Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Implementasi Kebijakan E-Government di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Sonia Ferdika; Ermanovida Ermanovida; Junaidi
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2021): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : lmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (614.037 KB) | DOI: 10.47753/pjap.v2i1.27

Abstract

Artikel ini bertujuan mengetahui implementasi aplikasi Sistem Informasi Elektronik Kinerja Aparattur Sipil Negara di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia (SI-EKA) Kabupaten Ogan Ilir. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data penelitian bersumber dari informan, dokumentasi, studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan. Informan penelitian dipilih secara purposive. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi SI-EKA di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir belum efektif karena beberapa faktor, yakni: kurangnya sosialisasi, rendahnya kualitas komunikasi dan koordinasi, dan belum tersedianya standard operating procedure. Bertolak dari temuan ini, penelitian merekomendasikan kepada pihak terkait untuk memberikan teguran kepada aktor pelaksana, melakukan rapat evaluasi, dan meningkat edukasi dan sosialisasi tentang SI-EKA, dan membuat SOP.
Implementasi Kebijakan Program Unggulan Pertanian Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di Era Pandemi COVID-19 Elfrida Simatupang; Mardianto; Junaidi
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2021): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : lmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (689.307 KB) | DOI: 10.47753/pjap.v2i2.32

Abstract

Penelitian kualitatif ini bertujuan menganalisis implementasi Program Unggulan Pertanian yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dengan kerangka piker yang dikembang Edward III (1980). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive dan terdiri atas kepala dinas, kepala bidang, penyuluh pertanian, dan pengurus kelompok tani yang terlibat dalam Program Unggulan Pertanian. Hasil analisis data dengan model interaktif menunjukkan bahwa implementasi program sudah berjalan baik tetapi belum maksimal. Minimnya fasilitas dan dana merupakan dua factor utama yang berkontribusi terhadap kinerja Program Unggulan Pertanian di Kabupaten Ogan Ilir. Peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, khususnya Dinas Pertanian, (a) mengembangkan komoditas pertanian bernilai tinggi, meningkatkan penguasaan teknologi para petani, dan mengoptimalkan lahan tidur dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup; (b) memberikan kebebasan sepenuhnya kepada para petani untuk mengorganisir diri di luar institusi gabungan kelompok tani (gapoktan); dan (c) meningkatkan kualitas dan kuantitas program edukasi bagi para petani.
Implementasi Kebijakan Pelayanan Daring Melalui Aplikasi “Aku Mandiri” di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Dwi Pelyadina; Tuty Khairunnisyah; Junaidi
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2022): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : lmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (653.784 KB) | DOI: 10.47753/pjap.v3i1.41

Abstract

Penelitian ini bertujuan menggambarkan proses implementasi kebijakan pelayanan daring melalui aplikasi “AKU MANDIRI” di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan kerangka pikir yang dikembangkan Edward III (1980). Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan daring melalui aplikasi “AKU MANDIRI” di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir sudah berjalan dengan baik, namun belum maksimal. Hal ini disebabkan beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor penghambat adalah sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh ke semua desa yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Sedangkan faktor pendukung bersumber dari sumber daya yang sudah berjalan dengan baik dilihat dari kualitas dan kuantitas dimana semua operator sudah berjumlah cukup dan sudah mengikuti bimbingan teknis, sikap implementor yang cepat dalam memproses pengajuan yang dilakukan masyarakat serta adanya struktur birokrasi yang sudah sesuai dengan pembagian tugas dan fungsinya masing-masing.
Optimalisasi Sistem Informasi melalui Website Desa dalam Rangka Mewujudkan Smart Village di Desa Tanjung Baru Ranau Junaidi; Rindy Putri Hapsari; Ina Masruroh; Pandu Pamungkas; Zetia Wijayanti
Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal Vol. 9 No. 2 (2026): April 2026
Publisher : STMIK Royal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33330/jurdimas.v9i2.4306

