Garuda - Garba Rujukan Digital

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI SEPEDA MOTOR YANG MENGGUNAKAN HANDPHONE PADA SAAT BERKENDARA DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Utama, Andrew Shandy; Rizana, Rizana; Pratiwi Susanty, Ade; Iqsandri, Rai
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 2 Juli 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i4.2614

Based on Article 106 Paragraph (1) of Law Number 22 of 2009, it is regulated that everyone who drives a motorized vehicle on the road is required to drive their vehicle reasonably and with full concentration. This type of research is Sociological Legal Research. Law enforcement against motorcyclists who use mobile phones while driving in Rumbai District based on Law Number 22 of 2009 has not been running optimally because from research observations conducted on several main roads in Rumbai District, namely Jalan Sekolah, Jalan Yos Sudarso, and Jalan Sembilang, researchers saw directly that there were 10 motorcyclists in 1 day who used mobile phones while driving on the road. The obstacle from the side of the motorcyclist is the lack of legal awareness of motorcyclists in driving on the road, while from the police side is the lack of supervision carried out by the Pekanbaru Police Traffic Unit against traffic violations in Rumbai District. Efforts made to overcome these obstacles are that the Traffic Unit of the Rumbai Pesisir Police can provide socialization of Law Number 22 of 2009 to motorcycle drivers in Rumbai District and the Pekanbaru Police Traffic Unit can increase supervision in Rumbai District and enforce the law against motorcycle drivers who use cellphones while driving on the road.Keywords: Motorcycle Driver, Handphone, Law Enforcement

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Asia Forestama Raya di Kota Pekanbaru dan Penegakan Hukumnya Utama, Andrew Shandy; Rizana, Rizana; Putra, Tri Anggara
Pagaruyuang Law Journal Volume 2 Nomor 2, Januari 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v2i2.1241

Companies that carry out their business activities in the field of natural resources and / or fields related to natural resources must carry out corporate social responsibility. The field of corporate social responsibility can be carried out in the fields of education, health, infrastructure, sports and arts, social and religious arts, environmental preservation, populist economic endeavors, empowerment of indigenous peoples, and other fields of work that significantly impact the quality of the community. Based on the results of observations made in the Limbungan Village of Pekanbaru City, it is known that the corporate social responsibility program of PT Asia Forestama Raya was felt by the community. How is the implementation of corporate social responsibility of PT Asia Forestama Raya towards the community? How is law enforcement towards the implementation of corporate social responsibility of PT Asia Forestama Raya based on Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012? The method used in this research is socio-legal research. The results of this research that PT Asia Forestama Raya actually implemented a corporate social responsibility program to the community of Limbungan Village, but it is not routinely carried out every year and does not cover all existing work fields. The obstacle is because the company's financial condition is currently in an unstable condition, so the budgeted corporate social responsibility funds are limited. Based on Article 32 of Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012 it is affirmed that if PT Asia Forestama Raya does not carry out corporate social responsibility to the public, then the company will be subject to administrative sanctions by the Government of Pekanbaru City in the form of written warnings, restrictions on business activities, suspension of business activities , to revoke business activities.

Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Hukum Perdata Terhadap Warisan dalam Bentuk Utang di Indonesia Maiyori, Cislia; Harianto, Wismar; Rizana, Rizana
Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM) Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (Jurkim)
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jurkim.v4i1.19026

