Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2023 ATAS PERUBAHAN KETENTUAN PERPAJAKAN PPH PASAL 21 BAGI KARYAWAN SERTA PENYULUHAN UNTUK PELAPORAN SPT BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Susilawati, Nenden; Munawarah, Israfil
Where Theory, Practice, Experience & Talent Meet, TPeT Vol 3 No 1 (2023): TPeT (Theory, Practice, Experience & Talent Meet): Community Service Journal
Publisher : LPPM GICI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58890/tpet.v3i1.225

Abstract

Pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada Negara yang timbal baliknya tidak secara langsung dapat dinikmati oleh masyarkat. Di Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar kontribusinya, salah satunya adalah dari PPh Pasal 21. Pph pasal 21 adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi. Pemerintah saat ini sedang berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal melapor dan menyetor pajaknya salah satu cara nya adalah dengan keluarnya peraturan baru yaitu mulai dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Tahun 2021 dan aturan turunan lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 ini yang isinya mengatur “Tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi”. Berlakunya peraturan ini tujuannya adalah agar 1.)Memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi Wajib Pajak untuk menghitung pemotongan PPh Pasal 21 disetiap masa pajak, 2.)Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, 3.)Memberikan kemudahan dalam membangun sitem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan Wajib pajak. Perlu di garis bawahi, bahwa salah satu tujuan tersebut adalah meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi wajib pajak. Oleh karena itu, dengan adanya peraturan baru ini, PT.Yamazaki Indonesia berupaya melakukan edukasi akan pentingnya pelaporan perpajakan sebagai bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan perpajakan mengenai perubahan perhitungan PPh Pasal 21 yang akan di potong setiap masanya dan persiapan pelaporan SPT Tahun Pajak 2023. Upaya ini dilakukan agar seluruh karyawannya lebih peduli lagi dengan perpajakan dan paham akan mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 yang akan mereka tanggung.
FAKTOR - FAKTOR SKEPTISISME PROFESIONAL, KOMPLEKSITAS TUGAS DAN TEKNIK AUDIT BERBANTUAN KOMPUTER BERDAMPAK TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS AUDIT Susilawati, Nenden; Munawarah, Israfil
Economics Learning Experience & Social Thinking Education Journal Vol 3 No 1 (2023): Economics Learning Experience & Social Thinking Education Journal
Publisher : LPPM GICI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Audit yang berkualitas adalah proses akhir yang ingin dicapai oleh auditor. Auditor harus terus meningkatkan kualitas audit untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan, diera yang semakin canggih tentunya akan semakin rumit proses pembuktian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor – faktor skeptisisme profesional, kompleksitas tugas, dan teknik audit berbantuan komputer memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Model penelitian yang digunakan untuk menganalisis data adalah Structural Equation Modelling (SEM). Data penelitian merupakan data primer yang diperoleh dari 67 responden auditor eksternal Kantor Akuntan Publik di Wilayah DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor – faktor skeptisisme profesional dan teknik audit berbantuan komputer berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas audit, sedangkan kompleksitas tugas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini mendorong Kantor Akuntan Publik untuk mempertimbangkan penggunaan teknologi sebagai salah satu aspek yang dapat meningkatkan kualitas audit dan mensinergikannya dengan sikap skeptisisme profesional.
Efektivitas Dan Efisiensi Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Dalam Pembuktian Kecurangan Di Indonesia: Sebuah Evaluasi Komprehensif Berbasis Teori Dan Data Empiris. Musfitria, Anessa; Munawarah, Israfil; Ananda, Cherryl Zeiva; Putri, Elsa Lusiana
Balance : Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol. 4 No. 3 (2025): Desember 2025
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59086/jam.v4i3.1191

Abstract

ingginya frekuensi kejahatan keuangan di Indonesia mencerminkan kelemahan sistemik dalam deteksi dini kecurangan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi paradoks antara efektivitas pembuktian hukum dan efisiensi operasional Akuntansi Forensik (AF) serta Audit Investigatif (AI). Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengintegrasikan Teori Fraud Triangle dengan Teori Efektivitas Organisasi untuk menganalisis data dari wawancara praktisi senior dan studi dokumen kasus. Hasil penelitian mengungkap sebuah dikotomi tajam: secara kualitatif, AF dan AI terbukti sangat efektif dengan keberhasilan mengungkap 95% kasus melalui pembuktian unsur kesempatan (opportunity) dan tekanan (pressure). Namun, keberhasilan ini dibayar dengan inefisiensi yang signifikan, ditandai oleh durasi investigasi rata-rata 7,2 bulan dan biaya eksternal mencapai 65% dari total anggaran, yang berujung pada rendahnya tingkat pemulihan aset (42%). Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun metode forensik saat ini ampuh secara hukum, namun tidak berkelanjutan secara ekonomis bagi organisasi. Penelitian merekomendasikan pergeseran paradigma dari investigasi reaktif menuju deteksi proaktif berbasis analitik data dan pembentukan protokol kolaborasi antar-lembaga yang lebih ramping.   The high frequency of financial crimes in Indonesia reflects systemic weaknesses in early detection of fraud. This study aims to evaluate the paradox between the effectiveness of legal evidence and the operational efficiency of Forensic Accounting (FA) and Investigative Auditing (IA). Using a descriptive qualitative approach, this study integrates the Fraud Triangle Theory with Organizational Effectiveness Theory to analyze data from interviews with senior practitioners and case document studies. The results reveal a sharp dichotomy: qualitatively, FA and IA are proven to be highly effective, with a 95% success rate in uncovering cases through proving the elements of opportunity and pressure. However, this success comes at the cost of significant inefficiency, marked by an average investigation duration of 7.2 months and external costs reaching 65% of the total budget, resulting in a low asset recovery rate (42%). These findings indicate that although current forensic methods are legally effective, they are not economically sustainable for organizations. The study recommends a paradigm shift from reactive investigation to proactive detection based on data analytics and the establishment of leaner inter-agency collaboration protocols.  
ASSESSING FISCAL EFFICIENCY IN INDONESIAN REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL MANAGEMENT: A SLACK-BASED MEASURE AND MALMQUIST INDEX APPROACH Hans Victor Sitepu; Israfil Munawarah; Natanael Waraney Gerald  Massie
Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Vol 9 No 1 (2026): Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan, Juni 2026
Publisher : Faculty of Economics and Business University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/akurasi.v9i1.910

Abstract

This study evaluates the fiscal efficiency of regional financial management in Indonesia during 2013–2023 and provides evidence to inform policy reform. Using panel data from 133 regencies/ municipalities in four populous provinces, this study applies output-oriented Data Envelopment Analysis (DEA) with Slack-Based Measure (SBM) and Malmquist Index models to measure static and dynamic fiscal efficiency. The findings show North Sumatra as the highest fiscal efficiency despite having the smallest average budgets, while West Java leads the fiscal performance frontier. The study calls for stronger central and provincial regulatory frameworks to improve spending allocation, absorption, and overall regional fiscal efficiency. It also contributes to the decentralization literature by offering evidence-based insights for adaptive and sustainable regional governance.