Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.357
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politicon : Jurnal Ilmu Politik Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Jurnal Media Birokrasi JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) ASPIRATOR - Journal of Vector-Borne Diseases Studies
Hendra, Asep
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Religion Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Health Professions Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Multi-Actor Governance in Stunting Reduction A Qualitative Study with Contextual Validation in East Jakarta Hendra Asep; Muhammad Rahimi Hasan
Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol. 18 No. 1 (2026): Publica
Publisher : Department of Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpan.v18i1.54690

Abstract

This study examines how collaborative governance operates in the implementation of stunting reduction policies in Indonesia by integrating the perspectives of collaborative governance and the Penta-Helix model. It aims to identify the dominant governance patterns found in national empirical studies and to examine how these patterns are reflected in the governance practices of East Jakarta. A qualitative research design was applied through a two-stage approach. The first stage involved bibliometric analysis and a systematic literature review of national studies on collaborative governance and stunting reduction, followed by thematic coding to identify key governance dimensions. The second stage consisted of contextual validation through interviews with key stakeholders and analysis of policy documents related to stunting governance in East Jakarta. The findings show that national studies mainly emphasize actor configuration, especially the distribution of roles among government institutions, private sector actors, communities, and media stakeholders. Governance processes, such as leadership coordination and multi-level planning, are also important in sustaining collaboration, while institutional mechanisms, including monitoring systems and data coordination, receive less attention in the literature. Empirical evidence from East Jakarta indicates that the local government acts as a central integrator, coordinating multi-actor participation through institutional platforms and policy coordination mechanisms. The interaction among actor configuration, governance processes, and institutional mechanisms shapes the operational structure of collaborative stunting governance. Based on these findings, the study proposes an integrated governance framework that emphasizes alignment among actor participation, coordination processes, and institutional support. It recommends strengthening institutional coordination, improving cross-sector data integration, and increasing the role of non-government actors to support sustainable stunting reduction initiatives.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG Ika Agustina; Asep Hendra
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 8 No. 2 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Program Studi Keuangan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v8i2.2792

Abstract

Abstract IMPLEMENTATION OF THE DIRECT CASH ASSISTANCE (BLT) POLICY FOR COVID-19 AFFECTED COMMUNITIES IN BANDUNG REGENCY The purpose of this study is, where researchers want to know the extent of the implementation of providing Village Fund Direct Cash Assistance (BLT Dana Desa), for Communities affected by COVID-19 in Cileunyi District, Bandung Regency. This study uses qualitative methods with descriptive analysis, using qualitative methods, researchers want to know in depth the implementation of the policy of providing direct cash assistance for people affected by COVID-19, and describe the results of this study clearly, with data sources obtained from secondary data and primary data. , secondary data was taken from documentation, literature books related to BLT Village Funds, and scientific journals that raised the issue of BLT Dana Desa, as well as primary data obtained, from field observations, through interviews with related parties and affected communities. COVID-19. The results and conclusions, that the implementation of the policy of providing BLT Village Funds is carried out by the ranks of the District apparatus, the Village Board and the Village BPD, together with appointed officers from the RW/RT, the implementation is running smoothly without any significant obstacles, there are several citizens of the community who should be entitled to n, but cannot, this is because the name in question is not listed in the list of recipients of the Village Fund BLT. The Village Apparatus will immediately correct the existing data by adjusting the data and sending it to the relevant parties. The distribution of the Village Fund BLT is carried out while maintaining strict health protocols. Supervision is carried out by the TNI, POLRI and SATPOL PP. Keywords: Policy Implementation, BLT, Village Fund, COVID-19 Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah, dimana peneliti ingin mengetahui sejauh mana implementasinya pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa), bagi Masyarakat terdampak COVID-19 di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif, dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti ingin mengetahui secara mendalam dari implementasi kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi Masyarakat terdampak COVID-19, dan mendeskripsikan hasil penelitian ini secara jelas, dengan sumber data didapat dari data sekunder dan data primer, data sekunder diambil dari dokumentasi-dokumentasi, buku-buku literature terkait BLT Dana Desa, dan jurnal- jurnal ilmiah yang mengangkat masalah BLT Dana Desa, serta data primer didapat, dari hasil observasi di lapangan, melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan Masyarakat terdampak COVID-19. Hasil dan simpulan, bahwa implementasi kebijakan pemberian BLT Dana Desa dilakukan oleh jajaran aparatur Kecamatan, Jajaran Desa dan BPD Desa, bersama-sama dengan petugas yang ditunjuk dari RW/ RT, pelaksanaannya berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan yang berarti, ada beberapa warga Masyarakat yang harusnya berhak mendapatkan, tetapi tidak dapat, hal ini dikarenakan nama yang bersangkutan tidak tercantum dalam daftar penerima BLT Dana Desa. Jajaran Aparatur Desa, akan segera memperbaiki data- data yang sudah ada dengan melakukan penyesuaian data dan dikirimkan kepada pihak-pihak terkait. Penyaluran BLT Dana Desa dilakukan dengan tetap menjaga protocol kesehatan secara ketat. Pengawasan dilakukan oleh pihak TNI, POLRI dan SATPOL PP. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, BLT, Dana Desa, COVID-19
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Tumija Tumija; Asep Hendra; Marja Sinurat
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 1, April, 2023
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v5i1.3389

