Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

1.376

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL PENGABDI LEGAL BRIEF Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Jurnal Yustitia Jurnal Kabar Masyarakat Alkhidmah: Jurnal Pengabdian dan Kemitraan Masyarakat Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat Dinamika Pertanian Jurnal Sosial & Humaniora (Silatene) LamLaj

Adi Gunawan

Unknown Affiliation

Author-ID : 2172222

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Implementasi Bijak Berinternet Berdasarkan UU ITE (Bagi Santri Pondok Pesantren) adi gunawan
Jurnal Pengabdi Vol 5, No 2 (2022): Oktober 2022
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jplp2km.v5i2.58125

Berinternet dengan bijak tentunya merupakan kewajiban kita semua sebagai warga negara dan pengguna teknologi internet khususnya media sosial. Dengan dalil hukum setiap orang dianggap mengetahui hukum(presumptio iures de iure), maka tidak ada alasan tidak mengetahui hukum atau dengan alasan hanya menceritakan fakta apa adanya di dunia internet atau aplikasi media sosial. Mungkin bagi kita yang hidup di area bebas informasi tidak asing lagi dengan dunia internet, namun beda halnya dengan kehidupan pondok pesantren, dengan keterbatasan informasi dan pengetahuan berinternet dan secara tiba-tiba ketika mereka berlibur atau lulus dari pesantren dan langsung menggunakan aplikasi media sosial di internet. Hal ini tentunya sangat menghawatirkan semua pihak terutama para pengasuh pondok pesantren dan terutama orang tua/wali santri, jika apa yang yang mereka lakukan masuk dalam kategori hal-hal yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena hal tersebut pimpinan Pesantren berinisiatif memberikan edukasi bagi santri dan para pengurus pondok pesantren bagaimana menggunakan internet dengan bijak dengan bermitra bersama Fakultas Hukum Universitas Madura.

MENCARI KEADILAN SENGKETA HARTA GONO-GINI (Telaah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif) Adi Gunawan
Jurnal Yustitia Vol 18, No 1 (2017): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Keadilan adalah hal yang sangat abstrak, tapi itu adalah mimpi dan aspirasi setiap manusia. Oleh karena itu, hukum sebagai jalan yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk bisa mewujudkan keadilan, harus senyaman keadilan bagi setiap warga negara.Hukum yang ada disekitar kita ada hukum tertulis yang nyata (Logika), dan hukum tak tertulis dalam bentuk nilai dan kebiasaan namun dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat. Untuk memastikan kesepakatan yang adil bagi mereka yang mencari keadilan maka undang-undang tersebut harus dapat menyerap nilai-nilai masyarakat dalam setiap keputusan yang dihasilkan.Hakim yang mengatur perselisihan di properti bersama seharusnya tidak hanya memperhatikan peraturan tertulis, namun lebih memilih nilai hukum hukum di masyarakat, sehingga pencari keadilan dapat diperlakukan secara adil oleh hukum. Apa arti kepastian hukum yang tidak disertai keadilan.

SELFASSESSMENT (Suatu Tinjauan Sosiologis) Adi Gunawan
Jurnal Yustitia Vol 19, No 2 (2018): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Selfassesment adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya kepada wajib pajak untuk mengisi, menghitung dan melaporkan besaran pajak yang harus dibayar. Sistem ini diberlakukan atas dasar pertimbangan bahwa orang Indonesia dahulu jika diberikan suatu kepercayaan pasti akan menjaga kepercayaan tersebut dan pasti akan merasa malu (sanksi sosial) jika sampai tidak melaksanakan kepercayaan tersebut. Menjaga kepercayaan dan sanksi sosial pada masyarakat Indonesia pada masa sekarang ini semakin kabur seperti sudah menghilang. Sehingga dapat ditarik rumusan masalah, apakah pemerintah masih tetap memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, dengan pendapatan pajak yang selalu dibawah target? Setelah dikaji dengan menggunakan metode yuridis normatif yakni dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, maka berkurangnya tanggung jawab terhadap kepercayaan ditambah dengan pengaruh perubahan perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang sudah sangat berbeda dengan kehidupan masyarakat sejak pertama kali sistem ini ditetapkan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pendapatan Negara sektor pajak penghasilan, guna mengatasi hal tersebut maka pemerintah perlu melihat dan menganalisa kembali sistem pemungutan pajak dengan cara selfassesment.

