Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UNTAG Law Review Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Populika Amar: Jurnal Ilmiah Hukum
Ardytia, Wisnu
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Implementasi Kebijakan Pelestarian Lingkungan Hidup melalui Konservasi Sumber Mata Air di Gombengsari Kalipuro Banyuwangi Ikhsan, Wahyudi; Ardytia, Wisnu; Soetijono, Irwan Kurniawan
POPULIKA Vol 9, No 2 (2021): Populika
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/populika.v9i2.392

Abstract

Air memiliki peran amat penting bagi kehidupan mahluk hidup terutama manusia. Dalam pemenuhan kebutuhan terhadap air, ketersediaan air tidak dapat dipastikan keberlangsungannya baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Beberapa faktor penyebabnya antara lain, bertambahnya jumlah penduduk, pencemaran lingkungan dan rusaknya habitat di sekitar sumber mata air. Diperlukan strategi yang komprehensif sehingga dapat terlaksana upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup sekaligus mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.Metode penelitian yang dipergunakan bersifat deskriptif dengan mempergunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan. Peneliti menggali data dari buku ilmiah, referensi, prosiding, jurnal serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan diperlukan upaya menyeluruh agar pengelolaan sumber daya air dapat dilaksanakan secara lestari. Untuk itu diperlukan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin kesejakteraan generasi masa sekarang dan generasi masa depan. Upaya-upaya dimulai dari kebijakan hingga pelaksanaan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga mampu memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung keberadaan sumber daya air. Masyarakat Gombengsari melaksanakan fungsi konservasi sumber mata air melalui kegiatan bersifat partisipatif.
Development of Banjar Village Community Culture through OCF (Osing Culture Festival) As a Tourism Village Promotion Ardytia, Wisnu; Imaniar, Dimas; Wahyudiono, Andhika
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 4, No 4 (2021): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i4.3493

Abstract

A qualitative method with an ethnographic approach is used in this study. The results of this study indicate that the implementation of the cultural development of the Banjar community is carried out by mapping the potential of natural and environmental resources, developing the potential and capabilities of human resources at the village level as a dynamist of the village economy, and empowering local communities in managing the potential of their villages to increase added value. The main problem is the low progress of the village which is considered a tourist village. From several villages in Banyuwangi, there are still villages that are poor and have not been eradicated by poverty alleviation programs. Given the importance of productivity development in the context of economic development and growth, this research problem is formulated to what extent the development of community culture is able to become the basis for developing tourism economic productivity which is specifically explained: (1) based on the characteristics of community cultural development, with three main variables namely culture , social and economic, (2) set indicators of the success of community cultural development, and (3) formulate strategies for the use of community cultural development in Banjar Village.
LEGALITAS PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN: ANALISIS SINERGI ANTARA UU CIPTA KERJA, UU PERSEROAN TERBATAS, DAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 21 TAHUN 2021 Ardytia, Wisnu
UNTAG Law Review Vol 9, No 1 (2025): UNTAG LAW REVIEW
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/ulrev.v9i1.5988

Abstract

AbstractThis study examines the legality of establishing a Sole Proprietorship Corporation in the era of regulatory reform through the implementation of Law No. 6 of 2023 on Job Creation, which offers an alternative for creating legal entities with single ownership. It further explores its relationship with the traditional legal framework as stipulated in Law No. 47 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The research analyzes the fundamental principles of company establishment—such as freedom of enterprise, transparency, legal protection, and accountability—and observes how these principles are integrated into operational practices through the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 21 of 2021 regarding the Requirements and Procedures for Registration, Amendment, and Dissolution of Legal Entities of Limited Liability Companies in conjunction with Law No. 6 of 2023 on Job Creation. The findings indicate that the regulatory innovations introduced by the Job Creation Law have created opportunities to enhance bureaucratic efficiency and attract investments by streamlining the establishment process. However, the implementation also faces challenges, including bureaucratic cultural adaptation, digital infrastructure disparities, and the necessity for a deeper understanding of corporate legal principles among business actors and government officials. The study concludes that synergy among these three regulatory frameworks is essential for fostering a more dynamic, transparent, and accountable business environment, thereby supporting national economic growth in a globally dynamic context.
Analisis Yuridis Implementasi Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan UU Cipta Kerja dan Regulasi Turunannya Nugroho, Julian Rizal Dwi; Ardytia, Wisnu; Mulyanto, Rudi
JURNAL AMAR Vol 2 No 2 (2024): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Desember 2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v2i2.748

Abstract

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengubah konsep Perseroan Terbatas dengan memperkenalkan Perseroan Perorangan, yang dapat didirikan oleh satu orang melalui Surat Pernyataan Pendirian secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Penelitian ini membahas dua permasalahan utama: (1) keabsahan pendirian Perseroan Perorangan menurut UU No. 6 Tahun 2023 dikaitkan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan asas pendiriannya; serta (2) implementasi pelaksanaan operasional Perseroan Perorangan berdasarkan Permenkumham No. 21 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perbandingan normatif dan praktik lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara materiil, Perseroan Perorangan belum sepenuhnya memenuhi kriteria perseroan, namun secara formiil telah sah karena memperoleh pengesahan negara melalui sistem administrasi badan hukum.
Analisis Penegakan Hukum Data Pribadi Pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Rizki Bachtiar, Farid; Ardytia, Wisnu; Brian Wicaksono, Demas
JURNAL AMAR Vol 3 No 2 (2025): Amar: Jurnal Ilmiah Hukum (Desember 2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v3i2.762

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat di Indonesia berdampak pada ancaman kebocoran dan penyalahgunaan data. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Sayangnya, dalam implementasinya, UU ini masih menyisakan berbagai ketidakjelasan norma yang memengaruhi efektivitas perlindungan data pribadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakjelasan norma dalam UU PDP dan membandingkannya dengan regulasi perlindungan data pribadi di Uni Eropa, khususnya General Data Protection Regulation di Negara Jerman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP masih belum memiliki pengawasan yang tegas, standar perlindungan yang jelas, serta belum terbentuknya lembaga pengawas yang independen.
Co-Authors Demas Brian Wicaksono Imaniar, Dimas Mulyanto, Rudi Nugroho, Julian Rizal Dwi Rizki Bachtiar, Farid Soetijono, Irwan Kurniawan Wahyudi Ikhsan Wahyudiono, Andhika