Warisan merupakan salah satu permasalahan dalam hukum keluarga, pewarisan menjadi konflik berkepanjangan dalam sebuah keluarga jika tidak ada kesepakatan, pilihan hukum dan pembagian harta peninggalan yang jelas. Perbedaan aturan hukum dan perbedaan pemahaman mengenai pembagian warisan dapat memicu konflik keluarga. Seseorang harus mempunyai pengetahuan tentang harta warisan itu sendiri. Hampir semua literatur membahas tentang pewarisan yang berkaitan dengan harta, namun jarang kita jumpai hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab atas hutang ahli waris atau penolakan untuk mewariskan harta. Kewajiban ahli waris berkaitan dengan mengurus jenazah, mengurus harta benda, dan terakhir hutang-hutang ahli waris. Uraian mengenai hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk menulis artikel terkait dengan hal tersebut, permasalahannya adalah apakah terdapat landasan hukum Islam yang jelas mengenai hal tersebut, aspek pengaturan mengenai piutang warisan di Indonesia dan apakah terdapat pelaksanaan keputusan. mengenai piutang warisan yang sudah ada di Indonesia. Metode yang penulis gunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis perbandingan penerapan aturan hukum Islam dan hukum perdata terhadap permasalahan piutang warisan dan menganalisis implikasi keputusan yang berkaitan dengan warisan. Penelitian ini dilakukan dengan dapat memberikan masukan dalam perkembangan hukum keluarga dan waris, khususnya yang berkaitan dengan piutang .Hasil penelitian ini direalisasikan sebagai bahan ajar Hukum Keluarga waris dan dituangkan dalam karya ilmiah berupa artikel.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Fahmi, Fahmi; Iqsandri, Rai; Rizana, Rizana
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 3 No. 01 (2021): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi penyalahgunaan narkotika juga dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang membahas mengenai keterkaitan antara hukum dengan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika di Pekanbaru belum tercapai karena masih ada anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pekanbaru adalah belum sepenuhnya dilakukan diversi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika, belum memberikan perlindungan hukum dan memberi hak-hak anak dikarenakan fasilitas yang belum memadai. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengatasi perlindungan hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di Pekanbaru memaksimalkan kinerja jumlah personil yang terbatas, memaksimalkan sarana dan prasarana dari P2TP2A (Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).

Pelaksanaan Tertib Berlalu Lintas Terhadap Pemakaian Helm Bagi Mahasiswa Pengendara Sepeda Motor Di Dalam Area Kampus Universitas Lancang Kuning Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Rizana, Rizana; Pratiwi Susanty, Ade; Shandy Utama, Andrew
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 1 No. 02 (2019): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Berdasarkan Pasal 106 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan tertib berlalu lintas terhadap pemakaian helm bagi mahasiswa pengendara sepeda motor di dalam area kampus Universitas Lancang Kuning menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Pelaksanaan tertib berlalu lintas terhadap pemakaian helm bagi mahasiswa pengendara sepeda motor di dalam area kampus Universitas Lancang Kuning belum terlaksana. Faktor yang menghambat adalah belum adanya peraturan internal di Universitas Lancang Kuning yang mewajibkan mahasiswa untuk memakai helm pada saat mengendarai sepeda motor di dalam area kampus. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur mengenai sanksi bagi pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm, tetapi penegakan hukum pelanggaran tertib berlalu lintas terhadap pemakaian helm bagi mahasiswa pengendara sepeda motor di dalam area kampus Universitas Lancang Kuning belum pernah diterapkan.

Penggunaan Konsep Restorative justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Fahmi, Fahmi; Iqsandri, Rai; Rizana, Rizana
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 4 No. 01 (2022): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v4i01.10165

Peraturan hukum pidana harus sesuai dengan sistem peradilan. Sistem peradilan di Indonesia di buat agar adanya keadilan bagi masyarakat. salah satu aturan hukum yang ada yaitu hukum pidana. aturan-aturan yang di buat di dalam hukum pidana memiliki tujuan yang dapat memberikan ketertiban, rasa aman dan sanksi bagi pelakunya. Tujuan dari adanya aturan hukum pidana adalah untuk memperbaiki pelaku dan memiliki tujuan efek jera bagi orang yang melakukan kejahatan ataupun pelanggaran. Sistem peradilan pidana yang juga condong offender oriented yang mana viktimologi sebagai studi yang harus bertujuan bahwa korban diberikan dasar pemikiran bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan itu diperlukan. Adapun contohnya, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan konsep keadilan restoratif (restorative justice). Konsep pendekatan restorative justice merupakan pendekatan yang memberikan keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku yang adil.

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT ASIA FORESTAMA RAYA TERHADAP MASYARAKAT KELURAHAN LIMBUNGAN KOTA PEKANBARU Rizana, Rizana; Putra, Tri Anggara
Ensiklopedia of Journal Vol 1, No 1 (2018): Vol 1 No 1 Edisi 2 Oktober 2018
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berdasarkan hasil observasi di Kelurahan Limbungan diketahui bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan PT Asia Forestama Raya sangat minim dirasakan oleh masyarakat. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Asia Forestama Raya terhadap masyarakat Kelurahan Limbungan Kota Pekanbaru? Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya dan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau? Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dalam tiga tahun terakhir program tanggung jawab sosial perusahaan PT Asia Forestama Raya sangat minim dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Limbungan. PT Asia Forestama Raya sebenarnya ingin melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, tetapi kondisi keuangan perusahaan saat ini sedang dalam keadaan tidak stabil, sehingga dana tanggung jawab sosial perusahaan yang dianggarkan jumlahnya terbatas. Apabila PT Asia Forestama Raya tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat Kelurahan Limbungan, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