PENGARUH VARIETAS DAN PUPUK UREA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN PAK CHOI (Brassica chinensis L.) Adi Gunawan; Susylowati Susylowati
DINAMIKA PERTANIAN Vol. 28 No. 3 (2013): Jurnal Dinamika Pertanian Volume XXVIII, Nomor 3 2013
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The experiment was carried out to obtain the variety of pak choy which shows the best respond on the urea fertilizer and, to determine urea dosage that caused the highest growth and yield of pak choy, also interaction between variety and urea fertilizer. The experiment was conducted in Sempaja, Samarinda from November to December, 2010. The Randomized Complete Block as Design, with factorial analysis 2 x 4 was used in the experiment. Each treatment was replicated three times. The first factor was pak choy varieties (V) consisting of two varieties, i.e.: v1 (Green) and v2 (White). The second factor was urea fertilizer dosage (U) consisting of four levels, i. e.: u0 (without urea); u1 (40 kg urea ha-1); u2 (80 kg urea ha-1) and u3 (120 kg urea ha-1). The statistical analysis showed that White variety gave the best result on the growth and yield than Green variety, with fresh weight was 22.24 Mg ha-1; The urea fertilizer 120 kg urea ha-1 dosage gave the best result on the growth and yield, with fresh weight is 23.36 Mg ha-1; while the interaction between two Factors (variety and Urea) was not significantly different on all variables observed. The orthogonal polynomial analysis showed that the relationship between urea fertilizer dosage (x) and fresh weight ha-1 (y) was linier, with equation of regression was ŷ = 13.675 + 0.082x, and correlation coefficient (r ) = 0.98.

Peningkatan Pendapatan Petani Penggarap Dalam Transaksi Maro Pada Tanah Pertanian Adi Gunawan; Win Yuli Wardani; Febrina Heryanti
Jurnal Kabar Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : JURNAL KABAR MASYARAKAT
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jkb.v1i3.732

Maro transactions are conventional transactions that have been practiced by farmers and agricultural land owners for a long time. This transaction was carried out for several reasons, namely because sharecroppers did not have their own land, the economic needs of both farmers and the need for food, to make productive use of land and to provide jobs to landless farmers. However, in practice it turns out that these transactions do not provide a sense of justice for farmers and are more profitable for landowners. Therefore legal counseling is carried out directly to farmers and landowners, so that they can influence and change the form of the transaction so that it can be mutually beneficial between farmers and landowners.

Pencegahan Tindakan Kekerasan Dalam Pendidikan Pesantren Adi Gunawan; Ach. Rifai; Gatot Subroto; Adriana Pakendek; Win Yuli Wardani; Sapto Wahyono
JURNAL AKADEMIK PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 2 No. 1 (2024): Januari: Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/japm.v2i1.947

Pesantren is one of the educational institutions that is connoted with Islamic education which is allocated in a certain place with the aim that education will be more effective. Pesantren education is led by a Kyai who is then delegated to the pesantren management consisting of teachers and senior students. Starting from the many negative news in the electronic media of violence in pesantren committed by senior students on their juniors which resulted in victims being disabled, injured and even died, of course this event is very unfortunate and very undesirable for all parties. Therefore, to prevent these actions from occurring in the Al-Amien Prenduan pesantren environment, it is necessary to carry out legal counseling for senior santri which aims to prevent acts of violence in enforcing pesantren discipline from occurring in the future.

Asistensi “Green Education From” Pesantren Adi Gunawan; Ach. Rifai; Suhaimi Suhaimi; Gatot Subroto; Febrina Heryanti; Sapto Wahyono
ALKHIDMAH: Jurnal Pengabdian dan Kemitraan Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2024): Juli : Jurnal Pengabdian dan Kemitraan Masyarakat
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/alkhidmah.v2i3.953

The negative impact of environmental degradation is increasingly clear to us, hot air, groundwater deficit, long drought and other forms of natural disasters as a result of the decline in environmental quality. We must overcome the environmental damage in various ways that are relevant for the survival of future life. One way that is very potential, effective and efficient is to instill love and culture of environmental conservation in the pesantren environment. One of the pesantren Sumenep Madura that actively implements the green education program from pesantren, by implementing green education, cultivating greening and recycling waste, by maximizing the potential of around four thousand students from various regions and educational and social circles. By involving parties outside the pesantren with planned cooperation, the program is very helpful in educating students with an environmental perspective. By focusing the method on practical activities, students can more easily understand and implement these programs.

