Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Syntax Idea JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Sosial dan Teknologi Jurnal Impresi Indonesia
Binoto Nadapdap
Universitas Kristen Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Harmonisasi Atas Pengaturan Tentang Perubahan Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Pertambangan Sebagai Salah Satu Pengembangan Ekonomi Yoris Defane; Tumanggor Tumanggor; Binoto Nadapdap
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai Harmonisasi Atas Pengaturan Tentang Perubahan Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Pertambangan Sebagai Salah Satu Pengembangan Ekonomi Di Indonesia. Perumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah Bagaimana implementasi pengaturan tentang Perubahan Penanaman Modal khususnya tentang pengalihan saham dan perubahan direksi dan/atau komisaris pada bidang usaha pertambangan? Bagaimana upaya melakukan harmonisasi Perubahan Penanaman Modal khususnya tentang pengalihan saham dan perubahan direksi dan/atau komisaris pada bidang usaha pertambangan? Penelitian ini menggunakan bentuk dan pendekatan yuridis normatif, dan jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder dengan cara perolehan studi kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukan, Pengaturan tentang Perubahan Penanaman Modal sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 284/Pdt.G/2019/PN Cbi. Diatur dalam Pasal 15 Permen ESDM 27/2013. Selanjutnya, Pasca Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 284/Pdt.G/2019/PN Cbi. terdapat tiga kali revisi atas pengaturan tentang Perubahan Penanaman Modal, yakni melalui Permen ESDM 34/2017, Permen ESDM 11/2018, dan Permen ESDM 7/2020. Dalam perubahan ketentuan-ketentuan tersebut, sehubungan dengan pengalihan saham tetap wajib membutuhkan persetujuan Menteri ESDM sebelum diajukan kepada Menkumham. Namun terkait dengan perubahan direksi/komisaris maka cukup memberitahukan kepada Menteri ESDM paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham. Kemudian, dalam implementasi pengaturan tentang Perubahan Penananam Modal belum terdapat sinkronisasi antara Kemenkumham (Ditjen AHU) dengan Kementerian ESDM. Hal ini dapat terlihat dari Permenkumham 21/2021 yang tidak mencantumkan persetujuan Menteri ESDM sebelum diajukan kepada Kemenkumham, apabila perseroan dalam bidang usaha pertambangan mineral dan batubara melakukan pengalihan saham. Hal ini mengakibatkan pengesahan terhadap pengalihan saham perseroan dalam bidang usaha pertambangan, tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri ESDM.
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK BLANGKO DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA DI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DARI TAHUN 2016-2021 Anggit Suhandono; Binoto Nadapdap; Wiwik Sri Widiarty
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i2.3300

Abstract

Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah saat ini menggunakan aplikasi yang dikeluarkan secara terpusat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Aplikasi tersebut merupakan layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan diimplementasikan langsung melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah memiliki Sistem Pengadaan Secara Elektronik masing-masing dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa. Hal ini juga yang terjadi di Kementerian Hukum dan HAM dimana Sistem Pengadaan Secara Elektronik digunakan untuk melaksanakan metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang digunakan oleh Kementerian Hukum dan HAM merupakan kesisteman Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang terpisah dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik Kementerian/Lembaga/Perangkat daerah lainnya. Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi melaksanakan tugas dan fungsinya terkait pelayanan dan penegakan hukum di bidang Keimigrasian. Salah satu bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi adalah dengan melakukan Pengadaan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang digunakan oleh warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan ke dalam/luar negeri. Dengan demikian Pengadaan Dokumen Perjalanan menjadi sesuatu yang sangat krusial karena output yang dihasilkan berupa Dokumen Perjalanan merupakan salah satu bentuk pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia untuk berpindah-pindah melakukan perjalanan dan mencari pekerjaan/penghidupan yang lebih layak.
Akibat Hukum Penunjukan Penerima Manfaat Berdasarkan Klausul dalam Asuransi Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Gerald Wuhanbino; Aartje Tehupeiory; Binoto Nadapdap
Syntax Idea 2252-2271
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v6i5.3304

Abstract

Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko mendasar seperti risiko kematian, atau dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, penelitian normative sering disebut dengan jenis penelitian Pustaka, khusus menggunakan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kontrak/perjanjian, teori hukum dan pendapat akademis. Setelah melihat uraian dari pembahasan, dapat disimpulkan bahwa diperlukan klausul penunjukan dalam menentukan hak dan kedudukan ahli waris dalam polis asuransi jiwa dibandingkan dengan ahli waris ab intestato maupun ahli waris testamentair
Analisis Hukum terhadap Implementasi Sistem Peringatan Dini Terintegrasi Untuk Penjagaan Aset Lepas Pantai Objek Vital Nasional dan Kelangsungan Bisnis Pertamina Hulu Energi Lepas Pantai Barat Laut Jawa Yusrizal Fahmi; Binoto Nadapdap; Andrew Betlen
Syntax Idea 3642-3654.
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v6i8.4310

