Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.663
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS TEKNOLOGI LINGKUNGAN Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Lex Publica Jurnal Konstatering TABELLIUS
Widhi Handoko, Widhi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Earth & Planetary Sciences Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Design Pengembangan Landfill Zona 3, Studi KasusLandfill Manggar Balikpapan Purwaningrum, Pramiati; Pratama, Iin; Handoko, Widhi
TEKNOLOGI LINGKUNGAN Vol 5, No 5 (2011)
Publisher : Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rencana pembangunan satu zona khusus untuk sampah nonorganik di wilayah sanitary landfill TPA Manggar yang luasnya 25 Ha mengacu pada Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2008. Berdasarkan perhitungan dan metode LeGrand lokasi TPA telah sesuai SK SNI T-11-1991-03 [1]. Jumlah penduduk kota Balikpapan pada tahun 2009 mencapai 538.525 jiwa dengan kenaikan rata-rata per tahun sebesar 1,44%. Total sampah yang masuk ke TPA per Januari tahun2009 sebesar 330.01 ton/hari [3]. Konsep perencanaan untuk landfill zona 3 (tiga) di TPA Manggar dikhususkan hanya untuk sampah anorganik. Namun pada perencanaan ini juga akan dibuat dua alternatif perhitungan 1 dengan sistem terpisah (khusus anorganik) dan alternatif 2 dengan sistem tercampur. Untuk sistem terpisah dengan komposisi sampah organik sebesar 66% dan sampah anorganik sebesar 34% [3]. Densitas sampah organik sebesar 290 kg/m3 dengan proyeksi timbulan sampah organik pada tahun 2014 sebesar 289,54 m3/hari. Densitas sampah anorganik sebesar 240 kg/m3 dengan proyeksi timbulan sampah anorganik pada tahun 2014 sebesar 235,51 m3/hari [3]. Hasil perhitungan didapatkan masa pakai zona 3 untuk alternatif 1 adalah 2 tahun 5 bulan. Untuk alternatif 2 hasil perhitungan timbulan sampah campuran yang telah dikurangi dari sampah pasar (perumahan, pertokoan, dan perkantoran) dengan densita sampah 290 kg/m3 maka timbulan sampah tahun 2014 sebesar 438 m3/hari didapatkan masa pakai dengan sistem tercampur selama 385 hari.Keywords: Sanitary Landfill, Inorganic, Feasibility Location
URGENSI PENYERTAAN AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH Hernawati Afrinda, Annisaa; Handoko, Widhi; Hafidh Prasetyo, Mujiono
Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (770.982 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i1.30327

Abstract

EKSISTENSI WEWENANG NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BIDANG PERTANAHAN Jozan Adolf, Jozan; Handoko, Widhi
Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (562.666 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i1.29313

Abstract

PELAKSANAAN PUTUSAN YANG BERSIFAT CONDEMNATOIR DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KUDUS) Finallisa, Finallisa; Handoko, Widhi; Prasetyo, Mujiono Hafidh
Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.255 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i1.30468

Abstract

Analisis Dampak Hukum Penerapan Pembatasan Kepemilikan Hak Atas Tanah Maksimal Lima Bidang Candra, Bananda Janu; Handoko, Widhi; Lumbanraja, Anggita Doramia
Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i1.38831

Abstract

Penerapan Nilai-Nilai Hukum Progresif Terhadap Pandangan Hakim Pada Hak Anak Hasil Poligami Tanpa Izin Damarsari, Bening Permata; Handoko, Widhi; Lumbanraja, Anggita Doramia
Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i1.38862

Abstract

Pelaksanaan Prinsip Business Judgment Rule (BJR) Oleh Direksi Pada PT. Tirta Amarta Bottling Company Noer, Muhammad Halil Gilbran; Handoko, Widhi
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i3.42045

