Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Impresi Indonesia Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial Rechtsnormen Eduvest - Journal of Universal Studies
Andrew Betlehn
Universitas Kristen Indonesia
Religion Aerospace Engineering Automotive Engineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Model Integrasi Hukum Bisnis dan Edukasi Kekayaan Intelektual sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Kreatif Indonesia Winston Lord Situngkir; Paltiada Saragi; Andrew Betlehn
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v4i2.1721

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pergeseran paradigma ekonomi global menuju knowledge-based economy yang menempatkan kekayaan intelektual (KI) sebagai aset strategis. Di Indonesia, implementasi regulasi hukum bisnis dan literasi KI pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kreatif masih mengalami kelumpuhan fungsional akibat adanya jurang pemisah yang lebar (legal gap) antara tatanan ideal undang-undang (das sollen) dan kenyataan di lapangan (das sein). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan implementasi hukum bisnis dan edukasi KI saat ini, serta merumuskan model integrasi hukum bisnis dan edukasi KI yang ideal guna memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dari hulu ke hilir. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (sosiologis-yuridis) dengan pendekatan deskriptif-analitis dan preskriptif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam terhadap dua puluh responden pemangku kepentingan serta pelaku usaha kreatif di wilayah Daerah Khusus Jakarta. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang dilandasi oleh Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelumpuhan fungsional hukum disebabkan oleh faktor yang saling mengunci: rendahnya literasi hukum praktis dan dominasi budaya dagang informal lisan di tingkat hulu (budaya hukum); adanya kekosongan norma teknis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta ketiadaan lembaga penilai bersertifikasi yang memicu kemacetan eksekusi pembiayaan berbasis KI di tingkat tengah (substansi dan struktur hukum); serta mahalnya biaya litigasi niaga dan lambatnya penegakan sanksi platform marketplace terhadap pembajakan digital di tingkat hilir (struktur hukum). Sebagai solusi, penelitian ini merumuskan "Model Integrasi Hukum Bisnis dan Edukasi Kekayaan Intelektual" melalui tiga fase digital terpadu: Fase Hulu (Edukatif-Kultural), Fase Tengah (Regulatif-Normatif) melalui OSS-eDJKI Real-Time Link, dan Fase Hilir (Komersial-Bisnis) melalui standardisasi IP Valuation berbasis Standar Penilaian Indonesia (SPI 320) sebagai agunan perbankan.
Fragmentasi Penegakan Hukum Pelindungan Data Pribadi dan Desain Kelembagaan Otoritas Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Indrawan Yoswanda Saputra; Paltiada Saragi; Andrew Betlehn
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v4i2.1804

Abstract

Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menandai unifikasi norma substantif pelindungan data di Indonesia. Namun, maraknya insiden kebocoran data siber lintas sektor menunjukkan adanya kesenjangan struktural yang tajam antara kondisi normatif (das sollen) dengan implementasi empiris (das sein). Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana fragmentasi kewenangan kelembagaan eksisting memicu ketidakterintegrasian penegakan hukum dan merumuskan rekonstruksi desain Otoritas Pelindungan Data Pribadi (OPDP) yang ideal. Dengan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan yurisdiksi European Data Protection Board (EDPB), kajian ini mengidentifikasi terjadinya fenomena functional vacuum of enforcement (kevakuman fungsional penegakan hukum). Kondisi ini disebabkan oleh tumpang tindih yurisdiksi sektoral antara Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bergerak secara parsial tanpa mekanisme interkoneksi formal. Hasil penelitian merekomendasikan rekonstruksi OPDP sebagai Independent Regulatory Agency yang mengadopsi Integrated Network Governance Model berbasis struktur Hub-and-Spoke. Model ini memposisikan OPDP sebagai pusat jaringan komando tertinggi (hub) berkewenangan quasi-judicial, yang terintegrasi dengan instansi sektoral sebagai pengawas teknis spesifik (spokes). Hubungan kerja ini dikunci dalam instrumen Hukum Administrasi Negara berupa Peraturan Presiden yang mengoperasionalkan tiga pilar utama: parameter prosedural tenggat lapor tunggal 3x24 jam, parameter tingkat keparahan insiden, dan protokol klasifikasi pembagian data (data sharing). Rekonstruksi ini terbukti secara teoretis mampu menguatkan prediktabilitas hukum, konsistensi penegakan sanksi, dan mengembalikan kepercayaan publik dalam ekosistem transaksi daring nasional.
The Lack of Preventive Protection and Judicial Inactivity in the Enforcement of Security Interests: A Perspective on Dignified Justice Firman Hasurungan Simanjuntak; Diana R. W. Napitupulu; Andrew Betlehn
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 6 No. 7 (2026): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v6i7.53262

