Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.318
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Verstek
Harjono Harjono
Universitas Sebelas Maret
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA BAWAH TANGAN YANG DITOLAK OLEH TERGUGAT DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA Tasya Sahita; Harjono Harjono
Verstek Vol 10, No 4 (2022): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i4.72699

Abstract

This research aims to analyze and find out the strength of evidence of private deed evidence which was rejected by other parties or in this case the Defendant and the Judge's considerations in deciding cases and assessing the evidence of private deed in the South Jakarta District Court Verdict Number 54/Pdt.G/2016/Pn. Jkt. Sel. This research is a normative or doctrinal legal research with the nature of prescriptive and applied research. The approach used in this study is a case study approach with primary legal materials and secondary legal materials. The legal material collection technique used is library research. The legal material analysis technique used is the syllogistic method with a deductive mindset, which is based on the major premise and minor premise, which then draw conclusions. Based on this research, it was found that private deed which was rejected by the Defendant has decreased the strength of proof and the burden of proof is free depending on how the judge evaluates in the trial. The Judge's considerations in assessing the evidence of private deed in Verdict Number 54/Pdt.G/2016/Pn.Jkt. Sel have not met the principles of legal certainty, a sense of justice and benefits for the parties.Keywords: Proof, Private Deed, Verdict
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK Iftita Zahra Anggraeni; Harjono Harjono
Verstek Vol 11, No 3 (2023): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i3.73336

Abstract

This article was written with the aim of knowing the judge's considerations in deciding a defamation case via Facebook based on Decision Number: 303/Pid.Sus/PN Tbt. The method used in this research is normative or docryal which is prescriptive and applied with a case approach. Techniques for collecting primary and secondary legal materials are obtained from document studies or literature. The law material analysis technique used is the syllogism method which uses a deductive mindset. Based on the results of the research and discussion it is known that the judge's considerations in deciding the criminal act of defamation through Facebook are in accordance with the elements in Article 45 paragraph (3) Jo. Article 27 paragraph (3) Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The judge in deciding the case has used at least 2 (two) valid pieces of evidence in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code, namely witness statements, expert statements, and defendant statements.Keywords: Judge's consideration; Defamation; Evidence
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD PADA GUGATAN CLASS ACTION (PUTUSAN NOMOR 12/PDT.G/2021/PN SRL) Osama Wara Pambayun; Harjono Harjono
Verstek Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i3.83840

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun menyatakan gugatan class action tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO) pada Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Srl. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisa bahan hukum dengan metode deduktif silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan hakim Pengadilan Negeri Sarolangun menyatakan gugatan tidak dapat diterima  (NO) adalah karena gugatan tidak memuat definisi anggota kelompok secara rinci dan spesifik, gugatan tidak memuat keterangan tentang anggota kelompok terkait kewajiban melakukan pemberitahuan, gugatan tidak menerangkan kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan jenis tuntutan, dan wakil kelompok tidak menunjukkan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya. Kata kunci: Gugatan Class Action; Niet Ontvankelijke Verklaard; Pertimbangan Hakim 
KEKUATAN PEMBUKTIAN E-MAIL SEBAGAI DIGITAL EVIDENCE MENURUT UU ITE Aloysia Gesya Violiandari; Harjono Harjono
Verstek Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i3.84116

Abstract

Artikel ini menganalisis hukum acara perdata terkait kekuatan pembuktian e-mail sebagai alat bukti yang sah dalam sengketa perdata dengan menggunakan UU ITE dan ketentuan lain yang berkaitan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bahwa e-mail  merupakan alat bukti yang sah dan mengetahui kekuatan pembuktian e-mail sebagai digital evidence dalam sengketa perdata menurut UU ITE. Metode penelitian ini adalah normatif. Penelitian bersifat deskriptif. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan dapat disimpulkan bahwa e-mail sebagai alat bukti yang sah tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE. E-mail merupakan perluasan dari alat bukti yang sah dalam sengketa perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 HIR/284 RBg dan pasal 1866 KUHPerdata bahwa kedudukan e-mail dan hasil cetaknya adalah perluasan dari alat bukti tulisan/surat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE. Email dan hasil cetaknya memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan surat asli, seperti akta otentik. Kekuatan tersebut bersifat lengkap, sempurna, dan mengikat bagi para pihak, asalkan memenuhi persyaratan formil yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE dan persyaratan materiil dalam Pasal 6 UU ITE.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYIMPANGI HUKUM WARIS ADAT YANG MENGANUT SISTEM KEKERABATAN PATRILINEAL Putri Nanda Sari Sirait; Harjono Harjono
Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i2.83709

