Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.517
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Transparansi Hukum Jurnal Hukum Sasana Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis JUDGE: Jurnal Hukum
Dewa Ayu Putri Sukadana
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Akibat Hukum Terhadap Tidak Dilakukan Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia Setelah Kredit Lunas Ni Putu Sawitri Nandari; Dewa Krisna Prasada; Kadek Julia Mahadewi; Tania Novelin; Dewa Ayu Putri Sukadana
Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 1 (2023): June 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v9i1.2249

Abstract

Kewajiban hukum adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Setiap tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari rasa tanggung jawab dari permasalahan yang sedang terjadi, baik itu secara hukum atau moral. Oleh sebab itu, kewajiban akan selalu melekat pada kehidupan manusia dalam melakukan sosial bermasyarakat. Aaturan mengenai kewajiban bagi penerima fidusia untuk melakukan penghapusan (roya) fidusia apabila hutang yang telah diperjanjikan sudah lunas, namun perlu diketahui juga mengenai akibat hukum apabila kewajiban penghapusan (roya) jaminan fidusia tersebut tidak dilaksanakan maka dapat mengakibatkan kerugian bagi pemberi fidusia. Dalam hal ini muncul permasalahan “Bagaimana akibat hukum  terhadap tidak dilakukannya penghapusan (roya) jaminan fidusia setelah kredit lunas. Metode penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian yuridis-normatif yaitu yang menempatkan hukum sebagai sistem norma dalam mengkaji dan menganalisis akibat hukum tidak dilakukannya penghapusan (roya) jaminan fidusia. Jenis pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil dari kajian pembahasan terkait akibat hukum tidak dilakukannya penghapusan (roya) jaminan fidusia tidak ditemukan aturan yang tegas terkait hal tersebut, baik pada UU No. 42 Tahun 1999, PP No. 21 Tahun 2015, Permenkumham No. 9  Tahun 2013, dan Permenkumham No. 10 Tahun 2013, karena hal yang diatur masih sebatas kewajiban untuk melakukan penghapusan (roya) jaminan fidusia, sehingga tidak ada ancaman hukuman atau sanksi hukum bagi pelanggarnya secara tegas. Sedangkan upaya hukum yang dapat ditempuh pemberi fidusia yang mengalami kerugian atas tindakan penerima fidusia yang lalai dalam melakukan penghapusan (roya) jaminan fidusia tersebut adalah dengan cara mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
PENTINGNYA KESEHATAN MENTAL ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II KABUPATEN KARANGASEM Dewa Ayu Putri Sukadana
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i2.15980

Abstract

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan datang, baik buruknya masa depan sebuah bangsa bergantung pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Perlakuan yang baik kepada anak harus dilakukan setiap orang, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta dapat menjadi generasi penerus bangsa. Perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Sering kali anak terjerumus kejahatan akibat dari pergaulan ataupun kurangnya perhatian dari keluarga maupun orang sekitarnya sehingga terkena tindak pidana. Oleh sebab itu anak yang melakukan tindak pidana terhadap orang lain akan diserahkan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
Perbandingan PERBANDINGAN PENGATURAN PIDANA MATI ANTARA KUHP KOLONIAL DAN KUHP NASIONAL : Pendahuluan, metode penelitian,hasil penelitian dan pembahasan Sulistiya Zilpana; I Putu Edi Rusmana; I Made Wirya Darma; Dewa Ayu Putri Sukadana
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 11 No. 04 (2026): Volume 11 No. 04 Desember 2025 In Build
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v11i04.8935

Abstract

Penelitian ini mengkaji perbedaan mendasar dalam pengaturan pidana mati antara KUHP Kolonial (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië) dan KUHP Nasional yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk menelaah perubahan paradigma dalam kebijakan pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Kolonial menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat absolut dengan orientasi pembalasan dan pengendalian sosial. Sebaliknya, KUHP Nasional mengatur pidana mati sebagai pidana khusus yang bersyarat dengan masa percobaan, sehingga pelaksanaannya hanya dilakukan sebagai upaya terakhir terhadap kejahatan luar biasa. Pergeseran ini mencerminkan perubahan orientasi hukum pidana Indonesia dari model retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia serta nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pembaruan pengaturan pidana mati dalam KUHP Nasional merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih proporsional dan beradab tanpa menghilangkan fungsi perlindungan masyarakat.
Legal Construction and Obligations of Tourism Business Operators Towards the Principles of Sustainable Tourism in the Perspective of Tourism Law I Made Adi Ananda Permana; Dewa Krisna Prasada; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Dewa Ayu Putri Sukadana
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.643

