Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

EMPOWERMENT OF RESERVE COMPONENTS IN STATE DEFENSE EFFORTS IN THE AREA OF KODAM III/SILIWANGI TO SUPPORT THE LAND DEFENSE STRATEGY Tjahjono Tjahjono; Kamistan Hadirin; Lukman Yudho Prakoso; Sunarko Sunarko; Mitro Prihantoro; Heri Abriyadi
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 3 No 10: Maret 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v3i10.2524

Abstract

Indonesia adheres to the Universal Defense System in dealing with military and non-military threats, which involve citizens, territories and other national resources. Article 7 paragraph 1 of Law number 3 of 2002 concerning National Defence, states that National Defense is organized by the government and is prepared early on with the national defense system. In this system, the main component is the TNI, supported by reserve components and supporting components. The National Resources prepared to strengthen the strength and capability of the main components of national defense are Reserve Components, in this case human resources. This formation is voluntary, given basic military training, determination and development of both administration and capabilities and deployment through mobilization and only based on orders from the President through the approval of the DPR. A strategy is needed so that the potential of the Reserve Component can be maximized in the effort to defend the country in the Kodam III/Siliwangi area as part of the land defense strategy. The research objective is to analyze the empowerment of Reserve Components in an effort to defend the country to support land defense strategies. This study uses a qualitative research method with a phenomenological approach. The data obtained from the informants who have been determined are then analyzed using qualitative analysis techniques. The results of the study show that the development of Reserve Components and the empowerment of Reserve Components have not been fully implemented because they are hampered by regulations in the use of Reserve Components and their budgeting. From the data above it can be concluded that Kodam III/Siliwangi carried out the formation of the Reserve Component in accordance with the applicable law, empowerment, in this case involvement in activities related to defending the country has not been carried out, but several Reserve Component personnel have been included in the training organized by Kodam III/ Siliwangi. Advice that can be given from the conclusions above is that it is necessary to revise regulations regarding the use of Reserve Components to be involved in activities related to defending the state in order to maintain the ability to defend the state.
Strategi Operasi Militer Terhadap Gerakan Aceh Merdeka di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Periode 1989-1998 dan 2003-2004) Peka Aswan; Budi Santoso; Heri Abriyadi
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i2.8879

Abstract

Strategi operasi militer Pemerintah Indonesia dalam menghadapi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada periode Daerah Operasi Militer (DOM) tahun 1989–1998 dan Operasi Terpadu tahun 2003–2004 didasarkan pada analisis strategi Arthur F. Lykke Jr., yakni tujuan strategis (ends), cara pelaksanaan (ways), dan sumber daya (means) yang digunakan pemerintah, serta mengevaluasi efektivitas strategi terhadap kondisi keamanan, sosial, politik, keutuhan NKRI, dan hubungan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Aceh. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan desain deskriptif-komparatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode DOM, tujuan strategis pemerintah berorientasi pada mempertahankan keutuhan NKRI dan menghancurkan kapasitas militer GAM melalui pendekatan keamanan (operasi kontra-insurgensi dengan pengerahan sumber daya militer secara besar-besaran). Sebaliknya, pada periode Operasi Terpadu, pemerintah mulai menerapkan strategi yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan operasi militer, penegakan hukum, pemulihan pemerintahan, serta pendekatan kemanusiaan, bertujuan stabilitas keamanan yang lebih baik dan membuka ruang bagi penyelesaian konflik melalui jalur politik yang berpuncak pada Perjanjian Helsinki tahun 2005. Kesimpulannya, efektivitas strategi operasi militer sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara tujuan, cara, dan sumber daya sebagaimana dijelaskan dalam konsep Ends–Ways–Means. Strategi yang terlalu menitikberatkan pada penggunaan kekuatan militer terbukti hanya mampu menghasilkan stabilitas jangka pendek, sedangkan strategi yang mengintegrasikan dimensi keamanan, politik, hukum, sosial, dan pembangunan memiliki peluang lebih besar dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan serta memperkuat integrasi nasional.
Strategi Pertahanan Darat dalam Serangan Umum 1 Maret 1949: Pembelajaran Operasional bagi Postur Pertahanan Indonesia Ari Eko Prasetio; Budi Santoso; Heri Abriyadi
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 7 No. 3 (2026): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/syntaximperatif.v7i3.1161

Abstract

Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan peristiwa penting dalam sejarah perjuangan Indonesia yang menunjukkan efektivitas strategi pertahanan darat dalam menghadapi keunggulan militer Belanda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pertahanan darat yang diterapkan dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 serta merumuskan pembelajaran operasional bagi postur pertahanan Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif-analitis melalui kajian dokumen sejarah, literatur, wawancara dan analisis data berbantuan NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan operasi ofensif terbatas di Yogyakarta bertumpu pada integrasi manuver dinamis, pertahanan berlapis, koordinasi antarsatuan tempur, infiltrasi senyap, serangan kilat serta penguasaan wilayah perkotaan secara terbatas selama enam jam. Efektivitas operasi tersebut diperkuat oleh sistem komando desentralistik berbasis Wehrkreise dan kemanunggalan TNI-Rakyat yang mampu mengompensasi keterbatasan sumber daya militer. Temuan penelitian menegaskan bahwa nilai operasional Serangan Umum 1 Maret 1949 tetap relevan bagi pengembangan postur pertahanan Indonesia, terutama dalam memperkuat sistem pertahanan wilayah, kepemimpinan situasional, pembinaan teritorial dan kesiapan menghadapi ancaman hibrida. Dengan demikian, pengalaman historis tersebut dapat menjadi dasar pembelajaran operasional bagi pembangunan postur pertahanan darat yang adaptif, berlapis dan berkarakter nasional.