Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Harta, Ridho; Mulyana, Yaya; Agusdiana, Bambang; Andri, Yayan; Arma, Nur Ambia
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i4.2024.1783-1790

Abstract

Pembangunan Infrastruktur baik darat, laut maupun Infrastruktur udara (bandara) untuk mendukung ibu kota baru yang sudah tentunya dalam proses pelaksanaannya membutuhkan implementasi kebijakan yang strategis dalam mewujudkan Ibu kota yang berkelanjutan. Menggunakan empat variabel model kerangka kerja implementasi Kebijakan yaitu Bureaucracies as agencies for implementation; Implementation by degree;. Vertikal versus horizontal implementation; dan Condition that promote implementation. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitiannya kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Sudah berjalan dengan baik berdasarkan model kerangka kerja implementasi kebijakan. Walaupun peneliti melihat dalam parameter Vertikal versus horizontal implementation yang mana berkaitan dengan sumber daya terkhusus sumber daya finansial yang bisa di katakan akan berdampak terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan Infrastruktur IKN kedepannya. Hal tersebut peneliti temukan bahwa anggaran yang di keluarkan dari APBN hanya 20 % nya saja sehingga sebagaian besar anggaran di harapkan ada dukungan dari investor maka peneliti menganalisa jika terjadi kemungkinan sesuatu hal terhadap investor maka hal tersebut yang akan menjadi dampak pada keberlanjutan pembangunan IKN. Begitupun terkait Parameter Condition that promote implementation yang berkaitan dengan lingkungan politik yang akan menentukan keberlanjutan dan Komitmen pembangunan Infrastruktur ini, maka peta politik 2024 pun peneliti melihat akan menjadi suatu arah terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur IKN, selain dari faktor Sumber daya finansial (Pendanaan), Investor serta faktor peta politik dan peran pengawasan, evaluasi pada setiap progres implementasi yang dilakukan. 
Pelatihan Kapasitas Pelaku UMKM dalam Mewujudkan Sertifikat Halal Gratis (Sehati) Terhadap Produk UMKM Desa Jayanti Arma, Nur Ambia; Subekti, Rini; Ulfa, Indar Fauziah; Agusdiana, Bambang; Harta, Ridho
Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/rjpkm.v6i2.6170

Abstract

Desa Jayanti, sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi di Provinsi Banten memiliki ragam usaha mikro, kecil dan menengah namun masih minimnya produk yang tersertifikasi halal padahal sudah menjadi kewajiban berdasarkan mandat dari Kementerian Agama. Hal ini disebabkan karena minimnya kapasitas umkm terhadap informasi sertifikat halal gratis dan juga kurangnya sosialisasi kebijakan wajib bersertifikat halal untuk produk makanan dan minuman di masyarakat desa Jayanti. Oleh karena itu, PKM ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha sekaligus membantu pelaku usaha di desa Jayanti dalam mendapatkan sertifikasi halal gratis (SEHATI) dari pemerintah. Metode yang digunakan dalam program PKM ini yaitu melalui workshop dan pendampingan dengan peserta sebanyak 15 pelaku usaha terpilih. Hasil dari PKM ini yaitu terselenggaranya workshop mewujudkan sertifikat halal terhadap produk UMKM desa Jayanti dengan hasil evaluasi sebanyak 100 % peserta telah memahami proses pengajuan sertifikat halal, dan sebanyak 15 pelaku usaha mendapatkan NIB dan mendaftarkan produknya untuk meraih sertifikat halal
Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Harta, Ridho; Mulyana, Yaya; Agusdiana, Bambang; Andri, Yayan; Arma, Nur Ambia
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i4.2024.%p

Abstract

Pembangunan Infrastruktur baik darat, laut maupun Infrastruktur udara (bandara) untuk mendukung ibu kota baru yang sudah tentunya dalam proses pelaksanaannya membutuhkan implementasi kebijakan yang strategis dalam mewujudkan Ibu kota yang berkelanjutan. Menggunakan empat variabel model kerangka kerja implementasi Kebijakan yaitu Bureaucracies as agencies for implementation; Implementation by degree;. Vertikal versus horizontal implementation; dan Condition that promote implementation. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitiannya kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Sudah berjalan dengan baik berdasarkan model kerangka kerja implementasi kebijakan. Walaupun peneliti melihat dalam parameter Vertikal versus horizontal implementation yang mana berkaitan dengan sumber daya terkhusus sumber daya finansial yang bisa di katakan akan berdampak terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan Infrastruktur IKN kedepannya. Hal tersebut peneliti temukan bahwa anggaran yang di keluarkan dari APBN hanya 20 % nya saja sehingga sebagaian besar anggaran di harapkan ada dukungan dari investor maka peneliti menganalisa jika terjadi kemungkinan sesuatu hal terhadap investor maka hal tersebut yang akan menjadi dampak pada keberlanjutan pembangunan IKN. Begitupun terkait Parameter Condition that promote implementation yang berkaitan dengan lingkungan politik yang akan menentukan keberlanjutan dan Komitmen pembangunan Infrastruktur ini, maka peta politik 2024 pun peneliti melihat akan menjadi suatu arah terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur IKN, selain dari faktor Sumber daya finansial (Pendanaan), Investor serta faktor peta politik dan peran pengawasan, evaluasi pada setiap progres implementasi yang dilakukan.Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Infrastruktur, Pembangunan
Collaborative Governance Model in Improving Community Economy: Optimizing Village Funds Arma, Nur Ambia; Agusdiana, Bambang; Madya, Faizal
Journal Public Policy Vol 10, No 4 (2024): October
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v10i4.10267

Abstract

One of the implementations of the Village Law policy which is a government strategy to realize independent and autonomous villages is to provide village funds as a source of income. This village fund is used 30% for operational costs of the Village Government and Village Consultative Body (BPD) and 70% for community empowerment and strengthening the capacity of the village government. The provision of village funds is one solution to the problems faced by the village through sources of income. Pematang Johar Village is one of the superior villages in Deli Serdang Regency because of the development of tourist villages. This study also aims to identify the use of village funds carried out by Pematang Johar Village to improve the economy of residents and identify the type of collaborative governance formed in supporting the use of village funds and development. They are using a descriptive qualitative research method with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. Data analysis techniques include collecting data, reducing data, presenting data, and providing conclusions. The results show several things. 1) that the village government does not have a clear collaboration structure so there is no clarity regarding the roles and duties of each stakeholder. 2) Lack of active participation and initiative from the community, so it is necessary to make the community one of the collaboration partners. 3) there is no supervision and evaluation process for each program so there needs to be a unification of vision and commitment from stakeholders so that the use of village funds through empowerment programs and development of tourism villages can run sustainably and ultimately improve the community's economy.