Articles
<![CDATA[ANALISIS KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN METODE WISN (WORKLOAD INDICATOR STAFFING NEED) DI UNIT KERJA REKAM MEDIS RSUD KRT. SETJONEGORO WONOSOBO ]]>
<![CDATA[Dea Rindiyani, Fadillah]]>;
<![CDATA[Fauzi, Harry]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Health Information Management Vol. 4 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Karanganyar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54877/ijhim.v4i2.163
<![CDATA[Perubahan kebijakan oleh Kementrian Kesehatan tentang perubahan regulasi terkait rekam medis menjadikan rekam medis elektronik (RME) berdampak pada perubahan beban kerja di setiap tugas pokok rekam medis. Adanya beban kerja dapat menentukan jumlah SDM yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan dan jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang dapat dilimpahkan kepada seorang pegawai. Perhitungan kebutuhan SDM sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan menghindari kelebihan beban kerja pada petugas. Maka dari itu dibutuhkan perhitungan dan analisis kebutuhan SDM pada Unit Rekam Medis di RSUD KRT. Setjonegoro Wonosobo. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Perhitungan yang digunakan untuk menghitung kebutuhan SDM di Unit Rekam medis menggunakan Workload Indicator Staffing Need (WISN). Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan SDM dengan menggunakan metode WISN yang telah dilakukan di Unit Rekam Medis RSUD KRT. Setjonegoro Wonosobo didapatkan sebanyak 31 orang, sedangkan petugas yang ada saat ini hanya 19 orang. Dapat disimpulkan bahwa kebutuhan SDM belum terpenuhi karena beban kerja yang cukup banyak di Unit Rekam Medis.]]>
<![CDATA[Analisis Kesesuaian Kode Diagnosis Utama Neoplasma Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kebumen ]]>
<![CDATA[Nurami, Amara Nabiila Sekar]]>;
<![CDATA[Fauzi, Harry]]>;
<![CDATA[Nur Indira, Zahrasita]]>;
<![CDATA[Purnama Adi, Prisai]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda (JIPIKI) Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda Edisi Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Akademi Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52943/jipiki.v9i1.1226
<![CDATA[Neoplasm is a disease associated with abnormal tissue development due to neoplasia, which is the process of abnormal growth and development of body tissues that grow actively with the autonomic (uncontrolled) system. Information for a patient in a hospital will not be complete and useful if it has not been processed, then coding is required. Giving special diagnosis code of neoplasm should consider 3 things to get the right code, namely topography code, morphology, and behavior. However, in its implementation, there are still many errors in the coder's determination of the neoplasm diagnosis code. This has an impact on services to patients such as errors of Action, care and treatment. This study aims to determine the description of the accuracy of topography and morphology codes in neoplasm diagnosis at Dr. Sudirman Kebumen. The type of research used is descriptive quantitative. Based on the research obtained from 178 inpatient medical records in the case of neoplasms, the samples taken were as many as 39 C codes determined that the accuracy amounted to 8 (20.51%) inaccurate category amounted to 31 (79.49%). Inaccuracy in writing the neoplasm code due to the results of PA (anatomical pathology) that has not come out at the time of coding the disease, anatomical pathology Examination Result Sheet that often the results come late because the laboratory examination outside the hospital and the coding officer is less thorough, sometimes there is a doctor's writing that is less clear so that the difficulty of the officer in reading the diagnosis. This led to the inaccuracy of the neoplasm diagnosis code in Dr. Sudirman Kebumen in September 2020.]]>
<![CDATA[Analisis Ketepatan Kode Diagnosis Pada Kasus Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan di Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang ]]>
<![CDATA[Syifani, Annisa Zahra]]>;
<![CDATA[Fauzi, Harry]]>;
<![CDATA[Marini, Budiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda (JIPIKI) Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda Edisi Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Akademi Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52943/jipiki.v9i2.1628
