Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Sasana Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Tania Novelin
Universitas Pendidikan Nasional
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Akibat Hukum Terhadap Tidak Dilakukan Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia Setelah Kredit Lunas Ni Putu Sawitri Nandari; Dewa Krisna Prasada; Kadek Julia Mahadewi; Tania Novelin; Dewa Ayu Putri Sukadana
Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 1 (2023): June 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v9i1.2249

Abstract

Kewajiban hukum adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Setiap tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari rasa tanggung jawab dari permasalahan yang sedang terjadi, baik itu secara hukum atau moral. Oleh sebab itu, kewajiban akan selalu melekat pada kehidupan manusia dalam melakukan sosial bermasyarakat. Aaturan mengenai kewajiban bagi penerima fidusia untuk melakukan penghapusan (roya) fidusia apabila hutang yang telah diperjanjikan sudah lunas, namun perlu diketahui juga mengenai akibat hukum apabila kewajiban penghapusan (roya) jaminan fidusia tersebut tidak dilaksanakan maka dapat mengakibatkan kerugian bagi pemberi fidusia. Dalam hal ini muncul permasalahan “Bagaimana akibat hukum  terhadap tidak dilakukannya penghapusan (roya) jaminan fidusia setelah kredit lunas. Metode penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian yuridis-normatif yaitu yang menempatkan hukum sebagai sistem norma dalam mengkaji dan menganalisis akibat hukum tidak dilakukannya penghapusan (roya) jaminan fidusia. Jenis pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil dari kajian pembahasan terkait akibat hukum tidak dilakukannya penghapusan (roya) jaminan fidusia tidak ditemukan aturan yang tegas terkait hal tersebut, baik pada UU No. 42 Tahun 1999, PP No. 21 Tahun 2015, Permenkumham No. 9  Tahun 2013, dan Permenkumham No. 10 Tahun 2013, karena hal yang diatur masih sebatas kewajiban untuk melakukan penghapusan (roya) jaminan fidusia, sehingga tidak ada ancaman hukuman atau sanksi hukum bagi pelanggarnya secara tegas. Sedangkan upaya hukum yang dapat ditempuh pemberi fidusia yang mengalami kerugian atas tindakan penerima fidusia yang lalai dalam melakukan penghapusan (roya) jaminan fidusia tersebut adalah dengan cara mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
EDUKASI PEMBANGUNAN KESEHATAN MENTAL DI LPKA KELAS II KARANGASEM Bagus Gede Ari Rama; Tania Novelin; Kadek Julia Mahadewi; Dewa Krisna Prasada
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i2.15455

Abstract

Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan memberikan edukasi mengenai kesehatan mental kepada warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Karangasem. Manfaat yang dapat diberikan kepada warga binaan yakni agar meningkatkan pengetahuan warga binaan mengenai kesehatan mental dan agar kedepannya mereka mampu untuk menghadapi masalah-masalah dan tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum.  Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah metode pendidikan terhadap masyarakat khususnya warga binaan. Metode pendidikan ini dilakukan dengan cara memberikan edukasi dan sosialisasi dengan tema “Socialization Of Crime And Mental Health For A Better Younger Generation”.
The Ineffectiveness of Consumer Legal Protection in Overcoming Irregularities in Our Oil Distribution in Indonesia Kadek Julia Mahadewi; Rafika Amalia; Tania Novelin
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol. 8 No. 2 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v8i2.10550

Abstract

This study aims to analyze the gap between consumer protection regulations and the irregular practices of Minyak Kita distribution in Indonesia, as well as examine the legal liability of business actors and the state from a civil law perspective. This study uses normative legal methods with legislative, conceptual, and case approaches, and is analyzed qualitatively. The results of the study show that normatively, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection has provided a strong legal basis in protecting consumer rights. However, in practice, there are still various irregularities in the distribution of Minyak Kita, such as volume reduction, smuggling, hoarding, and sales above the highest retail price. This shows that there is a gap between law as a norm (das sollen) and reality (das sein). From a civil perspective, business actors can be held accountable based on the principles of unlawful acts and strict liability. However, these mechanisms have not been effective due to limited consumer access to legal remedies and low legal awareness. On the other hand, the state as a regulator and supervisor has also not carried out its functions optimally in supervising distribution and enforcing the law. Thus, consumer protection in the case of Minyak Kita is still formalistic and has not provided substantive protection. It is necessary to strengthen law enforcement, distribution supervision, and consumer empowerment so that the consumer protection system can run effectively.
Co-Authors Bagus Gede Ari Rama Dewa Ayu Putri Sukadana Kadek Julia Mahadewi Ni Putu Sawitri Nandari Prasada, Dewa Krisna Rafika Amalia