Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.886
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Phinisi Integration Review Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Innovative: Journal Of Social Science Research Joong-Ki Journal of Innovative and Creativity Ulil Albab Joong-Ki Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Fuad Nur
Universitas Halu Oleo
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal of Innovative and Creativity

 1 
Aspek Hukum Pidana dalam Penyebaran Konten Pornografi di Platform Digital Fuad Nur
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5239

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap penyebaran konten pornografi melalui platform digital seperti media sosial yang semakin masif dan mengancam nilai-nilai moral masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pidana penyebaran konten pornografi melalui platform digital dan pertanggungjawaban pidana pelakunya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana penyebaran konten pornografi melalui platform digital diatur dalam dua instrumen hukum utama, yaitu UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman pidana 6 bulan hingga 12 tahun penjara dan/atau denda Rp. 250 juta hingga Rp. 6 miliar, serta UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda Rp. 1 miliar. Pertanggungjawaban pidana pelaku dapat diterapkan apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu melakukan perbuatan menyebarluaskan konten pornografi yang dibuktikan melalui bukti digital; adanya kemampuan bertanggung jawab; terdapat unsur kesengajaan; dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Semua syarat tersebut harus dapat dibuktikan dalam proses peradilan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan proporsional.
Restorative Justice sebagai Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Perundungan Fuad Nur
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5397

Abstract

Perundungan terhadap anak merupakan fenomena yang mengkhawatirkan dengan berbagai dampaknya. Penanganan melalui peradilan pidana yang mengedepankan penghukuman (retributive justice) seringkali dinilai tidak efektif dan berisiko memperburuk trauma psikologis korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis restorative justice sebagai mekanisme perlindungan hukum yang lebih humanis dan efektif bagi anak korban perundungan. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice dalam konteks ini memiliki landasan hukum yang kuat dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak. Restorative justice berfungsi sebagai mekanisme perlindungan melalui tiga cara yaitu: (1) pemulihan kondisi psikologis korban dengan memberikan ruang aman untuk menyampaikan pengalaman, memperoleh validasi, dan rasa keadilan substantif; (2) pemenuhan hak-hak korban, termasuk hak untuk didengar, memperoleh restitusi, dan perlindungan dari ancaman; serta (3) pencegahan reviktimisasi dengan menghindari proses peradilan yang traumatis dan berlarut. Restorative justice menjadi mekanisme perlindungan hukum yang lebih unggul dan bermakna karena fokus pada pemulihan hak dan martabat korban perundungan, sesuai dengan esensi perlindungan hukum sebagai bentuk pengayoman HAM.
Co-Authors Arfa Herman Herman La Ode Muhamad Sulihin La Ode Muhamad Taufiq Afoeli La Ode Muhammad Kaisar Demaq La Ode Muhammad Taufiq Afoeli Lade Sirjon Lade Sirjon Risman Setiawan