Achmad, Dirga
Institut Agama Islam Negeri Parepare

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Sultan : Riset Hukum Tata Negara

PENINDAKAN ATAS PELANGGARAN NETRALITAS ASN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN Thamrin, Azlan; Achmad, Dirga; Fachreza, Ahmad Rezky
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Volume 1 Nomor 1 Oktober 2022
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (606.048 KB) | DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i1.3238

Abstract

Artikel ini menganalisis mengenai prosedur penindakan atas pelanggaran netralitas ASN di provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana penindakan atas pelanggaran netralitas ASN di provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya data pengaduan mengenai pelanggaran netralitas yang terjadi di Sulawesi Selatan menandakan cukup tingginya kesadaran masyarakat dalam pengawalan proses demokrasi. Tingginya pelanggaran Netralitas ASN di Sulawesi Selatan harus terus diminimalisir dengan pengoptimalan kesadaran masyarakat tersebut, baik dalam mencegah hingga melaporkan berbagai bentuk pelanggaran ke pihak terkait melalui masifnya sosialisasi hingga pemberdayaan masyarakat.
OTORITAS PENGAWASAN PARTISIPATIF OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE Muhammad Ardan; Dirga Achmad
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Volume 1 Nomor 2 April 2023
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.758 KB) | DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i2.3423

Abstract

Penelitian ini membahas tentang peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) di Kota Parepare dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan menelaah hukum serta melihat fakta yang terjadi di lapangan, serta menggunakan sumber data data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif telah dilaksanakan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melalui pengawasan yang melibatkan masyarakat dengan merangkul seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, maupun organisasi pemerintah. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif berbasis teknologi untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Selain itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare juga menjalankan program-program yang mendukung jalanya pengawasan partisipatif.