Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Sosialisasi KUHP Guna Mereduksi Kontroversi dan Mencerahkan Pemahaman Masyarakat di Desa Rapambinopaka Kabupaten Konawe Fuad Nur; La Ode Muhamad Taufiq Afoeli; Herman Herman; Lade Sirjon; La ode Muhamad Sulihin
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2: Mei 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v2i2.1722

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bermaksud untuk menjawab keresahan masyarakat perihal kesimpangsiuran informasi perihal substansi pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui rangkaian penjelasan yang bersifat klarifikatif. Kegiatan ini pula menyasar konstruksi pemahaman masyarakat terhadap dimensi pengaturan sekaligus mengumpulkan persepsi serta melakukan pengayaan terhadap pendapat publik yang mengitari keberadaan ketentuan tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan yang meliputi identifikasi permasalahan serta melakukan penyuluhan hukum. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk dialog interaktif atau tanya jawab. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman hukum masyarakat terhadap pasal-pasal yang dianggap kontroversi terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Sosialisasi KUHP Guna Mereduksi Kontroversi dan Mencerahkan Pemahaman Masyarakat di Desa Rapambinopaka Kabupaten Konawe Fuad Nur; La Ode Muhamad Taufiq Afoeli; Herman Herman; Lade Sirjon; La ode Muhamad Sulihin
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2: Mei 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v2i2.1722

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bermaksud untuk menjawab keresahan masyarakat perihal kesimpangsiuran informasi perihal substansi pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui rangkaian penjelasan yang bersifat klarifikatif. Kegiatan ini pula menyasar konstruksi pemahaman masyarakat terhadap dimensi pengaturan sekaligus mengumpulkan persepsi serta melakukan pengayaan terhadap pendapat publik yang mengitari keberadaan ketentuan tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan yang meliputi identifikasi permasalahan serta melakukan penyuluhan hukum. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk dialog interaktif atau tanya jawab. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman hukum masyarakat terhadap pasal-pasal yang dianggap kontroversi terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN Handrawan; Lade Sirjon; La Ode Muhamad Sulihin; Muhammad Iqbal Tahrir
Lakidende Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): DELAREV (APRIL)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v4i1.90

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui batasan netralitas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hukum tindak pidana dan penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hukum tindak pidana pemilihan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yakni Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (normatif law research). Penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Serta penelitian hukum normatif yang ditentukan atas suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukan ASN dilarang terlibat dalam aktivitas politik praktis,menggunakan kewenangan dalam jabatan, seperti mendukung calon tertentu, menggunakan fasilitas negara untuk kampanye, atau melakukan tindakan yang menunjukkan keberpihakan politik. Pelanggaran batasan ini dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021,Undang Undang No. 5 tahun 2014 dan Undang Undang No. 10 tahun 2016 . Untuk memastikan kepatuhan, diperlukan pengawasan yang efektif, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan pemahaman ASN tentang pentingnya netralitas dalam menjaga demokrasi dan pelayanan publik yang adil. Penegakan hukum terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam tindak pidana pemilihan bahwa tindak pidana pemilihan, khususnya ketidaknetralan ASN, memiliki dampak serius terhadap proses demokrasi yang adil dan transparan. Dalam Putusan PN Andoolo, tindakan ASN yang memposting dukungan kepada pasangan calon dianggap sebagai pelanggaran, yang kemudian dijatuhi pidana penjara sebagai bentuk sanksi untuk menjaga integritas pemilihan. Sebaliknya, dalam Putusan PN Pinrang, meskipun terdakwa diduga melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, perbuatannya dinilai bukan sebagai tindak pidana, sehingga dilepaskan dari tuntutan hukum. Sehingga Perbedaan hasil putusan ini mencerminkan kompleksitas dalam menentukan batasan pelanggaran ASN terhadap aturan pemilu. Penting bagi seluruh pihak, termasuk ASN, untuk memahami secara jelas batasan perilaku yang dapat mengarah pada ketidaknetralan, guna mencegah kerugian yang lebih besar terhadap stabilitas sosial dan demokrasi. Di sisi lain, konsistensi penegakan hukum dan interpretasi yang tegas terhadap peraturan diperlukan untuk menjaga marwah pemilihan dan menjamin keadilan.
Sosialisasi Hukum Tentang Hak Pilih Sebagai Hak Fundamental: Menumbuhkan Kesadaran Kritis Pemilih Pemula La Ode Muhammad Taufiq Afoeli; Fuad Nur; Risman Setiawan; Lade Sirjon; La Ode Muhamad Sulihin; Jumiati Ukkas; Nur Intan; Isnayanti; Yan Fathahillah Purnama; Muhammad Ramadhan Kiro; Lapatuju; La Ode Muhammad Saleh Saputra
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 2 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/g8q4qe43

