Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.886
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Phinisi Integration Review Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Innovative: Journal Of Social Science Research Joong-Ki Journal of Innovative and Creativity Ulil Albab Joong-Ki Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Fuad Nur
Universitas Halu Oleo
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Sosialisasi KUHP Guna Mereduksi Kontroversi dan Mencerahkan Pemahaman Masyarakat di Desa Rapambinopaka Kabupaten Konawe Fuad Nur; La Ode Muhamad Taufiq Afoeli; Herman Herman; Lade Sirjon; La ode Muhamad Sulihin
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2: Mei 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v2i2.1722

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bermaksud untuk menjawab keresahan masyarakat perihal kesimpangsiuran informasi perihal substansi pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui rangkaian penjelasan yang bersifat klarifikatif. Kegiatan ini pula menyasar konstruksi pemahaman masyarakat terhadap dimensi pengaturan sekaligus mengumpulkan persepsi serta melakukan pengayaan terhadap pendapat publik yang mengitari keberadaan ketentuan tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan yang meliputi identifikasi permasalahan serta melakukan penyuluhan hukum. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk dialog interaktif atau tanya jawab. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman hukum masyarakat terhadap pasal-pasal yang dianggap kontroversi terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI OLEH KEJAKSAAN TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA Fuad Nur; Lade Sirjon
Phinisi Integration Review Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pir.v6i2.47450

Abstract

This study aims to find out the role of the prosecutor's office in the application of the death penalty to narcotics crimes and whether there is a problem in the implementation of executions of drug convicts. The type of research used is normative-juridical research accompanied by interview data. The approaches used are the statutory approach and the case approach. Data collection techniques with literature studies accompanied by empirical data in the form of interviews with sources.The technique of data analysis is qualitative through reasoning and legal argumentation. As for the results of the research, the prosecutor's office plays an important role in the application of the death penalty in Indonesia, especially in the case of narcotics crimes. This role is clearly seen when the prosecutor, as the public prosecutor, is able to prove his indictment and charge the defendant with the death penalty, as in the case of Amiruddin or Amir Aco. Based on the indictment and the facts of the trial, the judge also handed down the death penalty, and the verdict has permanent legal force. However, the problem of the execution by the prosecutor's office against the convicted person still exists. The problems are caused by the absence of a decade or time limit for detention for death row inmates, the absence of a period of request for review, the filing of clemency by death row inmates, and the passage of the new Criminal Code, which makes the death penalty an alternatively threatened punishment.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kejaksaan dalam penerapan pidana mati pada tindak pidana narkotika dan yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif disertai data wawancara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan disertai data empiris berupa wawancara. Teknik analisis data adalah kualitatif melalui penalaran dan argumentasi hukum. Adapun hasil penelitian, Kejaksaan berperan penting dalam penerapan pidana mati di Indonesia khususnya pada perkara tindak pidana narkotika. Peran tersebut terlihat jelas ketika Jaksa sebagai Penuntut Umum mampu membuktikan surat dakwaannya dan menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana mati sebagaimana perkara Amiruddin alias Amir Aco. Berdasarkan surat dakwaan dan fakta persidangan hakim pun menjatuhkan putusan pidana mati dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Namun, problematika pelaksanaan eksekusi mati oleh Kejaksaan terhadap terpidana masih saja ada. Permasalahan tersebut disebabkan karena tidak adanya masa daluwarsa atau batas waktu penahanan bagi terpidana mati, tidak adanya jangka waktu permintaan peninjauan kembali, adanya pengajuan grasi dari terpidana mati dan dengan disahkannya KUHP baru menjadikan pidana mati diancamkan secara alternatif.
Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Digital Perbankan Fuad Nur
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6617

