Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.746
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Spektrum Hukum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Lemhannas RI Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Amar: Jurnal Ilmiah Hukum Journal of Aquaculture Science
Rudi Mulyanto
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Diklat Relawan Anti Narkoba sebagai Partisipasi dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Irwan Kurniawan; Rudi Mulyanto; Marwiyah Marwiyah
ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 2 No 1 (2020): Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/abdi.v2i1.24

Abstract

Narkotika dan obat-obatan terlarang telah lama menjadi keprihatinan kita semua. Jumlah penyalahguna dan pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang tidak memandang status ekonomi, wilayah tempat tinggal, profesi dan usia, bahkan terdapat kecenderungan pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang semakin meluas di kalangan generasi muda. Tentu hal ini menjadi keprihatinan seluruh masyarakat. Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, selain wajib menjadi program prioritas bagi pemerintah, penting juga bagi menumbuhkan partisipasi masyarakat. Salah satunya mengakomodasi keinginan masyarakat untuk berperan serta menjadi relawan anti penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba. Relawan anti narkoba diharapkan mampu menjadi agen perubahan (agent of change) yang mampu menggerakkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Salah satunya melalui Pendidikan dan Latihan (Diklat). Pendidikan dan Latihan (Diklat) Dasar Relawan Narkoba yang diselenggarakan oleh Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (LRPPN) Bhayangkara Indonesia Kabupaten Banyuwangi, berkolaborasi dengan Klinik Dokter Didik Sulasmono (KDS), Lembaga Aliansi Indonesia (LAI), Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (UNTAG BANYUWANGI). Kegiatan Diklat diharapkan mampu menghasilkan relawan yang menjadi garda terdepan dalam pencegahan, pemberantasan dan penyebaran informasi terhadap bahaya narkoba.
Due To Legal Restructuring Of Credit Agreements On Liability Guarantee In Problem Credit Saving Effort (PT. State Savings Bank Banyuwangi Branch Office) Rudi Mulyanto
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.002 KB) | DOI: 10.31004/jptam.v6i2.4838

Abstract

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit terkadang muncul faktor-faktor yang menyebabkan pembayaran angsuran yang telah disepakati menjadi tidak lancar. Penelitian ini menggunakan hukum empiris (sosiologis) dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Dengan adanya restrukturisasi dapat mencegah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebagai kreditur yang telah meminjamkan dana kepada debitur dari kerugian, karena PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebagai kreditur harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan kepada debitur. Hal ini akan mempengaruhi kelangsungan usaha dan kesehatan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; 2) Restrukturisasi dapat menghindari penyelesaian kredit melalui lembaga hukum, karena dalam pelaksanaannya penyelesaian kredit melalui lembaga hukum memerlukan biaya dan waktu serta tenaga yang cukup besar, yang hasilnya lebih rendah dibandingkan pinjaman yang dikeluarkan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Pengarusutamaan Rezim Anti Pencucian Uang sebagai Upaya Pemulihan Negara Bangsa Pasca Pandemi Covid-19 Irwan Kurniawan Soetijono; Wahyudi Ikhsan; Rudi Mulyanto
Jurnal Lemhannas RI Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v9i2.390

Abstract

Pandemi Covid-19 mempengaruhi berbagai bidang kehidupan termasuk bidang ekonomi dan penegakan hukum terkait bidang ekonomi. Upaya pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah melalui perencanaan yang serius dapat saja terhambat oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Momentum yang ada pada saat ini tidak lepas dari kejahatan yang berdampak pada masyarakat luas yang pada masa pandemi memerlukan bantuan demi kelangsungan hidupnya. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui modus operandi tindak pidana pencucian uang pada masa normal dan masa pandemi. Dalam penelitian ini pula digambarkan solusi yang dapat dilakukan untuk memutus mata rantai siklus tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan mempergunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan. Basis penelitian adalah data sekunder. Secara garis besar terdapat empat unsur utama yang harus dilakukan untuk memperkuat rezim anti pencucian uang antara lain meliputi pertama, hukum dan peraturan perundang-undangan, kedua, teknologi sistem informasi dan sumber daya manusia, ketiga, analisis dan kepatuhan dan keempat kerjasama baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Aspek Hukum Keselamatan Penumpang Transportasi Laut: Studi Empiris Di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi Mulyanto, Rudi; Sofyan, Mastiga; Putri, Etis Cahyaning
SPEKTRUM HUKUM Vol 22, No 1 (2025): Jurnal Spektrum
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/sh.v22i01.6057

