Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.809
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Akta DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Magnum Opus Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Yudisial Indonesian Journal of Criminal Law JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Darma Agung Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Law Development Journal Abdimas Awang Long: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat The International Journal of Politics and Sociology Research Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum dan Peradilan Innovative: Journal Of Social Science Research SCLS Journal of Sharia and Legal Science Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum
Khalisah Hayatuddin
Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Validasi Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Notaris Yang Dibuat Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Tahun 2019 Samrotul Janah; Khalisah Hayatuddin; Holijah
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena yang terjadi saat ini adalah dalam pemesanan makanan secara online melalui jasa grabfood ini, ada resiko yang ditanggung oleh pembeli maupun driver grab itu sendiri. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini yaitu 1) Penyelesaian terhadap Wanprestasi dalam Transaksi e-commerce GrabFood dengan metode pembayaran tunai pada aplikasi grab di Kota Palembang yaitu Apabila upaya non litigasi proses negosiasi yang dilakukan driver terhadap konsumen tidak tercapai, driver mengajukan reimbursement / ganti rugi terhadap perusahaan grab. Pengajuan reimbursement juga memerlukan waktu untuk validasi data tersebut, pihak konsumen yang membatalkan pesanan atau orderan maka dalam kasus ini perusahaan grab memberikan layanan call canter atau pusat bantuan dan layanan reimburse terhadap pengaduan yang dilakukan oleh mitra restoran, driver dan konsumen. 2) Upaya hukum yang dapat ditempuh driver grab, apabila konsumen menolak membayar dan menerima pesanan ketika makanan sudah tiba dalam transaksi e-commerce GrabFood dengan metode pembayaran tunai pada aplikasi grab di Kota Palembang, Belum ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh driver dan belum pernah ada kasus yang sampai ranah pengadilan, akan tetapi lebih cenderung dilakukan dengan upaya non litigasi yaitu dengan negosiasi yang cenderung untuk bermusyawarah untuk menemukan solusi titik terang antara kedua belah pihak.
Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Atas PHK Sepihak Pekerja Yang Bekerja Di Dua Perusahaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 969 K/Pdt.Sus-PHI/2021) Mursyid Mursyid; Abdul Latif Mahfuz; Khalisah Hayatuddin; Hambali Yusuf
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.608

Abstract

Pekerja atau buruh merupakan salah satu aset penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Dalam hubungan industrial terdapat adanya hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan perusahaan. PT Musi Hutan Persada (PT MHP) menemukan pekerja atau buruh yang bernama Ir. Chandralika, telah melakukan tindakan sebagai Manager HRD pada PT Koperasi Wana Lestari (PT KWL) tanpa sepengetahuan atau ijin dari pimpinan perusahaan. Sehingga yang bersangkutan diberikan sanksi SP III sampai dengan proses PHK, karena dianggap telah bekerja di dua perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka dan berfokus pada semua peraturan perundang-undangan, doktrin dari para pakar hukum, maupun putusan pengadilan. Hasil penelitian ini menjelaskan perlu adanya dasar pertimbangan hakim kasasi atau legal reasoning terhadap kepastian hukum atas status hukum dan legalitas hubungan kerja antara pekerja atau buruh atas nama Ir. Chandralika dengan PT KWL. Implikasi hukum yang timbul akibat putusan hakim kasasi yaitu proses PHK dan kompensasi PHK, dimana kompensasi PHK yang diberikan kepada pekerja atau buruh telah tepat dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan diatas dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK.
IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PANGKALPINANG NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG Khalisah Hayatuddin; Febri Yanto; Ardiyan Saptawan; Abdul Latif Mahfuz
JURNAL DARMA AGUNG Vol 30 No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i3.3237