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh berkaitan dengan penegakan hukum kejahatan digital perbankan dan tantangan yang dihadapinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum kejahatan digital perbankan dapat ditempuh melalui mekanisme peradilan pidana yang mengedepankan penegakan hukum yang berkeadilan dengan tidak sekadar menjatuhkan pidana kepada pelaku tanpa mempertimbangkan kerugian yang dialami korban. Selain itu, dapat juga menempuh upaya non penal sebagai langkah preventif penanggulangan kejahatan. Adapun tantangan penegakan hukum di tengah kompleksitas permasalahan kejahatan digital perbankan adalah substansi hukum yang belum optimal memberikan perlindungan kepada nasabah, keterbatasan sumber daya penegak hukum baik secara kuantitas maupun kualitas, serta perlunya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai bagian dari budaya hukum. Sinergitas kelembagaan antara lembaga penegak hukum, lembaga perbankan dan lembaga lainnya dapat menjadikan upaya penegakan hukum kejahatan digital perbankan menjadi lebih efektif.
Sosialisasi KUHP Guna Mereduksi Kontroversi dan Mencerahkan Pemahaman Masyarakat di Desa Rapambinopaka Kabupaten Konawe Fuad Nur; La Ode Muhamad Taufiq Afoeli; Herman Herman; Lade Sirjon; La ode Muhamad Sulihin
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2: Mei 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v2i2.1722

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bermaksud untuk menjawab keresahan masyarakat perihal kesimpangsiuran informasi perihal substansi pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui rangkaian penjelasan yang bersifat klarifikatif. Kegiatan ini pula menyasar konstruksi pemahaman masyarakat terhadap dimensi pengaturan sekaligus mengumpulkan persepsi serta melakukan pengayaan terhadap pendapat publik yang mengitari keberadaan ketentuan tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan yang meliputi identifikasi permasalahan serta melakukan penyuluhan hukum. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk dialog interaktif atau tanya jawab. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman hukum masyarakat terhadap pasal-pasal yang dianggap kontroversi terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Tahap Penuntutan Fuad Nur
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 5: April 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v2i5.1533

Abstract

This study aims to analyze in depth the implementation of the role of public prosecutors in efforts to fulfill restitution rights for victims of trafficking crimes and inhibiting factors in efforts to fulfill the rights of reconstitution for trafficking victims at the prosecution stage. The type of research is normative and juridical, accompanied by interview data. The approaches used are the statutory approach and the case approach. This study specifically analyzed data from the Makassar State Prosecutor’s Office, the Maros State Prosecutor’s Office, and the Makassar District Court. The data analysis technique used is qualitative through reasoning and legal argumentation. In conclusion, the public prosecutor has so far not exercised its role optimally in fulfilling the right to restitution for trafficking victims. As can be seen, there are no trafficking defendants prosecuted for restitution in South Sulawesi, so victims' rights to compensation in the form of restitution tend to be ignored. The obstacle to fulfilling the right to reconstitution is that the public prosecutor still uses the Criminal Procedure Code as a whole and is not responsive to other regulations that guarantee the right to restitution for victims. The public prosecutor is only limited to solving criminal cases by finding the material truth of the criminal acts committed by the accused without considering the losses suffered by the victim. Requests for restitution that must go through the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) can make it difficult for public prosecutors to coordinate.
Sosialisasi KUHP Guna Mereduksi Kontroversi dan Mencerahkan Pemahaman Masyarakat di Desa Rapambinopaka Kabupaten Konawe Fuad Nur; La Ode Muhamad Taufiq Afoeli; Herman Herman; Lade Sirjon; La ode Muhamad Sulihin
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2: Mei 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v2i2.1722

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bermaksud untuk menjawab keresahan masyarakat perihal kesimpangsiuran informasi perihal substansi pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui rangkaian penjelasan yang bersifat klarifikatif. Kegiatan ini pula menyasar konstruksi pemahaman masyarakat terhadap dimensi pengaturan sekaligus mengumpulkan persepsi serta melakukan pengayaan terhadap pendapat publik yang mengitari keberadaan ketentuan tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan yang meliputi identifikasi permasalahan serta melakukan penyuluhan hukum. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk dialog interaktif atau tanya jawab. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman hukum masyarakat terhadap pasal-pasal yang dianggap kontroversi terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Aspek Hukum Pidana dalam Penyebaran Konten Pornografi di Platform Digital Fuad Nur
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5239

