Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.953
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Diponegoro Law Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Dinamika Hukum Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Jurnal Suara Keadilan Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Legislasi Indonesia Jurnal Sumber Hukum
Nur Rochaeti, Nur
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Diponegoro Law Journal

 1 
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM PADA PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus/2017/PN.Pwd) Febriyani, Devi; Rochaeti, Nur; Wijaningsih, Dyah
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.287 KB)

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah fenomena universal yang dapat terjadi tanpa memandang usia, profesi, tingkat ekonomi maupun pendidikan dari individu yang mengalaminya. Data Komnas Perempuan pada tahun 2018 untuk periode tahun 2017 menyebutkan Jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling besar adalah kekerasan yang terjadi di ranah personal (KDRT). Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi pada akhir tahun 2016 dan telah diputus oleh pengadilan pada pertengahan tahun 2017. Pelaku telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun oleh hakim, akibat perbuatannya menyebabkan matinya istri.Permasalahan yang akan diteliti adalah Kebijakan Kriminal berkaitan dengan Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pwd. Metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan.Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.Hasil penulisan ini menyimpulkan bahwa kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal pada perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga telah di atur baik dalam Instrumen Hukum Internasional maupun Instrumen Hukum Nasional yaitu dengan adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan terkait pertimbangan hakim dalam Putusan No. 6/Pid.Sus/2017/PN.Pwd telah tepat berdasarkan fakta-fakta yuridis dalam persidangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
IMPLEMENTASI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI OVERCAPACITY NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG Arifin, Alif Wisuda; Pujiyono, Pujiyono; Rochaeti, Nur
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (809.748 KB)

Abstract

Konsep restorative Justice sebagai bentuk upaya penyelesaian perkara diluar pengadilan diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan overcapacity narapidana di lembaga pemasyarakatan. Overcapacity pada Lembaga Pemasyarakatan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya tingginya presentase penggunaan pidana penjara pada peraturan yang berlaku. Penerapan konsep restorative justice dapat meminimalisir penggunaan pidana penjara sehingga permasalahan overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan dapat diselesaikan. Metode penelitian pada penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis empiris. Kebijakan restorative justice diatur dalam instrumen hukum internasional dan hukum nasional. Hasil penelitian bahwa Kebijakan formulasi restorative justice dalam menanggulangi overcapacity narapidana telah diatur melalui Vienna Declaration 2000, Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners,Uu No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019, Perjak No. 15 Tahun 2020, Kepdir Badilum MARI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020). Implementasi Konsep Restorative Justice Dalam Upaya Menanggulangi Overcapacity Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh beberapa lembaga seperti: Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TRADING BINARY OPTION DALAM KAJIAN VIKTIMOLOGI (ANALISIS STUDI PUTUSAN NOMOR: 1240/PID.SUS/2022/PN.TNG) Adli, Muhammad Haidar; Rochaeti, Nur; Sutanti, Rahmi Dwi
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.44479

Abstract

Perkembangan teknologi mempermudah dunia keuangan digital, termasuk trading binary option yang merupakan jenis trading ilegal di Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan banyak publik figur mempromosikannya, menyebabkan kerugian bagi korban. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1240/Pid.sus/2022/PN.Tng, pelaku dijerat dengan Pasal penyebaran berita bohong dan pencucian uang, namun korban tidak mendapat pengembalian kerugian, mengabaikan perlindungan hukum yang seharusnya diterima. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi deskriptif analitis melalui studi kepustakaan. Perlindungan bagi korban diatur secara tidak langsung dalam KUHP dan KUHAP, secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kajian viktimologi menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak memberikan perlindungan hukum yang layak bagi korban, menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi. Perlindungan dapat berupa restitusi, serta penggabungan tuntutan ganti kerugian dan gugatan perdata. Memahami konteks dan dampak tindak pidana serta memberikan perlindungan memadai mencerminkan keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan bagi masyarakat.
Co-Authors Adli, Muhammad Haidar Ani Purwanti Anis Widyawati Arifin, Alif Wisuda Disemadi, Hari Sutra Erlyn Indarti, Erlyn Febriyani, Devi Fernando, Zico Junius Musmuliadin, Musmuliadin Novika, Giofanni Dian Park, Ji Hyun Prasetyo, Mujiono Hafidh Pujiyono Pujiyono Putra, Yagie Sagita Rahmi Dwi Sutanti Salamor, Yonna Beatrix Wibowo, Eko Ari Wijaningsih, Dyah Wirabakti, Muhammad Zakaria