Garuda - Garba Rujukan Digital

ASPEK PIDANA DALAM PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH Sepud, I Made
Jurnal Notariil Vol 1, No 1 (2016): November 2016
Publisher : Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.1.1.108.69-87

Tanah adalah sesuatu yang amat penting bagi kehidupan manusia. Hal-hal yang berkaitan dengan tanah diperlukan adanya suatu kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah melalui suatu kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hasil produk pendaftaran tanah tersebut adalah sertifikat hak atas tanah yang merupakan kutipan dari buku tanah yang berisi data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah penelitian adalah: Bagaimanakah aspek pidana dalam pendaftaran hak atas tanah? Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pendaftaran hak atas tanah? Aspek pidana dalam bidang pendaftaran hak atas tanah adalah pemalsuan dokumen berupa surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan seperti surat keterangan kematian, silsilah ahli waris, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat keterangan aparat desa. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pendaftaran hak atas tanah adalah dipertanggungjawabkan oleh pihak/orang yang melakukan pemalsuan terhadap dokumen pendaftaran hak atas tanah berdasarkan asas kesalahan yang dilakukan oleh pemohon karena sistem pendaftaran tanah di Indonesia adalah bersifat negatif, tetapi bertendensi positif.

PLAGIASI HAK CIPTA KARYA SENI RUPA DI BALI Nindhya Pemayun, Tjokorda Udiana; Suwitra, I Made; Sepud, I Made
WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Vol 1, No 1: 2017
Publisher : WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tesis ini difokuskan secara konfrehensif mengenai plagiasi hak cipta karya seni rupa di Bali menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam tesis ini membahas dua masalah yakni pertama, bagaimanakah pelaksanaan dan perlindungan hukum hak cipta karya seni rupa di Bali dan kedua, bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya seni rupa di Bali. Empat teori hukum dipergunakan yakni (1) Teori Kepastian Hukum, (2) Teori Perlindungan Hukum, (3) Teori Keadilan Hukum dan (4) Teori Sistem Hukum. Relevansi empat teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis. Hasil tesis yakni: dalam Hak Cipta terdapat dua hak yang melekat, yaitu Hak Ekonomi dan Hak Moral. Kasus plagiat atau plagiasi terhadap hak cipta karya seni rupa di Bali lebih mengarah kepada pelanggaran terhadap Hak Moral Pencipta. Penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak Cipta lebih mengutamakan kepada pelaku pelanggaran karya cipta seni rupa di Bali yang membuat dan yang mendistribusikan ketimbang pengguna perseorangan. Plagiat terhadap karya cipta seni rupa di Bali tidak hanya terbatas pada karya ilmiah dan obyek hak cipta lainnya tetapi juga kepada Hak Paten dan Merk. Kata kunci: Plagiasi, Hak Cipta, Karya Seni Rupa.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA I Made Sepud
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Doktor Ilmu Hukum 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (139.587 KB)

ABSTRAKPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIAOLEH: DR. I MADE SEPUD, SH, MHPenelitian tentang perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif ini membahas tiga permasalahan, yaitu : 1) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi danal Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia; 2) Bagaimanakah Aplikasi Diversi untuk Memberikan Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia; 3) Bagaimana Diversi yang Tepat Diterapkan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Huhkum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia di Masa Datang. Berdasarkan atas analisis kajian dari ketiga permasalahan yang dikemukakan, maka didapatkan bahwa pertama, perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi adalah dengan mengaplikasikan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yang diformulasikan dalam sistem hukum materiel anak, dalam sistem hukum formal anak dan dalam sistem hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Kedua, Aplikasi diversi untuk memberi jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia adalah bermanfaat nyata seperti : menghindari stigma pada anak, perdamaian pelaku dan korban mengurangi kasus masuk ke pengadilan sehingga akan mengurangi beban negara dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Ketiga, Diversi yang tepat diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia di masa datang adalah: perdamaian antara anak yang berhadapan dengan hukum dengan korban serta pemberian ganti rugi kepada korban dan anak yang berhadapan dengan hukum dikembalikan untuk dididik oleh orang tuanya. Model diversi yang lain, yaitu: anak yang berhadapan dengan hukum mengikuti pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan atau lembaga sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah, negara, maupun oleh lembaga sosial kemasyarakatan dan pars pemerhati perlindungan anak.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Tindak Pidana Anak, Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak

Sanksi Pidana terhadap Guru yang Melakukan Tindak Penganiayaan kepada Murid saat Proses Pembelajaran Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana; I Made Sepud; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Indonesia has a law on education, namely Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers. In its implementation, there is a case that causes pros and cons to the statement of every article of the Teacher and Lecturer Law, especially in relation to the right to defend oneself in criminal acts of persecution. The purpose of this research is to know the arrangement of teaching methods for students during the learning process and to know the criminal sanctions against teachers who abuse students during the learning process. This study uses a normative method with the main data sources namely laws and regulations. The results showed that the element of an act, and / or the result of an act, pain in the body, and injuries to the body contained in Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code refers to the Teacher and Lecturer Law, namely in Article 77 paragraph (6). This article defines the basis of persecution, namely actions that cause pain to a person. The criminal act of persecution in the world of education, at least, must be considered with the intention of disciplining and educating the nation's life.

Hak-Hak Tersangka (Miranda Rule) pada Tahap Penyidikan dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana Anak Agung Putu Surya Wiguna; I Made Sepud; I Nyoman Sujana
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

The protection of the rights of a criminal suspect is very important because after all the suspect is a person whose personal independence has been taken away as a result of arrest, detention, confiscation and so on. Therefore, the law is needed to guarantee the taking of rights from these suspects. The purpose of this research is to find out the arrangements for the rights of suspects (Miranda Rule) at the investigation stage in the Criminal Code Law and to discuss legal protection of the rights of suspects (Miranda Rule) at the investigation stage. This research uses a normative legal research method using a statutory approach by examining all laws related to the writing of the rights of suspects (Miranda Rule) at the investigation stage of the Criminal Procedure Code and a conceptual approach by combining expert opinions so that it becomes a researcher's argument. The results of the research show that the regulation of the rights of suspects (Miranda Rule) at the stage of investigation in the Criminal Procedure Code is suspected in Article 1 paragraph (14) of the Criminal Procedure Code for a person who due to his actions or circumstances, based on preliminary evidence, is reasonably suspected of being the perpetrator of a criminal offense, the Miranda Rule regulation applies in law. Criminal Procedure in Indonesia. Suspects. In addition, the legal protection of the suspect at the investigation stage has explicitly tried to provide protection to avoid harsh treatment of the suspect or defendant. Investigators should have followed the rules to explain the rights of suspects. Apart from that, special attention should be paid to law enforcement in Indonesia, and it is hoped that suspects must better understand their rights as suspects so that they can defend themselves.

Efektifitas Sanksi Pidana terhadap Pengasuh Anak karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kematian di Taman Penitipan Anak Denpasar Gusti Ayu Putri Pratiwi; I Made Sepud; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

The rapid development of science and technology has led to many cases of criminal acts against children in the field of educational services. There are various kinds of crimes against human rights violations in the field of child protection, one of which is negligence in caring for and educating children. This study aims to determine the factors that cause death in foster children in TPA Princess House Childcare and to determine the effectiveness of criminal sanctions against child caregivers who due to their negligence cause death in children. The research method uses empirical research type. The statutory approach is to examine all laws and regulations related to the legal issue being researched, and to use a case approach. Sources of data obtained through informants with direct field interviews are then processed and analyzed descriptively. The results showed that negligence that resulted in death could occur through two factors, namely external factors and internal factors. Regarding the sanctions against the perpetrator who resulted in the loss of a child's life, it is felt that it has been effective and implemented in accordance with the provisions as stipulated in Article 76B in conjunction with Article 77B of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014, imprisoned for 3 (three) years and a fine as much as RP. 50,000,000,-

PLAGIASI HAK CIPTA KARYA SENI RUPA DI BALI Tjokorda Udiana Nindhya Pemayun; I Made Suwitra; I Made Sepud
WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Vol. 1 No. 1: 2017
Publisher : Lembaga Penelitian, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/wicaksana.1.1.2017.40-52

