Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pemerintahan Desa Dengan Menggunakan Konsep “Tigo Tungku Searangan” (Studi Kasus Sinergisitas Pemerintah Desa, Adat Dan Syarak Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau) Rustam, Afrinaldy
WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi Vol. 6 No. 1 (2020): (April 2020)
Publisher : UIR PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The main problem in this study was how the social significance of the existence of Desa autonomy regulation through the Law No. 6 of 2014. The existence of new regulation must be influence to desa’s order, especially in local authority, Because of the local authority is the most important thing in local organization like Desa.The specific question tried to be answered in this study whether the Law could serve, integrate, and organize the local authority in Desa. The result of this research indicate three points. First, local authority existing that called “hak asal usul desa” coexist with local community and desa government. Second, the field of local authority as organization the governance of desa, implementation of the building of desa, and commmunity development will blossom out in the future depend on the needs of local community.Finally, design of local authority based on the Law No. 6 of 2014 can integrate and organize the local authority, if the national government still commit and consist to recognize the local authority whatever Desa has.
CSR and Sustainability of the Palm Oil Industry in Riau Province Wedayanti, Made Devi; Santri, Selvi Harvia; Rustam, Afrinaldy; Baharuddin, Tawakkal; Yogia, Moris Adidi; Pulungan, Boby Indra
Jurnal Aspirasi Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v14i2.4128

Abstract

 Keberlanjutan industri minyak kelapa sawit menjadi isu yang kompleks dan kontroversial, mengingat dampaknya terhadap lingkungan dan sosial. Penelitian ini menggali praktik Corporate Social Responsibility (CSR) dalam konteks keberlanjutan industri minyak kelapa sawit di Provinsi Riau. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini melakukan tinjauan pustaka komprehensif yang mengutip beragam sumber seperti jurnal akademis, situs web, dan laporan resmi pemerintah terkait CSR dan keberlanjutan sektor minyak kelapa sawit. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan Nvivo 12 Plus sebagai alat kunci. Temuan penelitian menerangi beragam pendekatan CSR yang diadopsi oleh perusahaan minyak kelapa sawit di Provinsi Riau, meliputi praktik pertanian berkelanjutan, perlindungan integritas lingkungan dan keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat, penguatan infrastruktur dan akses ke layanan penting, penerapan standar transparansi dan sertifikasi, serta investasi dalam riset dan inovasi. Implementasi inisiatif CSR memainkan peran penting dalam memajukan keberlanjutan industri minyak kelapa sawit di wilayah ini. Inisiatif ini menjadi mekanisme penting untuk mengurangi dampak lingkungan yang merugikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, memupuk kepercayaan di kalangan pemangku kepentingan, dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, perlu diakui bahwa implementasi program CSR masih memiliki tantangan, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebaiknya mendorong pemerintah untuk menerapkan regulasi yang mendukung serta menerapkan pengawasan yang ketat.Abstract: The sustainability of the palm oil industry stands as a multifaceted and contentious matter, given its profound environmental and social repercussions. This study delves into Corporate Social Responsibility (CSR) practices within the context of the palm oil industry's sustainability in Riau Province. Employing a qualitative methodology, this research conducts a comprehensive literature review drawing from diverse sources such as academic journals, websites, and official government reports concerning CSR and the sustainability of the palm oil sector. The analysis leverages Nvivo 12 Plus as a key tool. The research findings illuminate a varied landscape of CSR approaches adopted by palm oil companies in Riau Province, encompassing sustainable agricultural practices, safeguarding environmental integrity and biodiversity, fostering community empowerment, bolstering infrastructure and access to crucial services, embracing transparency and certification standards, and investing in research and innovation. Notably, the implementation of CSR initiatives plays a pivotal role in advancing sustainability within the palm oil industry in this region. These initiatives serve as crucial mechanisms for mitigating adverse environmental impacts, uplifting local communities, cultivating trust among stakeholders, and fostering sustainable economic development. However, it must be acknowledged that the implementation of this CSR program presents challenges, the House of Representatives (DPR) should motivate the government to implement accommodative regulations and supervisory measures.
IMPLEMENTASI PASAL 201 AYAT (11) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2020 (STUDI PENETAPAN PENJABAT WALIKOTA PEKANBARU): IMPLEMENTASI PASAL 201 AYAT (11) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2020 (STUDI PENETAPAN PENJABAT WALIKOTA PEKANBARU) Rustam, Afrinaldy; Iriyanto , Sabano Dwi
PENA LAW: International Journal of Law Vol. 2 No. 3 (2025): JANUARY
Publisher : Yayasan Pusat Cendekiawan Intelektual Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56107/penalaw.v2i3.195

