Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN PENGGUNA ANGGARAN (PA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU DALAM SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (Si-RUP) Nur Singgih; Rizki Anla Pater
Journal Of Juridische Analyse Vol. 1 No. 01 (2022): Journal 0f Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v1i01.1240

Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Si-RUP) merupakan bagian awal dimulainya proses perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perencanaan pengadaaan barang dan jasa oleh pemerintah idealnya diumumkan pada awal atau sebelum pelaksanaan. Terdapat RUP yang diumumkan pada triwulan ketiga dan keempat, bagaimana hal yang demikian dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan dan dari sisi empiris atau praktek nya oleh para pihak. Pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengumuman RUP, melalui Aplikasi Si-RUP adalah Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sesuai tugas dan wewenang nya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah pelaksanaan wewenang PA dan PPK dalam pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada aplikasi Si-RUP tahun 2020 dan Bagaimana Implikasi yang timbul dari pengumuman Si-RUP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 dalam proses Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah. Penelitian dilakukan dengan metode Deskriptif dan pendekatan Empiris menggunakan sumber data Primer yaitu hasil wawancara dan hasil observasi dan didukung data Sekunder yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara empiris kedudukan dan tata cara pengumuman RUP Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 telah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa beserta aturan-aturan turunannya yang mengatur tentang RUP. Didapati juga bahwa implikasi yang timbul dari pengumuman RUP tahun 2020 ini terdapat 16 paket RUP yang tidak dapat terlaksana dikarenakan perubahan anggaran atau refocusing.

PERAN NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR TERHADAP TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN DALAM APLIKASI GATHERING REPORTS AND INFORMATION PROCESSING SYSTEM (GRIPS) DI KABUPATEN ROKAN HULU Syarwan Muliana; Rizki Anla Pater
Journal Of Juridische Analyse Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v1i2.1755

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Notaris dalam sistem pelaporan penyampaian transaksi mencurigakan dan transaksi ilegal serta untuk mengetahui peran Notaris dalam mencegah transaksi ilegal melalui aplikasi GRIPS. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dan sosiologis yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata. Peraturan perundang-undangan secara tertulis telah memberikan peranan terhadap Notaris dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pada dasarnya tugas dan kewajiban Notaris adalah membuat akta sesuai dengan pernyataaan parapenghadap dihadapan Notaris atau membuat akta sesuai dengan yang dilihat dan didengar oleh Notaris. Dimasukannya Notaris sebagai pelapor atas transaksi mencurigakan. Notaris berperan sebagai gatekeeper dalam tindak pidana pencucian uang, namun terkendala confidentiality of client yaitu menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai aktanya.Ditjen AHU dan KEMENKUMHAM RI mengharapkan agar seluruh Notaris di Indonesia dapat memanfaatkan aplikasi GRIPS untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum. Dikarenakan sistem aplikasi tersebut ditujukan guna melakukan pencegahan ataupun membedakan lebih awal sertalebih rinci mengenai peristiwa peredaran uang yang dirasa meragukan, sebagaimana disinggung dalam Pasal 1 ayat 5 UU 8/2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ANALISIS EKSISTENSI SURAT EDARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN: ANALISIS EKSISTENSI SURAT EDARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Fitri Elfiani; Rizki Anla Pater; Nofrizal; Hendri
Journal Of Juridische Analyse Vol. 2 No. 01 (2023): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v2i01.1803

Selain peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dikenal juga peraturan-peraturan lainnya, salah satunya yaitu peraturan kebijakan (beleidsregels) seperti surat edaran (SE). Namun, bagaimana halnya jika SE digunakan dengan sewenang-wenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sumber hukum maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan dikhawatirkan akan melanggar hak-hak warga negara. Pada masa pandemi covid-19 SE yang diterbitkan oleh pemerintah (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah). Kadang kala SE tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tidak jarang juga SE dijadikan sebagai aturan yang mengikat. Maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang timbul untuk mengetahui Analisis Eksistensi Surat Edaran Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yaitu data sekunder dengan analisis data secara kualitatif dan metode penarikan kesimpulan secara induktif. Dari hasil penelitian diambil kesimpulan bahwasanya kedudukan SE terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia bukanlah sebagai peraturan perundang-undangan, tetapi SE merupakan bentuk peraturan kebijakan yang juga dikenal sebagai Naskah Dinas dalam Tata Naskah Dinas sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Eksistensi dan kekuatan mengikat SE yang diterbitkan selama masa pandemi covid-19 memang menimbulkan pro kontra karena banyaknya surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun dari banyaknya SE yang ada, masih banyak SE yang format penulisannya berbeda dari ketentuan yang ada. SE sifatnya hanya informatif, maka tidak boleh mengatur hal-hal yang melampaui kewenagan dan bertenatngan dengan peraturan perundang-undangan. SE yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka dapat dilakukan pengujian terhadap SE tersebut.

