Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGAL BRIEF Jurnal Yustitia Jurnal Kabar Masyarakat Joong-Ki
Febrina Heryanti
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
MERISIK PENGENAAN SANKSI IZIN PEMANFAATAN RUANG TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN DALAM PENATAAN RUANG Febrina Heryanti
Jurnal Yustitia Vol 23, No 2 (2022): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.208 KB) | DOI: 10.53712/yustitia.v23i2.1714

Abstract

Abstrak Dewasa ini, pembangunan permukiman, pembangunan infrastruktur dan pembangunan lainnya yang berkaitan dengan penataan ruang semakin melaju cepat. Seiring dengan perkembangan teknologi dan penyebaran penduduk yang tidak merata, mempengaruhi pembangunan permukiman untuk dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Dalam pembangunan, alih fungsi lahan merupakan hal yang tidak jarang terjadi. Hal ini tentu menimbulkan persoalan yang serius terutama dalam hal tata kota dan menimbulkan bencana alam. Mengapa hal ini terjadi, karena merupakan dampak dari sistem perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah melanggar peraturan penataan ruang. Namun, sanksi yang berlaku dalam penataan ruang sudah dalam kategori berat tapi tidak memberi efek jera bagi pelaku sehingga perlu dievaluasi kembali. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode kepustakaan. Hasil penelitian menggambarkan masih banyaknya konflik yang terjadi dalam hal penataan ruang sehingga perlu adanya evaluasi kembali untuk meminimalisir pelanggaran untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang jelas berkaitan dengan izin yang diberikan dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Kata kunci : Penataan Ruang, Alih Fungsi Lahan, Pengenaan Sanksi
Peningkatan Pendapatan Petani Penggarap Dalam Transaksi Maro Pada Tanah Pertanian Adi Gunawan; Win Yuli Wardani; Febrina Heryanti
Jurnal Kabar Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : JURNAL KABAR MASYARAKAT
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jkb.v1i3.732

Abstract

Maro transactions are conventional transactions that have been practiced by farmers and agricultural land owners for a long time. This transaction was carried out for several reasons, namely because sharecroppers did not have their own land, the economic needs of both farmers and the need for food, to make productive use of land and to provide jobs to landless farmers. However, in practice it turns out that these transactions do not provide a sense of justice for farmers and are more profitable for landowners. Therefore legal counseling is carried out directly to farmers and landowners, so that they can influence and change the form of the transaction so that it can be mutually beneficial between farmers and landowners.
A Comparative Research Of Water Resources Protection Between Indonesia And Pakistan Febrina Heryanti; Adi Gunawan; Sapto Wahyono; Ach. Rifai; Sofianto; Safitri Wulandari
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 5 (2024): December: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Viewed from the legal aspect, the government’s attention to water resources can be seen from the management, sustainable water resource development, and public participation principles. This research discussed these three aspects by adding the advantages and disadvantages of water resource management in Pakistan. This research was library research with a legislative approach and using comparative research. The research results showed that there were three aspects of water management in Indonesia. The first was the principle that water resources are part of Human Rights. Furthermore, water resources are an important part that cannot be separated from an environmentally friendly sustainable development strategy. Then, community participation was stated in Articles 2, 4, Articles 62, and 63 of Law 17 of 2019. Meanwhile, there were three basic aspects of the management of Pakistan’s water resources. First was the principle of Pakistan’s water management, which was stated in the country’s constitution in 1973 and adopted by the UN Resolution, which ensured fair and equal access to clean water and sanitation for all its citizens. The second aspect of sustainability of the Pakistani government was to establish a planting policy strategy with the concept of More Crops per Drop or more plants per drop, which was continued with national-scale technical actions. At the same time, the third aspect was in terms of public participation. The government stated it in the National Water Policy of 2018. The advantages of Pakistan’s water resource management law were based on Islamic law, the internationalization of water resource management, and the establishment of a special agency that deals with water resources. The weakness of the law was that Pakistan did not have a master law on water resource management that applied nationally. Secondly, there was no national legal update and a tiered water resource management structure that could cause national disparities between regions.
Optimalisasi Rantai Nilai UMKM Pengolah Ikan melalui Inovasi Produk dan Pemasaran Digital Susanti, Rina; Imron Rosyadi; Febrina Heryanti
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 3: Mei 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joong-ki.v5i3.15590

Abstract

UMKM pengolahan ikan di daerah pesisir masih menghadapi masalah nilai tambah rendah akibat keterbatasan dalam proses produksi, inovasi produk, pengemasan, manajemen bisnis, dan pemasaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa rantai nilai perikanan dari hulu hingga hilir belum sepenuhnya dioptimalkan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengoptimalkan rantai nilai UMKM pengolahan ikan melalui intervensi terpadu berdasarkan peningkatan kapasitas produksi, inovasi produk dan pengemasan, serta penguatan manajemen bisnis dan pemasaran digital. Metode pelaksanaannya menggunakan pendekatan partisipatif kolaboratif melalui tahapan pemetaan masalah, pelatihan dan bantuan dalam penerapan teknologi yang tepat, inovasi produk dan pengemasan, serta bimbingan dalam manajemen bisnis dan pemasaran digital. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pada aspek hulu, seperti penerapan praktik pengolahan yang lebih higienis dan kualitas produk yang konsisten, peningkatan nilai tambah melalui diversifikasi menjadi 2 hingga 3 varian produk dan penggunaan kemasan bermerek, serta penguatan aspek hilir melalui penerapan pembukuan sederhana dan aktivasi dua saluran pemasaran digital. Secara keseluruhan, pendekatan hulu-hilir yang integratif telah terbukti relevan dalam mengatasi hambatan dalam rantai nilai UMKM pengolahan ikan dan mendorong perubahan yang lebih berkelanjutan. Kegiatan ini memberikan kontribusi praktis berupa model layanan berbasis rantai nilai yang dapat direplikasi dan diterapkan pada UMKM perikanan pantai dengan karakteristik masalah yang serupa.
Co-Authors Ach. Rifai Adi Gunawan Imron Rosyadi Rina Susanti Safitri Wulandari Sapto Wahyono SOFIANTO Subroto, Gatot Suhaimi Suhaimi Win Yuli Wardani