Abstract

Indonesia as an archipelagic country has a strategic role in the management of sea transportation to support national and economic connectivity. This study examines the protection and legal responsibility of ocean passengers based on Law No. 17 of 2008 concerning Shipping, with a focus on implementation at PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) at Ketapang Port, Banyuwangi. This study uses an empirical legal method with an analytical descriptive approach, relying on primary data from interviews and secondary data from legal literature The results of the study show that PT ASDP has a legal responsibility in ensuring passenger safety, including the provision of infrastructure and accident insurance through PT Jasa Raharja. However, challenges are still faced in aspects of supervision, regulatory enforcement, and operational readiness. In conclusion, synergy between regulations, ship operators, and stakeholders is essential to improve safety and legal protection for sea transport passengers.
Analisis Yuridis Penegakan Hukum dan Pertimbangan Hakim pada Tindak Pidana Revenge Porn Putusan 71/Pid.Sus/2023 Feby Wulandari; Rudi Mulyanto; Irwan Kurniawan Soetijono
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2094

Abstract

Perkembangan teknologi digital di Indonesia telah menghadirkan tantangan baru dalam ranah hukum, salah satunya berupa tindak pidana revenge porn, yaitu penyebaran konten seksual pribadi tanpa persetujuan korban sebagai bentuk balas dendam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terkait kasus revenge porn dalam Putusan Nomor 71/Pid. Sus/2023/PN. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji dokumen hukum, bahan akademik, serta undang-undang yang relevan, khususnya Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang TPKS. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan serta studi kasus untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dan penerapan norma hukum dalam perkara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terkait revenge porn masih mengandalkan UU ITE dan UU Pornografi yang lebih menekankan pada sisi moral dan isi konten. Dalam putusan, hakim menjatuhkan pidana penjara, denda, serta pidana tambahan berupa pencabutan hak penggunaan perangkat elektronik. Namun, perlindungan korban belum maksimal karena UU TPKS yang lebih relevan dengan kekerasan seksual digital tidak dijadikan dasar hukum. Selain itu, aspek rehabilitasi psikologis dan pemulihan hak korban belum diakomodasi.
LEGAL ANALYSIS OF APPLICATION FOR DIVORCE AND WIFE RECONVENTION CLAIMS AT BANYUWANGI RELIGIOUS COURT Mulyanto, Rudi
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 2 No. 4 (2022): July
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v2i4.324

