Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

Akuntabilitas Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Abdullah Abdulllah; Junaedi Junaedi; Sanusi Sanusi; Putri Amalia Zubaedah
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.476 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i11.11946

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah membahas tentang Akuntabilitas Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Tahun 2015. Pengelolaan bantuan dana desa adalah tolak ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan rakyat dari bawah berdasarkan ketentuan Undang – Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Metode peneltian yang digunakan yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data mulai dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yaitu teknik analisis data model interaktif yang terdiri dari tahapan pengumpulan data, reduksi (penyederhanaan) data, penyajian data, penarikan kesimpulan (verifikasi). Dari hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa tahun 2015 belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam tahap perencanaan bahwa pengelolaan dana desa adalah satu bagian yang tak terpisahkan dengan keuangan desa sehingga dalam perencanaanya termuat dalam APBDesa ditahun berjalan yang dilaksanakan pada Musrembangdes, Tahap pelaksanaan sebagian beberapa desa telah dilaksanakannya prinsip partisipatif dengan masyarakat dan transparansi anggaran, tahap pelaksanaan ini prinsip tanggung jawab hanya sebatas pertanggungjawaban fisik.
Penjatuhan Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika Pada Pengadilan Negeri Kuningan Rahmawan Rahmawan; Junaedi Junaedi; Waluyadi Waluyadi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.947 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i11.12062

Abstract

Penjatuhan pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkotika telah menjadi perhatian yang signifikan di Pengadilan Negeri Kuningan. Tindak pidana narkotika menjadi salah satu masalah serius yang mempengaruhi masyarakat dan menimbulkan dampak negatif dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam upaya menangani masalah ini, pengadilan negeri di Kuningan menerapkan pidana minimum khusus sebagai langkah yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan dampak dari penjatuhan pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kuningan. Metode yang digunakan adalah pendekatan studi kepustakaan dan analisis dokumen yang melibatkan peraturan perundang-undangan terkait, putusan pengadilan, serta penelitian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan negeri di Kuningan telah berhasil menerapkan penjatuhan pidana minimum khusus dengan baik dalam tindak pidana narkotika. Pidana minimum khusus ini memberikan sinyal yang jelas tentang seriusnya penanganan tindak pidana narkotika dan memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi penjatuhan pidana minimum khusus, seperti masalah penilaian terhadap tingkat keterlibatan pelaku, kualitas bukti, dan peran rehabilitasi dalam proses penanganan kasus narkotika. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif dan pembaruan kebijakan serta kerjasama yang lebih baik antara instansi terkait untuk memperbaiki dan memperkuat efektivitas dari penjatuhan pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kuningan.
Analisis Isi Permenkuham Nomor 10 Tahun 2020 Dan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pengaturan Pemberian Asimilasi dan Hak Intregrasi Bagi Narapidana Untuk Pemenuhan Hak Asasi Narapidana Masridawati Masridawati; Junaedi Junaedi; Waluyadi Waluyadi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.764 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i11.12064

Abstract

Indonesia sedang dalam pandemi covid-19 yang mana seyogyanya adanya pelepasan narapidana sebagai salah satu upaya untuk mencegah penularan virus corona, dalam pembebasan narapidana atau asimilasi tentunya tidak lepas dari peran Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat LAPAS) yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa LAPAS, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19.[1] Upaya pemberian Hak Asimilasi dan Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana merupakan langkah penyelamatan terhadap Narapidana dan Anak yang berada di LAPAS, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui Asimilasi dan Integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. [1] Konsideran huruf a. Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. hlm 1.