Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.255

P-Index

This Author published in this journals

All Journal International Journal of Social Service and Research Jurnal Hukum Prioris Reformasi Hukum Trisakti Amicus Curiae Tribuere

Novina Sri Indiraharti, Novina Sri

Faculty Of Law, Trisakti University

Author-ID : 598685

Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan) Novina Sri Indiraharti
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 4 No. 1 (2014): Jurnal Hukum Prioris Volume 4 Nomor 1 Tahun 2014
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Hukum kontrak merupakan bidang hukum yang sangat penting di era globalisasi terutama dalam mendukung sektor perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Keberlakuan perjanjian sebagai hukum hukum yang mengikat para pihak yang berkontrak hanya akan berlaku, jika dibuat secara sah. Begitu pula transaksi bisnis yang berlaku di Korea Selatan maupun di Indonesia, tidak terlepas dari syarat sahnya perjanjian. Penulisan ini berusaha memberikan suatu ilustrasi deskriptif dengan cara membandingkan pengaturan keabsahan perjanjian dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan di Korea Selatan dan di Indonesia, tanpa adanya penganalisisan lebih lanjut. Dalam Korean Civil Code dan KUH Perdata, ternyata keduanya mengatur mengenai ketentuan hukum perjanjian, termasuk pengaturan mengenai keabsahan bagu suatu perjanjian. Adanya pengaturan tersebut, maka terdapat kesamaan dalam pengertian perjanjiaannya, syarat sahnya perjanjian, akibat dari suatu perjanjian, dan penfsiran perjanjian. Tetapi untuk sahnya perjanjian dalam Korean Civil Code harus memenuhi 7 (tujuh) unsur sedangkan dalam KUH Perdata harus memenuhi 4 (empat) syarat. Selain itu untuk sahnya perjanjian, Korean Civil Code menetapkan bahwa perjanjian harus dibuat baku dan wajib diserahkan kepada Kementrian Hukum untuk disahkan. Apabila lalai, maka dapat membatalkan perjanjiannya dan kepada para pihak dapat dikenakan sanksi.

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK MENGENAI TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 18/G/2014/PTUN.BJM) Devita Tiara Maharani Tsaqif; Novina Sri Indiraharti
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Dalam pemilikan tanah dapat menimbulkan sengketa antara lain terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah seperti kasus yang diangkat oleh penulis yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 607 Tahun 2008 atas nama Dra.Damiana Maria dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 32 Tahun 1982 atas nama Eddie Zien yang terletak di Banjarmasin. Pokok permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat hak milik yang sebenarnya dan Siapakah yang berhak menjadi pemegang Sertifikat Hak Milik di Jalan A. Yani Desa Bentok Kampung. Tipe Penelitian yang digunakan adalah Normatif dengan jenis data sekunder yang didukung data primer berupa wawancara. Penelitian dianalisis secara kualitatif, ditarik kesimpulan dengan cara metode deduktif. Perlindungan hukum dapat diberikan kepada Eddie Zien yaitu dengan diberikannya kesempatan untuk mengajukan gugatan terhadap diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.607 Tahun 2008 atas nama Dra.Damiana Maria berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 dan Eddie Zien dapat membuktikan kepemilikannya berdasarkan data fisik dan data yuridis, mengenai kepastian hukum yang diberikan Pemerintah yaitu dengan diberikannya Sertifikat Hak Milik No.32 Tahun 1982 mengenai kepastian kepemilikannya, letak, batas dan luas tanah. Dengan adanya perlindungan dan kepastian hukum tersebut menyebabkan Dra.Damiana Maria kehilangan haknya karena Dra.Damiana Maria tidak dapat membuktikan kepemilikannya.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA Diah Melani; Novina Sri Indiraharti
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Fidusia ulang adalah atas benda yang sama yang telah dibebankan fidusia, dibebankan fidusia sekali lagi. Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia melarang dilakukannya Fidusia Ulang terhadap objek jaminan yang sudah terdaftar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan kreditor atas objek jaminan fidusia yang dibebani fidusia ulang oleh debitor yang sama dan Upaya perlindungan hukum bagi kreditor atas objek jaminan fidusia yang dibebani fidusia ulang oleh debitor. Tujuan Penelitian ini adalah mendeskripsikan kedudukan kreditor objek jaminan fidusia yang dibebani fidusia ulang oleh debitor serta upaya perlindungan hukum bagi kreditor atas objek jaminan fidusia yang dibebani fidusia ulang oleh debitor. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berbasis pada data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menggambarkan kedudukan kreditor yang menerima pengalihan objek jaminan fidusia adalah sebagai kreditor konkuren. Kreditor konkuren mendapatkan pelunasan utang atas objek jaminan fidusia apabila kreditor preferen sudah terpenuhi haknya untuk mendapatkan pelunasan utang tersebut. Sedangkan untuk melindungi kreditor, agar fidusia ulang tidak terjadi, maka upaya yang dilakukan adalah pendaftaran objek jaminan fidusia serta pencantuman klausul larangan pengalihan atau fidusia ulang dalam akta Notaris.

