Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum International Journal of Artificial Intelligence Research Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Tumanggor Tumanggor
Universitas Kristen Indonesia
Computer Science & IT Electrical & Electronics Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Harmonisasi Atas Pengaturan Tentang Perubahan Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Pertambangan Sebagai Salah Satu Pengembangan Ekonomi Yoris Defane; Tumanggor Tumanggor; Binoto Nadapdap
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai Harmonisasi Atas Pengaturan Tentang Perubahan Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Pertambangan Sebagai Salah Satu Pengembangan Ekonomi Di Indonesia. Perumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah Bagaimana implementasi pengaturan tentang Perubahan Penanaman Modal khususnya tentang pengalihan saham dan perubahan direksi dan/atau komisaris pada bidang usaha pertambangan? Bagaimana upaya melakukan harmonisasi Perubahan Penanaman Modal khususnya tentang pengalihan saham dan perubahan direksi dan/atau komisaris pada bidang usaha pertambangan? Penelitian ini menggunakan bentuk dan pendekatan yuridis normatif, dan jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder dengan cara perolehan studi kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukan, Pengaturan tentang Perubahan Penanaman Modal sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 284/Pdt.G/2019/PN Cbi. Diatur dalam Pasal 15 Permen ESDM 27/2013. Selanjutnya, Pasca Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 284/Pdt.G/2019/PN Cbi. terdapat tiga kali revisi atas pengaturan tentang Perubahan Penanaman Modal, yakni melalui Permen ESDM 34/2017, Permen ESDM 11/2018, dan Permen ESDM 7/2020. Dalam perubahan ketentuan-ketentuan tersebut, sehubungan dengan pengalihan saham tetap wajib membutuhkan persetujuan Menteri ESDM sebelum diajukan kepada Menkumham. Namun terkait dengan perubahan direksi/komisaris maka cukup memberitahukan kepada Menteri ESDM paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham. Kemudian, dalam implementasi pengaturan tentang Perubahan Penananam Modal belum terdapat sinkronisasi antara Kemenkumham (Ditjen AHU) dengan Kementerian ESDM. Hal ini dapat terlihat dari Permenkumham 21/2021 yang tidak mencantumkan persetujuan Menteri ESDM sebelum diajukan kepada Kemenkumham, apabila perseroan dalam bidang usaha pertambangan mineral dan batubara melakukan pengalihan saham. Hal ini mengakibatkan pengesahan terhadap pengalihan saham perseroan dalam bidang usaha pertambangan, tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri ESDM.
Regulating Pre-Project Sales of Strata Title Housing: Strengthening Consumer Protection and Legal Certainty in Indonesia Andi Arif Wijaya; Tumanggor Tumanggor; Dhaniswara K. Harjono; Hulman Panjaitan
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 13, No 1 (2026): Jurnal pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v13i1.49693

Abstract

This article examines how Indonesian law regulates pre-project sales of strata title housing units when the underlying land rights have not yet been fully secured. It analyzes whether the current contractual and regulatory framework provides adequate consumer protection and legal certainty, while proposing a more balanced model aligned with Indonesia’s welfare-state commitment. Using normative legal research with statute and conceptual approaches, supported by case-based illustrations, the study reviews the interaction between the Civil Code, the Law on Consumer Protection, the Law on Housing and Settlement Areas, the Law on Apartment Units, and implementing regulations governing Preliminary Sale and Purchase Agreement (Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB). The findings show that widespread reliance on PPJB despite unresolved land status and permits places disproportionate risks on consumers. Standard-form clauses drafted unilaterally by developers often undermine good faith, balance, and legal certainty, while supervisory and enforcement mechanisms remain weak. The results provide practical guidance for policymakers, regulators, and notaries/PPAT in tightening pre-project sales requirements, standardizing PPJB clauses, and improving disclosure and remedies.
LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS IN INSURANCE AGREEMENTS GENERALLY AND ESPECIALLY MARINE HULL INSURANCE AS ONE OF INDONESIA'S ECONOMIC DEVELOPMENT Marihot Simanjuntak; Tumanggor Tumanggor; Bernard Nainggolan; Wiwik Sri Widiarty
International Journal of Artificial Intelligence Research Vol 6, No 1.2 (2022)
Publisher : Universitas Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29099/ijair.v6i1.2.792

Abstract

This study aims to determine consumer legal protection in general insurance agreements and special marine creep insurance as one of Indonesia's economic development. This research is a mixed research method (mix method), namely normative juridical and empirical juridical. Data collection techniques Primary, secondary, and tertiary legal sources are among the legal materials studied and evaluated in this normative legal study. The results of the study show that legal protection for consumers in insurance agreements and practices is generally regulated in the Civil Code, the Commercial Code, Law No. 40 of 2014 concerning Insurance Business and the Consumer Protection Act which each of these rules contains related to the legal protection of insurance agreements. Legal protection for insurance customers, the insurance (guarantor) will provide compensation to the insured (customer) in accordance with the methods and conditions contained in the policy. Against losses resulting from guaranteed risks such as property losses resulting from a hazard or disaster.
Co-Authors Andi Arif Wijaya Bernard Nainggolan Binoto Nadapdap Dhaniswara K. Harjono Hulman Panjaitan Marihot Simanjuntak Wiwik Sri Widiarty Yoris Defane