<![CDATA[Coding is one of the activities of processing medical record data by providing codes with letters or numbers or a combination of letters and numbers that represent data components. Coding is the activity of providing codes for the main diagnosis and secondary diagnosis in accordance with the 2010 version of ICD-10 published by WHO and providing action and procedure codes in accordance with the 2010 version of ICD-9-CM. Accuracy in coding disease diagnoses and actions is something that must be considered by medical recorders. The accuracy of coded data is crucial for medical recorders. The purpose of this research was to ascertain the level of coding accuracy in cases of respiratory tract infections at Ajibarang Hospital. The research was conducted using the descriptive quantitative analysis method with a sample of 90 medical records of patients with respiratory tract infections in August–October 2023 at RSUD Ajibarang. The conclusion of this research showed that of the 90 medical records of respiratory tract infection cases at Ajibarang Regional Hospital in August–October 2023 studied, there were 19 medical records with inappropriate codes (21.11%) and 71 medical records with appropriate codes (78.89%), which were identified as inaccurate factors using 5M (man, money, material, method, and machine).]]>
<![CDATA[Analisis Penyebab Pengembalian Klaim BPJS Pasien Rawat Inap Ditinjau Dari Proses Pengkodean Di RSUD Majenang ]]>
<![CDATA[Zahra, Awlia Varasemitha]]>;
<![CDATA[Hakim, Agya Osadawedya]]>;
<![CDATA[Fauzi, Harry]]>;
<![CDATA[Gunawan, Gunawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda (JIPIKI) Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda Edisi Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Akademi Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52943/jipiki.v9i2.1651
<![CDATA[Pending Claim is a refund because there is no agreement between BPJS Health and FKRTL regarding coding rules and medical determination (claim dispute). The correct diagnosis and action code will determine the smooth process of submitting claims for medical services to BPJS Health and reduce the number of claim returns. This study aims to determine the causes of inpatient claim returns in terms of the coding process at Majenang Hospital. The research method used is a qualitative method with an observational descriptive design. Data was obtained from pending claims from July to September 2023. Data collection methods were observation and interviews. Majenang Hospital research results showed that 371 claims were returned and 187 claims were returned due to coding confirmation. Factors inhibiting the accuracy of a diagnosis or action code are the use of combined codes, errors in determining the main diagnosis, differences in perception, and discrepancies in supporting results with the diagnosis. Efforts that can be made to minimize the number of claim returns include reviewing diagnosis or action codes, communicating between DPJP, the casemix team and BPJS verifiers, coding training and having an SPO.]]>
<![CDATA[ANALISIS DAMPAK PENGGUNAAN PLAT KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI LUAR DAERAH TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH ]]>
<![CDATA[Arnilis, Yanti]]>;
<![CDATA[Yanti, Syafridha]]>;
<![CDATA[Fauzi, Harry]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i2.4667
<![CDATA[Kendaraan bermotor merupakan suatu kebutuhan sekunder yang saat ini di wilayah Provinsi Aceh menjadi suatu kebutuhan yang wajib, karena dapat dilihat dari tingkat kendaraan yang sangat meningkat pesat. Dengan peningkatan kendaraan yang begitu pesat tentu meningkat pula pajak pendapatan daerah dari kendaraan bermotor, dalam hal ini tentu kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat Provinsi Aceh haruslah Plat Aceh. Tetapi pada saat ini banyak kendaraan yang di Aceh Tengah memiliki kendaraan yang memakai plat luar daerah. Dalam penelitian ini akan membahas dampak pemakaian plat kendaraan luar daerah terhadap pendapatan pajak daerah dari kendaraan bermotor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pendapatan pajak daerah dari plat kendaraan bermotor yang diluar daerah. Pengaruh kendaraan bermotor pribadi plat nomor luar daerah menjadi suatu hal yang tidak dapat di abaikan oleh pemerintahan Provinsi Aceh karena hal ini dapat berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah dari kendaraan bermotor]]>
<![CDATA[Dispute Resolution of Double Land Sale and Purchase Deed ]]>