Abstract

Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang sebagai resolusi digital 4.0 sebagai landasan dalam pengelolaan keuangan daerah harus diterapkan berbasis digital guna meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah, yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah. Tujuan penelitian ini mengetahui gambaran penerapan SIPD dan hambatannya serta strategi dalam mengatasi hambatan pengelolaan keuangan daerah di Kota Semarang. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah sudah dilaksanakan, namun pada dimensi sumber daya terutama pada indikator fasilitas sistem informasi Akuntansi dan Pelaporan (Aklap), menu yang digunakan sudah ada namun belum bisa diakses. Hambatan Penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Semarang antara lain a) pelatihan SIPD dari pemerintah pusat belum optimal; b) Server yang tersedia kurang kuat; dan c) teknis pengelolaan keuangan terkait dengan Aklap laporan Realisasi Anggaran, menunya belum tersedia, sehinga laporanya belum balance dan pengembalian LS Kas Umum belum sesuai. Strategi dalam mengatasi hambatannya menggunakan strategi SO (Strenght-Opprtunity), SC (Strenght-Culture) dan AgC (Agility-Culture). Kata Kunci: Penerapan; Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); Pengelolaan; Keuangan Daerah.
Kualitas Pelayanan pada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandarlampung Provinsi Lampung Asep Hendra; Syifa Yuni Oktavia; Jatnika Dwi Asri
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 2, Oktober, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i2.4588

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah terdapat kompleksitas birokrasi, kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum dari pemilik bangunan terhadap PBG, serta keluhan dari masyarakat terkait keterlambatan, kompleksitas prosedur, dan kurangnya transparansi dalam proses pelayanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan pada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di DPMPTSP Kota Bandarlampung, kendala yang terjadi dalam proses pelayanan PBG di DPMPTSP Kota Bandarlampung serta mengetahui Upaya yang dilakukan DPMPTSP Kota Bandarlampung untuk menyelesaikan kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode dekriptif kualitatif dengan pendekatan induktif sehingga penulis menggambarkan keadaan sebenarnya di lokasi peneltian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuannya adalah bahwa kualitas pelayanan di DPMPTSP Kota Bandarlampung dalam mengeluarkan surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bergantung kepada kinerja DISPERKIM dalam memberikan rekomendasi pemenuhan syarat Bangunan Gedung. Kemudian masih terdapat kendala yaitu pada dimensi Tangible dan dimensi Assurance. Pada dimensi Realiability, Responsiveness, dan Empathy sudah dilaksanakan dengan baik. Kendala dalam proses pelayanan PBG di DPMPTSP Kota Bandarlampung meliputi kesalahan teknis pada akses web, kesulitan akses bagi mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi, dan keterlibatan DISPERKIM Kota Bandarlampung yang memengaruhi konsistensi waktu pelayanan. Kualitas pelayanan pada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandarlampung masih perlu ditingkatkan terutama pada kemudahan akses pelayanan dan juga koordinasi serta evaluasi yang baik dengan DISPERKIM. Kata Kunci: DPMPTSP, Kualitas Pelayanan, PBG.
Co-Authors Asri, Jatnika Dwi Dadang, Abdulah Mubarok Heni Prasetyowati Hubullah Fuadzy Ika Agustina Ismunarta Ismunarta Ismunarta, Ismunarta Jatnika Dwi Asri Marja Sinurat Marliyanih, Elis Siti Muhammad Rahimi Hasan Munandar, Aurora Tanjayani Oktavia, Syifa Yuni Prima Setiawan Raden Mohamad Herdian Bhakti Rivaldi Pradana Syifa Yuni Oktavia Tumija Tumija