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI KABUPATEN MELAWI Richard Siahaan; Novina Sri Indiraharti
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Program PTSL merupakan salah satu pelaksanaan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 UUPA. Salah satu wilayah yang melaksanakan program PTSL adalah Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Permasalahan yang dikemukakan adalah apakah pendaftaran yang dilakukan melalui PTSL di Kabupaten Melawi sudah sesuai atau belum menurut ketentuan yang berlaku serta kendala hukum apa saja yang dihadapi dalam rangka pendaftaran tanah melalui program PTSL dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan data sekunder sebagai data utama, yang dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Simpulan dari analisis yang didapat bahwa Pendaftaran Tanah Sitematik Lengkap (PTSL) di Kabupaten Melawi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu berdasarkan pasal 19 UUPA, Pasal 2 dan 3 PP 24 Tahun 1997, Diktum Kedua Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Adapun kendala yang dihadapi pada program PTSL di Kabupaten Melawi antara lain data yang diserahkan pemohon sering kurang lengkap dan PPAT sulit untuk membuat akta jual belinya karena BPHTB pemegang hak masih belum dibayar. Solusinya adalah pemohon diminta membuat surat pernyataan bahwa data tanah belum lengkap sebagaimana perintah Pasal 24 PP No.24/1997 dan untuk pembuatan akta jual beli, maka PPAT meminta pemegang hak segera melunasi BPHT yang maih terhutang tersebut, sesuai dengan Pasal 121 PMNA No. 3/1997.

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN GANTI RUGI (SKGR) DALAM JUAL BELI TANAH DI PEKANBARU (STUDI KASUS TANAH MILIK BOY DESVINAL SALAM) Kholida Nabila; Novina Sri Indiraharti
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Jual beli merupakan perbuatan hukum pemindahan hak dan didaftarkan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun di kota Pekanbaru Provinsi Riau jual beli dibuktikan dan didaftarkan dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Permasalahan dalam skripsi ini adalah Dalam kasus tanah Boy Desvinal Salam apakah penggunaan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dalam Jual Beli tanah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan apakah SKGR dapat didaftarkan di Kantor Pertanahan. Tipe penelitian ini penelitian normatif, yakni dengan menggunakan data sekunder dan dilengkapi dengan data yang diperoleh melalui wawancara yaitu di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Analisa dilakukan secara analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan logika deduktif. Hasil penelitian ini jual beli yang dilakukan dengan SKGR tidak diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 serta Jual Beli harus dibuktikan dengan Akta PPAT, sehingga tidak sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997. SKGR yang merupakan bukti pengoperan hak pengelolaan atas tanah tidak dapat didaftarkan di Kantor Pertanahan sebagai bukti perbuatan hukum jual beli, namun sebagai tanah garapan terhadap tanah negara, maka tanah dengan alas hak SKGR dapat didaftarkan apabila diajukan permohonan hak terlebih dahulu dalam rangka pendaftaran tanah untuk pertama kali. Disarankan bagi pemerintah Riau untuk mengeluarkan Peraturan Daerah dan mensosialisasikan terkait penggunaan SKGR untuk meminimalisir persepsi dan sengketa, serta masyarakat untuk mengajukan permohonan hak kepada negara melalui kantor pertanahan lalu mendaftarkan tanahnya agar memiliki bukti penguasaan yuridis terhadap suatu tanah.

TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI KECAMATAN KARAWANG BARAT KABUPATEN KARAWANG JAWA BARAT Riesky Ayu Andamari; Novina Sri Indiraharti
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Perwakafan tanah Hak Milik adalah perbuatan hukum suci, mulia, dan terpuji, yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah Hak Milik dan melembagakannya untuk selama – lamanya menjadi “wakaf sosial”, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam. Setelah tanah diwakafkan, tanah tersebut harus didaftarkan di Kantor BPN. Hingga tahun 2019 jumlah tanah wakaf tidak terdaftar di Kecamatan Karawang Barat lebih banyak dibandingkan yang terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang. Pokok Permasalahannya adalah bagaimana mekanisme pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Karawang Barat dan apa akibat hukumnya jika tanah wakaf tidak didaftarkan Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara yuridis yang menggunakan data sekunder sebagai data utamanya dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Karawang Barat terdapat salah satu mekanisme atau tata cara yang tidak dilaksanakan sebagaiman terdapat dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Jika tanah wakaf tidak didaftarkan maka menurut Pasal 68 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf PPAIW dapat dikenai sanksi Administrarif. Namun di Kecamatan Karawang tidak terdapat sanksi atau akibat hukum jika tanah wakaf tidak didaftarkan