Abstract

At first 10 (ten) cases studied by the author were cases of divorce applications. However, in the trial process, the wife filed a counterclaim called a reconvention lawsuit to claim her rights. The rights demanded are such as living, mut'ah, iddah, madhiyah, or hadhanah as well as gono-gini assets. However, not all counterclaims were granted by the panel of judges based on various considerations. To find out, the researcher formulated two problem formulations, namely: 1. How is the legal protection for the plaintiffs of reconciliation if their rights are not obtained in accordance with the Court's decision which has permanent legal force, 2. Can the implementation of the Court's decision be carried out effectively.This research is an empirical research that uses descriptive analysis method with a qualitative approach. Sources of data were collected through interviews with several relevant informants, namely the panel of judges, the Registrar of the Banyuwangi Religious Court. Literature and documentation in the form of copies of decisions, books were also used as further data sources. After the data is collected, the data is processed by editing, classifying, and grouping according to the problem formulation. Then, it is reviewed and analyzed by connecting the data and literature review.The conclusions of this study are: 1) Efforts to protect the wife by providing a living have been carried out to the maximum. However, these efforts do not always run smoothly, because the husband does not make it happen. In article 34 of Law Number 1 of 1974 in conjunction with article 80 (4) the Compilation of Islamic Law, it has been determined about the kinds of rights that a wife can claim when divorced by her husband in court, and if the husband is unable to fulfill the expenses decided by the Religious Court, the panel of judges will postpone the implementation of the ikrtalak for 6 (six) months. 2) The implementation of the Court's decision is not all carried out effectively and according to expectations, this is due to the husband's mediocre level of economic ability.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTRAKTOR DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI AKIBAT TERJADINYA KEADAAN KAHAR DI BANYUWANGI Pranoto, Hari; Pasaribu, Agnes; Mulyanto, Rudi
JURNAL AMAR Vol 1 No 1 (2023): AMAR - JURNAL HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal Protection For Contractors In Constuction Working Contracts Due To Force Majeure In Banyuwangi Regency. The study discusses legal protection in contruction work contracts at the stage of contract implementation when force majeure occurs. The problem in this research is how the legal protection for contraktors in contruktion work contracts due to force majeure. In writing this thesis the author uses empirical research methods, where data obtained from the field is analyzed to be used as a basis for discussion to minimize the risk of force najeure in construction work contract,especially on the part of service providers (contractors). By interviewing the executives or directors of CV who have experienced force majeure on the work contract of a project that they have implemented. The results of the study concluded that the employment contract arrangement of construction work is able to reduce the emergence of claims and prevent construction disputes, especially for the contractors. The concept of the approach with Law No. 2 of 2017 Concerning Construction Services and Presidential Regulation No. 16 of 2018 Concerning Government Procurement of Goods/Services. The implication of this researchin that the parties, both service users and service providers (contractors) should pay attention to the clauses governing force majeure contained in the contract. With the aim that all parties can solve the problem properly. Thus, the contract that concerned from the beginning can determine the choice of dispute resolution or problems that are considered best for the parties, especially the contractor.
TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN KLAUSUL TENTANG PEMINDAHAN OBJEK JAMINAN UTANG-PIUTANG BERUPA HAK ATAS TANAH KEPADA PIHAK KREDITUR DALAM PUTUSAN AKTAPERDAMAIAN : (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3308/Pdt.G/2018/PA.Bwi) Nugroho Utomo; Pasaribu, Agnes; Mulyanto, Rudi
JURNAL AMAR Vol 1 No 1 (2023): AMAR - JURNAL HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Juridical Review Of The Validity Of The Clause On The Transfer Of The Object Of Guarantee Of Debts In The Form Of Land Rights To The Creditors In The Deed Ruling Peace (Case Study of Banyuwangi Religious Court Decision No. 3308/Pdt.G/2018/PA. Bwi). Explains that judges are obliged to recommend the litigants to take the peace procedure first. The resulting Peace Deed decision is expected to be in line with and not in conflict with the applicable laws and regulations, moreover, the peace deed decision is equated in power with a decision that has permanent legal force (Res Judicata). As is the case with an agreement regarding the transfer of the object of collateral for debts to the creditor if the debtor defaults in the decision on the peace deed. Law No. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects Related to Land limits matters relating to the promise of ownership of objects as collateral for debts. The formulation of the problem in this research is: How is the validity of the clause regarding the transfer of the object of collateral for debts in the form of land rights to the creditor in the Decision on the Deed of Peace? and What are the legal consequences of the Decision on the Peace Deed Number 3308 / Pdt.G / 2018 / PA.Bwi? The type of research used in this study is a normative juridical approach, which is to analyze the problem from the point of view of civil law. In this study, using a case approach and a legal approach, the case approach is to examine cases related to the problems faced which have become court decisions and have legal force. The results of the study conclude that, the Decision of the Deed of Peace which regulates the transfer of objects of guarantee of debts to creditors if the debtor defaults is contrary to Article 12 of UUHT and is not in line with several jurisprudence, and therefore violates the objective requirements of Article 1320 of the Civil Code, namely a Halal Cause. So that the Decision on the Peace Deed becomes materially flawed and is not legally valid. Then, the legal consequences of the decision on the Peace Deed Number 3308 / Pdt.G / 2018 / PA.Bwi which contain material defects, in this case violate the objective requirements of article 1320 of the Civil Code, namely a Halal Cause. So the decision of the peace deed becomes null and void and the decision cannot be attached to the executive power (Executoriale Kracht).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS RISIKO YANG TERJADI DALAM PERJANJIAN BERDASARKAN HUKUM PERDATA Ratnasari, Vivi; Pasaribu, Agnes; Mulyanto, Rudi
JURNAL AMAR Vol 1 No 2 (2023): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Desember 2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal Protection Of Business Doors The Risk That Happened In The Agreement Based On Civil Law (Study at PT. Adi Putra Narasi, Denpasar City, Bali Province) and (Study at PT. Kurnia Bhakti Sejahtera Banyuwangi). Legal protection must be implemented in every country to be given to the people, of course in each country using different methods for legal protection of the people, especially Indonesia. In every business actor will face and get an unpredictable risk. Risk is a result that is unpleasant (harmful, harmful) from an action or action, either intentionally or unintentionally. In a business activity there is a cooperation agreement in carrying out a business activity. (a) What are the risks faced by Adi Putra Narasi Limited Liability Company in the cooperation agreement with Pertamina Patra Niaga Limited Liability Company in implementing non-subsidized fuel oil distribution activities and Elnusa Petrofin Limited Liability Company in the fuel/bbk transport tank rental agreement? (b) How is the legal protection for business actors for the risks that occur in the Adi Putra Narasi Limited Liability Company based on the Civil Code? This research method uses inductive qualitative data analysis techniques and an empirical juridical approach. Collecting data through interviews with Limited Liability Company business owners and several staff at the Adi Putra Narasi Limited Liability Company (PT) by documenting, direct observation in the field. Secondary data obtained through various sources such as books, journals, data from the internet and data needed in order to systematically identify the data.The results of this study conclude that (a) There are several risks faced by Adi Putra Narasi Limited Liability Company (PT) which include: the relatively high price of non-subsidized fuel oil; risk of meeting targets; risk of decreasing sales results; tank car maintenance and maintenance risks. (b) Based on the risks faced by business actors, of course they have not received legal protection in accordance with the Civil Code, listed in article 1365; 1233; 1244; 1245 of the Civil Code. According to the author, business actors have not been protected based on legal protection in accordance with all the risks experienced by business actors
Analisis Yuridis Tindak Pidana Carding Sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional Larif, Choirul Mustika Al Hafizhil; Mulyanto, Rudi; Martiasari, Andin
JURNAL AMAR Vol 2 No 1 (2024): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Juli 2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v2i1.642

