Articles
<![CDATA[PENINGKATAN APARATUR DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA KOTA RANTANG ]]>
<![CDATA[Nur Ambia Arma]]>;
<![CDATA[Junaidi Sopang]]>;
<![CDATA[Tomi Jaffisa]]>
<![CDATA[ RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Dharmawangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (146.445 KB)
|
DOI: 10.46576/rjpkm.v1i2.573
<![CDATA[Desa memiliki hak istimewa dimana sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa telah diberikan kewenangan dari pemerintah pusat untuk dapat mengurus sendiri urusan pemerintahan desanya. Sehingga demikian, pemerintah desa memiliki peran yang besar dalam memajukan desa dan membawa desa menjadi lebih mandiri dan berdaya saing melalui pembangunan desa yang direncanakan. Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai perencanaan pembangunan desa. Melalui metode workshop, tim akan memberikan arahan apa yang dimaksud dengan pembangunan desa berdaya saing dan bagaimana menerapkannya termasuk pentingnya komunikasi pembangunan dalam pengimplementasiannya. Hasil pengabdian ini berupa peningkatan pemahaman aparatur sehingga mereka dapat menentukan program prioritas yang akan direncanakan seperti peningkatan sumber daya manusia, peningkatan bidang kewirausahaan, pembuatan taman wisata kolam pancing dan pertanian, serta membuat taman bunga. ]]>
<![CDATA[ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA KOTA RANTANG KECAMATAN HAMPARAN PERAK ]]>
<![CDATA[Siswati Saragi]]>;
<![CDATA[Maria Ulfa Batoebara]]>;
<![CDATA[Nur Ambia Arma]]>
<![CDATA[ Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 8 No 1 (2021): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bina Taruna Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37606/publik.v8i1.150
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pelaksanaan penyaluran dana program keluarga harapan dimulai dari penetapan sasaran peserta hingga kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan teknik analisis Miles, Huberman dan Saldana, penelitian ini akan mendeskripsikan tahapan penetapan peserta yang dinyatakan layak miskin dan juga kendala dalam pelaksanaannya. Kemiskinan masih menjadi masalah penting bagi Negara Indonesia sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah Indonesia harus mengalokasikan banyak pengeluaran untuk program-program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tersebut. Salah satu program yang telah dilakukan pemerintah Indonesia adalah program keluarga harapan (PKH). PKH merupakan program bersyarat yang sasaran program ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan. Desa Kota Rantang merupakan salah satu desa di Indonesia yang mendapatkan bantuan program PKH. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penetapan peserta PKH dilakukan berdasarkan data yang sudah ada di sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun tetap dilakukan pengecekan kebenaran kondisi peserta hingga diverifikasi ulang oleh Kementerian sosial. Sedangkan kendala yang terdapat dalam pelaksanaan yaitu masih sulitnya mengumpulkan semua peserta secara bersama-sama setiap bulan untuk pengecekan dan pembinaan.]]>
<![CDATA[Village Fund Policy Based Planning Development ]]>
<![CDATA[Siti Hajar]]>;
<![CDATA[Kholilul Kholik]]>;
<![CDATA[Nur Ambia Arma]]>
<![CDATA[ Iapa Proceedings Conference 2022: Proceedings IAPA International Conference and International Indonesia Conference on Interdisci ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Association for Public Administration (IAPA) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30589/proceedings.2022.692
<![CDATA[Village funds are used for village development through the development of village potential as an effort to increase PAD and the community's economy, including the establishment of BUMDes which aims to manage village assets and can open new job opportunities for village communities. This village fund also requires dedication from the village government but because of the limited capacity of human resources as village fund managers and village heads. Acceleration of village development with the use of village funds can be carried out by utilizing area-based village funds that lead to natural resource management adapted to rural settlements, government services, social services, and economic activities so that village potentials and problems can be mapped and resolved in perspective more comprehensive. The method used in this study is the Participatory Rural Appraisal (PRA) method. This research produces a form of synergistic participation in developing village potential through village fund policies that must be managed and can provide benefits to the community so that it can encourage the realization of village independence and at the same time integrate village potential with all parties, namely the government, community, private sector.]]>
<![CDATA[Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat ]]>
<![CDATA[Jayanti Armida Sari]]>;
<![CDATA[Mary Ismowati]]>;
<![CDATA[Nur Sukmawati]]>;
<![CDATA[Nur Ambia Arma]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol. 10 No. 2 (2022): PUBLIKAUMA, DESEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/publika.v10i2.7886