TINJAUAN TERHADAP PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KAWASAN CAGAR BUDAYA KAMPUNG TUA TANJUNG RIAU, KOTA BATAM Syahrul Afrizal; Novina Sri Indiraharti
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 2 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi mengenai bidang-bidang tanah sehingga pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidangbidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pendaftaran tanah yang dilakukan dalam kegiatan program PTSL di Kantor Pertanahan Kota Batam, khususnya di Kampung Tua Tanjung Riau. Tipe penelitian bersifat deskriptif yang menggambarkan kesesuaian PTSL di Kampung Tua Tanjung Riau. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperleh melalui studi kepustakaan dan didukung juga data primer yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada pihak Kantor Pertanahan Kota Batam yang melaksanakan program PTSL. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh kesimpulan yaitu tingkat kesadaran hukum tentang tanah dari masyarakat yang masih sangat rendah, yang di karenakan masih ada masyarakat yang masih belum tahu mengenai fungsi dari Pendaftaran Tanah tersebut. Selain itu masih ada juga masyarakat yang tidak mengetahui bahwa alat bukti yang terkuat dalam penguasaan Hak Atas Tanah ialah Sertifkat. Padahal Pendaftaran Tanah sangat penting sebagai jaaminan kepastian hukum bagi pemegang haknya.

PENGGUNAAN ASAS SEDERHANA DALAM PENDAFTARAN TANAH ELEKTRONIK (STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG): Use of Simple Principle Electronic Land Registration (Case Study of Tangerang City Land Office) Hermanto, Suluh Annastasya; Indiraharti, Novina Sri
AMICUS CURIAE Vol. 1 No. 1 (2024): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v1i1.19661

Electronic land registration begins with the government's innovation to create a simple principle in land registration services, with the problem of whether the simple principle of electronic land registration at the Tangerang City Land Office is in accordance with the applicable provisions, and how to resolve the law if there are legal constraints in electronic land registration at the Tangerang City Land Office. The methodology of research used in this journal is normative research with The conclusion of this research is a simple principle in land registration regulated in article 2 of Government Regulation No. 24 of 1997 aims to make the procedure of land registration easier to understand and does not take long, however its implementation has not been fulfilled and in its implementation there are also legal obstacles, namely that there is often a data mismatch with those in the field which has an impact on legal

COMPARISON OF TIMOR-LESTE’S GOOD CORPORATE GOVERNANCE LAW WITH INDONESIA’S ANTI-MONOPOLY LAW TO ENHANCE CORPORATE COMPETITIVENESS Fernandes, Maria Angelica Araujo; Rahmawan, Dhany; Indiraharti, Novina Sri; Ratnawati, Elfrida
International Journal of Social Service and Research Vol. 5 No. 1 (2025): International Journal of Social Service and Research
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v5i1.1170

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles in Timor Leste and the implementation of antitrust policies in Indonesia have a significant impact on the competitiveness of companies in both countries. This paper aims to provide a deeper understanding of the comparison between the GCG principles applied in the two countries, both in terms of their implementation challenges and impacts on business competitiveness. The qualitative approach was chosen to understand the phenomenon in depth, identifying the dynamics in the legal and policy contexts in each country. Using the comparative analysis method, the author explores the similarities and differences between the two legal frameworks, as well as analyzes the social and economic impact of these policies on the competition of companies. It is expected that this research can contribute to the development of better economic policies both in the countries and provide insights for other developing countries in optimizing corporate governance and business competition to achieve inclusive and sustainable economic development.

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SEBAGAI DASAR PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI KECAMATAN CENGKARENG): Statement Letter of Physical Control of a Land Parcel as the Basis for Complete Systematic Land Registration (Case Study in Cengkareng District) Sudi Hasby As Shidiqie; Novina Sri Indiraharti
Reformasi Hukum Trisakti Vol 7 No 3 (2025): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v7i3.23409

The implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) using the Statement of Physical Land Possession (SPPFBT) in West Jakarta still faces several challenges, particularly due to its weak legal standing. SPPFBT serves merely as a supplementary document without strong evidentiary value. This study raises two main issues: whether the use of SPPFBT in the PTSL program in Cengkareng District aligns with applicable laws and regulations, and what legal obstacles arise from its use. This research applies a normative legal method with a synchronization approach, descriptive in nature, relying on secondary data. The analysis is conducted qualitatively, with conclusions drawn deductively. The result and conclusion reveal that the principle of contradictory delimitation has not been optimally implemented, as is the case with the collection of physical and juridical data. SPPFBT lacks sufficient legal force, functioning only as an indicative document. The change in PTSL announcement period from 30 days to 14 days affects the program’s legal certainty and effectiveness. Out of 10,507 registered land parcels, 573 certificates could not be issued. In Cengkareng, the PTSL process remains problematic due to weak verification of SPPFBT, low public understanding, and inconsistent procedures in implementation.

Co-Authors Azka Hady Suryajaya Bloude, Bastian Devita Tiara Maharani Tsaqif Dhany Rahmawan Diah Melani Fernandes, Maria Angelica Araujo Hermanto, Suluh Annastasya JACKSON, MICHAEL Kholida Nabila Ratnawati, Elfrida Richard Siahaan Riesky Ayu Andamari Salsabila Prajna Damayanti Shakila Arivia Azhari Sudi Hasby As Shidiqie Syahrul Afrizal Widhiantara, Anggara Pradnya Yuhao, Sun

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search