Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UNES Journal of Swara Justisia Ekasakti Journal of law and Justice Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Yandriza Yandriza
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW) TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DI INDONESIA Yandriza Yandriza; Tenofrimer Tenofrimer; Siska Elvandari
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.297

Abstract

Penelitian ini akan mengkaji, menganalisis, dan menemukan bagaimana penerapan Asas Keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia, dan untuk Mengkaji, menganalisis, dan menemukan peran hukum kesehatan dalam upaya menciptakan keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia. Metode penulisan ini mengggunakan pendekatan yuridis normative yang menitikberatkan pada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian dalam penulisan ini, menitikberatkan pada Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia, dan untuk Mengkaji, menganalisis, dan menemukan peran hukum kesehatan dalam upaya menciptakan keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia mampu memenuhi tujuan hukum, yakni : Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan. Perlu dilakukan upaya yang terpadu untuk menemukan sebuah kriteria atau indikator dalam menemukan konsep keseimbangan, sehingga pemahaman yang keliru dalam penerapan Asas Keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia, dapat diluruskan kembali melalui pendekatan peran hukum kesehatan dalam upaya menciptakan keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia.
Delegation of Authority From The General Court to the Shariah Court in Nanggroe Aceh Darussalam Province Alsyam; Yandriza; Zulkifli
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/mc5q7e03

Abstract

Law enforcement carried out by the Aceh Syar'iyah Court cannot be separated from the bureaucracy which is one of the vehicles in the implementation of judicial power. Bureaucracy is a determining factor in the success of the entire program agenda including in the framework of realizing a clean and free judicial apparatus from KKN so that the bureaucrats in the Aceh Syar'iyah Court can realize good governance (good governance). The Aceh Syar'iyah Court in carrying out all activities related to the interests of the Appellate Court, both administrative, financial and organizational in nature, is obliged to be accountable for the implementation of its duties, functions and roles in the management of resources, and sources of funds and authorities entrusted to the public referring to the Decree of the Secretary of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: MA / SEK / 07 / SK / III / 2006 concerning the Organization and Work Procedures of the Secretariat of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, the Supreme Court of the Republic of Indonesia as one of the state / government institutions in accordance with the Decree of the People's Consultative Assembly Number: XI / MPR / 1998 concerning the Implementation of a Clean and Corruption-Free State, Collusion and Nepotism and Presidential Instruction Number: 7 of 1999 concerning Accountability of Government Agency Performance. The legal research method is a systematic way of conducting research. Normative legal research uses normative case studies in the form of legal behavior products, for example reviewing laws. The results of this study explain that first, the Syar'iyah Court only carry out its functions within the scope of the authority of the Religious Court in the field of marriage, inheritance, will, grant, waqaf, zakat, infaq, sadaqah and sharia economy, whereas criminal matters are only limited to matters alcohol(liquor), solitude (pervert),gambling(gambling). Second, the authority of the Sharia Court is no longer limited to certain civil matters, but also covers the fields of mu'amalah and jinayah. However, in fact, the laws and regulations concerning the duties of the Sharia Court are still incomplete and thisThis is one of the problems faced. While Law Number 48 of 2009 no longer explains about the Syar'iyah Court until the position and the authority of the Sharia Court in Aceh becomes unclear
Rekonstruksi Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 Yandriza
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/tzwc5d06

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 membawa perubahan penting terhadap pemaknaan frasa "kerugian negara" dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi "kerugian keuangan negara". Perubahan tersebut tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga berdampak pada konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam merekonstruksi makna kerugian keuangan negara serta mengkaji implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa kerugian yang relevan dalam mekanisme pertanggungjawaban adalah kerugian keuangan negara yang bersifat nyata (actual loss) dan harus dibedakan dari kerugian administratif. Selain itu, kerugian keuangan negara tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pidana, melainkan harus dibuktikan bersama unsur penyalahgunaan wewenang (actus reus), kesalahan (mens rea), dan hubungan kausal. Dengan demikian, putusan tersebut memperkuat penerapan asas ultimum remedium serta memperjelas batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor Ilegal Di Kota Batam Wahyu Pradipa Putra Pratama; Yandriza; Iwan Kurniawan
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/delicti.v.3.i.2.p.88-96.2025

Abstract

Perdagangan dan impor pakaian bekas dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan karena menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian nasional, kesehatan masyarakat, serta lingkungan. Kota Batam sebagai wilayah perbatasan dan jalur strategis perdagangan internasional menjadi daerah rawan masuknya barang ilegal, termasuk pakaian bekas impor, yang praktik peredarannya masih banyak ditemukan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor oleh Bea Cukai dan Kepolisian di Kota Batam serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis, melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat Bea Cukai dan Kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan efektif. Bea Cukai telah melakukan pengawasan dan penindakan rutin terhadap masuknya barang ilegal, namun masih terdapat hambatan dalam pengawasan di wilayah perbatasan. Sementara itu, Kepolisian Kota Batam belum melakukan penindakan langsung terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor. Kendala utama meliputi tingginya permintaan masyarakat, keterbatasan sumber daya aparat, serta kurangnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan di pintu masuk perdagangan, peningkatan kerja sama antarinstansi, dan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menekan peredaran pakaian bekas impor
Co-Authors Alsyam Iwan Kurniawan Siska Elvandari Tenofrimer Tenofrimer Wahyu Pradipa Putra Pratama Zulkifli