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang peran Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat dalam konteks pengawasan pelayanan publik di seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kajian pustaka. Informasi diperoleh dari situs resmi Ombudsman Indonesia, artikel akademik dan sumber lain yang dianggap relevan. Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa pengawasan terhadap pelayanan publik oleh perwakilan Ombudsman RI di Provinsi Sumatera Barat sudah cukup baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Kesimpulan diambil dari aspek preventif, represif dan pelayanan umum dari pengawasan ombudsman. Hasil tersebut disimpulkan dari penilaian kinerja dan tanggung jawab perwakilan Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik di Sumatera Barat, Indonesia. Di Provinsi Sumatera Barat, hanya ada dua kabupaten yang memiliki zona hijau, yaitu Payakumbuh dan Dharmasraya. Lebih lanjut, 15 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, termasuk Kota Padang, juga mendapat kategori pelayanan publik kuning. Lima Puluh Kota dan Mentawai kini terdaftar sebagai zona merah untuk pelayanan publik.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK USAHA MASYARAKAT DESA JAYANTI BERBASIS KOMUNIKASI ]]>
<![CDATA[Intania, Erlin]]>;
<![CDATA[Rahayu, Sri]]>;
<![CDATA[Putri , Tania]]>;
<![CDATA[Arma, Nur Ambia]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 10 No. 2 (2023): 2023 Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The aim of this research is to analyze the implementation of government policy in empowering the community to have their own awareness to register their halal products through halal assistance officers under the auspices of the Ministry of Religion. The research method used is a qualitative descriptive research method because researchers carry out direct observations in the field, to see directly what actually happens in the field. The analysis technique used is the interactive model Miles, Huberman and Saldana (2014:14). From the research conducted, it was found that the implementation of policies related to Halal Certification in Jayanti Village was not optimal because one aspect was the main factor why the implementation of the policy had not been fulfilled. This indicator is a lack of coordination and communication so that the implementation of this policy has not run optimally]]>
<![CDATA[EVALUASI KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA MATANG DANAU DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Juang, Heru]]>;
<![CDATA[Arma, Nur Ambia]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 10 No. 1 (2023): 2023 September ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The aim of this research is to determine the Performance Evaluation of Matang Danau Village Government Apparatus in Improving the Quality of Service to the Community. This study uses a qualitative method. The informants in this research were the Chairman of the BPD, Village Head, Village Secretary, and 3 (three) community leaders. This research uses qualitative data analysis where existing data obtained from observations, interviews and documentation are analyzed using descriptive methods using inductive thinking. The results of this research show that the performance of the Matang Danau Village government apparatus has not been running well. The work commitment of the Matang Danau Village officials in their work is still low, this means that the discipline of the officials in implementing the principles of public service does not work well. The Matang Danau Village government's punctuality in working is also not optimal. The comfort of Matang Danau Village government services is also not optimal. Although the quality of service provided by the Matang Danau Village government is quite good. Apart from that, the effective use of technology and resources is also carried out quite well by the Matang Danau Village government. The government of Matang Danau Village has also responded quickly to community problems.]]>
<![CDATA[Pelayanan Publik Terhadap Mahasiswa Pada Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh: Gambaran Umum Universitas Terbuka, Indonesia ]]>
<![CDATA[Arma, Nur Ambia]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.609-614
<![CDATA[Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi pertama di Indonesia yang menerapkan system pendidikan terbuka dan jarak jauh. Sejak terjadinya pandemic covid-19, system pembelajaran jarak jauh mulai dikenal luas oleh masyarakat dan banyak perguruan tinggi mulai menerapkannya. Oleh karena itu, meskipun pandemi menjadi peluang bagi Universitas Terbuka, namun sekaligus menimbulkan tantangan persaingan/ sehingga Universitas Terbuka peril merancang kebijakan untuk menjaga kualitas agar tetap menjadi Perguruan Tinggi dengan system belajar jarak jauh nomor satu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan tantangan Universitas Terbuka dalam memberikan layanan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui dokumen dan wawancara terhadap beberapa mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Universitas Terbuka perlu meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa berdasarkan program studi, tidak hanya terpusat (bagian layanan keluhan pusat). Sebab dengan adanya sentralisasi, mahasiswa mengaku membutuhkan waktu respon yang lebih lama dalam penyelesaian permasalahan perkuliahan.]]>