Abstract

Diera reformasi, informasi publik menjadi salah satu bagian terpenting yang didahulukan sebagai bentuk keterbukaan publik. Keterbukaan informasi publik menjadi peluang masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan Negara, mendorong untuk pengolahan pelayanan informasi semakin lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi peraturan ini dengan adanya jumlah permohonan yang tidak terselesaikan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yang bersifat deskriptif yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang mengambil dari peraturan-peraturan yang ada dan contoh kasus pada objek penelitian. Dalam hal kewajiban mengumumkan informasi publik, PPID Utama bertugas untuk mengkoordinasikan pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan, dan penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah di pahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa lokal yang di pakai oleh masyarakat. PPID hanya merupakan aksesoris birokrasi, berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2017 dan diisi oleh 21 SKPD yang ada di Kota Pangkalpinang. Seyogianya keberadaan PPID secara substansial adalah tercapainya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik secara berkualitas dapat terwujud.
Criminal law policy: Environmental pollution at Palembang port Muhammad Zulchoir Rangkuti; Khalisah Hayatuddin; Erli Salia; Abdul Latif Mahfuz
The International Journal of Politics and Sociology Research Vol. 11 No. 1 (2023): June: Law, Politic and Sosiology
Publisher : Trigin Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/ijopsor.v11i1.117

Abstract

This research examines the criminal law policy towards environmental pollution cases in Boom Baru Harbor and its surroundings in Palembang City, with a focus on Annex 5 Marine Pollution 73/78. This research aims to answer two main questions: 1) How is the criminal law policy towards environmental pollution cases based on Annex 5 Marine Pollution 73/78 at the Port of Boom Baru and its surroundings in Palembang City? 2) What are the factors that influence the application of the criminal law policy? The research method used is normative juridical research method using primary data and secondary data. The results showed that the current criminal law policy, such as UUPPLH No. 5 of 1978, has not been effective in handling cases of environmental pollution in the port. The relationship between UUPPLH No. 5 of 1978 and the provisions of UUPPLH No. 32 of 2009 Article 63 paragraph (2) letter a is still unclear. Some of the factors affecting the implementation of criminal law policy include problems in the law that are not clear enough, higher priority of law enforcers on other cases such as theft and murder, limited facilities including laboratory facilities and costs for involving expert witnesses, as well as a lack of legal awareness and public concern for the environment. This research provides an understanding of the challenges in implementing criminal law policies to protect the environment in the New Boom Port and its surroundings in Palembang City. Recommendations include expanding legal explanations, increasing public awareness, improving facilities, and expanding repressive measures in handling environmental pollution cases.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI IBU HAMIL DAN MENYUSUI PADA PT TELKOM PROPERTY DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA Dian Yuni Astuti; Khalisah Hayatuddin; Ismail Pettanase; Abdul Latif Mahfuz
JURNAL DARMA AGUNG Vol 30 No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i3.3818

Abstract

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan terkait dengan penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya Peraturan Nomor 50 Tahun 2012. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu sistem perlindungan pekerja yang bertujuan untuk meminimalkan risiko hilangnya etika, kerugian materiil, kerugian tenaga kerja. jam kerja, serta keselamatan manusia dan lingkungan sekitar untuk mendukung operasional yang semakin efisien dan produktif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif karena meneliti prinsip-prinsip hukum serta mengkaji dan meneliti peraturanperaturan tertulis. Adapun yang diteliti adalah Perlindungan Hukum Bagi Ibu Hamil Dan Menyusui Pada Pt Telkom Property Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia Dari Sudut Pandang Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja. Hasilnya Perlindungan tenaga kerja wanita yang sedang hamil, sebagai bentuk perlindungan fungsi reproduksinya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep-224/Men/2003 Tahun 2003 Tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Tenaga kerja atau Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : 03/MEN/1989 Tentang Larangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Bagi Tenaga Kerja Perempuan karena Menikah, Hamil dan Melahirkan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kehamilan bukanlah alasan yang sah berdasarkan hukum untuk digunakan sebagai alasan memberhentikan pekerja, meskipun sudah diperjanjikan sebelumnya.
PERMASALAHAN HUKUM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI PERUSAHAAN TOYOTA ASTRA FINANCE SERVICES (TAFS) CABANG PALEMBANG Handy Soesanto; Khalisah Hayatuddin; Abdul Latif Mahfuz
JURNAL DARMA AGUNG Vol 30 No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i3.3660