Abstract

Abstrak: Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisis terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa waris adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal pada Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020PN Jks. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (case study). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer peraturan perundang-undangan dan putusan hakim serta bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian yang membahas mengenai penyelesaian sengketa waris adat kekerabatan patrilineal. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan studi kepustakaan dengan tehnik analisis deduktif silogisme. Hasil penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa waris adat pada Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020PN Jks Pst menyimpangi hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal dengan diberikannya hak waris kepada perempuan didasarkan pada adanya peleburan waris adat dan mengacu pada dua yurisprudensi Mahkamah agung yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 K/Pdt/2012 dan Putusan Nomor 179/K/Sip/1961 yang didasarkan pada rasa perikemanusiaan dan keadilan umum, atas hakikat persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Pertimbangan hakim sudah berkeadilan dan menunjukkan progresifitas sejalan dengan perkembangan hukum masyarakat yang menuju pada persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dan tatanan hukum nasional yang telah bersifat parental/bilateral yang tidak membedakan kedudukan antara laki-laki dan perempun.Abstract: This legal writing aims to study, know and analyse the basis of the judge's consideration in resolving customary inheritance disputes that adhere to the patrilineal kinship system in Decision Number 151/Pdt.G/2020PN Jks. This research is a prescriptive normative legal research. The approach used in this research is a case study approach. This research uses primary legal materials in the form of laws and judges' decisions and secondary legal materials in the form of research results that discuss the settlement of patrilineal kinship customary inheritance disputes. The technique of collecting legal materials used is literature study with deductive syllogism analysis technique. The results of this study are the basis for the judge's consideration in resolving customary inheritance disputes in Decision Number 151/Pdt.G/2020PN Jks Pst deviating from customary inheritance law based on the patrilineal kinship system by granting inheritance rights to women based on the fusion of customary inheritance and referring to two Supreme Court jurisprudence, namely Supreme Court Decision Number 1048 K/Pdt/2012 and Decision Number 179/K/Sip/1961 which are based on a sense of humanity and general justice, on the nature of equal rights between men and women.
DAMPAK HUKUM KREDITOR ATAS PEMBATALAN HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN Zaidan Yusuf Kinayungan; Harjono Harjono
Verstek Vol 11, No 4 (2023): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i4.76040

Abstract

This article analyzes the legal impact on creditors of a mortgage rights that is cancelled by law based on a court decision. This article aims to find out how the legal consequences of amortgage rights that is cancelled by law based on a court decision. The research method used in this article is a normative legal research method. This research is prescriptive and applied. The technique of collecting legal material used in this research is a literature study with primary and secondary legal materials. Based on the results of the research, it can be concluded that the legal impact of creditors on the cancellation of mortgage rights based on court decisions is the loss of the creditor's position as a separatist creditor with the right to parate execute on the basis of the executorial title to become a concurrent creditor who has the same position as other creditors without mortgage rights.Keywords: Cancellation of Mortgage Rights, Legal Impact, Creditor’s Position
STUDI TENTANG PELAKSANAAN KONSINYASI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI Nonik Eka Salsabila; Harjono Harjono
Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i2.82909

Abstract

Artikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan bagaimana pelaksanaan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Pengadilan Negeri Boyolali serta apa akibat hukum pelaksanaan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Pengadilan Negeri Boyolali. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum serta mengetahui apa akibat hukum dari pelaksanaan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Temuan membuktikan bahwa pelaksanaan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Pengadilan Negeri Boyolali didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, sedangkan prosedur konsinyasi di Pengadilan Negeri Boyolali dilakukan sesuai dengan PERMA RI No 2 Tahun 2021 jo. PERMA RI No 3 Tahun 2016. Akibat hukum dari adanya pengesahan konsinyasi oleh Pengadilan Negeri adalah lepasnya hak atas tanah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
ANALISIS TENTANG GUGATAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) DALAM GUGATAN CLASS ACTION Dewi Suci Rahmadhani; Harjono Harjono
Verstek Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i1.80572

Abstract

Artikel ini menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan class action NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw dan akibat hukumnya. Tujuan artikel ini untuk mengetahui alasan hakim dalam menjatuhkan Putusan NO terhadap gugatan class action dan mengkaji akibat hukum yang timbul. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan studi kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dianalisis secara deduktif dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa alasan hakim menyatakan gugatan class action NO adalah tidak terpenuhinya kriteria adequacy of representation sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 huruf c PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Selain itu, tidak terpenuhi pula persyaratan formal gugatan class action yang diatur dalam Pasal 3 huruf a, b, dan f PERMA. Akibat hukum dari gugatan class action yang dinyatakan NO ialah pemeriksaan perkara dihentikan dan pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara. Selain itu, hubungan hukum antara para pihak maupun dengan objek perkara tidak mengalami perubahan apapun dan kembali seperti semua sebelum terjadi perkara.
Co-Authors Aloysia Gesya Violiandari Dewi Suci Rahmadhani Iftita Zahra Anggraeni Nonik Eka Salsabila Osama Wara Pambayun Putri Nanda Sari Sirait Tasya Sahita Zaidan Yusuf Kinayungan