Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.886
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan) West Science Interdisciplinary Studies West Science Social and Humanities Studies
Siti Ngaisah Siti Ngaisah
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERSAMAAN MEREK RESTORAN (STUDI KASUS PUTUSAN NEGERI NOMOR46/Pdt.Sus-merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst) Putri Mei Dianti; Siti Ngaisah; Karim
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 9 Issue. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.253 KB)

Abstract

Pandemi covid-19 (corona virus diseases 2019) belum sepenuhnya berakhir. Warga Indonesiabanyak mengeluh mengenai dampak dari pandemi tersebut. Salah satunya adalah dampak padastabilitas ekonomi. Alhasil banyak warga yang memulai usaha di rumah, dan dipasarkan hingga keberbagai daerah. Sebelum dipasarkan, pemilik produk wajib mendaftarkan produknya keDirektorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar mendapat Hak atas Kekayaan Intelektual,dari produk tersebut. Kekayaan intelektual dalam bahasa Inggris disebut intellectual propertyadalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yangberguna untuk manusia. Pada intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secaraekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual Tujuan Umum dari penulisan artikel ini adalahuntuk mengetahui bagaimana peraturan hukum hak merek dagang terhadap dua restoran yangmemiliki nama dan logo yang sama. Untuk mengetahui cara menyelesaikan sengketa merek, yaitupersamaan merek dagang antara dua restoran di Indonesia. Menganalisis tentang bagaimanaperlindungan hukum terhadap praktek peniruan merek dagang baik dari nama, maupun logo darikedua restoran Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakanpenelitian yang menerapkan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki berdasarkan fakta. Datapenelitian dibedakan antara sumber data yang diperoleh dan buku atau pustaka serta internet.Sumber data dibedakan menjadi sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperolehlangsung dari masyarakat atau subjek penelitian penelitian. Data sekunder diperoleh dari bukubuku dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan atau internet.
PENGARUH ASIMILASI DAN KRIMINALITAS DITENGAH PANDEMI COVID 19 DI SURABAYA Dhie Hendra Prabowo; Siti Ngaisah; Karim
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 9 Issue. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.212 KB)

Abstract

Program Asimilasi narapidana yang dilakukan oleh pemerintah pusat khususnyakebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM)sampai saat ini menjadi pro dan kontra di kalangan dan pandangan masyarakat itu sendiri,politisi, pakar hukum, serta pandangan akedemisi yang turut aktif dalam memperhatikanpermasalahan tersebut. Alih alih hal tersebut dilakukan supaya bisa memutus rantaipenyebaran Covid-19 di indonesia. Akan tetapi kebijakan tersebut malah menimbulkan begitubanyak permasalahan dan keresahan baru di dalam masyarakat itu sendiri. Kita tau hinggasaat ini begitu banyak tindak pidana yang dilakukan oleh para Asimilasi narapidana tersebutbaik dengan Mencuri, Berbuat Onar, Mengedarkan obat-obat terlarang dan sampaiMembunuh. Saat ini masyarakat tidak hanya di hadapkan dengan penyebaran Covid-19,masyarakat juga harus mawas diri dari aksi kriminalitas. Fenomena kejahatan ditengahpandemi covid 19 ini, para pelakunya kebanyakan merupakan bukan narapidana programasimilasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM.Bagaimana tidak khawatir, kebijakan tersebut justru menjadi tidak aman ditengah masyarakat,dalam kondisi saat ini yang tengah binggung dengan kekhawatiran sosial. Hal tersebutdikarenakan kondisi ekonomi saat ini yang sangat turun ditengah pandemi corona virus atauCovid-19, pengangguran yang banyak, hidup susah sehingga menjadikan potensikriminologinya besar sekali. Maka tak heran sejumlah napi nekat berulah kembali.
NAFKAH ORANGTUA TERHADAP ANAK SETELAH PUTUSAN CERAI: (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 822/PDT. G/2020/PA MARTAPURA) Mohammad Riko Itansyah; Siti Ngaisah
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.104 KB)

