Garuda - Garba Rujukan Digital

PERANANAN KULIAH KERJA NYATA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MANDIRI BERBASIS DARING SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM LUBUK SIKAPING DINAGARI-NAGARI DALAM MEMBANTU PEMERINTAH MENGATASI COVID 19 TAHUN 2020 Nur Asmah; Hardimen Hardimen
Ensiklopedia of Journal Vol 4, No 2 (2022): Vol 4 No. 2 Edisi 2 Januari 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

At the beginning of 2020, the whole world was shocked by the COVID-19 outbreak that started in China, Wuhan City. This pandemic has caused thousands of people to be infected with the COVID-19 virus and others have died. In Indonesia, the government has given advice to all levels of Indonesian society to be alert to the Covid-19 pandemic. The Indonesian government has made recommendations for Large-Scale Social Restrictions (PSBB), Lockdown, Social distancing etc. The aim is to raise public awareness which is the main key to breaking the chain of the Covid-19 outbreak. President Joko Widodo said that universities must function as water towers, not ivory towers. This means that all research and innovations produced by universities must be useful for the community. This was conveyed by Jokowi when he inaugurated the Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Sindang Sari University Campus, Serang City, Banten, Thursday (4/3/2021). "Universities are not located in ivory towers, but must function as water towers where the results of research and innovations produced by the campus must be directly felt by the community.

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020 (SATU STUDI DI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PASAMAN BARAT) Hardimen Hardimen; Darlisma Darlisma; Fauzia Zainin; Feby Adriani
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.407

Tindak pidana pemilihan umum berkaitan erat sekali saat memasuki tahun politik, hampir dapat dipastikan bahwa tiada tahun politik tanpa tindak pidana, tindak pidana pemilihan umum merupakan semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum baik yang diatur di dalam maupun di luar Undang-Undang pemilihan umum, Penyidikan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh sentra penegakan hukum terpadu (sentra Gakkumdu) merupakan suatu langkah yang dianggap efektif untuk menekan terjadinya tindak pidana Tindak pidana pemilihan umum, karena pada prinsipnya sentra gakkumdu adalah wadah bersama antara pengawas pemilu, kepolisian dan kejakasaan untuk melakukan penegakan hukum tindak Tindak pidana pemilihan umum, hakikatnya penegakan hukum tindak pidana pemilihan belum dapat memberikan pengaruh yang besar untuk menekan angka tindak pidana pemilihan, kesimpang siuran didalam hal penafsiran, serta moralitas para penegak hukum yang masih tebang pilih dalam penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat akan hukum masih rendah terkait dengan tindak pidana pemilihan umum.

The Role Of Land Owner Farmers In Sustainable Food Agricultural Land Protection Hardimen; Fauzia Zainin; Darlisma
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2334

Sustainable agricultural development is faced with competition for the use of agricultural land and the preservation of the function of land resources and the environment. Agricultural land conversion is a sectoral issue, a regional issue and a national issue in providing food for the community. The conversion of agricultural land and the need to protect food agricultural land has so far not become a major issue in regional development planning. This research aims to see to what extent farmers who own land play a role in protecting sustainable food agricultural land. This research uses primary data sources, secondary data and tertiary data. Primary data was obtained directly through interviews with sources from the Department/Agency that handles LP2B. The results of the research show that the standard area of rice fields in West Pasaman Regency in 2016 - 2022 saw a reduction in the area of rice fields by 3,948 Ha. This reduction in rice fields is due to the conversion of agricultural land into oil palm plantations, settlements and housing as well as due to damage to irrigation dams and sub-optimal irrigation channels and others. This research also found the supporting capacity for land and food protection in the form of local wisdom in several Nagari-nagari such as in Kinali District, Desa Baru and Kenagarian Talu, this is a form of concern in keeping rice fields eternal, and of course the Regional Government of West Pasaman Regency must be more proactive in encouraging and developing the role of farmers who own land which is based on local wisdom in maintaining and caring for permanent rice fields. eternal community as sustainable agricultural land.

The Role Of Land Owner Farmers In Sustainable Food Agricultural Land Protection Hardimen; Fauzia Zainin; Darlisma
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2334

Sustainable agricultural development is faced with competition for the use of agricultural land and the preservation of the function of land resources and the environment. Agricultural land conversion is a sectoral issue, a regional issue and a national issue in providing food for the community. The conversion of agricultural land and the need to protect food agricultural land has so far not become a major issue in regional development planning. This research aims to see to what extent farmers who own land play a role in protecting sustainable food agricultural land. This research uses primary data sources, secondary data and tertiary data. Primary data was obtained directly through interviews with sources from the Department/Agency that handles LP2B. The results of the research show that the standard area of rice fields in West Pasaman Regency in 2016 - 2022 saw a reduction in the area of rice fields by 3,948 Ha. This reduction in rice fields is due to the conversion of agricultural land into oil palm plantations, settlements and housing as well as due to damage to irrigation dams and sub-optimal irrigation channels and others. This research also found the supporting capacity for land and food protection in the form of local wisdom in several Nagari-nagari such as in Kinali District, Desa Baru and Kenagarian Talu, this is a form of concern in keeping rice fields eternal, and of course the Regional Government of West Pasaman Regency must be more proactive in encouraging and developing the role of farmers who own land which is based on local wisdom in maintaining and caring for permanent rice fields. eternal community as sustainable agricultural land.