Abstract

Salah satu persoalan yang acapkali muncul terjadinya adalah tindakan main hakim sendiri dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia. Eksekusi dalam penyelesaian jaminan fidusia menjadi konflik baru yang timbul mengingat terdapat dilema penafsiran yang bermuara pada ketidakpastian hukum yang terjadi. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah: 1) Apa saja permasalahan hukum yang sering muncul terkait eksekusi jaminan fidusia di Perusahaan Toyota Astra Finance Services (TAFS) Cabang Palembang ? dan Bagaimana solusi penyelesaian permasalahan hukum terkait eksekusi jaminan fidusia di Perusahaan Toyota Astra Finance Services (TAFS) Cabang Palembang? Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1). 1. Permasalahan utama yang sering muncul terkait eksekusi jaminan fidusia di Perusahaan Toyota Astra Financial Services (TAFS) cabang Palembang, yaitu: Pertama, debitur masih belum sepenuhnya mengetahui dan memahami bahwa benda berupa kendaraan yang masih aktif masa kreditnya sudah didaftarkan ke Kemenkumham dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia dan kurang/tidak memahami isi dan konsekuensi terhadap barang/benda yang dijaminkan; Kedua, debitur tidak secara sukarela menyerahkan obyek jaminan fidusia: Ketiga, pengalihan obyek jaminan fidusia dari debitur ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur; Keempat, muncul masalah terhadap akibat eksekusi jaminan fidusia berupa laporan penyelesaian sengketa oleh debitur kepada Lembaga BPSK, bukan melalui Pengadilan Negeri (PN) setempat. Hal ini jelas bertentangan dengan beberapa ketentuan hokum; 2). Solusi penyelesaian permasalahan hukum terkait eksekusi jaminan fidusia di Perusahaan Toyota Astra Finance Services (TAFS) Cabang Palembang, dilakukan baik secara preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan). Cara preventif dilakukan sejak Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati bersama antara pemohon dengan Perusahaan Toyota Astra Finance Services (TAFS) Cabang Palembang, dimana pemohon wajib memenuhi persyaratan perjanjian seperti kewajiban pemohon untuk mendaftarkan jaminan ke Kemenkumham dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia dan dapat dilakukan pengecekan dengan mengakses ke alamat web Kemenkumham. Sedangkan cara represif dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Kota Palembang sesuai yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Pembiayaan. Kata Kunci: Eksekusi, Jaminan fidusia
The Legal Consequences of Default in Consumer Financing with Fiduciary Guarantees by Debtors Khalisah Hayatuddin; Abdul Latif Mahfuz; Sanjaya Putra; Muhamad Sadi Is
JURNAL AKTA Vol 11, No 1 (2024): March 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i1.27868

Abstract

Providing the financing with a fiduciary charge will make it easy for the consumer. Not only they can get a loan, but they also retain possession of the collateral. However, if there is a default in consumer financing with a fiduciary guarantee by the debtor, it often creates legal consequences in practice. The focus of this paper is on legal consequences for parties who default on consumer financing with fiduciary guarantees. This type of normative research looks at legal provisions regarding creditor and debtor agreements on fiduciary guarantees. Thus, the conclusion was due to the law that there was a default in consumer financing with fiduciary guarantees that was able to collect bills. If repayment was not made, the creditor would sell collateral goods.
Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Banding Di Pengadilan Tinggi Palembang Isisu, Septika Intan; Hayatuddin, Khalisah; Mahfuz, Abdul Latif
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.2919

Abstract

This paper describes the high court as one of the pillars of law enforcement, including law enforcement against corruption, which rarely gets attention in scientific works or research. The research method used is juridical and empirical research methods. This can be seen from the lack of discussion in scientific works and research related to appeal cases in court at the High Court. The formulation of the problem to be studied is what are the factors that influence law enforcement against corruption at the Appeal Level at the Palembang High Court. Based on the results of the research and discussion of the subject matter, it can be concluded that the factors that influence law enforcement against corruption at the Appeal Level at the Palembang High Court include: legal factors, such as the authority of the panel of judges at PT in deciding cases only 3 or 4 times the trial only, referring to SEMA No. 2 of 2014 that the decision of the panel of judges may not last more than 3 months; Law enforcement factors, such as the workload of Judges at the Palembang High Court are quite heavy, even during a pandemic they have to resolve an average of 300 cases in one year; Facility factors, such as office facilities, courtrooms, means of communication and others; Community factors, such as opinions that develop in society which are usually expressed through the mass media; Cultural factors, such as being attached to the rule of law and the rule of ethics, sometimes make the profession of a judge a lonely profession, being on top of an ivory tower, and even having a house on the wind.
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari dengan PT. Asuransi Inhealth Kesehatan Apriadi, Ruly; Sa, Romli; Hayatuddin, Khalisah; Mahfuz, Abdul Latif
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3452