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap penyebaran konten pornografi melalui platform digital seperti media sosial yang semakin masif dan mengancam nilai-nilai moral masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pidana penyebaran konten pornografi melalui platform digital dan pertanggungjawaban pidana pelakunya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana penyebaran konten pornografi melalui platform digital diatur dalam dua instrumen hukum utama, yaitu UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman pidana 6 bulan hingga 12 tahun penjara dan/atau denda Rp. 250 juta hingga Rp. 6 miliar, serta UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda Rp. 1 miliar. Pertanggungjawaban pidana pelaku dapat diterapkan apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu melakukan perbuatan menyebarluaskan konten pornografi yang dibuktikan melalui bukti digital; adanya kemampuan bertanggung jawab; terdapat unsur kesengajaan; dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Semua syarat tersebut harus dapat dibuktikan dalam proses peradilan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan proporsional.
Restorative Justice sebagai Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Perundungan Fuad Nur
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5397

Abstract

Perundungan terhadap anak merupakan fenomena yang mengkhawatirkan dengan berbagai dampaknya. Penanganan melalui peradilan pidana yang mengedepankan penghukuman (retributive justice) seringkali dinilai tidak efektif dan berisiko memperburuk trauma psikologis korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis restorative justice sebagai mekanisme perlindungan hukum yang lebih humanis dan efektif bagi anak korban perundungan. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice dalam konteks ini memiliki landasan hukum yang kuat dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak. Restorative justice berfungsi sebagai mekanisme perlindungan melalui tiga cara yaitu: (1) pemulihan kondisi psikologis korban dengan memberikan ruang aman untuk menyampaikan pengalaman, memperoleh validasi, dan rasa keadilan substantif; (2) pemenuhan hak-hak korban, termasuk hak untuk didengar, memperoleh restitusi, dan perlindungan dari ancaman; serta (3) pencegahan reviktimisasi dengan menghindari proses peradilan yang traumatis dan berlarut. Restorative justice menjadi mekanisme perlindungan hukum yang lebih unggul dan bermakna karena fokus pada pemulihan hak dan martabat korban perundungan, sesuai dengan esensi perlindungan hukum sebagai bentuk pengayoman HAM.
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Lingkup Sekolah yang Bebas dari Diskriminasi di SMA Negeri 9 Kendari Risman Setiawan; Lade Sirjon; Fuad Nur; La Ode Muhamad Sulihin; La Ode Muhammad Taufiq Afoeli; Arfa; La Ode Muhammad Kaisar Demaq
Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/4tw3p411

Abstract

Pemenuhan hak pendidikan anak merupakan kewajiban negara yang harus diberikan secara adil dan bebas dari diskriminasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai regulasi nasional dan internasional. Namun, praktik diskriminasi dan kekerasan di lingkungan sekolah masih sering terjadi dan berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMA Negeri 9 Kendari mengenai hak pendidikan serta pentingnya lingkungan sekolah yang nondiskriminatif melalui sosialisasi hukum dengan metode ceramah, dialog, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak pendidikan, bentuk-bentuk diskriminasi, serta upaya pencegahannya melalui pendidikan inklusif, kurikulum berbasis keberagaman, dan partisipasi komunitas sekolah. Kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan menghargai setiap perbedaan.
Co-Authors Arfa Herman Herman La Ode Muhamad Sulihin La Ode Muhamad Taufiq Afoeli La Ode Muhammad Kaisar Demaq La Ode Muhammad Taufiq Afoeli Lade Sirjon Lade Sirjon Risman Setiawan