Tesis ini difokuskan secara konfrehensif mengenai plagiasi hak cipta karya seni rupa di Bali menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam tesis ini membahas dua masalah yakni pertama, bagaimanakah pelaksanaan dan perlindungan hukum hak cipta karya seni rupa di Bali dan kedua, bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya seni rupa di Bali. Empat teori hukum dipergunakan yakni (1) Teori Kepastian Hukum, (2) Teori Perlindungan Hukum, (3) Teori Keadilan Hukum dan (4) Teori Sistem Hukum. Relevansi empat teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis. Hasil tesis yakni: dalam Hak Cipta terdapat dua hak yang melekat, yaitu Hak Ekonomi dan Hak Moral. Kasus plagiat atau plagiasi terhadap hak cipta karya seni rupa di Bali lebih mengarah kepada pelanggaran terhadap Hak Moral Pencipta. Penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak Cipta lebih mengutamakan kepada pelaku pelanggaran karya cipta seni rupa di Bali yang membuat dan yang mendistribusikan ketimbang pengguna perseorangan. Plagiat terhadap karya cipta seni rupa di Bali tidak hanya terbatas pada karya ilmiah dan obyek hak cipta lainnya tetapi juga kepada Hak Paten dan Merk. Kata kunci: Plagiasi, Hak Cipta, Karya Seni Rupa.

Efektivitas Pembimbingan Kemasyarakatan Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual di Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar Putra, Made Ryan Permana; Sepud, I Made; Wirawan, Ketut Adi
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.5.2.8085.216-221

Sexual harassment is a criminal offense that can cause harm in the form of trauma or embarrassment to the family or society. Children as perpetrators of criminal acts of sexual harassment who are still underage, need to receive serious attention from all walks of life.This is done to improve the mindset of the perpetrators, teach the perpetrators to do good and help the perpetrators meet the prevailing standard of living. This study uses empirical legal research methods. There are internal, external, and other factors that contribute to children committing sexual harassment offenses. External factors include emotional power and age, external factors consist of education, environment, alcohol and drugs, economy, and the internet. Meanwhile, other factors that support children to commit crimes of sexual harassment are children's low understanding of religion and the absence of parental oversight. The study's findings indicate that, in accordance with the applicable laws and regulations, social counseling for child sexual harassment perpetrators has been working well and effectively. The absence demonstrates this repetition of criminal acts or recidivism. This happens because the process of guiding and supervising children who commit crimes of sexual harassment by social counselors has been running according to the rules that apply.

Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Gianyar Putri, Putu Dyah Agung Mas Narayana; Sepud, I Made; Sancaya, I Wayan Werasmana
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.5.2.8090.253-258

Children have limitations in understanding and protecting themselves from various influences of the existing system. When children are involved in legal issues, the state must provide protection to children through laws and regulations including Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Sexual intercourse with children is an act that is categorized as rape and obscenity, and usually sexual intercourse is carried out by adults to children under the age of 15, therefore the formulation of the problem is raised, namely: 1) What is the legal protection against child victims of sexual abuse in Gianyar Regency? and 2) What are the criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of child molestation in Gianyar Regency? This study uses an empirical research type. The results obtained from legal protection for child victims of abuse are that they have received legal protection as stipulated in Law No. 35 of 2014 on amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. Criminal sanctions obtained by perpetrators of child abuse are a minimum of 3 years and a maximum of 15 years in prison and a minimum fine of Rp. 60 million and a maximum of Rp. 300 million.

Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Memberi Keterangan Palsu dalam Persidangan Perkara Pidana I Made Fery Suryawan; I Made Sepud; Ketut Adi Wirawan
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.5.1.8645.45-50

Memberikan kesaksian yang berbeda dengan apa yang telah diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana memberi keterangan palsu dalam persidangan dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memberi keterangan palsu dalam persidangan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu dari peraturan perundang undangan dan buku hukum, teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan studi kepustakaan, analisis bahan hukum yaitu dengan analisis kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pengaturan tindak pidana memberi keterangan palsu dalam persidangan diatur dalam Pasal 163 KUHAP bahwa jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi, minta keterangan mengenai perbedaan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memberi keterangan palsu dalam persidangan diatur Pasal 242 ayat (1) (2) KUHP yaitu 7 dan 9 tahun penjara.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search