Abstract

Kegiatan sosialisasi hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran kritis pemilih pemula di SMA Negeri 10 Kendari mengenai hak pilih sebagai hak fundamental dalam pemilihan umum termasuk pada pemilihan kepala daerah. Pemilih pemula memiliki peran strategis dalam menentukan arah demokrasi Indonesia, namun seringkali menghadapi tantangan seperti kurangnya pengetahuan tentang proses pemilu dan kerentanan terhadap manipulasi politik. Metode yang digunakan meliputi tahap persiapan, pelaksanaan sosialisasi melalui ceramah dan diskusi interaktif, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta sosialisasi. Sosialisasi ini tidak hanya berhasil mengedukasi siswa tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Diharapkan, kegiatan ini dapat menjadi model untuk meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula di wilayah lain.
Meningkatkan Kesadaran Kritis Gen Z di SMAN 12 Kendari dalam Menyampaikan Pendapat di Media Sosial Lade Sirjon; Risman Setiawan; Fuad Nur; La Ode Muhamad Sulihin; La Ode Muhammad Taufiq Afoeli; La Patuju; Yan Fathahillah Purnama; Andi Khaedhir K. Petta Lolo; Arfa
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 6 (2025): DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/hr281d94

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya penggunaan media sosial sebagai ruang ekspresi bagi Generasi Z, termasuk siswa SMAN 12 Kendari. Namun, kemudahan dalam menyampaikan pendapat sering kali tidak diimbangi dengan kesadaran kritis, etika digital, dan pemahaman hukum. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis siswa SMAN 12 Kendari dalam menyampaikan pendapat di media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Metode pelaksanaan meliputi pemaparan materi (ceramah), dialog interaktif, identifikasi permasalahan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum pernah memperoleh pembelajaran khusus terkait etika berpendapat di media sosial dan masih memiliki tingkat literasi digital yang rendah, khususnya dalam memverifikasi informasi serta memahami dampak sosial maupun konsekuensi hukum dari unggahan mereka. Sosialisasi ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai kebebasan berpendapat, etika digital, serta ketentuan hukum yang relevan, terutama terkait UU ITE. Pentingnya peran pendidikan formal dan literasi digital dalam membentuk Gen Z yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat di media sosial.
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Lingkup Sekolah yang Bebas dari Diskriminasi di SMA Negeri 9 Kendari Risman Setiawan; Lade Sirjon; Fuad Nur; La Ode Muhamad Sulihin; La Ode Muhammad Taufiq Afoeli; Arfa; La Ode Muhammad Kaisar Demaq
Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/4tw3p411

Abstract

Pemenuhan hak pendidikan anak merupakan kewajiban negara yang harus diberikan secara adil dan bebas dari diskriminasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai regulasi nasional dan internasional. Namun, praktik diskriminasi dan kekerasan di lingkungan sekolah masih sering terjadi dan berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMA Negeri 9 Kendari mengenai hak pendidikan serta pentingnya lingkungan sekolah yang nondiskriminatif melalui sosialisasi hukum dengan metode ceramah, dialog, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak pendidikan, bentuk-bentuk diskriminasi, serta upaya pencegahannya melalui pendidikan inklusif, kurikulum berbasis keberagaman, dan partisipasi komunitas sekolah. Kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan menghargai setiap perbedaan.
Peningkatan Literasi Hukum Pidana Perlindungan Konsumen bagi UMKM Pemula di Desa Puday, Kabupaten Konawe: Analisis Efektivitas Melalui N-Gain Score: Pengabdian Lade Sirjon; Arfa; Yan Fathahillah Purnama; La Patuju; La Ode Muhammad Kaisar Demaq; Wahyu Aliansyah; Muhamad Syukri; La Ode Muhammad Ichsan
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3749

Abstract

This community engagement program aimed to enhance criminal law literacy regarding consumer protection among beginner micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Puday Village, Konawe Regency. The initiative addressed the significant lack of understanding related to the obligations and risks stipulated under Indonesian consumer protection law, particularly the principles of strict product liability as regulated in the Consumer Protection Act (UUPK). The intervention was structured using a Community Action Research approach, combining direct educational sessions, pre- and post-tests, and participatory discussions to evaluate cognitive and affective changes among participants. Quantitative results revealed a substantial improvement in knowledge, with the average N-Gain Score reaching the “high” effectiveness category (0.75), indicating a strong increase in legal literacy and risk mitigation capabilities. Qualitatively, participants showed not only theoretical advancement but also a motivational shift toward implementing best practices in legal compliance, such as improving product information, service standards, and initial steps toward business legality. The program’s holistic model demonstrates the effective transfer of complex legal concepts into practical solutions and highlights the university’s role in supporting local MSMEs’ resilience.