REFORMASI KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 Rizana, Rizana
Jotika Research in Business Law Vol. 4 No. 2 (2025): Juli
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56445/jrbl.v4i2.232

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2021, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia direvisi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk mereformasi beberapa tugas dan kewenangan Kejaksaan. Pertama, dalam pemulihan aset. Kedua, dalam bidang intelijen penegakan hukum. Salah satu terobosan yang berhasil dilakukan oleh Kejaksaan sebagai bentuk reformasi Kejaksaan dalam penegakan hukum yaitu kebijakan restorative justice. Landasan hukumnya adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peningkatan Pengetahuan Siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru Mengenai Bahaya Menyebarkan Berita Bohong (hoax) Di Media Sosial Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Triana, Yeni; Rizana, Rizana; Yusuf, M. Fadly Daeng
NuCSJo : Nusantara Community Service Journal Vol. 1 No. 4 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Publikasi Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/xk0rcq59

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah minimnya pengetahuan siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru mengenai bahaya menyebarkan berita bohong (hoax) di media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru mengenai bahaya menyebarkan berita bohong (hoax) di media sosial, serta memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum kepada siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah Wakil Kepala SMK Negeri 7 Pekanbaru yang berpartisipasi menyediakan waktu, menyediakan tempat dan fasilitas pendukung, serta menghadirkan siswa sebagai peserta kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 jam 08.00 WIB bertempat di SMK Negeri 7 Pekanbaru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihadiri sebanyak 30 orang peserta. Kesimpulannya adalah bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah berhasil dilaksanakan dan bermanfaat bagi para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 30 orang peserta, hanya 19% yang menjawab dengan benar materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 59% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.

PENGUATAN KAPASITAS USAHA KELOMPOK IBU RUMAH TANGGA MELALUI INOVASI PRODUK BERBASIS POTENSI LOKAL Fatkhurahman, Fatkhurahman; Waldelmi, Idel; Rizana, Rizana; Abdul Ghoni, Ruslan; Fahsa Ramadhan, Aidil
Jurnal Pengabdian Kompetitif Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/pengabdiankompetif.v4i1.2438

KUB Graha Permai di Kelurahan Tuah Karya, Pekanbaru, beranggotakan ibu rumah tangga yang berperan ganda sebagai pengelola rumah tangga dan pencari nafkah tambahan. Mereka mengembangkan usaha olahan ikan dan jajanan pasar sebagai strategi menopang ekonomi sekaligus memperkuat solidaritas sosial. Namun, keterbatasan modal, pelatihan, dan inovasi menjadi hambatan. Hasil asesmen menunjukkan dua masalah utama adalah kurangnya inovasi produk yang masih monoton sehingga kurang kompetitif. Tujuan pengabdian ini adalah meningkatkan kapasitas KUB Graha Permai melalui penguatan produksi, kualitas, manajemen, dan pemasaran berbasis teknologi. Metode pengabdian menggunakan pendekatan partisipatif-kolaboratif dengan melibatkan KUB Graha Permai sejak perencanaan hingga evaluasi. Kegiatan difokuskan pada aspek inovasi produk olahan ikan lokal dengan teknologi sederhana dan standar mutu. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada kapasitas usaha KUB Graha Permai, baik dari aspek keterampilan produksi, manajemen usaha, maupun strategi pemasaran. Anggota kelompok yang semula hanya terbatas pada kemampuan mengolah ikan patin secara sederhana, kini berhasil mengembangkan berbagai inovasi produk olahan ikan Sungai Kampar menjadi prototipe baru yang lebih beragam, antara lain abon patin, bakso patin, nugget patin, siomay patin, dan kerupuk patin. Diversifikasi produk ini tidak hanya memperluas pilihan bagi konsumen, tetapi juga memberikan nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan ikan segar. Seluruh produk telah dikembangkan mengikuti standar mutu pangan, baik dari segi bahan baku, teknik pengolahan, maupun pengemasan, sehingga mampu meningkatkan daya saing di pasar. Selain itu, keberhasilan ini juga mencerminkan meningkatnya kesadaran anggota terhadap pentingnya inovasi, kualitas, dan legalitas usaha sebagai prasyarat untuk keberlanjutan bisnis.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search