<![CDATA[Abstract This study aims to examine the position of the Government’s Right to Bring a Civil Lawsuit in the PPLH Law from a theoretical–doctrinal perspective. Accordingly, the research question in this paper is whether, by virtue of its position as the government, it can be theoretically and doctrinally justified [to be granted the right and/or to have the right] to file a civil lawsuit for tortious acts as regulated in Article 90 paragraph (1) PPLH Law (UU PPLH), especially on the grounds of public interest? This paper begins its discussion by analyzing the historical dimension of the civil law tradition rooted in Roman law to identify a clear division (summa divisio) between public law and private law. The analysis then continues to examine the theoretical–doctrinal debates and their implications for the government’s position in utilizing civil law along with its claims to civil rights, which simultaneously reveals the problems arising from the regulation in Article 90 paragraph (1) of the PPLH Law (UU PPLH), namely the mixing of these two legal regimes. Therefore, this paper argues for the necessity of reforming the UU PPLH to prevent the conflation of laws and to reestablish public law as the authentic legal framework for every governmental legal action. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan Hak Pemerintah untuk Mengajukan Gugatan Perdata dalam UU PPLH dari perspektif teoretis–doktrinal. Pertanyaan penelitian dalam tulisan ini adalah, apakah berdasarkan posisinya sebagai pemerintah, dapat dibenarkan secara teoretis–doktriner [untuk diberikan hak dan/atau memiliki hak] untuk mengajukan gugatan PMH (tort) secara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang PPLH (UU PPLH), khususnya atas dasar kepentingan umum? Tulisan ini memulai pembahasannya dengan menganalisis dimensi historis tradisi hukum sipil yang berakar pada hukum Romawi untuk mengidentifikasi pembagian yang tegas (summa divisio) antara hukum publik dan hukum privat (perdata). Analisis kemudian dilanjutkan dengan meneliti perdebatan teoretis–doktrinal serta implikasinya terhadap kedudukan pemerintah dalam menggunakan hukum perdata beserta klaimnya atas hak-hak perdata, yang secara bersamaan mengungkap masalah yang timbul dari ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU PPLH, yakni terjadinya pencampuradukan dua rezim hukum tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini berargumen bahwa reform[ul]asi UU PPLH diperlukan untuk mencegah terjadinya pencampuradukan dua rezim hukum dan mengembalikan hukum publik sebagai kerangka hukum yang autentik bagi setiap tindakan hukum pemerintah.]]>