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PASAMAN Yusmiarni, Yusmiarni; Hardimen, Hardimen; Helfia Saputra
Journal of Social and Economics Research Vol 5 No 2 (2023): JSER, December 2023
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v5i2.1275

Unit Perlindungan Masyarakat atau yang biasa disebut Satlinmas adalah organisasi pemerintah di tingkat Desa atau Nagari, di mana setiap Desa atau Nagari wajib melaksanakan Satlinmas untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 di Kabupaten Pasaman, serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui pengolahan data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa pelaksanaan Satlinmas di Kabupaten Pasaman belum dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, kendala dalam pelaksanaannya adalah tidak adanya anggaran dari pemerintah daerah, dan upaya yang dilakukan terbatas pada pelaksanaan Satlinmas untuk menjaga ketertiban dan keamanan pada saat pemilihan umum (TPS Linmas).

PELAKSANAAN PEROLEHAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK LUAR KAWIN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASAMAN Yusmiarni, Yusmiarni; Desma Yanti; Hardimen, Hardimen
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.1278

Akta kelahiran merupakan hak setiap anak sebagai bukti hukum yang menjamin kepastian dan kedudukan hukum seseorang, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun, pencatatan akta kelahiran bagi anak luar kawin masih menghadapi kendala, terutama terkait persyaratan administrasi dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur penerbitan akta kelahiran, mengidentifikasi permasalahan pencatatan akta kelahiran anak luar kawin, serta upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penerbitan akta kelahiran anak sah dan anak luar kawin pada dasarnya sama, dengan perbedaan pada persyaratan administrasi yang diganti dengan surat pernyataan menikah yang disahkan pihak terkait. Kendala utama meliputi ketidaklengkapan persyaratan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta stigma sosial terhadap anak luar kawin. Upaya yang dilakukan pemerintah meliputi penerapan stelsel aktif melalui pelayanan jemput bola, pelayanan keliling, serta penyediaan layanan pendaftaran daring dan call center untuk mempermudah akses masyarakat.

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN Yusmiarni, Yusmiarni; Hardimen, Hardimen; Wulan Yuris Ramadhonna
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.1280

Narapidana dalam menjalankan pidana penjara memiliki hak-hak tertentu, yaitu setiap narapidana memiliki hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Sehingga tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji pelaksanaan pemberian remisi di dalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya pemenuhan hak narapidana di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping dan untuk menganalisis dan mengkaji kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan remisi di dalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya pemberian hak narapidana di Rutan Kelas II B Lubuk Skaping. Berdasarakan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pemberian Remisi di dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Pemenuhan Hak Narapidana di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang remisi. Kendala-Kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan Remisi di dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Pemberian Hak Narapidana di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping dilihat secara struktur hukum adalah bahwa dalam pemberian remisi ada 3 (tiga) instansi yang terlibat, secara substansi hukum adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu bahwa untuk tindak pidana Narkoba dan Korupsi harus memenuhi persyaratan lain, dan secara kultur hukum adalah saat pembuatan dokumen untuk pengajuan remisi narapida

LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS USING E-BANKING SERVICES FROM THE THREAT OF CYBER CRIME (CASE STUDY AT PT BANK RAKYAT INDONESIA, SIMPANG TIGA UNIT, SIMPANG EMPAT BRANCH, WEST PASAMAN) Ahmad Sukri; Nur Asmah; Hardimen, Hardimen
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.1324

The majority of banks have provided e-banking services that make it easier for customers to transact anytime and anywhere, but these services also carry the risk of cybercrime such as fraud in the name of the bank. This study aims to analyze legal protection for customers using e-banking and the bank's responsibility in the event of losses at PT BRI Unit Simpang Tiga Simpang Empat Branch, West Pasaman. The method used is empirical juridical through a legislative approach, document study, and interviews. The results of the study indicate that the implementation of the banking system refers to applicable regulations, and the bank is responsible for processing customer transactions and complaints, although there are still delays in follow-up information. The bank provides full compensation if the loss is caused by a system error or internal negligence, but does not compensate for losses caused by customer negligence, although it still provides assistance such as transaction tracking, information, and assistance to the authorities.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search