Edy Nurcahyo
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Reformulasi Pengaturan Hukum Tentang Minuman Beralkhohol Di Bali Yang Berkepastian Hukum Dan Berkemanfaatan Yogi Yasa Wedha; Edy Nurcahyo; Hudali Mukti
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan hukum tentang pengendalian, pengawasan, penentuan daerah/tempat penjualan, kewenangan penerbitan ijin minuman beralkohol dan ketentuan mengenai pengaturan minuman beralkohol tradisional memiliki urgenitas, mengingat Bali sebagai salah satu tujuan wisata domestic dan manca negara. Bahwa minuman beralkohol tradisional juga digunakan sebagai salah satu pelengkap sarana upacara keagamaan. Peneliti melihat telah terjadi kekosongan hukum setelah terbitnya Peraturan Presiden No 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Keadaan ini tentu dapat memunculkan persoalan ketidakpastian hukum. Artikel ini merupakan penelitian hukum normative, dengan melakukan pendekatan peraturan perundangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 tahun 2013 dan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 secara eksplisit telah mengatur tentang pengendalian, pengawasan, penentuan tempat penjualan minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional serta mengatur tentang kewenangan pemberian ijin usaha. Pengaturan tentang minuman beralkohol telah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan Presiden, ketentuan tersebut hendaknya segera ditindaklanjuti dengan menerbitkan peraturan daerah sebagai implementasi peraturan diatasnya, didasarkan asas hierarki, dengan demikian dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
REFORMULATION OF LEGAL REGULATIONS CONCERNING ALCOHOLIC BEVERAGES IN BALI WITH LEGAL CERTAINTY AND BENEFIT Yogi Yasa Wedha; Edy Nurcahyo; Hudali Mukti
Jurnal Scientia Vol. 12 No. 03 (2023): Education, Sosial science and Planning technique, 2023 (June-August)
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/scientia.v12i03.1752

Abstract

Legal arrangements regarding control, supervision, determination of areas/places of sale, authority to issue alcoholic beverage permits and provisions regarding the regulation of traditional alcoholic beverages have urgency, considering that Bali is one of the domestic and international tourist destinations. That traditional alcoholic drinks are also used as a complementary means of religious ceremonies. Researchers see that there has been a legal vacuum after Presidential Regulation No. 74 of 2013 was issued concerning Control and Supervision of Alcoholic Beverages. This situation can certainly raise the issue of legal uncertainty. This article is a normative legal research, using a statutory, historical, and conceptual approach. The research results show that Presidential Regulation (Perpres) No. 74 of 2013 and Law no. 23 of 2014 explicitly regulates control, supervision, determination of places to sell alcoholic and traditional alcoholic beverages and regulates the authority to grant business licenses. Regulations regarding alcoholic beverages have been regulated in laws and presidential regulations, these provisions should be followed up immediately by issuing regional regulations as the implementation of the regulations above, based on the principle of hierarchy, thereby providing legal certainty and providing benefits to the wider community.