Abstract

Abstract: Community empowerment is essential for fostering independence and improving the quality of public services at the village level. Tanjung Baru Ranau Village, located in South Ogan Komering Ulu Regency, is known for its rich natural beauty. However, this potential has not been fully utilized by the village government due to the absence of digital media for promoting local tourism. To address this challenge, an empowerment program was carried out through digitalization initiatives, including socialization on the use of the village website, website management training, and the handover of the newly developed Tanjung Baru Ranau Village website. The website was designed to support administrative services, publish village information, and promote tourism potential. The implementation method consisted of initial observations to identify village needs and potentials, followed by program socialization, technical training on website operation, and ongoing assistance in implementing technological innovations. The results of the training show that the Tanjung Baru Ranau Village website was successfully developed and that village officials gained the necessary skills to manage it effectively. This improvement supports the realization of transparent and accountable governance and enables the optimal development of village potentials. Overall, the empowerment program successfully increased village officials’ understanding of the importance of digitalization in governance systems by 48%. Keywords: digitalization; village information system; village website Abstrak: Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci dalam mendorong kemandirian dan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Desa Tanjung Baru Ranau merupakan salah satu desa yang termasuk dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang dikenal dengan potensi alamnya yang indah. Keindahan alam tersebut belum dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh pemerintah desa karena belum menggunakan media digital untuk mempromosikan wisata lokal yang ada di Desa tanjung Baru Ranau. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan program pemberdayaan melalui sosialisasi digitalisasi melalui website desa dan pelatihan pengelolaan website seta penyerahan website Desa Tanjung Baru Ranau. Website ini dirancang untuk mencakup layanan administrasi, publikasi informasi desa, serta promosi potensi wisata. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi tahap observasi awal guna mengidentifikasi kebutuhan dan potensi desa, dilanjutkan dengan sosialisasi progra, pelatihan teknis pengelolaan website serta pendampingan implementasi inovasi teknologi. Hasil dari pelatihan pembuatan dan pengoperasian Website Desa Tanjung Ranau adalah terciptanya website desa dan keterampilan perangkat desa dalam mengelola website desa dengan baik dan benar agar dapat menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan mampu mengembangkan potensi desa secara optimal. Secara keseluruhan pemberdayaan yang dilakukan berhasil meningkatkan pemahaman aparat desa sebesar 48% dalam memahami pentingnya digitalisasi dalam sistem pemerintahan. Kata kunci: digitalisasi; sistem informasi desa; website desa
Analisis Alternatif Kebijakan Reaktivasi Jalur Kereta Api Kertalaya Dalam Upaya Mengatasi Keterbatasan Transportasi Mahasiswa Unsri Yang Aman dan Terjangkau Muhammad Prayoga Irawan; Muhammad Adhitya Prasetya; Junaidi; Adelia Anggraini; Melly Sagita Abelia; Ihwan Nuddin
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3550

Abstract

Permasalahan Penelitian ini bertujuan menganalisis alternatif kebijakan transportasi yang aman dan terjangkau bagi mahasiswa Universitas Sriwijaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui telaah dokumen, observasi lapangan, dan wawancara informal. Evaluasi alternatif kebijakan dilakukan dengan menggunakan kerangka Patton & Sawicki yang meliputi efektivitas, efisiensi, ekuitas, kelayakan politik, dan kelayakan administratif. Tiga alternatif kebijakan dianalisis, yaitu optimalisasi layanan DAMRI, reaktivasi jalur Kereta Api Kertalaya yang terintegrasi dengan feeder kampus, serta penerapan Kawasan Akses Terpadu dan Aman Pendidikan (KATAP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa reaktivasi KA Kertalaya merupakan alternatif paling layak dengan perolehan skor evaluasi tertinggi. Alternatif ini dinilai mampu meningkatkan keselamatan perjalanan, menekan biaya transportasi mahasiswa, serta menyediakan kapasitas angkut yang lebih besar dibandingkan moda transportasi darat lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reaktivasi jalur Kereta Api Kertalaya yang terintegrasi dengan feeder kampus merupakan solusi kebijakan paling strategis dan berkelanjutan bagi mobilitas mahasiswa Universitas Sriwijaya.
ALTERNATIF KEBIJAKAN RENEGOSIASI PERJANJIAN KEMITRAAN PLASMA PADA KONFLIK LAHAN DESA UPANG JAYA Dekha Ariansyah; Sarmila; Junaidi; Desta Natalia; Dwi Alverina Prastia
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i2.702