Abstract

AbstractThe laws and regulations divide the form of the company into two, namely legal entities and non-legal entities. Limited Liability Company as a company with legal entity is a capital alliance and was established based on agreement and the existence of a company organ. Board of Directors has the duties and functions to carry out the "management" of the company. This study examines responsibility and protection of the directors of PT. TAB in carrying out business decisions have a direct impact on the company. The research method used normative juridical with point of view the object of research being legal norms. The result of research is that board of directors as the company's organ is a legal subject who is directly the executor of the company's sustainability which is regulated by Law Number 40/2007. Business Judgment Rule is a doctrine of immunity for directors if something unexpected happens that has direct impact on the company. Article 97 paragraph 5 of Law Number 40/2007 explains that a director is exempt from responsibility have to prove that decision was not due to negligence/error of board of directors and was carried out in good faith and under accordance with objectives of the company.Keywords: company: business judgment rule: directorsAbstrakPeraturan perundang-undangan membagi bentuk perusahaan menjadi dua yaitu badan hukum dan non-badan hukum. Perseroan Terbatas sebagai perusahaan yang berbadan hukum merupakan sekumpulan modal dan dirikan melalui perjanjian serta adanya organ perseroan. Direksi merupakan salah satu struktural perseroan yang memiliki amanah dan fungsi untuk menjalankan “kepengurusan” perseroan. Penelitian ini menelisik terhadap tanggung jawab dan perlindungan terhadap direksi PT. Tirta Amarta Bottling (PT. TAB) dalam menjalankan keputusan bisnis yang berdampak langsung kepada perusahaan. Metode Penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif yang meneliti dari sudut pandang internal dengan objek penelitian adalah norma hukum. Hasil dari penelitian ini adalah direksi sebagai organ perseroan merupakan subjek hukum yang secara langsung sebagai pelaksana dari keberlangsungan perusahaan yang diatur berdasarkan UUPT 40/2007. BJR merupakan doktrin imunitas bagi direksi apabila terjadi sesuatu diluar dugaan yang berdampak langsung kepada perusahaan. Pasal 97 ayat 5 UUPT 40/2007 menjelaskan bahwa seorang direksi bebas dari tanggung jawab ketika mampu membuktikan bahwa keputusan tersebut bukan karena kelalaian/kesalahan dari direksi beriringan itikad baik dan sesuai maksud dan/atau tujuan perseroan.Kata kunci: perusahaan, business judgment rule, direksi
Akibat Hukum Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Wahyudi, Anis Rifdi; Handoko, Widhi
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i3.42424

Abstract

AbstractNotaries are public officials, carrying out their professions as per Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notaries and the Notary Code of Ethics. Public accountants are expected to comply with the law, including the denial of simultaneous situations as common authorities, advocates, lawful authorities and others. In addition, most notaries work as lecturers and serve as leaders of public and private universities, which raises the question of whether a notary can hold concurrent positions as leader of a university. This question can be argued and affects lawful conviction. This article intends to analyze whether a Notary who likewise fills in as a college chief truly abuses the Law on Notary Positions and the Notary Code of Ethics. This article is juridical regulating, utilizing optional information that contains essential, auxiliary and tertiary legitimate materials. This article is dissected subjectively. Concurrent positions as leaders of higher education institutions are not justified and violate the UUJN and the Notary Code of Ethics wherever they serve in state universities or those established by foundations.Keywords: double occupation; lecturer; notaryAbstrakNotaris adalah pejabat publik, menjalankan profesinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. Notaris wajib menaati hukum termasuk larangan merangkap jabatan sebagai pejabat sipil, advokat, pejabat hukum dan lain-lain. Selain itu, demi beradaptasi dengan kurikulum pendidikan untuk kebutuhan praktek seorang Notaris dimasa yang akan datang, beberapa Perguruan Tinggi Program Magister Kenotariatan mengangkat seorang Notaris yang menjadi dosen pengajar untuk memiliki jabatan struktural. Situasi tersebut dihadapkan dengan aturan larangan rangkap Jabatan Notaris di dalam ketentuan UUJN. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji apakah notaris yang juga berprofesi sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi telah melanggar undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Artikel ini bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Artikel ini dianalisis secara kualitatif. Merangkap jabatan sebagai pimpinan Perguruan Tinggi tidak dibenarkan dan melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris dimanapun menjabat di perguruan tinggi negeri maupun yang didirikan oleh yayasan.Kata kunci: larangan; rangkap jabatan; notaris
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Peralihan Protokol Notaris Yang Diserahkan Kepadanya Ma'ruf, Muhammad Afif; Handoko, Widhi
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i3.41769