Abstract

Tanggung jawab merupakan hal yang sangat diperlukan di dalam dalam suatu perkawinan serta merupakan pokok utama dari seseorang yang ingin melakukan suatu perkawinan. Oleh karena itu, tanggung jawab di dalam keluarga dalam kehidupan sehari-hari diwujudkan melalui bimbingan terhadap anak baik secara moril serta memberikan dukungan dan juga kebutuhan pokok yang merupakan nafkah yang seharusnya diberikan oleh orang tua terhadap anak. Maka dari itu, kepala keluarga seharusnya memiliki tanggung jawab yang besar dalam menafkahi keluarganya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk memahami permasalahan di dalam hubungan kehidupan berumah tangga dengan acuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berdasarkan observasi kepada masyarakat pelaksana kewajiban yang sah untuk memberikan nafkah yang layak baik pada saat pernikahan maupun perceraian dapat dijadikan pedoman dalam memberikan nafkah pada anak. Oleh karenanya, pada Putusan Nomor 822/Pdt. G/2020/PA Martapura yang sebagaimana jatuhnya putusan dalam hal tersebut seorang kepala rumah tangga memberikan nafkah dengan semestinya baik pada saat sebelum dan sesudah perceraian.
Social Engineering and Legal Framework for Drug Rehabilitation: A Comparative Analysis of National Legislation in Indonesia Siti Ngaisah; Wredha Danang Widoyoko; Haryono Haryono; Diah Ayu Rahmawati; Yoga Adi Prayogi
West Science Social and Humanities Studies Vol. 2 No. 11 (2024): West Science Social and Humanities Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsshs.v2i11.1471

Abstract

Drug addiction poses a significant challenge to public health, social stability, and legal systems worldwide. This study examines Indonesia’s legal framework for drug rehabilitation through a juridical analysis and compares it with international best practices, focusing on Portugal and Switzerland. Findings reveal that while Indonesia’s Law No. 35 of 2009 on Narcotics incorporates rehabilitation, implementation gaps, inconsistent legal applications, and societal stigma hinder its effectiveness. Comparative analysis highlights the success of health-centered approaches and community-based programs in other countries. This paper underscores the importance of legal reforms, socio-cultural adaptability, and social engineering in enhancing drug rehabilitation policies in Indonesia. Recommendations include clearer legal guidelines, enhanced rehabilitation infrastructure, and public awareness initiatives to foster systemic change.
The Role of Social Engineering in Shaping Laws for Effective Rehabilitation of Drug Addicts in Indonesia: A Case Study of Community-Based Intervention Siti Ngaisah; Wredha Danang Widoyoko; Diah Ayu Rahmawati; Haryono Haryono; Bagus Ananda Kurniawan
West Science Social and Humanities Studies Vol. 2 No. 11 (2024): West Science Social and Humanities Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsshs.v2i11.1472

Abstract

This study examines the role of social engineering in shaping legal frameworks to enhance the rehabilitation of drug addicts in Indonesia, focusing on community-based interventions. Using a juridical analysis of legislation and case studies, the research identifies gaps in the current legal framework, including its punitive focus, insufficient support for rehabilitation programs, and lack of community involvement. The findings underscore the potential of social engineering principles to address these shortcomings by designing laws that prioritize rehabilitation, promote community participation, and reduce stigma. Drawing from international best practices, the study provides actionable recommendations to reform Indonesia's narcotics laws, fostering a balanced approach that integrates rehabilitative justice with community-driven solutions. This research contributes to the discourse on drug policy reform, advocating for a more compassionate and effective system that aligns with global standards.
The Intersection of Social Engineering and Rehabilitation Law: Evaluating the Effectiveness of Law Reform for Drug Addicts in Indonesia Siti Ngaisah; Wredha Danang Widoyoko; Haryono Haryono; Diah Ayu Rahmawati; Ruchan Sanusi
West Science Social and Humanities Studies Vol. 2 No. 11 (2024): West Science Social and Humanities Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsshs.v2i11.1473

Abstract

This study examines the intersection of social engineering and rehabilitation law in Indonesia, focusing on the effectiveness of legislative reforms addressing drug addiction. By employing a juridical analysis of legislation, the research evaluates the alignment of Indonesia’s Narcotics Law with social engineering principles aimed at shifting societal perceptions of addiction from punitive to rehabilitative. Findings reveal significant challenges, including limited institutional capacity, societal stigma, and inconsistencies in law enforcement, which undermine the intended outcomes of rehabilitation laws. Comparative insights from global best practices underscore the need for integrated and well-resourced strategies to enhance the effectiveness of rehabilitation-focused legal frameworks. Recommendations are proposed to address these challenges through legislative revisions, institutional strengthening, and public awareness campaigns.
The Role of Social Engineering in the Rehabilitation of Drug Addicts: A Legislative Analysis of Indonesia's Drug Policy Framework Wredha Danang Widoyoko; Siti Ngaisah; Haryono Haryono; Diah Ayu Rahmawati; Yoga Adi Prayogi
West Science Social and Humanities Studies Vol. 2 No. 12 (2024): West Science Social and Humanities Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsshs.v2i12.1561