Abstract

Carding is a crime where someone steals another person's credit card number and uses it for online transactions. Carding has become a type of transnational crime. Transnational crime refers to criminal acts carried out across countries by individuals, groups, or syndicates using cross-border networks for specific purposes and gains. The type of research used is normative legal research and it employs normative case studies. In this research, the approaches used are the legislative approach and the analytical approach. The research results show that to address transnational crimes such as Carding, Indonesia needs to have regulations that meet international standards. Proving the crime of Carding requires a special approach due to the digital and transnational nature of this crime. Proof in the context of criminal law must meet certain standards to ensure that justice is upheld.
Co-Authors Akbar, Syafriza Andin Martiasari Cantika, Berlian Mayang Chyntabela Puspita Martha Etis Cahyaning Putri Feby Wulandari Ferdiansyah, Mielda Auliya Ilham Pamungkas, Jaza Irwan Kurniawan Irwan Kurniawan Soetijono Irwan Kurniawan Soetijono Larif, Choirul Mustika Al Hafizhil Martha, Chyntabela Puspita Marwiyah Marwiyah Marwiyah Nugroho Utomo Nugroho, Julian Rizal Dwi Nur Kamila, Siti Pasaribu, Agnes Permatasari, Novita Pranoto, Hari Prasetyawan, Diding Dwi Rahayu, Lilik Soetijono, Irwan Kurniawan Soetijono, Irwan Kurniawan Sofyan, Mastiga Sri Mulyani Syafriza Akbar Vivi Ratnasari Wahyudi Ikhsan Wisnu Ardytia Zulkarnaen, Muhammad Iskandar