Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Darma Agung Innovative: Journal Of Social Science Research
Khalisah Hayatuddin
Universitas Muhammadiyah Palembang
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Validasi Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Notaris Yang Dibuat Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Tahun 2019 Samrotul Janah; Khalisah Hayatuddin; Holijah
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena yang terjadi saat ini adalah dalam pemesanan makanan secara online melalui jasa grabfood ini, ada resiko yang ditanggung oleh pembeli maupun driver grab itu sendiri. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini yaitu 1) Penyelesaian terhadap Wanprestasi dalam Transaksi e-commerce GrabFood dengan metode pembayaran tunai pada aplikasi grab di Kota Palembang yaitu Apabila upaya non litigasi proses negosiasi yang dilakukan driver terhadap konsumen tidak tercapai, driver mengajukan reimbursement / ganti rugi terhadap perusahaan grab. Pengajuan reimbursement juga memerlukan waktu untuk validasi data tersebut, pihak konsumen yang membatalkan pesanan atau orderan maka dalam kasus ini perusahaan grab memberikan layanan call canter atau pusat bantuan dan layanan reimburse terhadap pengaduan yang dilakukan oleh mitra restoran, driver dan konsumen. 2) Upaya hukum yang dapat ditempuh driver grab, apabila konsumen menolak membayar dan menerima pesanan ketika makanan sudah tiba dalam transaksi e-commerce GrabFood dengan metode pembayaran tunai pada aplikasi grab di Kota Palembang, Belum ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh driver dan belum pernah ada kasus yang sampai ranah pengadilan, akan tetapi lebih cenderung dilakukan dengan upaya non litigasi yaitu dengan negosiasi yang cenderung untuk bermusyawarah untuk menemukan solusi titik terang antara kedua belah pihak.
Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Atas PHK Sepihak Pekerja Yang Bekerja Di Dua Perusahaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 969 K/Pdt.Sus-PHI/2021) Mursyid Mursyid; Abdul Latif Mahfuz; Khalisah Hayatuddin; Hambali Yusuf
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.608

Abstract

Pekerja atau buruh merupakan salah satu aset penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Dalam hubungan industrial terdapat adanya hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan perusahaan. PT Musi Hutan Persada (PT MHP) menemukan pekerja atau buruh yang bernama Ir. Chandralika, telah melakukan tindakan sebagai Manager HRD pada PT Koperasi Wana Lestari (PT KWL) tanpa sepengetahuan atau ijin dari pimpinan perusahaan. Sehingga yang bersangkutan diberikan sanksi SP III sampai dengan proses PHK, karena dianggap telah bekerja di dua perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka dan berfokus pada semua peraturan perundang-undangan, doktrin dari para pakar hukum, maupun putusan pengadilan. Hasil penelitian ini menjelaskan perlu adanya dasar pertimbangan hakim kasasi atau legal reasoning terhadap kepastian hukum atas status hukum dan legalitas hubungan kerja antara pekerja atau buruh atas nama Ir. Chandralika dengan PT KWL. Implikasi hukum yang timbul akibat putusan hakim kasasi yaitu proses PHK dan kompensasi PHK, dimana kompensasi PHK yang diberikan kepada pekerja atau buruh telah tepat dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan diatas dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI IBU HAMIL DAN MENYUSUI PADA PT TELKOM PROPERTY DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA Dian Yuni Astuti; Khalisah Hayatuddin; Ismail Pettanase; Abdul Latif Mahfuz
JURNAL DARMA AGUNG Vol 30 No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i3.3818

Abstract

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan terkait dengan penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya Peraturan Nomor 50 Tahun 2012. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu sistem perlindungan pekerja yang bertujuan untuk meminimalkan risiko hilangnya etika, kerugian materiil, kerugian tenaga kerja. jam kerja, serta keselamatan manusia dan lingkungan sekitar untuk mendukung operasional yang semakin efisien dan produktif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif karena meneliti prinsip-prinsip hukum serta mengkaji dan meneliti peraturanperaturan tertulis. Adapun yang diteliti adalah Perlindungan Hukum Bagi Ibu Hamil Dan Menyusui Pada Pt Telkom Property Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia Dari Sudut Pandang Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja. Hasilnya Perlindungan tenaga kerja wanita yang sedang hamil, sebagai bentuk perlindungan fungsi reproduksinya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep-224/Men/2003 Tahun 2003 Tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Tenaga kerja atau Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : 03/MEN/1989 Tentang Larangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Bagi Tenaga Kerja Perempuan karena Menikah, Hamil dan Melahirkan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kehamilan bukanlah alasan yang sah berdasarkan hukum untuk digunakan sebagai alasan memberhentikan pekerja, meskipun sudah diperjanjikan sebelumnya.
PERMASALAHAN HUKUM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI PERUSAHAAN TOYOTA ASTRA FINANCE SERVICES (TAFS) CABANG PALEMBANG Handy Soesanto; Khalisah Hayatuddin; Abdul Latif Mahfuz
JURNAL DARMA AGUNG Vol 30 No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i3.3660

Abstract

Salah satu persoalan yang acapkali muncul terjadinya adalah tindakan main hakim sendiri dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia. Eksekusi dalam penyelesaian jaminan fidusia menjadi konflik baru yang timbul mengingat terdapat dilema penafsiran yang bermuara pada ketidakpastian hukum yang terjadi. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah: 1) Apa saja permasalahan hukum yang sering muncul terkait eksekusi jaminan fidusia di Perusahaan Toyota Astra Finance Services (TAFS) Cabang Palembang ? dan Bagaimana solusi penyelesaian permasalahan hukum terkait eksekusi jaminan fidusia di Perusahaan Toyota Astra Finance Services (TAFS) Cabang Palembang? Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1). 1. Permasalahan utama yang sering muncul terkait eksekusi jaminan fidusia di Perusahaan Toyota Astra Financial Services (TAFS) cabang Palembang, yaitu: Pertama, debitur masih belum sepenuhnya mengetahui dan memahami bahwa benda berupa kendaraan yang masih aktif masa kreditnya sudah didaftarkan ke Kemenkumham dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia dan kurang/tidak memahami isi dan konsekuensi terhadap barang/benda yang dijaminkan; Kedua, debitur tidak secara sukarela menyerahkan obyek jaminan fidusia: Ketiga, pengalihan obyek jaminan fidusia dari debitur ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur; Keempat, muncul masalah terhadap akibat eksekusi jaminan fidusia berupa laporan penyelesaian sengketa oleh debitur kepada Lembaga BPSK, bukan melalui Pengadilan Negeri (PN) setempat. Hal ini jelas bertentangan dengan beberapa ketentuan hokum; 2). Solusi penyelesaian permasalahan hukum terkait eksekusi jaminan fidusia di Perusahaan Toyota Astra Finance Services (TAFS) Cabang Palembang, dilakukan baik secara preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan). Cara preventif dilakukan sejak Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati bersama antara pemohon dengan Perusahaan Toyota Astra Finance Services (TAFS) Cabang Palembang, dimana pemohon wajib memenuhi persyaratan perjanjian seperti kewajiban pemohon untuk mendaftarkan jaminan ke Kemenkumham dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia dan dapat dilakukan pengecekan dengan mengakses ke alamat web Kemenkumham. Sedangkan cara represif dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Kota Palembang sesuai yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Pembiayaan. Kata Kunci: Eksekusi, Jaminan fidusia
Co-Authors Dian Yuni Astuti Hambali Yusuf Handy Soesanto Holijah Ismail Pettanase Mahfuz, Abdul Latif Mursyid Mursyid Samrotul Janah