Abstract

AbstractA notary, a state-appointed public official sworn to execute legal duties, plays a crucial role in ensuring legal legitimacy within the field of law. The creation of an authentic notary deed involves the preservation of deed minutes as part of the notary protocol procedure, consisting of a deed copy and accompanying minutes. These minutes, integral to the notary protocol, are stored and maintained by the notary as they represent a significant state document. The storage of notary protocols is a distinct responsibility that mandates special care to prevent damage, thereby preserving the legal certainty of authentic deeds. This study endeavors to determine the extent of the notary recipient's responsibility for the entrusted protocol and their obligations under relevant laws and regulations. Employing a normative juridical approach, the research seeks to outline the notary's responsibilities concerning the notary protocol, both as a creator and as a recipient. The findings indicate that the notary bears responsibility for the notary protocol, irrespective of their role as the protocol recipient. The protocol recipient can be appointed directly by the concluding notary, the heirs of a deceased notary, or through direct appointment by the MPD, aligning with legal provisions.Keywords: notary; notary protocol; responsibilityAbstrakNotaris adalah merupakan pejabat publik yang ditunjuk dan disumpah oleh negara untuk mengemban jabatan sebagai pelaksana legalitas hukum di bidang hukum. Perihal pembuatan akta otentik notaris perlu menyimpan minuta akta sebagai prosedur protokol notaris, akta otentik terdiri atas Salinan akta dan minuta akta. Minuta akta disimpan dan di pelihara oleh notaris yang merupakan bagian dari protokol notaris yang harus dijaga karena merupakan dokumen negara. Penyimpanan protokol notaris adalah bentuk dari tanggung jawab notaris yang harus dilaksanakan notaris dengan penyimpanan yang khusus dan baik agar terhindar dari kerusakan dan tetap menjaga kepastian hukum dari akta otentik tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab notaris penerima protokol atas protokol yang diserahkan kepadanya dan berkewajiban secara hukum dan undang-undang yang berlaku. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa tanggung jawab notaris terhadap protokol notaris dan sebagai penerima protokol notaris. Notaris penerima protokol dapat ditunjuk langsung oleh notaris yang telah mengakhiri masa jabatannya atau kepada ahli waris notaris yang telah meninggal dunia atau dapat ditunjuk langsung oleh MPD.Kata kunci: notaris; protokol notaris; tanggung jawab
Peran Kurator Dalam Pengawasan Going Concern Terhadap Perusahaan Pailit Dewi, Briliyenti Mustika; Handoko, Widhi
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i3.42463

Abstract

AbstractBankruptcy is a legal event that is feared by the company. The filing of bankruptcy terms in accordance with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations is considered very easy to implement. Not infrequently many companies go bankrupt because they are unable to fulfill their obligations to creditors. Companies that are declared bankrupt still have hope of being able to rise again by paying their debts to creditors by applying the going concern principle carried out by the Curator. The writing of this article uses a normative juridical method which has the meaning of legal research using a doctrinal approach based on an activity which can examine several existing aspects in order to solve the problem to be studied. The results of this paper are First, the curator encounters the problem of dualism of interest between creditors towards the asets of the bankrupt debtor, Second, the role of the curator according to the Bankruptcy Law is to run a going concern by optimizing debtor asets as much as possible in order to make payments to creditors fairly.Keywords: role; curator; going concern; bankruptcyAbstrakKepailitan merupakan suatu peristiwa hukum yang ditakuti oleh perusahaan. Pengajuan syarat pailit sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dianggap sangat mudah dalam penerapannya. Tak jarang banyak perusahaan pailit karena tidak mampu memenuhi pembayaran kewajibannya kepada para kreditor. Perusahaan yang dinyatakan pailit ternyata masih mempunyai harapan untuk dapat bangkit Kembali dengan membayar utang-utangnya kepada kreditor dengan menerapkan prinsip going concern yang dilakukan oleh Kurator. Penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif yang mempunyai makna penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan doktrinal yang mendasarkan pada suatu kegiatan dimana dapat mengkaji beberapa aspek yang ada guna menyelesaikan masalah yang akan diteliti. Hasil daripada penulisan ini adalah Pertama, kurator menemui kendala adanya dualism kepentingan antar kreditor terhadap aset debitor pailit, Kedua peran kurator sesuai Undang-Undang Kepailitan adalah menjalankan going concern dengan mengoptimalkan aset debitor semaksimal mungkin guna melakukan pembayaran kepada para kreditor secara adil.Kata kunci: peran; kurator; going concern; pailit
Co-Authors Abdal, Opi Kirana Candra, Bananda Janu Damarsari, Bening Permata Dewi, Briliyenti Mustika Efendi, Bahtiyar Farida Ariyani Finallisa, Finallisa Hadibrata, Natalia Ekawati Hafidh Prasetyo, Mujiono Handoko, Rais Firdaus Hernawati Afrinda, Annisaa Iin Pratama, Iin Jozan Adolf, Jozan Lumbanraja, Anggita Doramia Ma'ruf, Muhammad Afif Noer, Muhammad Halil Gilbran Pramiati Purwaningrum, Pramiati Prasetyo, Mujiono Hafidh Syafii, Muhammad Amin Wahyudi, Anis Rifdi Yubaidi, Ricco Survival