Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Kebijakan Pelestarian Lingkungan Hidup melalui Konservasi Sumber Mata Air di Gombengsari Kalipuro Banyuwangi Ikhsan, Wahyudi; Ardytia, Wisnu; Soetijono, Irwan Kurniawan
POPULIKA Vol 9, No 2 (2021): Populika
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/populika.v9i2.392

Air memiliki peran amat penting bagi kehidupan mahluk hidup terutama manusia. Dalam pemenuhan kebutuhan terhadap air, ketersediaan air tidak dapat dipastikan keberlangsungannya baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Beberapa faktor penyebabnya antara lain, bertambahnya jumlah penduduk, pencemaran lingkungan dan rusaknya habitat di sekitar sumber mata air. Diperlukan strategi yang komprehensif sehingga dapat terlaksana upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup sekaligus mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.Metode penelitian yang dipergunakan bersifat deskriptif dengan mempergunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan. Peneliti menggali data dari buku ilmiah, referensi, prosiding, jurnal serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan diperlukan upaya menyeluruh agar pengelolaan sumber daya air dapat dilaksanakan secara lestari. Untuk itu diperlukan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin kesejakteraan generasi masa sekarang dan generasi masa depan. Upaya-upaya dimulai dari kebijakan hingga pelaksanaan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga mampu memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung keberadaan sumber daya air. Masyarakat Gombengsari melaksanakan fungsi konservasi sumber mata air melalui kegiatan bersifat partisipatif.

POLITIK SANTET: KONFLIK SOSIAL DAN PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI Dimas Imaniar; Wisnu Ardytia
FKIP e-PROCEEDING 2018: PROSIDING SEMINAR NASIONAL #4 EKSPLORASI BAHASA, SASTRA DAN BUDAYA JAWA TIMURAN SEBAGAI UPAYA
Publisher : Pendidikan Fisika FKIP UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This writing examines how the form of conflict in Banyuwangi society happens? How is the effort of Banyuwangi regency government in dealing with the conflict? The analysis shows that the form of conflict not only occurs because the witchcraft in Banyuwangi civilization attaches and becomes a hereditary tradition, but also the actualization of the introvert attitude of the dominant Banyuwangi society to resolve problems in their own way and no one else knows. The handling that is done by the government based on the Banyuwangi Regency under law No. 7 of 2012 on: Social Conflict, as well as other regulations that are issued by the district government of Banyuwangi. The Effort that is done is early detection as conflict prevention, conflict termination by involving the related community leaders and the post-conflict recovery through reconciliation, rehabilitation and reconstruction. Key word: Conflict mapping and Banyuwangi regency government policy

Restructuring House Financing (KPR) Due to the Impact of the Covid-19 Pandemic at Pt Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KC Banyuwangi Agnes Pasaribu; Wisnu Ardytia
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.4943

Banks as financial institutions can collect funds from the public and channel them back to the community in the form of credit. One of the services provided by BTN KC Banyuwangi is a home financing loan. There are times when credit is disbursed by troubled banks due to various factors, one of which is being affected by the COVID-19 pandemic, causing debtor customers to default, so credit restructuring is needed. The question of this research is how to apply the regulation of POJK No. 11/2020 to the restructuring of housing loans at PT BTN KC Banyuwangi and the legal consequences of the restructured credit agreements. This research uses empirical and normative juridical methods, where the application of research is through literature studies, documentation and interviews. Data processing performs editing, coding and analysis. The results of the study concluded that the restructuring of KPR BTN KC Banyuwangi was carried out referring to PBI Number 8/2/2006 and POJK Number 11/2020, namely by taking into account the quality of productive assets, customer good faith and selecting the right rescue strategy target, namely the period of delaying payments for 6 month to 1 year. The legal consequence of the addendum to the financing contract is that it is in addition to the initial financing contract, so that the provision of the initial financing contract is still enforced as a binding condition for the parties.

Implementasi Kebijakan Pelestarian Lingkungan Hidup melalui Konservasi Sumber Mata Air di Gombengsari Kalipuro Banyuwangi Wahyudi Ikhsan; Wisnu Ardytia; Irwan Kurniawan Soetijono
POPULIKA Vol. 9 No. 2 (2021): Populika
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/populika.v9i2.811

Air memiliki peran amat penting bagi kehidupan mahluk hidup terutama manusia. Dalam pemenuhan kebutuhan terhadap air, ketersediaan air tidak dapat dipastikan keberlangsungannya baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Beberapa faktor penyebabnya antara lain, bertambahnya jumlah penduduk, pencemaran lingkungan dan rusaknya habitat di sekitar sumber mata air. Diperlukan strategi yang komprehensif sehingga dapat terlaksana upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup sekaligus mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.Metode penelitian yang dipergunakan bersifat deskriptif dengan mempergunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan. Peneliti menggali data dari buku ilmiah, referensi, prosiding, jurnal serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan diperlukan upaya menyeluruh agar pengelolaan sumber daya air dapat dilaksanakan secara lestari. Untuk itu diperlukan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin kesejakteraan generasi masa sekarang dan generasi masa depan. Upaya-upaya dimulai dari kebijakan hingga pelaksanaan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga mampu memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung keberadaan sumber daya air. Masyarakat Gombengsari melaksanakan fungsi konservasi sumber mata air melalui kegiatan bersifat partisipatif.