Abstract

This study discusses the legal framework and the obligations of tourism operators in implementing the principles of sustainable tourism in Indonesia. The main focus of this research is to analyze the implementation of sustainability principles within Law No. 10 of 2009 on Tourism and related international regulations such as ISO 21401 and the International Tourism Ethics Code. The methodology used is normative legal research with legislative and conceptual approaches, aiming to critique ambiguities in existing regulations and propose solutions regarding the obligations of tourism operators. The findings show that there is a lack of clarity in the legal provisions regulating sustainability, which may negatively impact social and environmental aspects. Therefore, this study suggests the need for revisions to clarify the obligations of tourism operators to conduct environmental and social impact assessments. In conclusion, the study advocates for a stronger integration of national regulations with international standards to ensure the development of tourism that is sustainable, equitable, and environmentally friendly.
Penegakan Hukum Terhadap Praktik Prostitusi Berkedok Usaha Jasa Pijat: (Studi pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Bali) Ni Kadek Nindi Lestari; Putu Eva Ditayani Antari; Putu Edi Rusmana; Dewa Ayu Putri Sukadana
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.658

Abstract

Praktik prostitusi berkedok usaha jasa pijat semakin marak dan menantang penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap praktik tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelaah KUHP, Undang-Undang TPPO, dan regulasi perizinan usaha spa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 296 dan 506 KUHP secara normatif dapat menjerat pihak yang memfasilitasi prostitusi, namun efektivitasnya terhambat oleh kekosongan norma terhadap pengguna jasa, kendala pembuktian, tumpang tindih kewenangan pengawasan, serta lemahnya efek jera sanksi pidana. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan pidana dan penguatan pengawasan perizinan secara terintegrasi guna menanggulangi praktik prostitusi terselubung secara lebih efektif.
PENGARUH DIGITAL BRANDING DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DI DESA TARO GIANYAR I Putu Edi Rusmana; Kadek Julia Mahadewi; Bagus Gede Ari Rama; Made Sinthia Sukmayanti; Rafika Amalia; Dewa Ayu Putri Sukadana
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2024): Vol. 5 No. 6 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i6.38086

Abstract

Perlunya sebuah media promosi suatu pariwisata agar industri pariwisata di Bali semakin dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia hingga mancanegara, selain itu media promosi juga mempengaruhi eksistensi industri pariwisata tersebut agar tetap hidup. Industri pariwisata di Bali memerlukan suatu branding yang tidak hanya branding konvensional tetapi juga digital branding yang memerlukan media sosial untuk mempromosikan branding tersebut. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini tersebut adalah branding adalah sebuah upaya atau proses aktif untuk membangun brand dan termasuk salah satu hal yang terpenting dalam memasarkan produk apalagi yang berkaitan dengan destinasi wisata dan termasuk juga salah satu prioritas pariwisata nasional karena mempengaruhi pangsa pasar domestik dan internasional. Adanya sebuah digital branding dimasa kini adalah bagian dari pemasaran suatu objek wisata melalui foto dan video yang diunggah ke media sosial sebagai sarana memperkenalkan dan mempertahankan eksistensi suatu industri pariwisata khususnya di Desa Taro, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Abstrak harus diakhiri dengan komentar tentang pentingnya hasil atau kesimpulan singkat.
SOSIALISASI HUKUM KEPARIWISATAAN SEBAGAI UPAYA MENDORONG PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA DANAU BULIRAN Dewa Ayu Putri Sukadana
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 6 (2025): Vol. 6 No. 6 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i6.51485

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat di sekitar Danau Buliran melalui sosialisasi hukum kepariwisataan sebagai upaya mendorong pengembangan destinasi wisata berbasis komunitas. Kegiatan dilaksanakan dengan metode partisipatif melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi yang melibatkan masyarakat pelaku wisata, aparat desa, serta kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Metode pelaksanaan mencakup ceramah interaktif, diskusi kelompok terarah, dan simulasi studi kasus hukum pariwisata. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum kepariwisataan, terutama mengenai hak dan kewajiban pelaku wisata, pentingnya perizinan usaha, serta tanggung jawab hukum dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Selain itu, kegiatan ini mendorong terbentuknya kelompok kerja hukum pariwisata dan inisiatif penyusunan peraturan desa tentang pengelolaan Danau Buliran. Sosialisasi ini juga memperkuat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan akademisi dalam mewujudkan tata kelola pariwisata yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Analisis Komparatif Penerima Layanan Hukum Pro bono dengan Layanan Hukum Berbayar di Indonesia Sindy Tjotjomare; I Putu Edi Rusmana; Dewa Krisna Prasada; Dewa Ayu Putri Sukadana
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.1749