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Branchless Banking Adi Gunawan; Nasution, Bismar; Sunarmi; Siregar, Mahmul
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2021): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Branchless Banking dalam penelitian ini akan berfokus pada layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai) Versi OJK. Tujuannya untuk mengetahui hubungan hukum dan tanggung jawab BRI dan agen, perlindungan hukum terhadap agen dan nasabah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier serta didukung oleh data primer. Tehnik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka dan studi lapangan dengan alat berupa pedoman wawancara. Analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif. POJK No. 19/POJK.03/2014 telah memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah branchless banking. Namun POJK tersebut belum efektif dinilai berdasarkan substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana serta budaya masyarakat yang belum mendukung. Praktik Laku Pandai di BRILink pada Bank BRI Unit Gebang Kabupaten Langkat menunjukkan bahwa masyarakat ataupun agen tidak mengetahui tentang perlindungan hukum yang mereka dapatkan melalui POJK tersebut, sehingga tidak pernah ada laporan yang diterima Otoritas Jasa Keuangan terkait keluhan nasabah atas layanan branchless banking. Kata Kunci: branchless banking, nasabah, keuangan inklusif , perlindungan hukum Abstract Branchless banking in this research will focusing for branchless banking of Otoritas Jasa Keuangan (Laku Pandai) from OJK. Purpose are for knowing about legal relations and responsibility of the parties, legal protection. This research using methods of normative law that are descriptive analytical. Data consist of secondary data consisting of primary, secondary and tetrtier legal materials and supported by secondary data. Data collection techniques using library study technique and field studies. Collected data is analyzed by qualitative data analysis methods. POJK No. 19/POJK.03/2014 about branchless banking for financial inclusion has provided legal protection for customers of branchless banking. But the POJK is not yet effective assessed based legal substance, legal structure, facilities and infrastructure as well as the culture of society that does not support. Research on practice branchless banking (Laku Pandai) of BRILink at BRI Unit Gebang, show that people or agents do not know about the legal protections they have through the POJK. So there is never a report received by the financial services authority regarding customer complaints of branchless banking services. Keywords: branchless banking, customer, financial inclusion, legal protection

A Comparative Research Of Water Resources Protection Between Indonesia And Pakistan Febrina Heryanti; Adi Gunawan; Sapto Wahyono; Ach. Rifai; Sofianto; Safitri Wulandari
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 5 (2024): December: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Viewed from the legal aspect, the government’s attention to water resources can be seen from the management, sustainable water resource development, and public participation principles. This research discussed these three aspects by adding the advantages and disadvantages of water resource management in Pakistan. This research was library research with a legislative approach and using comparative research. The research results showed that there were three aspects of water management in Indonesia. The first was the principle that water resources are part of Human Rights. Furthermore, water resources are an important part that cannot be separated from an environmentally friendly sustainable development strategy. Then, community participation was stated in Articles 2, 4, Articles 62, and 63 of Law 17 of 2019. Meanwhile, there were three basic aspects of the management of Pakistan’s water resources. First was the principle of Pakistan’s water management, which was stated in the country’s constitution in 1973 and adopted by the UN Resolution, which ensured fair and equal access to clean water and sanitation for all its citizens. The second aspect of sustainability of the Pakistani government was to establish a planting policy strategy with the concept of More Crops per Drop or more plants per drop, which was continued with national-scale technical actions. At the same time, the third aspect was in terms of public participation. The government stated it in the National Water Policy of 2018. The advantages of Pakistan’s water resource management law were based on Islamic law, the internationalization of water resource management, and the establishment of a special agency that deals with water resources. The weakness of the law was that Pakistan did not have a master law on water resource management that applied nationally. Secondly, there was no national legal update and a tiered water resource management structure that could cause national disparities between regions.

Sustainability Compass dalam CSR: OPLAS452 terhadap Integrasi Pengurangan Sampah dan Peningkatan Akses Pendidikan di Kota Ambon Mas'ud, Ibnu; Mirtha Aulia Putri; Adi Gunawan; Samuel Syaranamual; Sara M Youwe
Jurnal Silatene Sosial Humaniora Vol. 3 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Suwaib Amiruddin Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53611/n9v1j697

Sampah menjadi masalah besar dalam persoalan lingkungan di Indonesia, dengan timbulan sampah harian mencapai 76 ribu ton dan yang berhasil dikelola hanya sekitar 10,8 juta ton per tahu. Kota Ambon, khususnya menghadapi masalah serupa dengan volume sampah sebanyak 246,74 ton per hari. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi untuk pengelolaan sampah, namun perlu partisipasi lebih dari masyarakat dan perusahaan untuk menanggulangi persoalan ini. PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Pattimura (AFT Pattimura Group) memiliki inovasi sosial OPLAS452 yang berasal dari program CSR, berfokus pada pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan sektor pengelolaan sampah plastik melalui Bank Sampah dan pemerataan akses Pendidikan Anak Usia Dini. Model ukur Sustainability Compass digunakan untuk menganalisa secara komperhensif dampak yang telah dilakukan. Selain itu, dampaknya bertujuan memperbaiki kesadaran dan pengelolaan lingkungan, menyediakan pekerjaan inklusif, dan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak usia dini.

Co-Authors Ach. Rifai Adriana Pakendek BISMAR NASUTION Febrina Heryanti Febrina Heryanti MAHMUL SIREGAR Mas'ud, Ibnu Mirtha Aulia Putri Safitri Wulandari Samuel Syaranamual Sapto Wahyono Sara M Youwe SOFIANTO Subroto, Gatot Suhaimi Suhaimi Sunarmi Susylowati Susylowati Win Yuli Wardani

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search