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 201 Ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 dalam proses penetapan Penjabat (Pj.) Wali Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi keberadaan Pj. kepala daerah untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan daerah saat terjadi kekosongan jabatan kepala daerah definitif. Fokus penelitian terletak pada aspek regulasi, mekanisme penetapan, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis data sekunder melalui studi dokumen serta wawancara dengan pihak terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan ahli hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 201 Ayat (11) telah sesuai dengan prosedur yang diatur, namun terdapat kendala dalam transparansi proses seleksi dan komunikasi dengan masyarakat. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan legitimasi di tingkat lokal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya perbaikan tata kelola dalam mekanisme pengangkatan Pj. kepala daerah, termasuk penguatan pengawasan, peningkatan keterbukaan informasi, dan optimalisasi peran masyarakat dalam memberikan masukan. Rekomendasi diberikan kepada pemerintah pusat untuk menyempurnakan regulasi terkait dan pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergi dalam menjalankan tugas pemerintahan sementara.
KAJIAN POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI IMPLEMENTASI JANJI-JANJI POLITIK PEMIMPIN TERPILIH DI PROVINSI RIAU : KAJIAN POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI IMPLEMENTASI JANJI-JANJI POLITIK PEMIMPIN TERPILIH DI PROVINSI RIAU Rustam, Afrinaldy
PENA LAW: International Journal of Law Vol. 2 No. 3 (2025): JANUARY
Publisher : Yayasan Pusat Cendekiawan Intelektual Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56107/penalaw.v2i3.196

Abstract

Janji politik menjadi indikator yang sangat penting untuk mempengaruhi para pemilih. Kajian ini berusaha mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan politik pelaksanaan dan kinerja Gubernur Riau, Syamsuar, setelah menjadi kepala daerah di Provinsi Riau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis relevansi politik Syamsuar dengan janji-janji politik di Provinsi Riau pada masa pemerintahannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan dengan melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan permasalahan penelitian yang diuraikan secara kualitatif. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kebijakan Publik dan Kekuasaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa janji-janji politik Syamsuar sudah dilaksanakan secara keseluruhan. Akan tetapi, masih ada beberapa janji politik yang belum terealisasi sesuai harapan masyarakat khususnya di bidang infrastruktur karena berkembang secara perlahan. Hal ini disebabkan minimnya anggaran pembangunan dan masalah inefisiensi dalam kinerja birokrasi.
Implementation of Inner Village Government Policy Community based Provision of Drinking Water and Sanitation Community-Based Drinking Water and Sanitation Provision Program (Case Study of Telaga Baru Village, Kepuluan Meranti Regency) Rustam, Afrinaldy; Fauzi, Ahmad
JOELS: Journal of Election and Leadership Vol. 6 No. 1 (2025): JOELS: Journal of Election and Leadership
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/joels.v6i1.19532

Abstract

This study examines the implementation of the village government's policy under the Community-Based Provision of Drinking Water and Sanitation (Community-Based Drinking Water and Sanitation Provision Program.) program in Telaga Baru Village, Kepulauan Meranti Regency. The core issue addressed is the effectiveness of the policy's execution, the challenges encountered during its implementation, and its impact on improving community access to clean drinking water and sanitation facilities. The objectives of this research are threefold: (1) to analyze the process of implementing the Community-Based Drinking Water and Sanitation Provision Program. program in Telaga Baru Village; (2) to identify the obstacles faced in achieving the program's goals; and (3) to evaluate the program's impact on the quality of life of the local community. Key findings reveal that the Community-Based Drinking Water and Sanitation Provision Program. program has contributed to enhancing community access to clean water and sanitation, though its implementation remains suboptimal due to financial constraints and limited community participation. The success of the program is closely linked to active community involvement, effective stakeholder coordination, and sustainable management practices. However, significant barriers include inadequate community awareness of sanitation's importance, insufficient supporting infrastructure, and delays in program funding allocation. This research provides valuable insights and practical recommendations to improve the strategies for implementing community-based water and sanitation policies, particularly in rural areas, ensuring long-term sustainability and broader positive impacts for local communities.who vote is still pragmatic, and an election system that provides space for the practice of kinship politics.