Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Yuris: Journal of Court and Justice
I Made Sepud
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA I Made Sepud
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Doktor Ilmu Hukum 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (139.587 KB)

Abstract

ABSTRAKPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIAOLEH: DR. I MADE SEPUD, SH, MHPenelitian tentang perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif ini membahas tiga permasalahan, yaitu : 1) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi danal Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia; 2) Bagaimanakah Aplikasi Diversi untuk Memberikan Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia; 3) Bagaimana Diversi yang Tepat Diterapkan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Huhkum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia di Masa Datang. Berdasarkan atas analisis kajian dari ketiga permasalahan yang dikemukakan, maka didapatkan bahwa pertama, perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi adalah dengan mengaplikasikan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yang diformulasikan dalam sistem hukum materiel anak, dalam sistem hukum formal anak dan dalam sistem hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Kedua, Aplikasi diversi untuk memberi jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia adalah bermanfaat nyata seperti : menghindari stigma pada anak, perdamaian pelaku dan korban mengurangi kasus masuk ke pengadilan sehingga akan mengurangi beban negara dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Ketiga, Diversi yang tepat diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia di masa datang adalah: perdamaian antara anak yang berhadapan dengan hukum dengan korban serta pemberian ganti rugi kepada korban dan anak yang berhadapan dengan hukum dikembalikan untuk dididik oleh orang tuanya. Model diversi yang lain, yaitu: anak yang berhadapan dengan hukum mengikuti pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan atau lembaga sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah, negara, maupun oleh lembaga sosial kemasyarakatan dan pars pemerhati perlindungan anak.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Tindak Pidana Anak, Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak
THE AUTHORITY OF THE BALI PROVINCIAL GOVERNMENT IN LAW ENFORCEMENT AGAINST FOREIGN TOURIST GUIDES WITHOUT LICENSES Rama, I Wayan Agus; Astara, I Wayan Wesna; Sepud, I Made
YURIS: Journal of Court and Justice Vol. 3 Issue 4 (2024)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jcj/v3i4.629

Abstract

Tourism in Indonesia is experiencing rapid development, bringing both positive and negative impacts. However, with the rapid growth of tourism in Bali, the problem of unlicensed tour guides, or illegal guides, has emerged, which is detrimental to the quality of service and image of tourism. This research aims to analyze the local government's supervisory function towards illegal tour guides and examine the enforcement of legal sanctions against foreign tour guides based on relevant regulations. The researchers intend to further explore legal issues related to the authority of the Bali Provincial Government in enforcing the law against foreign tours without a license, focusing on the synchronization of rules between national and regional regulations to create better legal certainty. The results of this research show that the local governments in the Balinese province have the authority to enforce the law, and the local authorities in the province have a responsibility to ensure the integrity of the tourism sector. The research results also show that there is a need to improve the capacity of law enforcers in order to ensure optimal law enforcement, protect the tourism industry, and support the sustainable development of Bali tourism.
Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan Ni Putu Ratih Puspitasari; I Made Sepud; Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abortion is an abortion wherein in an abortion in the body there is a fetus but it is not perfectly shaped. According to the Criminal Code the abortion is prohibited for any reason, but the Health Law provides exceptions if medical indications. The problem is how is the regulation of the crime of abortion? And what are the criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of abortion due to rape? The type of research used is normative legal research, with a legal and conceptual problem approach. Legal material comes from primary and secondary legal materials; the technique of collecting legal materials is by reviewing the laws and regulations governing abortion. Analysis of descriptive legal material analysis and adjusting to legal arguments. The regulation of abortion in the Criminal Code is regulated in article 346 of the Criminal Code, 347 of the Criminal Code, 348 of the Criminal Code and 349 of the Criminal Code. While the regulation of abortion in the Health Law is regulated in Articles 75, 76, 77 and Article 194 of Law No. 36 of 2009 concerning Health. Sanctions for abortion offenders can be subject to articles in the Criminal Code, namely Article 346 subject to a maximum sentence of four years in prison. Where as in article 347-349 the Criminal Code can be imprisoned for a maximum of fifteen years. In the Health Law, the maximum criminal threat is 10 years and a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). Conclusion, if the abortion is done not because of medical indications, then the act of abortion can be claimed as a crime.
PLAGIASI HAK CIPTA KARYA SENI RUPA DI BALI Tjokorda Udiana Nindhya Pemayun; I Made Suwitra; I Made Sepud
WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Vol. 1 No. 1: 2017
Publisher : Lembaga Penelitian, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/wicaksana.1.1.2017.40-52