Abstract

Di samping kontrol pemanfaatan, penjagaan dan pengamanan atas semua kekayaan yang dimiliki negara Indonesia yang dikarenakan kondisi geografis dan sumber daya alam ini juga harus dilakukan. Dalam pelaksanaannya negara Indonesia tidak dapat menjalankan aktifitasnya hanya berdasarkan kekuasaan belaka melainkan harus berdasarkan atas hukum. Tujuan dilaksanakan penelitian ini yaitu Menganalisis dasar hukum yang mengatur tentang implementasi Sistem Peringatan Dini terintegrasi untuk penjagaan Asset Lepas Pantai sebagai Objek Vital Nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dapat menghasilkan data deskriptif untuk menggambarkan dan menguraikan objek yang diteliti atau gambaran dari fakta-fakta yang ada di lapangan. Kemudian diperoleh hasil bahwa Keselamatan pelayaran dan tanggung jawab. Implementasi VTS dan AIS dapat meningkatkan keselamatan pelayaran, yang merupakan kewajiban utama bagi kapal dan operator. Dengan sistem peringatan dini, kapal dapat menghindari potensi bahaya seperti tabrakan dengan objek di laut atau cuaca buruk, yang dapat mengurangi risiko kecelakaan dan kerugian finansial
Analisa Hukum Pemisahan Peran Social Commerce terhadap Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Rangga Aufar Rizan; Wiwik Sri Widiarty; Binoto Nadapdap
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 6 No. 4 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v6i4.32794

Abstract

The development of globalization and the industrial revolution 4.0 has encouraged trade to switch to the digital realm through Social Commerce. However, this has a negative impact on offline MSMEs, so the government issued Trade Minister Regulation No. 31 of 2023 to limit Social Commerce as a promotional medium. However, this policy has not been effective because business actors such as TikTok Shop are still operating through partnerships with other e-commerce, so the goal of protecting MSMEs is not optimal. This research aims to discuss the alignment of the legal function of the issuance of the Minister of Trade Regulation in separating the role of Social Commerce with the objective of protecting Micro, Small, and Medium Enterprises, as well as to examine the efforts of the Government in providing protection to Micro, Small, and Medium Enterprises in the era of digital trade. The method of analysis is conducted in a normative juridical manner which involves the study of relevant regulations, by using the theory of legal protection, welfare state theory and people’s economy theory. Researcher finds that the regulation of role separation of Social Commerce has not been effective in protecting Micro, Small, and Medium Enterprises, because there are still loopholes that allow the practice of integrated Social Commerce to continue to operate through partnership schemes, so that the objective of the regulation is only formal and has not reflected the actual practice.
Efektivitas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 Terhadap Produktivitas Perusahaan Industri Kecil dan Menengah yang Menerima Restrukturisasi Tahun 2024 di Banten dan Jakarta Fani Putri Permatasari; Andrew Betlehn; Binoto Nadapdap
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 4 No. 11 (2025): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v4i11.7180

Abstract

Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki peranan strategis dalam memperkuat struktur perekonomian nasional karena menjadi tulang punggung sektor industri pengolahan yang padat karya serta berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi domestik. Namun, sebagian besar IKM di Indonesia masih menghadapi kendala berupa keterbatasan teknologi produksi dan penggunaan mesin yang sudah usang, sehingga berdampak pada rendahnya efisiensi, kualitas produk, dan daya saing di pasar global. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 meluncurkan program restrukturisasi mesin dan peralatan guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta daya saing IKM nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program restrukturisasi tersebut melalui perspektif Teori Kepastian Hukum, yang menilai kejelasan dan konsistensi kebijakan agar tidak menimbulkan multitafsir, serta Teori Utilitarianisme, yang mengkaji sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat sosial-ekonomi yang optimal dibandingkan biaya yang dikeluarkan negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis kualitatif, memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung oleh data primer dari hasil observasi lapangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program restrukturisasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi produk, efisiensi biaya, dan perluasan pasar. Secara hukum, regulasi ini telah memberikan kepastian bagi pelaku IKM dalam mengakses bantuan pemerintah, sedangkan secara ekonomi, kebijakan ini berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor industri nasional yang berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan restrukturisasi terbukti efektif dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan IKM di Indonesia.
Co-Authors Aartje Tehupeiory, Aartje Andrew Betlehn Andrew Betlen Anggit Suhandono Fani Putri Permatasari Gerald Wuhanbino Rangga Aufar Rizan Tumanggor Tumanggor Wiwik Sri Widiarty Yoris Defane Yusrizal Fahmi