Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : ANDREW Law Journal

TINJAUAN NORMATIF PUTUSAN HAKIM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA MAIYORI, CISILIA; NURCAHAYA; HARIANTO, WISMAR
ANDREW Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): JUNI 2024
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v3i1.28

Abstract

Perkawinan pasangan yang berbeda keyakinan tidak bisa dilakukan di Indonesia, hanya bisa dilakukan di luar negeri seperti Singapura. Pencatatan perkawinan oleh negara dilakukan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Hakim tentang perkawinan beda agama di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan dinyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Huruf H Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.
TINJAUAN YURIDIS DESENTRALISASI REGULASI KELAPA SAWIT DI PROVINSI RIAU Maiyori, Cisilia; Harianto, Wismar; Akmal, Muhammad
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.106

Abstract

Provinsi Riau merupakan daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Negara Indonesia. Namun, dalam praktiknya terdapat berbagai permasalahan hukum. Penelitin ini bertujuan untuk menjelaskan desentralisasi regulasi kelapa sawit di Provinsi Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Permasalahan hukum dalam industri kelapa sawit antara lain yaitu perizinan usaha perkebunan dan pabrik kelapa sawit, hutan dan pelepasan kawasan hutan, konflik dengan masyarakat lokal, limbah pabrik kelapa sawit, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Regulasi yang mengatur mengenai kelapa sawit sangat banyak dan tersebar di beberapa Kementerian hingga ke Pemerintah Daerah, sehingga seringkali terjadi tumpang-tindih kewenangan. Belum ada kodifikasi peraturan perundang-undangan tentang kelapa sawit. Oleh karena itu, diperlukan desentralisasi regulasi kelapa sawit agar menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha kelapa sawit di Provinsi Riau.