Abstract

This study aims to conduct a comparative analysis between recipients of pro bono legal services and paid legal services in Indonesia, focusing on their effectiveness, quality of legal assistance, and practical challenges, particularly in the Bali region. The research employs an empirical juridical method, which examines how law operates in practice (law in action). Primary legal materials include Law Number 16 of 2011 on Legal Aid, Supreme Court Regulation Number 1 of 2014 on Guidelines for Providing Legal Services for the Poor in Court, and the Indonesian Advocates’ Code of Ethics, while secondary materials consist of legal literature and previous research. The findings reveal that the implementation of pro bono legal services has not been fully effective despite having a solid legal foundation. Major challenges include delayed disbursement of government funds, limited budget allocation, and insufficient facilities and human resources within legal aid institutions. These factors negatively affect the motivation, professionalism, and effectiveness of advocates in providing legal assistance to underprivileged communities. Conversely, paid legal services tend to operate more efficiently due to clear contractual relationships between lawyers and clients, supported by sufficient financial resources, resulting in higher service quality and client satisfaction. In conclusion, the disparity in effectiveness between pro bono and paid legal services is not solely driven by economic factors but also by the suboptimal implementation, funding mechanisms, and oversight of legal aid policies in Indonesia.
Analisis Yuridis terhadap Praktik Jual Beli Akun Mobile Legends: Bang Bang Ditinjau dari Hukum Perdata Indonesia Edvaldo Jose Luis Soares Sequeira; Dewa Ayu Putri Sukadana; Ni Putu Sawitri; Kadek Julia Mahadewi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1844

Abstract

This study examines the legal status and position of Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) game accounts as objects of sale and purchase under Indonesian civil law. The increasing practice of game account trading raises legal questions, as it is not explicitly regulated within existing laws. The research applies a normative legal method, focusing on the analysis of positive legal norms or law in the book (Muhaimin, 2020). The study uses both statutory and conceptual approaches, referring to the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 11 of 2008 jo. Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, and Government Regulation No. 71 of 2019 (Yati Nurhayati et al., 2021). Data were collected through library research and analyzed qualitatively (Peter Mahmud Marzuki, 2017). The results show that the sale of MLBB accounts meets the contractual elements in Articles 1320 and 1457 of the Civil Code—consent, capacity, clear object, and economic value. The account can be seen as intangible property with economic worth; however, legal ownership remains with the developer, Moonton, who only grants access through a license agreement. Thus, the transaction is valid between users but lacks binding legal force against the developer when violating the Terms of Service. The study concludes that MLBB account trading is legally valid in a limited sense within civil relations but not formally recognized in Indonesian law. This highlights the need for civil law reform to accommodate digital economic developments and acknowledge virtual assets as legitimate legal objects.
PENERBITAN SERTIPIKAT DENGAN DASAR SURAT KETERANGAN WARIS TIDAK SAH (Studi Kasus Putusan Nomor 194/PDT.G/2022/PN Amb) Dinda Adnya Silvia; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Bagus Gede Ari Rama; Dewa Ayu Putri Sukadana
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7350

Abstract

ABSTRAKSIIndonesia sebagai negara agraris seringkali memiliki permasalahanterkait kepemilikan dan penguasaan tanah. Persoalan pertanahan tidakhanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengandimensi sosial, budaya, dan hukum dalam kehidupan masyarakat. Darilaporan Kementerian ATR/BPN, sengketa tanah merupakan salah satukasus pertanahan yang paling banyak terjadi. Hingga tahun 2024 tercatatada 11.083 sengketa, 506 konflik, dan 24.120 perkara tanah di seluruhIndonesia, namun hanya 46,88 persen yang berhasil diselesaikan. Bahkan,data Konsorsium Pembaruan Agraria menunjukkan, konflik agrariameningkat dari 207 kasus pada 2021 menjadi 295 kasus pada 2024.Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan mengevaluasi penerbitansertipikat yang menggunakan surat keterangan waris tidak sah, sertamengidentifikasi konsekuensi hukum yang timbul dari penerbitansertipikat tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukumnormatif dengan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yangberfokus pada analisis norma-norma hukum melalui pengkajian peraturanperundang-undangan, literatur, serta doktrin hukum yang berkaitandengan kewenangan dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang HukumPerdata dalam sistem peradilan Indonesia. Dalam perspektif yuridis danadministrasi pertanahan, Surat Keterangan Waris memiliki kedudukansebagai dokumen pembuktian awal untuk membuktikan siapa ahli waisyang sebenarnya. Ketika sebuah sertipikat hak atas tanah diterbitkanberdasarkan SKW yang tidak sah, hal ini berpotensi menimbulkansengketa hukum dan mengakibatkan status sertipikat menjadi bermasalah.Kata Kunci: Penerbitan Sertipikat, Surat Keterangan, Waris
Co-Authors Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Antari, Putu Eva Ditayani Bagus Gede Ari Rama Budiana, I Nyoman Dinda Adnya Silvia Edvaldo Jose Luis Soares Sequeira I Ketut Abdi Jayantara I Made Adi Ananda Permana I Made Wirya Darma I Putu Edi Rusmana Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Komang Aristia Sadia Dewi Made Sinthia Sukmayanti Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari Ni Kadek Fitri Noviani Ni Kadek Nindi Lestari Ni Putu Mirah Henny Herliana Ni Putu Sawitri Ni Putu Sawitri Nandari Prasada, Dewa Krisna Putu Edi Rusmana Rafika Amalia Sindy Tjotjomare Sulistiya Zilpana Tania Novelin