<![CDATA[Fauzi, Harry]]>
<![CDATA[ RESAM Jurnal Hukum Vol 10, No 1 (2024): RESAM Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32661/resam.v10i1.89
<![CDATA[The Deed of Land Deed Making Officer (PPAT) serves as a means of proving the truth of the sale and purchase, without being proven by the deed of the Land Deed Making Officer (PPAT) will not be able to obtain a certificate, even if the sale and purchase is valid according to law. The purpose of this research is to determine the legal strength of land ownership rights made before the PPAT and to find out the settlement of the land sale and purchase deed made before the PPAT with a double sale and purchase deed. This type of research is empirical juridical, by examining library materials which are secondary data and empirical legal research, namely research conducted by examining primary data. The results of this study show that the legal force of land ownership rights based on the sale and purchase deed made before the PPAT is an authentic deed that can be used as valid evidence of the existence of a sale and purchase transaction of freehold land. However, for strong proof of ownership of land can only be proven by the existence of a land certificate. Settlement of land sale and purchase deeds made before the PPAT with a double sale and purchase deed can be taken in 2 (two) ways, namely the first is taken by resolving disputes through mediation at the Land Office and by resolving disputes through the Court.]]>
<![CDATA[Analisis Sumber Daya Manusia Berdasarkan Beban Kerja Dengan Metode WISN Di Bagian Pendaftaran Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap ]]>
<![CDATA[Firdaus, Lintang Inggil]]>;
<![CDATA[Osadawedya Hakim, Agya]]>;
<![CDATA[Fauzi, Harry]]>;
<![CDATA[Anggraeni, Okti]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARSI) Vol 8, No 4 (2024): Jurnal Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARSI) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Respati Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52643/marsi.v8i4.4250
<![CDATA[Perekam medis dan informasi kesehatan adalah tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok teknisi medis. Salah satu tugas PMIK adalah mengelola data pasien yang nantinya akan berguna untuk pengambilan suatu keputusan dan mengelola mutu pelayanan kesehatan. Untuk menjaga mutu pelayanan tersebut jumlah tenaga perekam medis harus seimbang dengan beban kerja. WISN (Work Load Indicator Staff Need) merupakan metode yang digunakan untuk menunjukkan besarnya kebutuhan tenaga pada sarana berdasarkan beban kerja. Pasien di RSUD Cilacap setiap bulannya sejumlah 138.062 rawat inap 11848 rawat jalan 126214 dengan jumlah tersebut maka RSUD Cilacap harus memiliki sumber daya manusia yang memadai, sedangkan berdasarkan hasil observasi di RSUD Cilacap hanya terdapat 1 petugas pendaftaran rawat inap yang membuat petugas pendaftaran rawat inap mengalami kewalahan. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis kebutuhan sumber daya manusia di RSUD Cilacap. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode pengambilan datanya dengan observasi dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bisa disimpulkan bahwa jumlah beban kerja TPPRI sejumlah 201.416 dan berdasarkan analisis beban kerja petugas TPPRI yang dibutuhkan adalah 2 orang]]>
<![CDATA[Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Juctice di Wilayah Kota Banda Aceh ]]>
<![CDATA[Fauzi, Harry]]>;
<![CDATA[Mughni Sulubara, Seri]]>;
<![CDATA[Murthada]]>;
<![CDATA[Yanti, Syafridha]]>
<![CDATA[ LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2023): LAWYER: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[ASIAN PUBLISHER ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58738/lawyer.v1i1.139
