Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadila Secara Elektronik: Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Maros Kaharuddin Kaharuddin; Syahruddin Nawi; Anggreany Arief
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis penerapan asas nebis in idem dalam penyelesaian perkara perdata pada putusan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs.; (2) mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pemeriksa perkara Nomor 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs dalam menerapkan asas nebis in idem. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif . Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penerapan asas nebis in idem dalam perkara perdata Putusan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs. sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indoensia, karena unsur-unsur suatu perkara dikatakan sebagai nebis in idem telah terpenuhi secara hukum; (2) pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum. The research objective is to analyze the application of the nebis in idem principle in the settlement of civil cases in decision No. 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs.; (2) knows and analyze the considerations of the judge examining case Number 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs. in applying the principle of nebis in idem. This research is normative legal research. The results of this study indicate that: (1) the application of the principle of nebis in idem in civil cases Decision Number 352/Pdt.G/2019/PA Mrs. is in accordance with the procedural law applicable in Indonesia because the elements of a case are said to be nebis in idem legally fulfilled; (2) the considerations of the panel of judges in deciding the case are appropriate and correct according to law.

Kedudukan Hukum Barang Bukti yang Merupakan Harta Pailit Dalam Sita Pidana Sitti Hajani; Sufirman Rahman; Anggreany Arief
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis implikasi hukum terhadap ketidakselarasan pengaturan penyitaan akibat putusan pernyataan pailit, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum barang bukti yang merupakan harta pailit dalam sita pidana. Tipe penelitian ini adalah normatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Implikasi hukum terhadap ketidakselarasan pengaturan penyitaan akibat putusan pernyataan pailit yaitu menimbulkan adanya benturan kewenangan antara penyidik dengan kurator dalam hal penyitaan, sehingga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tidak dapat dicapai. 2). Kedudukan hukum barang bukti yang merupakan harta pailit dalam sita pidana yaitu harta pailit yang disita oleh penyidik untuk sementara waktu berada dalam penyitaan negara melalui penyidik guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan sehingga pada akhirnya status hukum terhadap barang bukti harta pailit yang disita akan ditentukan berdasarkan putusan pidana serta dapat dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini kurator. The research objective is to analyze the legal implications of the inconsistency of foreclosure arrangements due to bankruptcy declaration decisions, and 2). To find out and analyze the legal position of evidence constituting bankrupt assets in a criminal confiscation. This type of research is normative. Research results in the authors find that: 1). The legal implication for the inconsistency of foreclosure arrangements due to the bankruptcy declaration decision is that it creates a conflict of authority between the investigator and the curator in the matter of confiscation, so that the legal objectives of legal certainty, justice and expediency cannot be achieved. 2). The legal position of evidence constituting bankrupt assets in a criminal confiscation, namely bankrupt assets confiscated by investigators is temporarily in state confiscation through investigators for the purposes of investigation, prosecution and trial so that in the end the legal status of confiscated bankrupt assets will be determined based on the criminal verdict and can be returned to those who are entitled in this case the curator

Efektivitas Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Studi di Pengadilan Agama Takalar Kelas II Bahjah Zal Fitri; Syahruddin Nawi; Anggreany Arief
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar tidak terpenuhi secara efektif. Faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama yakni: faktor kurangnya kesadaran suami dan ayah (enggan), faktor ekonomi suami dan ayah, faktor kurangnya informasi yang dapat diperoleh para pihak (perempuan) dan faktor tidak adanya regulasi yang tegas dan mengatur adanya sanksi bagi suami dan ayah jika tidak memenuhi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. The research objective is to analyze the effectiveness of fulfilling the rights of women and children after divorce at the Takalar Religious Court. This study uses empirical research. The results of this study indicate that the fulfilment of women's and children's rights post-divorce in the Takalar Religious Court was not fulfilled effectively. Factors that impede the fulfilment of women's and children's rights post-divorce in the Religious Courts, namely: factors of lack of awareness of husbands and fathers (reluctant), economic factors of husbands and fathers, factors of lack of information that can be obtained by parties (women) and factors of no strict regulations and stipulate sanctions for husbands and fathers if they do not fulfil the rights of women and children after divorce.

Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi Di Kejaksaan Negeri Gowa Suryani Suryani; Ma'ruf Hafidz; Anggreany Arief
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1473

Tujuan penelitian menganalisis penerapan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode empiris, dengan cakupan data skunder dan primer, penelitian dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana melalui alternatif restorative justice di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah diterapkan dan berjalan secara efektif berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. The aim of the research is to analyze the application of the concept of restorative justice as an alternative in solving criminal cases in the jurisdiction of the South Sulawesi High Prosecutor's Office and to analyze the factors that influence the application of restorative justice as an alternative in resolving criminal cases in the jurisdiction of the South Sulawesi High Prosecutor's Office. The research method used in writing this thesis is an empirical method, with secondary and primary data coverage, the research was conducted at the High Court of South Sulawesi. The results of this study indicate that the settlement of criminal cases through alternative restorative justice in the jurisdiction of the South Sulawesi High Prosecutor's Office has been implemented and is running effectively based on Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice.

Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi Data Konsumen dalam Menerima Informasi Promosi Melalui Layanan Pesan Singkat Siti Fadilah Wahyuni; Anggreany Arief; Nurhaedah
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Promotion is one form of conveying information on goods and services from business actors to consumers, therefore promotion has an important position for business actors as a tool to help introduce products or services offered to consumers. One of the promotional installations using smartphones / cell phones is by promoting their type of business through short messages sent to consumers every day using the short message service media, which is more commonly called SMS, involving one's personal data. This research uses normative legal research methods, by examining library materials that use the object of study in the form of existing libraries, both sourced from books, magazines, and regulations that have a correlation with problem discussion. The results of this study indicate that a special regulation is needed to protect a person's personal data which is still used by irresponsible parties. As well as efforts that can be made by consumers in the form of filing objections to the Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia and can make efforts on litigation and non-litigation channels to the sense of security and comfort that is disturbed by consumers. Abstrak Promosi adalah salah satu bentuk penyampaian informasi dari barang dan jasa dari pelaku usaha kepada konsumennya maka dari itu promosi mempunyai kedudukan yang penting bagi pelaku usaha sebagai alat untuk membantu memperkenalkan produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Salah satu pemasangan promosi menggunakan smartphone/telephone seluler adalah dengan cara mempromosikan jenis usaha mereka melalui pesan singkat yang dikirim kepada konsumen setiap harinya menggunakan media Layanan Pesan Singkat yang lebih sering disebut SMS dengan melibatkan data pribadi seseorang. Hak privasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Dengan ditetapkan perlindungannya dalam konstitusi, maka hak privasi ini menjadi salah satu hak dasar (fundamental rights) yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian berupa pustaka yang ada, baik bersumber dari buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang memiliki korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penelitian pustaka (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dibutuhkan regulasi khusus untuk melindungi data pribadi seseorang yang masih dipergunakan pada pihak yang tidak bertanggung jawab. Serta upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen berupa pengajuan keberatan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan dapat melakukan upaya pada jalur litigasi dan non litigasi terhadap rasa aman dan nyaman yang terganggu oleh konsumen.

Tinjauan Hukum Perjanjian Pisah Harta Yang Dilakukan Setelah Pernikahan Kiki Resky Amelia M Ayyub Khan; Ilham Abbas; Anggreany Arief
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to determine and analyze the agreement on separation of assets after marriage in Indonesia and to find out and analyze the legal impact of the agreement on separation of assets after marriage based on the Constitutional Court (MK) Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015. The research method used in writing this thesis is a normative method, by examining library materials or secondary data. The object of research is a document of statutory regulations. The results of this study indicate that the agreement for separation of assets after marriage is made with the aim of legal protection of the assets of husband and wife, as well as the birth of the impact of changes to the law of separation of assets before and after marriage to the Constitutional Court Decree No. 69 of 2015, which was initially null and void, becomes valid and has a permanent legal force. Research recommendations for law enforcement officials in this case provide information on effectiveness with the aim of enriching knowledge in the field of civil law, as well as contributing to law enforcers to continue to assist, serve, and resolve any existing legal cases Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perjanjian pisah harta yang dilakukan setelah pernikahan di Indonesia dan mengetahui serta menganalisis dampak hukum terhadap perjanjian pisah harta setelah pernikahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif, dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun objek penelitiannya adalah dokumen peraturan perundang – undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan perjanjian pisah harta setelah pernikahan dibuat dengan tujuan proteksi hukum terhadap harta kekayaan suami dan isteri, serta lahirnya dampak perubahan terhadap hukum perjanjian pisah harta sebelum dan setelah pernikahan terhadap Keputusan MK No. 69 Tahun 2015 yang awalnya batal demi hukum menjadi sah dan memiliki sebuah kekuatan hukum yang tetap. Rekomendasi penelitian terhadap aparat penegak hukum dalam hal ini memberikan informasi mengenai efektivitas dengan tujuan memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum keperdataan, serta memberikan kontribusi kepada penegak hukum untuk terus membantu, melayani, dan menyelesaikan setiap perkara hukum yang ada

PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH DALAM PENAMBANGAN BATU GAMPING DAN DAMPAKNYA TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN (Study Kasus di Desa Gundu-Gundu, Kec.Mawasangka Tengah, Kab.Buton Tengah) Dewi Yuliang; Ilham Abbas; Anggreany Arief
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study uses a research method, with the type of empirical research. The types and sources of data used in this study are primary data and secondary data. To get the required data, the researcher collected data through three collection methods, namely interviews, observation, and documentation. And the data obtained both primary and secondary legal materials were analyzed qualitatively and then presented descriptively. The results of this study indicate that land is part of the Earth's surface which contains natural resources that must be utilized and must also be protected. In its utilization, especially business actors and the community always prioritize concern for the land and its wealth so that not only can the benefits be taken, but also can protect and pay attention to the preservation of the environment.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI DALAM MEWUJUDKAN TERTIB PERTAHANAN DI KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN MAROS Fadillah Hawalia Hamzah; Ilham Abbas; Anggreany Arief
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to determine and analyse forms administrative services and realizing an orderly administrative law and affairs in the Marcs District Land Office and its factors become an obstacle in realizing an orderly land law in the office Maros Regency Land. This research was conducted by taking data from the office land of Maros Regency. Conducting interviews with employees land office and also residents of communities related to Land administration service or research is expected to be provide input fot the parties who are responsible for it Land Administration services. This research can be concluded that the implementation of service land administration in the Office in order to create order the law of Maros Fistrict shows that there is a problem with processing time that is not in accordance eith existing regulations, namely there is a delay in completing the Certificate. And the factors that are become an obstacle in realizing an orderly lan law in the office Maros Regence’s land is domething people want to submitted a request for issuance of the file rights certificate has not complete and the right applicant could not be contacted or the applicant and suggested to the Maros Regency Government, government officials at The Maros Regency Land Office was given the oppoetunity to Participate education and training, both technical and non-technical with hope, the creation of a skilled and friendly workforce.

Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online Pada Aplikasi Akulaku Ria Anjeliana; Andi Risma; Anggreany Arief
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to determine the implementation of online lending and borrowingagreements on the Akulaku application and how the legal protection is for theuser. This study uses empirical methods, namely data obtained from LiteratureStudies (secondary data) and interviews (primary data). Data analysis wascarried out using qualitative research methods, the data described in order toprovide answers or solutions to problems to draw a conclusion. Based on theresults of the research that the implementation of the online lending andborrowing service agreement, especially in the Akulaku application, the user donot meet directly, but when the user has agreed on the terms and conditions ofAkulaku, indirectly the user and Akulaku have a binding agreement, and there aretwo forms of protection. legal protection for the user, namely preventive legalprotection which aims to prevent a dispute before the occurrence of a dispute, andrepressive legal protection which is a form of final protection such as givingsanctions. Legal protection for the user in the online loan agreement on theAkulaku application has not been implemented or is less protected. Therecommendations for this research are that Akulaku must improve the securitysystem in the Akulaku application when there is an account hack and OJK must bemore assertive in responding to reports from users to be resolved, and OJK canmake regulations regarding Financial Technology dispute resolution institutions,as well as education or socialization provided. to the public about financialtechnology. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjammeminjam secara online pada aplikasi akulaku serta bagaimana perlindunganhukumnya bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode empiris, yaitudata yang diperoleh dari Studi Pustaka (data sekunder) dan Wawancara (dataprimer). Analisis data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, yaitu datatersebut dideskripsikan agar dapat memberi jawaban atau pemecahan terhadappermasalahan untuk ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitianbahwa Pelaksanaan perjanjian layanan pinjam meminjam uang secara onlinekhususnya pada aplikasi akulaku para pihak tidaklah bertemu langsung, namunketika pengguna telah menyepakati syarat dan ketentuan dari akulaku makasecara tidak langsung pihak pengguna dan pihak akulaku memiliki ikatanperjanjian, serta terdapat dua bentuk perlindungan hukum bagi para pihak,yakni perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah sebelumterjadinya suatu sengketa, dan perlindungan hukum represif yang merupakanbentuk perlindungan akhir seperti pemberian sanksi. Perlindungan hukum bagipara pihak dalam perjanjian pinjam meminjam secara online pada aplikasi Akulaku belum terlaksana atau kurang dilindungi. Adapun rekomendasipenelitian ini adalah pihak akulaku harus meningkatkan sistem pengamanandalam aplikasi akulaku bilamana terdapat peretasan akun dan OJK harus lebihtegas dalam menanggapi laporan dari pengguna untuk diselesaikan, serta OJKdapat membuat regulasi mengenai lembaga penyelesaian sengketa financialTechnology, serta adanya edukasi atau sosialisasi yang diberikan kepadamasyarakat mengenai financial Technology.

PELAKSANAAN TUGAS JURUSITA PADA PERKARA PERDATA Erik Rahman; Hasbuddin Khalid; Anggreany Arief
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This study aims to determine the implementation of the bailiff's duties in civil cases based on Article 103 of the Republic of Indonesia Law Number 7 of 2021 and to find out the supporting and inhibiting factors in the process of implementing the bailiff's duties at the Watansoppeng Religious Court. This study uses empirical legal research methods, namely legal research that focuses on research on the legal reality in society. The results of this study show that the judicial process based on article 103 of the Republic of Indonesia Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts at the Watansoppeng Religious Court Office has so far been in favor of the general public in providing justice services and focusing on improving and accelerating the settlement of cases handled by personnel. judiciary. And the supporting factors for the implementation of the bailiff's duties/surrogate bailiffs for the Watansoppeng Religious Court are the provision of performance benefits, and security guarantees in the implementation of tasks in the field. While the inhibiting factors for bailiffs are the lack of public understanding of the summoning procedure, lack of coordination with other agencies, the lack of porcelain from the village, lack of supporting facilities, environmental and natural conditions and the provision of fake numbers. The research recommendation is that further research is still needed on bailiffs, which is not only limited to the implementation of Article 103 of the Republic of Indonesia Law Number 7 of 1989 concerning the Religious Courts, but also on other articles and laws related to confiscation. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Jurusita Perkara Perdata berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 Serta untuk mengetahui faktor Pendukung dan Penghambat dalam proses Pelaksanaan Tugas Jurusita pada Pengadilan Agama Watansoppeng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memfokuskan penelitan pada realitas hukum dalam masyarakat. Hasil Penelitian ini menunjukkan Proses Pelaksanaan kejurusitaan berdasarkan pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng selama ini, berpihak kepada masyarakat umum dalam memberikan pelayanan keadilan dan fokus pada peningkatan maupun percepatan penyelesaian perkara yang di tangani oleh tenaga kejurusitaan. Dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Tugas Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng yaitu pemberian tunjanan kinerja, dan diberi jaminan keamanan dalam pelaksanaan tugas-tugas dilapangan. Sedangkan Faktor Penghambat Jurusita yaitu, Minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pemanggilan, Kurangnya koordinasi dengan instansi lain, Kurangnya jumlah porsenil dari kelurahan, kurangnya sarana penunjang, Keadaan lingkungan dan alam Lingkungan dan pemberian nomor palsu. Rekomendasi penelitian yaitu masih perlu penelitian lebih lanjut tentang jurusita yang tidak hanya terbatas pada implementasi pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, tetapi juga terhadap pasal-pasal lain dan Undang-Undang yang terkait dengan kejurusitaan.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search