Garuda - Garba Rujukan Digital

KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN DRAINASE DI DESA PARIT KECAMATAN KARIMUN TAHUN 2018 Suwana, Ayu; Setyobudi, Yustinus farid
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 4, No 1 (2020): April 2020, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v4i1.2594

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hasil dari kinerja yang dibangun pemerintah desa dalam hal pembangunan infrastruktur terutama pada pembangunan jalan dan drainase. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumulan data mengunakan wawancara. hasil penelitian diperoleh dan dianalisis peneliti yang ditujukkan dari lima indikator Kinerja Pemerintah Desa Parit dalam pembangunan Infrastruktur belum maksimal. Karena pembangunan Jalan yang di bangun oleh pemerintah Desa masih bersifat asal-asalan,pembangunan tersebut belum merata,masih banyak pembangunan yang berlubang dan batu batuan yang timbul. Karena dalam pembangunan tidak sesuai dengan standar pembangunan, dalam pembangunan tersebut banyak menggunakan pasir.

EFEKTIVITAS PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH DI KOTA BATAM Yustinus Farid Setyobudi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Dengan dibukanya kran pemekaran wilayah sejak era reformasi, banyak daerah otonom baru yang sudah pisah dengan daerah induknya. Tercatat pada orde baru hanya 27 provinsi, hingga saat ini ada 34 provinsi. Sejak berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 sebagai cikal bakal bagi daerah untuk memekarkan diri dari daerah induknya. Undang-Undang tersebut juga dianggap sebagai penguatan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dulu yang sangat sentralistik tapi sekarang daerah diberi keleluasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Provinsi Kepulauan Riau, merupakan salah satu daerah yang memanfaatkan pemerkaran wilayah, khususnya Kota Batam. Provinsi Kepulauan Riau, sejak 2002 lepas secara administrasi dengan Provinsi Riau sebagai daerah induknya. Beberapa tahun yang lalu Kota Batam juga ada wacana untuk memekarkan wilayahnya, yang saat ini ada 12 Kecamatan, akan dimekarkan menjadi 16 kecamatan. Padahal dalam pelayanan publik, Kota Batam belum memerlukan daerah administrasi baru, yang dibutuhkan saat ini adalah corak Kota Batam itu sendiri. Selain itu masih banyak lagi permasalahan yang belum teratasi oleh pemerintah kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN TRANSPORTASI BUS TRANS BATAM KORIDOR SEKUPANG JODOH TAHUN 2019 Yustinus Farid Setyobudi; Linayati Lestari; Vivi Cristi Sarbatani Gultom
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 5, No 2 (2021): Oktober 2021, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v5i2.3608

Bus Trans Batam adalah salah satu transportasi Kota Batam. Bus Trans Batam merupakan salah satu pelayanan transportasi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Batam. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi merupakan salah satu issu sentral pada saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan melalui studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan penelitian menggunakan subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam melihat Kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam dalam meningkatkan kualitas pelayanan, penelitian menggunakan teori Parasuraman dapat dinilai atau diukur dengan beberapa indikator yaitu Tangibles, Reability, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty bahwa hasil penelitian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi belum berjalan optimal. Hal Tersebut dilihat dari kondisi fasilitas yang belum memadai untuk menunjang aspek kenyamanan, keselamatan dan keamanan pengguna jasa. Rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak Bus Trans Batam membuat peminat masyarakat kecewa dalam pelayanan transportasi Bus Trans Batam. Pembangunan transportasi dan peningkatan kualitas pelayanan merupakan salah satu kunci dalam menjawab permasalahan transportasi di Kota Batam. Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab permasalahan Kinerja Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Kualitas. Kata Kunci: Kinerja, Dinas Perhubungan Kota Batam, Bus Trans Batam, Kualitas Pelayanan Transportasi.

KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN DRAINASE DI DESA PARIT KECAMATAN KARIMUN TAHUN 2018 Ayu Suwana; Yustinus farid Setyobudi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 4, No 1 (2020): April 2020, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v4i1.2594

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hasil dari kinerja yang dibangun pemerintah desa dalam hal pembangunan infrastruktur terutama pada pembangunan jalan dan drainase. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumulan data mengunakan wawancara. hasil penelitian diperoleh dan dianalisis peneliti yang ditujukkan dari lima indikator Kinerja Pemerintah Desa Parit dalam pembangunan Infrastruktur belum maksimal. Karena pembangunan Jalan yang di bangun oleh pemerintah Desa masih bersifat asal-asalan,pembangunan tersebut belum merata,masih banyak pembangunan yang berlubang dan batu batuan yang timbul. Karena dalam pembangunan tidak sesuai dengan standar pembangunan, dalam pembangunan tersebut banyak menggunakan pasir.

PERAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM DALAM PENGELOLAAN LAHAN UNTUK MENINGKATKAN INVESTASI PENANAMAN MODAL ASING DI KOTA BATAM TAHUN 2017 Yustinus farid setyobudi; Gita Anggriani
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 5, No 1 (2021): April 2021, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v5i1.3079

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui peran Badan Pengusahaan Batam serta strategi Badan pengusahaan Batam dalam pengelolaan lahan untuk meningkatkan investasi penanaman modal asing terkait adanya lahan tidur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang menggambarkan kenyataan serta keadaan objek yang diteliti secara sistematis dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara semistruktur yaitu wawancara untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-ide. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh dan di analisa peneliti yang ditunjukkan dari 5 (lima) indikator bahwa peran Badan Pengusahaan Batam sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal dalam permasalahan lahan tidur, namun belum berjalan secara maksimal terkendala adanya ketidak singkronan antara kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Batam dengan kebijakan yang dibuat oleh Badan Pengusahaan Batam dalam perizinan yang dapat membuat menghambatya investor yang ingin masuk.

INOVASI TEKNOLOGI INFORMASI BERBASIS GOVERNMENT 3.0 DALAM MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI JAMBI Wahid, Makmun; Lega, Michael; Darminto, Citra; Bulya, Bulya; Setyobudi, Yustinus Farid
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 8, No 2 (2024): Oktober 2024, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v8i2.6682

Abstract: Studies on the management of forest and land fires in Indonesia have led to research on innovation and collaboration in the management process. However, these existing studies are insufficient to address the trend of insignificant impact of E-government in the transformation of forest and land fire governance in Indonesia. In this article, we address questions related to information technology-based models of data, service and process disclosure in each of the Jambi Province government agencies involved in forest and land fire management. Examining the forms of openness in each agency is important to see the results of the implementation of innovations and collaborations that have not yet targeted the basic problems. This paper uses a framework that focuses on government 3.0 to find the characteristics and variations of innovation and collaboration failures in forest and land fire management. Using this framework, this paper will show that innovation and collaboration in the management of forest and land fire management show dynamic results that are influenced by the character of inclusive institutions. The author uses a comparison of the character of each institution to argue that the level of inclusiveness determines the ability of institutions involved in forest and land fire management to use information technology that is not only limited to the use of systems, but can be developed to transform governance to be more effective and efficient in tackling forest and land fires. Abstrak: Studi-studi tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah sampai pada hasil penelitian mengenai inovasi dan kolaborasi dalam proses pengelolaannya. Namun, studi yang telah ada tersebut masih kurang memadai dalam menjawab tren belum signifikannya dampak penggunaan E-government dalam transformasi tata kelola kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Dalam artikel ini, kami menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait model keterbukaan data, layanan dan proses yang berbasis teknologi informasi di masing-masing instansi pemerintah Provinsi Jambi yang terlibat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Menelaah bentuk-bentuk keterbukaan di masing-masing instansi, menjadi sangat penting untuk melihat capaian hasil dari pelaksanaan inovasi dan kolaborasi yang selama ini masih belum menyasar kepada persoalan dasar. Tulisan ini menggunakan kerangka kerja yang berfokus pada government 3.0 untuk menemukan karakteristik dan variasi kegagalan inovasi dan kolaborasi yang ada dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Dengan menggunakan kerangka kerja ini, tulisan ini akan menunjukkan bahwa inovasi dan kolaborasi dalam pengelolaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan menampilkan hasil yang dinamis yang dipengaruhi oleh karakter institusi yang inklusif. Penulis menggunakan perbandingan karakter masing-masing institusi untuk mengajukan argumentasi bahwa tingkat inklusivitas menentukan kemampuan institusi yang terlibat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan untuk menggunakan teknologi informasi yang tidak hanya sebatas penggunaan sistem, tetapi mampu dikembangkan untuk mentransformasi pemerintahan agar lebih efektif dan efisien dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.

Title

Found 6 Documents
Search
Journal : Jurnal Trias Politika

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search Journal : Jurnal Trias Politika

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search
Journal : Jurnal Trias Politika