Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains JOURNAL OF WETLANDS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Lena Hanifah
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
In Seeking of Legal Protection : Local Workers in Wetland Area of Tanah Bumbu District. Abdul Halim Barkatullah; Ifrani ,; Lena Hanifah
Journal of Wetlands Environmental Management Vol 4, No 2 (2016): July-December
Publisher : Center for Journal Management and Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.375 KB) | DOI: 10.20527/jwem.v4i2.61

Abstract

Local worker is a crucial issue that challenges the capability of local government in protecting the community, particularly in developing district which the skills and education is poorly distributed. Globalization enforced penetration of non-local skilled workers (such as immigrants), and instead of having the technology transferred, it also threatened the unskilled local workers. Legal protection for local workers is highly needed to ensure the application of Pancasila’s social justice and to avoid massive unemployment in such area. The research situated in Tanah Bumbu District, South Borneo, Indonesia, which famed with its mining industry that attracted many workers, not only regionally, but also globally, to test their luck. However, not all locals taste the sweetness of the mining industry. Instead of providing new job vacancies for local workers, company tends to hire non-local workers due to their competency and ability to meet the company’s requirement. This has to be a concern of the local government, therefore this paper aimed to find the best solution in the form of local regulation to protect and empower local workers in Tanah Bumbu District, South Borneo, Indonesia.
Kesadaran Hukum Perawat Terhadap Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung; Pendekatan Sosiolega: Nurses' Legal Awareness of Patient Safety at Pambalah Batung Regional General Hospital; Sociolegal Approach Akhmad Husairi; Lena Hanifah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 6: Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7758

Abstract

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan yuridis empiris (sosiolegal). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Tujuan penelitian adalah menganalisis kesadaran hukum perawat terhadap keselamatan pasien serta perlindungan hukum pasien dalam pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum tenaga kesehatan di RSUD Pambalah Batung lebih dipengaruhi oleh praktik dan pengalaman langsung di lapangan daripada pemahaman teoritik terhadap regulasi. Kesadaran hukum perawat masih bersifat deklaratif, belum menjadi kesadaran operasional. Meskipun perawat mengetahui bahwa keselamatan pasien merupakan bagian dari standar layanan, pemahaman mereka belum sampai pada tingkat bahwa keselamatan adalah hak hukum pasien yang wajib dilindungi secara aktif. Hal ini tampak dari minimnya komunikasi bermakna, pelaksanaan informed consent yang cenderung administratif, dan kurangnya keterlibatan keluarga dalam upaya pencegahan insiden. Perlindungan hukum terhadap pasien pun masih bersifat formalistik. Walaupun tersedia dokumen seperti SPO keselamatan dan panduan insiden, belum terbangun budaya organisasi yang mendukung keterbukaan dan pembelajaran dari kegagalan. Perlindungan lebih diarahkan pada institusi daripada hak pasien. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum tertulis (law in the books) dan praktik nyata (law in action), yang menjadikan sistem keselamatan pasien rapuh. Rumah sakit semestinya menjadi jembatan antara ilmu dan cinta, keputusan dan doa, data dan makna. Dalam hal ini, keluarga bukan pengganggu, melainkan bagian esensial dari sistem keselamatan pasien.
Penerbitan Hak Guna Bangunan (Hgb) Di Atas Perairan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010): Issuance of Building Rights Title (HGB) on Waters (Study of Constitutional Court Decision Number 3/PUU-VIII/2010) Zhafirah Zahra; Lena Hanifah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 6: Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7866

Abstract

Dalam Pasal 36 UUPA, Sertifikat Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan bangunan dan hak untuk memiliki bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, dan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Hak Guna Bangunan (HGB) seluas kurang lebih 656 hektare ditemukan di atas laut di wilayah Sidoarjo melalui aplikasi Bhumi milik Kementrian ATR/BPN oleh Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga, Thanthowy Syamsuddin seluas kurang lebih 656 hektare yang berada di Laut Surabaya-Sidoarjo. Selain itu juga konflik agrarian lainnya yang terdapat HGB dan Hak Milik (HM) di atas perairan laut juga berada di perairan Kabupaten Tangerang yang terbit pada September 2023 dan juga terdapat pagar laut berupa bambu sepanjang 30,16 kilometer, yang dituturkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid. HGB yang terlekat di atas laut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Putusan MK) Nomor 3 /PUU-VIII/2010 yang menguji Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK), pemohon menyatakan bahwa pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (selanjutnya disebut HP-3) dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hasil penelitian menunjukkan Keberadaan PP No 18/2021 tidak secara mutlak ada karena terbitnya Putusan MK No 3/PUU VIII/2010, karena fokus utama Putusan MK adalah terkait pengujian materiil Undang-Undang No 27/2007 dan BPN memiliki tanggung jawab terhadap cacat administrasi penerbitan HGB yang melanggar ketentuan hukum. Maka dari itu penerbitan HGB di atas perairan seharusnya tidak sah dan batal demi hukum
Perlindungan Hukum Atas Hak Pertunjukan Langsung Dalam Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Lagu: Legal Protection of Live Performance Rights in Ensuring the Economic Entitlements of Song Creators Muhammad Satria Budi Utama; Lena Hanifah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 8: Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8033

Abstract

Penelitian ini membahas penyelesaian sengketa hak cipta dalam pertunjukan musik langsung yang menjadi isu krusial seiring meningkatnya kesadaran akan nilai ekonomi ciptaan musik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jalur penyelesaian hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, dalam menghadapi pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu dalam konteks pertunjukan langsung. Dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis, studi ini menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 95 dan 113, serta mengaitkannya dengan praktik penyelesaian kasus di pengadilan maupun di luar pengadilan. Temuan menunjukkan bahwa jalur litigasi lebih menekankan pada pemulihan hak ekonomi dan efek jera terhadap pelanggar, sementara jalur non-litigasi seperti mediasi dan negosiasi lebih diutamakan karena kecepatan, efisiensi, serta potensi menjaga hubungan baik antar pelaku industri musik. Studi ini menyimpulkan bahwa mekanisme non-litigasi lebih efektif untuk industri kreatif yang mengedepankan kolaborasi. Namun, jalur litigasi tetap dibutuhkan sebagai ultimum remedium jika upaya damai gagal. Implikasi dari penelitian ini memberikan landasan yuridis bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri untuk mengembangkan sistem penyelesaian sengketa yang lebih adaptif dan preventif.
Co-Authors Akhmad Husairi Ifrani , Muhammad Satria Budi Utama Zhafirah Zahra