewi Robiyanti
All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Vol. 1 No. 2: Juni 2021
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/afosj-las.v1i2.185

Abstract

Hukum adat perkawinan Jawa selalu dilakukan bila ada orang Jawa akan melakukan perkawinan Menurut keterangan Ketua Forum Komunikasi Warga Jawa KFKWJ yang tinggal di Kecamatan Deli Tua bahwa suku Jawa di Deli Tua telah berada ratusan tahun dan selalu dilakukan hukum perkawinan adat Jawa terhadap orang yag akan melakukan perkawinan antara sesama suku Jawa di Deli Tua Selanjutnya menurut Ketua KFKWJ bahwa hukum adat perkawinan adat Jawa dilakukan sebelum dan sesudah akad nikah secara agama Islam Orang Jawa melakukan perkawinan adat Jawa yang tidak bertentangan dengan agama Islam Setelah terbit Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 UU No 1 Tahun 1974 maka orang Jawa menyesuaikan hukum perkawinan adat Jawa sesua dengan ketentuan UU No 1 Tahun 1974 dengan kata lain bahwa suku Jawa melakukan perkawinan adat Jawa tidak bertentangan dengan UU No 1 Tahun 1974 Apabila akan dilakukan perkawinan suku Jawa selalu diberikan diberikan didikan kepada calon suami tentang pendidikan berumah tangga di dalam didikan ilmu Jawa bahwa ajaran terhadap suami memang lebih memfokuskan terhadap kebersihan kelembutan dan kehalusan hati yang maknanya pada proses penajaman wilayah kebatinan agar menguasai batin yang bias dikendalikan sesuai dengan ajaran agama atau tidak bertentangan dengan agama Dalam kebatinan sering terdengar ungkapan yang mengisyaratkan makna ketulusan sikap kelmbutan dengan budi pekerti luhur tersebut juga ditentukan dalam kehidupan sehari hari baik ketika bergaul dengan tetangga bermasyarakat bernegara berbangsa terutama berumah tangga atau hubungan suami istri Berdasarkan urauan di atas memiliki masalah bagaimana sahnya perkawinan menurut hukum perkwinan adat Jawa mengapa selalu selalu dilakukan hukum pernikahan adat Jawa dan bagaimana hubungan hukum perkawinan adat jawa dengan UU No 1 1974 Dari hasilnya diketahui sahnya perkawinan menurut hukum perkawinan adat jawa dilakukan secara bertahap sebelum dan sesudah dilakukan akad nikah Dapat disimpulkan bahwa sahnya perkawinan harus disahkan menurut hukum perkawinan adat Jawa yang tidak bertentangan dengan agama Islam dan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku yang intinya mempunyai makna agar keluarga yang baru bahagia kekal dan mendapat keturunan yang berguna bagi keluarga
Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada SMA Al Washliyah Tanjung Morawa Zetria Erma; Dewi Robiyanti; Yulkarnaini Siregar; Saimah Rambe; Nurul Dalimunte; Yusuf Hanafi Pasaribu
Journal Liaison Academia and Society Vol 2 No 4: Desember 2022
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/j-las.v2i4.740

Abstract

Pernikahan dibawah umur adalah salah satu masalah yang banyak terjadi pada remaja. Sekolah yang menjadi tempat kegiatan pengabdian ini adalah SMA Al Washliyah yang berada di Jalan Labuhan Desa Gang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa. Permasalahan adalah para siswa di sekolah ini belum memahami tentang faktor penyebab, akibat perkawinan dibawah umur serta pengaturannya menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta belum tersedia sarana dan prasarana untuk menambah pemahaman mahasiswa. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan penyediakan sarana dan prasarana berupa bahan dan materi dengan metode penyampaian yang mudah dimengerti oleh siswa berupa modul. Penyuluhan diberikan kepada 30 (tiga puluh) orang siswa dari perwakilan kelas 2 (dua) dan kelas 3 (tiga). Kegiatan ini diharapkan bisa menambah pemahanan siswa serta bisa mencegah dan mengurangi pernikahan dibawah umur khususnya di kecamatan Tanjung Morawa. Kata Kunci : sosialisasi, pencegahan, perkawinan, dibawah umur.
Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Jarungjung Hutagaol; Nur Subiantoro; Muhammad Razali; Dewi Robiyanti; Syaiful Khoiri Harahap; Mahyudin Situmeang
Journal Liaison Academia and Society Vol 3 No 2: Juni 2023
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/j-las.v3i2.758

Abstract

Kawasan wisata Bukit lawang Sumatera Utara memang sudah cukup dikenal hingga ke manca negara, akan tetapi sarana, prasaran maupun pasilitas disekitar wisata terkadang banyak yang harus diperbaharui. Perlu dilakukan strategi pemasaran secara terintegrasi agar wisatanya tetap menarik dan bahkan semakin menarik. Tujuan kegiatan PKM ini adalah untuk memberikan saran dan solusi kepada pihak pengelola wisata dan masyarakat dalam pengelolaan dan menentukan tindakan prioritas dalam penataan kawasan wisata sehingga kawasan wisata lebih menarik dan diminati wisatawan serta memberikan kenyamanan kepada wisatawan untuk berkunjung kembali dan memberitahukannya kepada saudara serta teman. Hasil kegiatan PKM yaitu pengelola wisata dan masyarakat lebih banyak mengetahui tentang apa itu tempat wisat, manfaatnya, jenisnya dan tahapan pengembangannya, sehingga menjadi pembuka ide bagi pengelola wisata dan masyarakat untuk lebih kreatif dan bahkan diharapkan dapat berinovatif untuk pengembangan kawasan wisata di bukit lawang. Adapun  tahapan yang adapat dilakukan yaitu: 1) Tahap rintisan, 2) Tahap berkembang, 3) Tahap maju, 4) Tahap mandiri. Tahapan ini sekaligus menjadi indikator capaian yang telah dilakukan oleh pelaku wisata bukit lawang. Saran: Pemerintah daerah, pengelola wisata dan masyarakat diharapkan melakukan evaluasi bersama secara terjadwal dan melakukan diskusi terkait hasil capaian yang sudah diperoleh, keadaan tempat wisata sekarang dan bagaimana pengembangan kawasan wisata bukit lawang kabupaten langkat sumatera utara selanjutnya.   Kata Kunci : Strategi; Pengembangan; Kawasan Wisata.