Abstract

This study examines the role of social engineering in the rehabilitation of drug addicts within Indonesia’s drug policy framework through a normative juridical analysis. The research evaluates legislative provisions, such as those outlined in Law No. 35 of 2009 on Narcotics, focusing on their alignment with social engineering principles and their effectiveness in achieving rehabilitation and reintegration. Findings reveal that while Indonesia's policies incorporate rehabilitative elements, challenges such as limited resources, inconsistent judicial practices, and societal stigma hinder optimal implementation. Comparative insights from countries like Portugal and Switzerland demonstrate the potential of adopting harm reduction and public awareness strategies to enhance outcomes. This study underscores the need for a more integrated, inclusive policy approach to strengthen Indonesia’s rehabilitation framework, reduce stigmatization, and promote sustainable recovery.
Social Engineering and the Legal Framework: Evaluating the Effectiveness of Drug Rehabilitation Policies in Promoting Socio-Economic Productivity Wredha Danang Widoyoko; Siti Ngaisah; Haryono Haryono; Diah Ayu Rahmawati; Yoga Adi Prayogi
West Science Social and Humanities Studies Vol. 2 No. 12 (2024): West Science Social and Humanities Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsshs.v2i12.1563

Abstract

The interplay between social engineering and legal frameworks significantly influences the effectiveness of drug rehabilitation policies in fostering socio-economic productivity. This study employs a normative juridical approach to evaluate the alignment of existing laws and policies with the goals of societal reintegration and economic empowerment. Findings reveal that while some jurisdictions demonstrate success through integrated and holistic approaches, many face challenges such as stigma, insufficient funding, legal ambiguities, and fragmented systems. A comparative analysis highlights best practices from progressive models, emphasizing the importance of comprehensive legal frameworks, inter-agency coordination, and community-based support. Recommendations include strengthening anti-discrimination laws, integrating support systems, increasing funding, and promoting public awareness. This research underscores the potential of law as a tool for social engineering, providing actionable insights to enhance the socio-economic outcomes of drug rehabilitation policies.
Analyzing Legislative Approaches to the Rehabilitation of Drug Addicts through a Social Engineering Lens: Best Practices and Challenges Siti Ngaisah; Wredha Danang Widoyoko; Haryono Haryono; Diah Ayu Rahmawati; Yoga Adi Prayogi
West Science Interdisciplinary Studies Vol. 2 No. 11 (2024): West Science Interdisciplinary Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsis.v2i11.1474

Abstract

This study analyzes legislative approaches to the rehabilitation of drug addicts through the lens of social engineering, examining best practices and identifying key challenges. A juridical analysis of selected national and international legislation highlights the alignment of legal frameworks with social engineering principles, focusing on recovery, reintegration, and harm reduction. Case studies from jurisdictions like Portugal and the Netherlands demonstrate the effectiveness of decriminalization and integrated healthcare policies in reducing recidivism and improving public health. However, challenges such as resource constraints, societal stigma, and policy inconsistencies remain significant barriers to implementation. The findings emphasize the need for comprehensive, evidence-based legislation that balances punitive and rehabilitative measures to address drug addiction effectively.
Social Engineering and Policy Innovation in the Rehabilitation of Drug Addicts: Legislative Insights from the Restorative Justice Model in Indonesia Siti Ngaisah; Wredha Danang Widoyoko; Ismail Ismail; Diah Ayu Rahmawati; Haryono Haryono
West Science Interdisciplinary Studies Vol. 2 No. 11 (2024): West Science Interdisciplinary Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsis.v2i11.1475

Abstract

This study examines the integration of social engineering and policy innovation within Indonesia’s legislative framework for drug rehabilitation, focusing on restorative justice principles. Through a juridical analysis of Law No. 35 of 2009 on Narcotics and related policies, the research highlights the shift from punitive measures to rehabilitation-focused approaches. Findings reveal that while legislative provisions align with restorative justice ideals, significant gaps in implementation—such as inadequate rehabilitation infrastructure, social stigma, and weak stakeholder coordination—hinder their effectiveness. Drawing insights from international best practices, the study proposes actionable reforms, including enhanced judicial guidelines, public awareness campaigns, and integrated policy frameworks, to promote a comprehensive and sustainable approach to drug rehabilitation in Indonesia. This research underscores the potential of restorative justice as a transformative tool for addressing drug addiction as a public health and social issue.
Co-Authors Bagus Ananda Kurniawan Dhie Hendra Prabowo Diah Ayu Rahmawati Haryono Haryono Karim Mohammad Riko Itansyah Putri Mei Dianti Ruchan Sanusi Wredha Danang Widoyoko Yoga Adi Prayogi