Abstract

This study aims to formulate policy recommendations for resolving the oil palm plasma land conflict between the community of Upang Jaya Village and PT Trans Pasific Agro Industry (TPAI) in Banyuasin Regency, South Sumatra. A qualitative descriptive method was employed. Data were collected through a literature review, interviews with residents and village officials of Upang Jaya, and documentation from media sources and academic articles. Policy analysis was conducted using William N. Dunn’s evaluation criteria, including effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The findings indicate that Banyuasin Regent Decree Number 477 of 2012 has not been optimally implemented in delivering benefits to the plasma community. Based on the evaluation results, three policy alternatives were formulated, cross-sectoral coordination, revision or renegotiation of the plasma partnership agreement, and agrarian reform. The assessment shows that revising or renegotiating the plasma partnership agreement is the most feasible and realistic policy alternative.
ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN OPTIMALISASI KAWASAN TANPA ROKOK SEBAGAI UPAYA MENGATASI KETIDAKPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP KAWASAN TANPA ROKOK DI TAMAN KAMBANG IWAK FAMILY PARK (KIF), KOTA PALEMBANG Junaidi; Desti Juandalia; Balqis Dwi Inaleni Nanggolan; Dhea Andini; Sukairo Laila; Tria Putri Anjani
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i2.732

Abstract

ABSTRACT The implementation of Smoke-Free Zones (KTR) at Kambang Iwak Family Park (KIF) Palembang, based on Regional Regulation No. 7 of 2009, still faces serious challenges in community compliance. This research aims to analyze the root causes of smoker non-compliance and formulate the most effective policy alternatives. Through field observations and interviews, it was found that 100% of smokers were unaware of the KTR status at KIF and had never received a warning from officers. The analysis compared four policy alternatives: a Geo-Tagging System, the construction of smoking areas, visual signage rearrangement, and social campaigns. Evaluation results using William N. Dunn's criteria indicate that the Geo-Tagging System is the most optimal alternative for enhancing supervision effectiveness. The primary recommendation is the integration of digital mapping technology in Satpol PP patrols to identify violation hotspots precisely. The implementation of this policy is expected to create healthy public spaces and support Palembang's vision as a family-friendly city. ABSTRAK Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Taman Kambang Iwak Family Park (KIF) Palembang berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2009 masih menghadapi kendala serius dalam kepatuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar masalah ketidakpatuhan perokok dan merumuskan alternatif kebijakan yang paling efektif. Melalui observasi lapangan dan wawancara, ditemukan bahwa 100% perokok tidak mengetahui status KTR di KIF dan tidak pernah mendapatkan teguran dari petugas. Analisis dilakukan dengan membandingkan empat alternatif kebijakan: Sistem Geo-Tagging, pembangunan smoking area, penataan visual signage, dan kampanye sosial. Hasil evaluasi menggunakan kriteria William N. Dunn menunjukkan bahwa Sistem Geo-Tagging merupakan alternatif yang paling optimal untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Rekomendasi utama penelitian ini adalah pengintegrasian teknologi pemetaan digital dalam patroli Satpol PP guna mengidentifikasi titik rawan pelanggaran secara presisi. Implementasi kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan ruang publik yang sehat dan mendukung visi Kota Palembang sebagai kota layak huni bagi keluarga.