Suhartati
Universitas Indonesia Timur

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Yuridis Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Tindak Pidana Kehutanan (Studi Putusan No. 59/Pid.B/LH/2022/PN.Sdr) Suhartati; Asba Hamid
Pledoi Law Jurnal Vol. 1 No. 02 (2023): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: This study aims to find out how the application of material law to perpetrators of criminal acts in decision no. 59/Pid.B/LH/2022/PN.sdr and to find out what are the Judge's considerations in making a decision against the perpetrators of a crime in decision No. 59/Pid.B/LH/2022/PN.Sdr. The method used in this research is normative legal research or also called (Library research). The findings obtained from this study are: 1) In this case the public prosecutor submitted appropriate evidence obtained from the defendant, in addition to the evidence the judge also invited the defendants to provide information or testimony at trial. 2) The judge's considerations in deciding the case Number: 59/Pid.B/LH/2022/PN.Pin, Based on the examination of witnesses, the accused and evidence as well as aggravating and mitigating circumstances, the defendant has been proven legally and convincingly guilty violates Article 83 paragraph (1) letter b of Law Number 18 of 2013 in conjunction with Article 55 paragraph 1 Ke-l of the Criminal Code. ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana penerapan hukum materil terhadap pelaku tindak pidana pada putusan No. 59/Pid.B/LH/2022/PN.sdr dan untuk mengetahui apa saja pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pada putusan No. 59/Pid.B/LH/2022/PN.Sdr. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normative atau disebut juga dengan (Library research). Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 1) Pada perkara ini penuntut umum mengajukan barang bukti sesuai yang diperoleh dari terdakwa, selain barang bukti hakim juga mempersilahkan para terdakwa memberikan keterangan atau kesaksiannya dipersidangan. 2) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 59/Pid.B/LH/2022/PN.Pin, Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-l KUHP.
Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Perampasan Mobil Oleh Debt Collector (Studi Putusan No. 141/Pid. B/2019/Pn. Pky. ) Amiruddin Pabbu; Suhartati; Randi Qadri
Pledoi Law Jurnal Vol. 1 No. 03 (2023): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: The background to the criminal act of peampasam is as stipulated in Article 368 of the Criminal Code. In general, the performance of the courts in processing the perpetrators of crimes at trial reveals the fact that although many judges have passed very light sentences, there have been several cases, evidence of complaints in the sentencing. The type of research that will be used in writing this thesis is normative legal research. Normative law research (normative law research) uses special normative studies in the form of legal behavior products, for example studying laws. The main subject of the study is law which is conceptualized as norms or rules that apply in society and become a reference for everyone's behavior. According to the author of the penal system for the perpetrators of the crime of theft or robbery committed by a third party from PT. Adira Finance in decision No.141/Pid. B/2019/PN. PKY values do not match. The acquittal was acquitted by the judge because it was accused of not being in accordance with the demands of the public prosecutor and the facts revealed at trial. ABSTRAK:  Latar belakang tindak pidana peampasam sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 368 KUHP Secara umum kinerja pengadilan dalam memproses pelaku kejahatan di sidang pengadilan memperlihatkan fakta bahwa meskipun banyak para hakim telah menjatuhkan vonis sangat ringan, akan tetapi terdapat beberapa kasus, bukti adanya ketidakadilan di dalam penjatuhan pidananya. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (normative law resaerch) menggunakan studi khusus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang.pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut penulis sistem pemidanaan pelaku tindak pidana pencurian atau perampasan yang dilakukan oleh pihak ketiga dari PT. Adira Finance dalam putusan No. 141/Pid. B/2019/PN. PKY di nilai tidak sesuai. Putusan bebas yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa terkesan tidak sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.
Analisis Wanprestasi dan Peralihan Hak Jual Beli Tanah Bersertifikat Elektronik Perspektif Hukum Perdata Suhartati; Asrul Aswar; A.Risal Riandi Arkam; Muhammmad Jabbar; Anis Kari; M. Adam Amiruddin; Slamat Supriyadi; Abd. Rahman; Budiman; Moch Fadel Alfarizi; Fadel Muhammad Tauphan Ansar; Mari’e Muhammad
JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN INDONESIA Vol. 1 No. 4 (2026): Juli-September
Publisher : Samudra Ilmu Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diera modernisasi saat ini perkembangan teknologi semakin canggih. Sistem digitalisasi kian merambah berbagai aspek kehidupan, salah satunya masuk dalam implementasi sertifikat tanah elektronik (Sertifikat- el) oleh kementerian ATR/BPN. Hal ini bertujuan untuk modernisasi administrasi sekaligus menekan kasus sengketa tanah. Namun, ditengah masa transisi dari sertifikat manual kedigital memicu sebuah permasalahan baru, khususnya terkait kepemilikan ganda (Overlapping). Penelitian bertujuan untuk menganalisis karakteristik wanprestasi dalam transaksi tanah yang beralih digital dan merumuskan mekanisme penyelesaian sengketa kepemilikan ganda antara pemegan sertifikat manual dan sertifikat elektronik berdasarkan perspektif hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridi normative dengan pendekatan Perundang undangan (Statute Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi jika salah satu pihak gagal memenuhi prestasi akibat yuridis dalam proses konversi digital, seperti manipulasi data visual atau pengabaian asas iktikad baik. Dalam hal kepemilikan ganda, hukum perdata di Indonesia memberikan perlindungan melalui pengujian asas Prior In tempore potior in jure ( yang pertama memiliki hak, dia yang lebih kuat). Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur non litigasi (mediasi di ATR/BPD0 maupun litigasi di pengadilan negeri untuk menuntut pembatalan sertifikat cacat hukum serta ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hokum (PMH) atau wanprestasi. Kesimpulannya, sertifikat manual tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sah selama belum dikonversi secara valid, dan sinkronisasi data fisik serta data yuridis mutlak untuk menjamin kepastian hukum.