Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Sasana Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum
Dewa Ayu Putri Sukadana
Universitas Pendidikan Nasional
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Akibat Hukum Terhadap Tidak Dilakukan Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia Setelah Kredit Lunas Ni Putu Sawitri Nandari; Dewa Krisna Prasada; Kadek Julia Mahadewi; Tania Novelin; Dewa Ayu Putri Sukadana
Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 1 (2023): June 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v9i1.2249

Abstract

Kewajiban hukum adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Setiap tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari rasa tanggung jawab dari permasalahan yang sedang terjadi, baik itu secara hukum atau moral. Oleh sebab itu, kewajiban akan selalu melekat pada kehidupan manusia dalam melakukan sosial bermasyarakat. Aaturan mengenai kewajiban bagi penerima fidusia untuk melakukan penghapusan (roya) fidusia apabila hutang yang telah diperjanjikan sudah lunas, namun perlu diketahui juga mengenai akibat hukum apabila kewajiban penghapusan (roya) jaminan fidusia tersebut tidak dilaksanakan maka dapat mengakibatkan kerugian bagi pemberi fidusia. Dalam hal ini muncul permasalahan “Bagaimana akibat hukum  terhadap tidak dilakukannya penghapusan (roya) jaminan fidusia setelah kredit lunas. Metode penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian yuridis-normatif yaitu yang menempatkan hukum sebagai sistem norma dalam mengkaji dan menganalisis akibat hukum tidak dilakukannya penghapusan (roya) jaminan fidusia. Jenis pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil dari kajian pembahasan terkait akibat hukum tidak dilakukannya penghapusan (roya) jaminan fidusia tidak ditemukan aturan yang tegas terkait hal tersebut, baik pada UU No. 42 Tahun 1999, PP No. 21 Tahun 2015, Permenkumham No. 9  Tahun 2013, dan Permenkumham No. 10 Tahun 2013, karena hal yang diatur masih sebatas kewajiban untuk melakukan penghapusan (roya) jaminan fidusia, sehingga tidak ada ancaman hukuman atau sanksi hukum bagi pelanggarnya secara tegas. Sedangkan upaya hukum yang dapat ditempuh pemberi fidusia yang mengalami kerugian atas tindakan penerima fidusia yang lalai dalam melakukan penghapusan (roya) jaminan fidusia tersebut adalah dengan cara mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
PENTINGNYA KESEHATAN MENTAL ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II KABUPATEN KARANGASEM Dewa Ayu Putri Sukadana
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i2.15980

Abstract

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan datang, baik buruknya masa depan sebuah bangsa bergantung pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Perlakuan yang baik kepada anak harus dilakukan setiap orang, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta dapat menjadi generasi penerus bangsa. Perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Sering kali anak terjerumus kejahatan akibat dari pergaulan ataupun kurangnya perhatian dari keluarga maupun orang sekitarnya sehingga terkena tindak pidana. Oleh sebab itu anak yang melakukan tindak pidana terhadap orang lain akan diserahkan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
Perbandingan PERBANDINGAN PENGATURAN PIDANA MATI ANTARA KUHP KOLONIAL DAN KUHP NASIONAL : Pendahuluan, metode penelitian,hasil penelitian dan pembahasan Sulistiya Zilpana; I Putu Edi Rusmana; I Made Wirya Darma; Dewa Ayu Putri Sukadana
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 11 No. 04 (2026): Volume 11 No. 04 Desember 2025 In Build
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v11i04.8935

Abstract

Penelitian ini mengkaji perbedaan mendasar dalam pengaturan pidana mati antara KUHP Kolonial (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië) dan KUHP Nasional yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk menelaah perubahan paradigma dalam kebijakan pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Kolonial menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat absolut dengan orientasi pembalasan dan pengendalian sosial. Sebaliknya, KUHP Nasional mengatur pidana mati sebagai pidana khusus yang bersyarat dengan masa percobaan, sehingga pelaksanaannya hanya dilakukan sebagai upaya terakhir terhadap kejahatan luar biasa. Pergeseran ini mencerminkan perubahan orientasi hukum pidana Indonesia dari model retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia serta nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pembaruan pengaturan pidana mati dalam KUHP Nasional merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih proporsional dan beradab tanpa menghilangkan fungsi perlindungan masyarakat.
Legal Construction and Obligations of Tourism Business Operators Towards the Principles of Sustainable Tourism in the Perspective of Tourism Law I Made Adi Ananda Permana; Dewa Krisna Prasada; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Dewa Ayu Putri Sukadana
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.643

Abstract

This study discusses the legal framework and the obligations of tourism operators in implementing the principles of sustainable tourism in Indonesia. The main focus of this research is to analyze the implementation of sustainability principles within Law No. 10 of 2009 on Tourism and related international regulations such as ISO 21401 and the International Tourism Ethics Code. The methodology used is normative legal research with legislative and conceptual approaches, aiming to critique ambiguities in existing regulations and propose solutions regarding the obligations of tourism operators. The findings show that there is a lack of clarity in the legal provisions regulating sustainability, which may negatively impact social and environmental aspects. Therefore, this study suggests the need for revisions to clarify the obligations of tourism operators to conduct environmental and social impact assessments. In conclusion, the study advocates for a stronger integration of national regulations with international standards to ensure the development of tourism that is sustainable, equitable, and environmentally friendly.
Penegakan Hukum Terhadap Praktik Prostitusi Berkedok Usaha Jasa Pijat: (Studi pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Bali) Ni Kadek Nindi Lestari; Putu Eva Ditayani Antari; Putu Edi Rusmana; Dewa Ayu Putri Sukadana
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.658

Abstract

Praktik prostitusi berkedok usaha jasa pijat semakin marak dan menantang penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap praktik tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelaah KUHP, Undang-Undang TPPO, dan regulasi perizinan usaha spa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 296 dan 506 KUHP secara normatif dapat menjerat pihak yang memfasilitasi prostitusi, namun efektivitasnya terhambat oleh kekosongan norma terhadap pengguna jasa, kendala pembuktian, tumpang tindih kewenangan pengawasan, serta lemahnya efek jera sanksi pidana. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan pidana dan penguatan pengawasan perizinan secara terintegrasi guna menanggulangi praktik prostitusi terselubung secara lebih efektif.
Co-Authors Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Antari, Putu Eva Ditayani I Made Adi Ananda Permana I Made Wirya Darma I Putu Edi Rusmana Kadek Julia Mahadewi Ni Kadek Nindi Lestari Ni Putu Sawitri Nandari Prasada, Dewa Krisna Putu Edi Rusmana Sulistiya Zilpana Tania Novelin