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBERIAN SUSU FORMULA OLEH TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF Suci Oktaviani; Rizki Anla Pater
Journal Of Juridische Analyse Vol. 2 No. 01 (2023): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v2i01.1804

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan upaya perlindungan konsumen terhadappemberian susu formula oleh tenaga kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Rokan Hulu untuk mendapatkan informasi yang detail tentang pemberian susuformula kepada konsumen serta bagaimana langkah perlindungan konsumen tersebut. Skripsi inimenggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan dalam tehnik penggumpulan data adalah wawancaradan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil kesimpulan sebagaiberikut: bahwa bentuk perlindungan konsumen terhadap pemberian susu formula oleh tenagakesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu IbuEksklusif seperti diberikannya hak-hak konsumen yakni kenyamanan, keamanan dan keselamatankonsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Selanjutnyaakan diberikan sanksi kepada tenaga kesehatan jika tetap memberikan susu formula kepada anakmaupun ibu yang menyusui seperti teguran bahkan sampai pencabutan izin. Sedangkan upaya hukumbagi konsumen terhadap pemberian susu formula oleh tenaga kesehatan berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif seperti ada kebijakanyang diambil langsung oleh pemerintah tentang kewajiban pihak kesehatan untuk memberikan ASIkepada anak yang usianya masih dibawah 6 bulan.

IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH OLEH AHLI WARIS BERDASARKAN AKTA PEMBAGIAN HAK WARIS PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU: IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH OLEH AHLI WARIS BERDASARKAN AKTA PEMBAGIAN HAK WARIS PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU rizki anla pater
Journal Of Juridische Analyse Vol. 3 No. 02 (2024): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v3i02.2974

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi dengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas yang masih belum sepenuhnya terapkan dalam pengurusan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah secara pewarisan di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi PMATR/KBPN 16 Tahun 2021 dan apa penghambat sehingga belum terlaksana ketentuan tersebut. Metode penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pendaftaran peralihan hak atas tanah secara pewarisan Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu masih berpedoman pada Pasal 111 ayat (4) PMATR/KBPN Nomor. 16 Tahun 2021, sehingga untuk menjadikan harta warisan atas tanah menjadi suatu pemilikan masih menggunakan APHB, sedangkan pasal 111 ayat (5), Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu masih belum mengimplementasikannya secara optimal, sehingga APHW belum dapat dijadikan dasar dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah waris. Faktor penghambatnya yaitu (1) kurangnya sosialisasi, (2) berkaitan dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) (3) dikhawatirkan terjadi manipulasi yang dilakukan oleh Ahli Waris, yang berujung pada sengkta warisan di masa depan. C

TINJAUAN YURIDIS ATAS PERALIHAN HAK TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA) : TINJAUAN YURIDIS ATAS PERALIHAN HAK TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA) (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu) Devi Arnela; rizki anla pater
Journal Of Juridische Analyse Vol. 5 No. 01 (2026): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v5i01.4480

Abstrak: Reforma Agraria merupakan program strategis nasional yang bertujuan mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, salah satunya melalui pendistribusian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan hukum, khususnya terkait peralihan hak atas tanah TORA yang dilakukan melalui jual beli secara bawah tangan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan peralihan hak atas tanah Objek Reforma Agraria (TORA) serta mengkaji solusi hukum terhadap praktik jual beli tanah TORA di Kabupaten Rokan Hulu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan didukung oleh pendekatan empiris melalui studi kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data lapangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan hak atas tanah TORA yang dilakukan sebelum jangka waktu larangan pengalihan dan tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta tanpa pendaftaran di Kantor Pertanahan tidak memiliki kekuatan hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan pemahaman hukum masyarakat penerima TORA, serta penegakan ketentuan hukum secara konsisten agar tujuan Reforma Agraria dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan sosial dapat tercapai secara optimal. Kata kunci: Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Jual Beli Tanah, Kepastian Hukum.

Konstitusionalitas Regulasi Artificial Intelligence dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Inovasi Teknologi dan Perlindungan Hak Konstitusional Siti Rahma; Rizki Anla Pater
Journal Of Juridische Analyse Vol. 5 No. 01 (2026): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v5i01.4535

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam penyelenggaraan pemerintahan telah menghadirkan transformasi signifikan dalam sistem pengambilan keputusan publik, namun pada saat yang sama menimbulkan tantangan konstitusional yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas regulasi AI dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam upaya menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum yang dianalisis meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta berbagai literatur hukum nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki kerangka regulasi AI yang komprehensif, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum) yang berpotensi melemahkan prinsip rule of law dan perlindungan hak konstitusional. Penggunaan AI dalam fungsi publik berisiko menciptakan accountability gap, terutama akibat karakter algoritma yang tidak transparan (black box), serta potensi bias yang dapat menghasilkan diskriminasi digital. Regulasi yang ada, termasuk UU Perlindungan Data Pribadi, belum mampu mengakomodasi kompleksitas tata kelola AI secara menyeluruh. Penelitian ini menawarkan model regulasi AI berbasis konstitusi yang mencakup prinsip supremasi konstitusi, akuntabilitas algoritma, transparansi, perlindungan hak konstitusional, serta pendekatan berbasis risiko (risk-based regulation). Model ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pengembangan inovasi teknologi dan perlindungan hak warga negara, serta memperkuat legitimasi negara dalam era digital. Dengan demikian, regulasi AI di Indonesia tidak hanya menjadi kebutuhan hukum, tetapi juga kebutuhan strategis untuk menjaga keberlanjutan negara hukum di tengah transformasi teknologi.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search