Abstract

The execution of Mortgage Rights (Hak Tanggungan) often places Third-Party Guarantors in a vulnerable position due to the lack of adequate legal protection instruments. This study aims to analyze the void of preventive protection norms in Indonesia's auction regulations and critique the judges' considerations in the South Jakarta District Court Decision Number 1059/Pdt.G/2022/PN JKT. SEL through the analytical lens of the Dignified Justice Theory. This research is normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The results reveal two main conclusions. First, there is a legal vacuum in the Mortgage Rights Law and Minister of Finance Regulation No. 213/PMK.06/2020, which do not accommodate the right to rebut against the determination of the Limit Value, thereby legitimizing unilateral predatory pricing practices by the holder of executorial rights. Second, the Panel of Judges was proven to be trapped in a rigid positivism paradigm (la bouche de la loi) and failed to conduct legal discovery (rechtsvinding) to uncover the anomaly of auction prices that fell below the liquidation value. The decision failed to humanize humans (nguwongke uwong) and violated substantive justice. This study recommends regulatory reconstruction through the institutionalization of a "Rebuttal Period" in the pre-auction phase and the urgency of issuing a Supreme Court Circular Letter (SEMA) to encourage judicial activism in canceling exploitative auctions.
Public Art as City Symbol: Legal Challenges in Copyright and Moral Rights Protection Hendrico Dolok; Hulman Panjaitan; Andrew Betlehn
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 23 No. 2 (2025): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63309/dialektika.v23i2.920

Abstract

Intellectual property protection for public art installations presents a complex legal challenge when such works evolve into recognizable urban icons. This research aims to analyze the legal safeguards provided to creators of public artworks under the framework of Law Number 28 of 2014 and to evaluate the application of the principle of legal certainty in the "Urban Light" copyright dispute. Utilizing a normative legal research methodology with a focus on statutory and case approaches, this study examines the judicial reasoning within Decision No. 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. The results demonstrate that public artworks are afforded automatic protection through the declarative principle, ensuring that their status as public symbols does not diminish the creator's exclusive moral and economic rights. Furthermore, the findings indicate that the Indonesian judiciary prioritized material truth by applying the "first to create" doctrine, which led to the cancellation of copyright registrations made in bad faith by unauthorized parties. The study concludes that achieving a reconciliation between legal certainty and substantive justice is vital for maintaining the integrity of the creative industry. These findings offer significant implications for the Directorate General of Intellectual Property in enhancing substantive verification protocols for works with established global reputations. Ultimately, this research serves as a crucial legal precedent for the protection of international artistic monuments within national jurisdictions against practices of plagiarism disguised as inspiration.
Efektivitas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 Terhadap Produktivitas Perusahaan Industri Kecil dan Menengah yang Menerima Restrukturisasi Tahun 2024 di Banten dan Jakarta Fani Putri Permatasari; Andrew Betlehn; Binoto Nadapdap
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 4 No. 11 (2025): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v4i11.7180

Abstract

Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki peranan strategis dalam memperkuat struktur perekonomian nasional karena menjadi tulang punggung sektor industri pengolahan yang padat karya serta berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi domestik. Namun, sebagian besar IKM di Indonesia masih menghadapi kendala berupa keterbatasan teknologi produksi dan penggunaan mesin yang sudah usang, sehingga berdampak pada rendahnya efisiensi, kualitas produk, dan daya saing di pasar global. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 meluncurkan program restrukturisasi mesin dan peralatan guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta daya saing IKM nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program restrukturisasi tersebut melalui perspektif Teori Kepastian Hukum, yang menilai kejelasan dan konsistensi kebijakan agar tidak menimbulkan multitafsir, serta Teori Utilitarianisme, yang mengkaji sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat sosial-ekonomi yang optimal dibandingkan biaya yang dikeluarkan negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis kualitatif, memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung oleh data primer dari hasil observasi lapangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program restrukturisasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi produk, efisiensi biaya, dan perluasan pasar. Secara hukum, regulasi ini telah memberikan kepastian bagi pelaku IKM dalam mengakses bantuan pemerintah, sedangkan secara ekonomi, kebijakan ini berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor industri nasional yang berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan restrukturisasi terbukti efektif dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan IKM di Indonesia.
Implikasi Hukum Perjanjian Hutang Piutang oleh Isteri yang Berada dalam Curatele (di Bawah Pengampuan) Tanpa Sepengetahuan Suami Daniel Saputra Pakpahan; Diana R.W Napitupulu; Andrew Betlehn
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 6 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i6.6047

Abstract

Penelitian ini mengkaji implikasi hukum perjanjian utang piutang yang dibuat oleh isteri berstatus curatele (di bawah pengampuan) tanpa sepengetahuan suami, khususnya dalam konteks pinjaman melalui platform P2P Lending.  Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan perjanjian utang piutang tersebut menurut hukum perdata serta mengkaji akibat hukumnya terhadap para pihak dan harta bersama, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi suami, isteri, kreditur, serta harta bersama dalam perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian dimaksud tidak memenuhi syarat subjektif kecakapan bertindak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 juncto Pasal 1330 dan Pasal 1446 KUHPerdata, sehingga bersifat dapat dibatalkan (voidable), bukan batal demi hukum. Utang yang timbul dikategorikan sebagai utang pribadi isteri yang tidak dapat dibebankan kepada harta bersama karena tidak ada persetujuan suami. Kreditur fintech wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan Know Your Customer dalam memverifikasi kapasitas hukum debitur. Suami selaku kurator dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila terbukti lalai dalam pengawasan. Perlindungan preventif dapat dilakukan melalui perjanjian perkawinan pisah harta, sedangkan perlindungan represif dapat ditempuh melalui pengajuan pembatalan perjanjian ke pengadilan.
Co-Authors Binoto Nadapdap Daniel Saputra Pakpahan Diana R. W. Napitupulu Diana R.W Napitupulu Fani Putri Permatasari Firman Hasurungan Simanjuntak Hendrico Dolok Hulman Panjaitan Indrawan Yoswanda Saputra Paltiada Saragi Winston Lord Situngkir