Abstract

The purpose of this paper This research focuses on the implementation of cooperation between Palembang BARI Regional General Hospital (RSUD) and PT. Health Inhealth Insurance in the context of health services and the provision of drugs for insurance participants. Normative legal research methods with e-explanatory approach are used, with a legal approach and a concept approach to investigate how cooperation agreements are implemented and what obstacles are faced. Secondary data are taken as sources of information and analyzed using qualitative data analysis techniques. The results show that the cooperation agreement has fulfilled the provisions in Article 1320 of the Civil Code, but there are several obstacles in its implementation. These obstacles include the difficulty of changing the standard clauses of the agreement, the lack of specific regulations on the implementation of cooperation agreements, and the lack of online integration between the hospital system and PT. Health Inhealth Insurance. This research hopes to help improve the quality of cooperation between health care facilities and insurance companies.
ASPEK PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENARIKAN BARANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR OLEH PIHAK LESSOR Hayatuddin, Khalisah; Mahfuz, Abdul Latif; Rosalina, Rosalina
JURNAL DARMA AGUNG Vol 30 No 1 (2022): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i1.2968

Abstract

Penarikan kendaraan bermotor yang masih berada dalam penguasaan debitur (Lesee) yang dilakukan oleh Kreditur (Lessor) mestilah dilakukan secara hati-hati. Hak mengeksekusi sendiri itu (melakukan penarikan kendaraan bermotor), sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia, yang menjadi dasar hukum bagi pihak kreditur sebagai perusahaan pembayaan leasing dalam melakukan penarikan kendaraan bermotor, ternyata setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 hanya dapat diterapkan secara limitative. Artinya penarikan itu hanya dapat dibenarkan sepanjang ada kesepakatan antara kreditur (Lessor) dengan debitur (Lesee) terkait dengan ketentuan cidera janji (wanprestasi) dan debitur menyatakan secara sukarela menyerahkan kendaraan dimaksud. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka kreditur haruslah mendapatkan putusan pengadilan terlebih dahulu mengenai cidera janji atau wanprestasi tersebut. Jika ketentuan ini dilanggar, maka penarikan tersebut itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Jika kemudian penarikan kendaraan bermotor tersebut dilakukan dengan tidak mengindahkan ketentuan limitative dimaksud, maka perbuatan itu, otomatis telah menimbulkan kerugian bagi pihak debitur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), maka hukum memberi hak kepada debitur (Lesee), sebagai pihak yang dirugikan itu untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, yang implementasinya dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat.
Co-Authors Abdul Hamid Usman Afriansyah Afriansyah Apriadi, Ruly Ardiyan Saptawan Baladika, Adi Conie Pania Putri Desta Anggriani, Lia Dian Yuni Astuti Efendi, Novrizal Erli Salia Fajri, Erfan Febri Agung, RZ M Febri Yanto Hambali Yusuf Handy Soesanto Helwan Kasra Hendra Saputra Holijah Holijah Insani, Fidya Rahma Is, Muhamad Sadi Isisu, Septika Intan Ismail Pettanase Kharisma, Buyung Kurnianda, Satria Iman Mahfus, Abdul Latif Mahfuz, Abdul Latif Martini Martini Mohamad, Abdul Basir Bin Muhamad Sadi Is Muhammad Zulchoir Rangkuti Mursyid Mursyid Muslim Muslim Nahla Jamilie Rahmah Mukhtarudin Novalina Novalina Putri, Arza Amelia Tiara Rahmah Carkavaresti Rina Dwi Wulandari Romli SA Rosalina Rosalina SA, Ramli Saleh, Taufiq Salia, Erli Samrotul Janah Samrotul Janah Sanjaya Putra Saputra, Jemmi Angga Sobandi, Sobandi Sofyan Hasan, Sofyan Sri Suatmiati Sri Suatmiati, Sri Suharyono Suharyono Tanzili, Mulyadi Wardhana, Arif Wisnu Widiarta, Kadek Agus Wike Widhananda Mustika Yusuf, Hambali Zahri, Saipuddin