Abstract

Tesis ini difokuskan secara konfrehensif mengenai plagiasi hak cipta karya seni rupa di Bali menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam tesis ini membahas dua masalah yakni pertama, bagaimanakah pelaksanaan dan perlindungan hukum hak cipta karya seni rupa di Bali dan kedua, bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya seni rupa di Bali. Empat teori hukum dipergunakan yakni (1) Teori Kepastian Hukum, (2) Teori Perlindungan Hukum, (3) Teori Keadilan Hukum dan (4) Teori Sistem Hukum. Relevansi empat teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis. Hasil tesis yakni: dalam Hak Cipta terdapat dua hak yang melekat, yaitu Hak Ekonomi dan Hak Moral. Kasus plagiat atau plagiasi terhadap hak cipta karya seni rupa di Bali lebih mengarah kepada pelanggaran terhadap Hak Moral Pencipta. Penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak Cipta lebih mengutamakan kepada pelaku pelanggaran karya cipta seni rupa di Bali yang membuat dan yang mendistribusikan ketimbang pengguna perseorangan. Plagiat terhadap karya cipta seni rupa di Bali tidak hanya terbatas pada karya ilmiah dan obyek hak cipta lainnya tetapi juga kepada Hak Paten dan Merk. Kata kunci: Plagiasi, Hak Cipta, Karya Seni Rupa.
Sanksi Pidana terhadap Guru yang Melakukan Tindak Penganiayaan kepada Murid saat Proses Pembelajaran Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana; I Made Sepud; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.1.1.2127.44-50

Abstract

Indonesia has a law on education, namely Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers. In its implementation, there is a case that causes pros and cons to the statement of every article of the Teacher and Lecturer Law, especially in relation to the right to defend oneself in criminal acts of persecution. The purpose of this research is to know the arrangement of teaching methods for students during the learning process and to know the criminal sanctions against teachers who abuse students during the learning process. This study uses a normative method with the main data sources namely laws and regulations. The results showed that the element of an act, and / or the result of an act, pain in the body, and injuries to the body contained in Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code refers to the Teacher and Lecturer Law, namely in Article 77 paragraph (6). This article defines the basis of persecution, namely actions that cause pain to a person. The criminal act of persecution in the world of education, at least, must be considered with the intention of disciplining and educating the nation's life.
Hak-Hak Tersangka (Miranda Rule) pada Tahap Penyidikan dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana Anak Agung Putu Surya Wiguna; I Made Sepud; I Nyoman Sujana
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.1.1.2128.51-56

Abstract

The protection of the rights of a criminal suspect is very important because after all the suspect is a person whose personal independence has been taken away as a result of arrest, detention, confiscation and so on. Therefore, the law is needed to guarantee the taking of rights from these suspects. The purpose of this research is to find out the arrangements for the rights of suspects (Miranda Rule) at the investigation stage in the Criminal Code Law and to discuss legal protection of the rights of suspects (Miranda Rule) at the investigation stage. This research uses a normative legal research method using a statutory approach by examining all laws related to the writing of the rights of suspects (Miranda Rule) at the investigation stage of the Criminal Procedure Code and a conceptual approach by combining expert opinions so that it becomes a researcher's argument. The results of the research show that the regulation of the rights of suspects (Miranda Rule) at the stage of investigation in the Criminal Procedure Code is suspected in Article 1 paragraph (14) of the Criminal Procedure Code for a person who due to his actions or circumstances, based on preliminary evidence, is reasonably suspected of being the perpetrator of a criminal offense, the Miranda Rule regulation applies in law. Criminal Procedure in Indonesia. Suspects. In addition, the legal protection of the suspect at the investigation stage has explicitly tried to provide protection to avoid harsh treatment of the suspect or defendant. Investigators should have followed the rules to explain the rights of suspects. Apart from that, special attention should be paid to law enforcement in Indonesia, and it is hoped that suspects must better understand their rights as suspects so that they can defend themselves.
Efektifitas Sanksi Pidana terhadap Pengasuh Anak karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kematian di Taman Penitipan Anak Denpasar Gusti Ayu Putri Pratiwi; I Made Sepud; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.1.1.2137.140-144

Abstract

The rapid development of science and technology has led to many cases of criminal acts against children in the field of educational services. There are various kinds of crimes against human rights violations in the field of child protection, one of which is negligence in caring for and educating children. This study aims to determine the factors that cause death in foster children in TPA Princess House Childcare and to determine the effectiveness of criminal sanctions against child caregivers who due to their negligence cause death in children. The research method uses empirical research type. The statutory approach is to examine all laws and regulations related to the legal issue being researched, and to use a case approach. Sources of data obtained through informants with direct field interviews are then processed and analyzed descriptively. The results showed that negligence that resulted in death could occur through two factors, namely external factors and internal factors. Regarding the sanctions against the perpetrator who resulted in the loss of a child's life, it is felt that it has been effective and implemented in accordance with the provisions as stipulated in Article 76B in conjunction with Article 77B of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014, imprisoned for 3 (three) years and a fine as much as RP. 50,000,000,-
Co-Authors Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana Anak Agung Putu Surya Wiguna Diah Gayatri Sudibya Gusti Ayu Putri Pratiwi I Made Fery Suryawan I Made Minggu Widyantara I Made Suwitra I Made Suwitra, I Made I Nyoman Sujana I Nyoman Sujana I Wayan Werasmana Sancaya I Wayan Wesna Astara Karma, Ni Made Sukaryati Ketut Adi Wirawan Ketut Adi Wirawan, Ketut Adi Ni Putu Ratih Puspitasari Nindhya Pemayun, Tjokorda Udiana Putra, Made Ryan Permana Putri, Putu Dyah Agung Mas Narayana Rama, I Wayan Agus Suantika, I Putu Tjokorda Udiana Nindhya Pemayun