Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Performance of Public Information and Documentation Management Officers in Electoral Information Services: A Case Study of the Gorontalo City Election Commission Following the 2024 Simultaneous Elections Muhamad Maulid; Sastro Mustapa Wantu; Sri Yulianty Mozin
International Journal of Social Science and Humanity Vol. 3 No. 2 (2026): June: International Journal of Social Science and Humanity
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijss.v3i2.642

Abstract

This study examines the performance of Public Information and Documentation Management Officers (PPID) in electoral information services at the Gorontalo City Election Commission following the 2024 simultaneous elections. The study responds to the need to ensure transparent, accessible, and responsive public information services in local electoral institutions, particularly after a high-intensity electoral period that increased public demand for accurate election-related information. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation study, and analyzed through four dimensions of public service performance: effectiveness, efficiency, service quality, and responsiveness. The findings show that PPID performance was generally adequate. In terms of effectiveness, services were supported by a front office, digital applications, and dashboards, and the information provided was largely relevant to applicants’ requests, although more structured explanations and presentation were still required. In terms of efficiency, the use of softcopy documents, free-of-charge services, WhatsApp, e-PPID, and task distribution helped reduce service costs and time, but the disposition flow and internal coordination needed strengthening. Service quality was supported by the “KPU Melayani” principle, service declarations, standard operating procedures, suggestion boxes, and community satisfaction surveys; however, improvements were needed in clarity, completeness, accuracy, and comprehensibility of information. Responsiveness was reflected in direct services, email, WhatsApp, inter-subdivision coordination, objection mechanisms, and public consultation forums, although follow-up speed and digital channel optimization remained limited. The study concludes that strengthening coordination, information structuring, and digital service management is essential to improve electoral information transparency.  
Transparansi Aturan Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Pangeya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Cicin Imran; Sastro Mustapa Wantu; Nopiana Mozin
JURNAL RISET RUMPUN ILMU PENDIDIKAN Vol. 5 No. 2 (2026): Agustus: JURRIPEN : Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurripen.v5i2.10202

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi peraturan pengelolaan dana desa di Desa Pangeya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi transparansi dalam pembangunan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pangeya telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dengan memberikan informasi melalui papan pengumuman publik, memastikan keterbukaan dalam proses pengelolaan, dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang jelas . Meskipun pengelolaan administrasi dana desa dianggap memuaskan dan tidak ditemukan pelanggaran oleh auditor keuangan, kondisi lapangan menunjukkan bahwa transparansi belum sepenuhnya optimal. Anggota masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengakses dokumen anggaran yang rinci karena prosedur yang rumit dan ketergantungan pada persetujuan dari pengelola desa. Penelitian ini mengidentifikasi dua faktor utama yang menghambat transparansi yang efektif. Pertama, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pejabat desa, khususnya terkait kompetensi teknis dan kemampuan mengkomunikasikan informasi publik secara terbuka. Kedua, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan pengawasan sosial, terutama selama pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur. Ketidakpuasan masyarakat terhadap akomodasi aspirasi masyarakat dalam proses penganggaran telah menciptakan sikap apatis, yang mengakibatkan keterlibatan terbatas melalui kontribusi fisik sukarela dan kerja sama timbal balik ( gotong royong ). Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka peraturan telah diterapkan, efektivitas transparansi dana desa di Desa Pangeya masih dibatasi oleh hambatan struktural dan kelembagaan.