Development of Banjar Village Community Culture through OCF (Osing Culture Festival) As a Tourism Village Promotion Ardytia, Wisnu; Imaniar, Dimas; Wahyudiono, Andhika
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 4, No 4 (2021): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i4.3493

A qualitative method with an ethnographic approach is used in this study. The results of this study indicate that the implementation of the cultural development of the Banjar community is carried out by mapping the potential of natural and environmental resources, developing the potential and capabilities of human resources at the village level as a dynamist of the village economy, and empowering local communities in managing the potential of their villages to increase added value. The main problem is the low progress of the village which is considered a tourist village. From several villages in Banyuwangi, there are still villages that are poor and have not been eradicated by poverty alleviation programs. Given the importance of productivity development in the context of economic development and growth, this research problem is formulated to what extent the development of community culture is able to become the basis for developing tourism economic productivity which is specifically explained: (1) based on the characteristics of community cultural development, with three main variables namely culture , social and economic, (2) set indicators of the success of community cultural development, and (3) formulate strategies for the use of community cultural development in Banjar Village.

Analisis Yuridis Implementasi Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan UU Cipta Kerja dan Regulasi Turunannya Nugroho, Julian Rizal Dwi; Ardytia, Wisnu; Mulyanto, Rudi
JURNAL AMAR Vol 2 No 2 (2024): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Desember 2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v2i2.748

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengubah konsep Perseroan Terbatas dengan memperkenalkan Perseroan Perorangan, yang dapat didirikan oleh satu orang melalui Surat Pernyataan Pendirian secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Penelitian ini membahas dua permasalahan utama: (1) keabsahan pendirian Perseroan Perorangan menurut UU No. 6 Tahun 2023 dikaitkan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan asas pendiriannya; serta (2) implementasi pelaksanaan operasional Perseroan Perorangan berdasarkan Permenkumham No. 21 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perbandingan normatif dan praktik lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara materiil, Perseroan Perorangan belum sepenuhnya memenuhi kriteria perseroan, namun secara formiil telah sah karena memperoleh pengesahan negara melalui sistem administrasi badan hukum.

Analisis Penegakan Hukum Data Pribadi Pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Rizki Bachtiar, Farid; Ardytia, Wisnu; Brian Wicaksono, Demas
JURNAL AMAR Vol 3 No 2 (2025): Amar: Jurnal Ilmiah Hukum (Desember 2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v3i2.762

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat di Indonesia berdampak pada ancaman kebocoran dan penyalahgunaan data. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Sayangnya, dalam implementasinya, UU ini masih menyisakan berbagai ketidakjelasan norma yang memengaruhi efektivitas perlindungan data pribadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakjelasan norma dalam UU PDP dan membandingkannya dengan regulasi perlindungan data pribadi di Uni Eropa, khususnya General Data Protection Regulation di Negara Jerman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP masih belum memiliki pengawasan yang tegas, standar perlindungan yang jelas, serta belum terbentuknya lembaga pengawas yang independen.

Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Kepala Daerah Mohammad Hirzal Hakiki; Etis Cahyaning Putri; Wisnu Ardytia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4513

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai wujud dari kedaulatan rakyat masih menyisakan problem struktural dalam penyelesaian sengketa dari hasil pemilihan. Dinamika kewenangan antara MA serta MK menunjukkan inkonsistensi regulasi serta ketidakpastian hukum yang berdampak pada kualitas keadilan elektoral. Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 yang mempermanenkan kewenangan dari MK untuk mengadili sengketa Pilkada justru menimbulkan persoalan konstitusional serta kelembagaan, mengingat Pilkada tidak secara eksplisit termasuk dalam rezim Pemilu menurut UUD 1945. Selain itu, tingginya beban perkara PHPU serta praktik persidangan panel tiga hakim memperkuat keterbatasan kapasitas institusional MK. Artikel ini menganalisis urgensi pembentukan Peradilan Khusus Perselisihan Hasil Pilkada sebagai solusi konstitusional serta demokratis guna menjamin kepastian hukum, keadilan elektoral, serta stabilitas politik daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwasanya pembentukan peradilan khusus merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat desain kelembagaan penuntasan sengketa Pilkada di Indonesia

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search