<![CDATA[Penyalahgunaan penggunaan narkotika merupakan masalah yang krusial bagi sebuah bangsa. Persoalan yang muncul memiliki dampak yang sangat masif bagi segala aspek kehidupan manusia. Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (criminal justice system) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Penyalahgunaan penggunaan narkotika di Aceh khususnya di Kota Banda Aceh semakin meningkat. Berdasarkan hasil data survei Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa sebanyak 73.201 warga Aceh terindikasi kecanduan narkotika. Namun dari total jumlah tersebut hanya 916 pecandu narkotika yang direhabilitasi dan selebihnya belum mendapatkan layanan rehabilitasi. Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 menyebutkan tentang narkotika menyebutkan bahwa Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap pelaku tindak pidana narkotika memerlukan adanya kerjasama yang sinergi antara Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh dan Jaksa Penuntut Umum pemerintahan dan juga masyarakat ikut serta berkoordinasi bersama untuk memberantas peredaran narkotika dan mengupayakan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika di wilayah Kota Banda Aceh. Penyelesaian perkara berdasarkan restorative justice secara garis besar ialah penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan bukan pembalasan. Jadi terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika diberikan program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sehingga bisa sembuh dari ketergantungan dan bisa kembali kepada masyarakat sehingga bisa menjadi aktivitas sehari-hari seperti biasa. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dilakukan dengan harapan bahwa setelah menjalani terapi pelaku penyalahguna narkotika bisa sembuh tanpa harus menjalani proses hukuman penjara.]]>
<![CDATA[Visualisasi Spasial Kunjungan Pasien Rumah Sakit Menggunakan Sistem Informasi Geografis ]]>
<![CDATA[Rindiyani, Fadillah Dea]]>;
<![CDATA[Fauzi, Harry]]>;
<![CDATA[Nadi, Danu Tirta]]>;
<![CDATA[Hakim, Agya Osadawedya]]>;
<![CDATA[Aeni, Yomi Nur]]>
<![CDATA[ J-REMI : Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan Vol 6 No 3 (2025): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Negeri Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25047/j-remi.v6i3.5866
<![CDATA[Patient visit data at Bandung Paru Hospital is still managed conventionally, without integration with Geographic Information System (GIS) technology. This study aimed to develop and utilize GIS to visualize patient visits, supporting spatial data-based decision-making. A descriptive method was used, with the research population consisting of all patient visits to paru Hospital in 2024. The sample included outpatient and emergency patients selected through purposive sampling. Secondary data were taken from outpatient and emergency visit records, processed, and displayed in thematic maps using color gradients from green to red to indicate visit intensity, from low to high. The results showed that GIS can provide a spatial overview of patient visit distribution, helped identify visit patterns, and supported strategic planning such as improving facilities and services. Paru Hospital is encouraged to adopt GIS for spatial-based visualization of patient visit data, as it allows the data to be presented in interactive maps, offering clearer insights into the geographic distribution of patients.]]>
<![CDATA[Kematian Anak akibat Pneumonia : Tinjauan Literatur tentang Peran Deteksi Dini dan Intervensi Medis ]]>
<![CDATA[Safitri, Amanda]]>;
<![CDATA[Prisca, Nazwa]]>;
<![CDATA[Salsabila, Sabrina]]>;
<![CDATA[Fauzi, Harry]]>;
<![CDATA[Ariyanto, Januar]]>
<![CDATA[ GALENICAL : Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Mahasiswa Malikussaleh Vol. 4 No. 4 (2025): GALENICAL : Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Mahasiswa Malikussaleh - Agustus 20 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jkkmm.v4i4.22457
<![CDATA[Pneumonia merupakan penyebab utama kematian pada anak di bawah lima tahun, terutama di negara berkembang. Kajian ini bertujuan untuk menelaah peran deteksi dini dan intervensi medis dalam menurunkan angka kematian anak akibat pneumonia. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan tinjauan literatur terhadap 4 artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir dan relevan dengan topik. Hasil kajian menunjukkan bahwa deteksi dini melalui pemantauan gejala pernapasan, penggunaan pulse oximetry, dan pendekatan berbasis komunitas mampu meningkatkan kecepatan penanganan kasus pneumonia. Sementara itu, intervensi medis seperti pemberian antibiotik yang tepat dan terapi oksigen terbukti efektif dalam menurunkan angka kematian. Keberhasilan deteksi dan intervensi juga dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas kesehatan, pelatihan tenaga medis, dan dukungan sistem kesehatan. Kajian ini menyimpulkan bahwa strategi penurunan kematian akibat pneumonia harus bersifat komprehensif dengan menggabungkan deteksi dini, intervensi medis yang tepat, dan penguatan sistem pelayanan kesehatan.]]>
